Mendagri: 29 Persen Masyarakat di Papua Tak Miliki Rumah

JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun tinggal di hunian tidak layak. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya penurunan kemiskinan di tanah Papua. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, secara umum Papua bukan wilayah dengan jumlah absolut penduduk tanpa rumah terbesar di Indonesia. Namun, jika dihitung berdasarkan persentase, Papua menjadi salah satu yang tertinggi.

“Kalau kita lihat persentase terhadap jumlah penduduk, Papua masih sangat tinggi,” ucap mantan Kapolri ini usai kegiatan sosialisasi kredit program perumahan (KPP) dengan Bank Mandiri, di lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Senin (22/6). Kata Tito, di wilayah Papua Pegunungan, angka rumah tidak layak huni disebut mencapai sekitar 89 persen, sementara di Papua Tengah sekitar 66 persen, dan di Provinsi Papua (induk) sekitar 32 persen.

“Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pedalaman, tetapi juga di kawasan perkotaan. Bahkan, untuk kategori masyarakat tanpa rumah, Kota Jayapura tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi di seluruh kabupaten/kota se-Papua, disusul Mimika, Sorong, dan Merauke,” terang mantan Kapolda Papua ini.

Sementara itu, untuk wilayah dengan jumlah warga yang memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak, Kabupaten Lanny Jaya menjadi yang tertinggi dengan sekitar 29 ribu rumah tidak layak huni.“Di Papua Pegunungan memang jumlah kepemilikan rumah cukup banyak, tetapi kualitasnya masih menjadi persoalan besar,” jelasnya.

Secara keseluruhan, ia menyebut sekitar 29 persen masyarakat di Provinsi Papua tidak memiliki rumah, sementara 32 persen lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah pusat memperkuat program bedah rumah di wilayah Papua. Jumlah rumah yang menjadi sasaran renovasi meningkat signifikan, dari sekitar 1.600 unit pada 2025 menjadi lebih dari 22 ribu unit di seluruh Papua.

Khusus untuk Provinsi Papua (induk), program bedah rumah mencapai hampir 5 ribu unit, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya ratusan unit.“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam membantu Papua Raya,” ujarnya.Selain sektor perumahan, Mendagri juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan bagi masyarakat dan pengembang, termasuk penerapan kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nol persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Namun disayangkan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut di sejumlah daerah di Papua,” katanya.Di sisi lain, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 352 daerah telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Sementara di Papua, baru terdapat empat MPP, yakni di Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Mimika, dan Kaimana.“Kondisi ini membuat layanan perizinan masih sulit di banyak daerah. Developer maupun masyarakat harus mengurus secara manual dari satu kantor ke kantor lain,” katanya.

Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan MPP di daerah padat penduduk seperti Nabire, Merauke, Sorong, dan Wamena.Mendagri juga menegaskankeberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari penurunan angka kemiskinan. Melainkan kepemilikan rumah layak huni merupakan indikator penting dalam menekan angka kemiskinan sekaligus stunting.“Kalau masyarakat punya rumah layak, maka kemiskinan akan turun, dan stunting juga bisa berkurang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus mendorong intervensi di sektor perumahan sebagai bagian dari strategi pembangunan di Papua Raya.Sementara Regional CEO Bank Mandiri, Antonius Budi Setiawan menyampaikan program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.“Dimana kami Perbankan, Bank Mandiri hadir dan mendukung penuh atas program tersebut agar dapat sukses dan membawa pemerataan pembangunan serta pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, kredit program perumahan yang disosialisasikan hari ini bukan hanya membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di berbagai lini. (fia/ade)

JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun tinggal di hunian tidak layak. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya penurunan kemiskinan di tanah Papua. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, secara umum Papua bukan wilayah dengan jumlah absolut penduduk tanpa rumah terbesar di Indonesia. Namun, jika dihitung berdasarkan persentase, Papua menjadi salah satu yang tertinggi.

“Kalau kita lihat persentase terhadap jumlah penduduk, Papua masih sangat tinggi,” ucap mantan Kapolri ini usai kegiatan sosialisasi kredit program perumahan (KPP) dengan Bank Mandiri, di lantai 9 Kantor Gubernur Papua, Senin (22/6). Kata Tito, di wilayah Papua Pegunungan, angka rumah tidak layak huni disebut mencapai sekitar 89 persen, sementara di Papua Tengah sekitar 66 persen, dan di Provinsi Papua (induk) sekitar 32 persen.

“Persoalan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah pedalaman, tetapi juga di kawasan perkotaan. Bahkan, untuk kategori masyarakat tanpa rumah, Kota Jayapura tercatat sebagai wilayah dengan angka tertinggi di seluruh kabupaten/kota se-Papua, disusul Mimika, Sorong, dan Merauke,” terang mantan Kapolda Papua ini.

Sementara itu, untuk wilayah dengan jumlah warga yang memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak, Kabupaten Lanny Jaya menjadi yang tertinggi dengan sekitar 29 ribu rumah tidak layak huni.“Di Papua Pegunungan memang jumlah kepemilikan rumah cukup banyak, tetapi kualitasnya masih menjadi persoalan besar,” jelasnya.

Secara keseluruhan, ia menyebut sekitar 29 persen masyarakat di Provinsi Papua tidak memiliki rumah, sementara 32 persen lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah pusat memperkuat program bedah rumah di wilayah Papua. Jumlah rumah yang menjadi sasaran renovasi meningkat signifikan, dari sekitar 1.600 unit pada 2025 menjadi lebih dari 22 ribu unit di seluruh Papua.

Khusus untuk Provinsi Papua (induk), program bedah rumah mencapai hampir 5 ribu unit, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya ratusan unit.“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam membantu Papua Raya,” ujarnya.Selain sektor perumahan, Mendagri juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan bagi masyarakat dan pengembang, termasuk penerapan kebijakan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nol persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Namun disayangkan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut di sejumlah daerah di Papua,” katanya.Di sisi lain, dari 509 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 352 daerah telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Sementara di Papua, baru terdapat empat MPP, yakni di Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Mimika, dan Kaimana.“Kondisi ini membuat layanan perizinan masih sulit di banyak daerah. Developer maupun masyarakat harus mengurus secara manual dari satu kantor ke kantor lain,” katanya.

Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan MPP di daerah padat penduduk seperti Nabire, Merauke, Sorong, dan Wamena.Mendagri juga menegaskankeberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari penurunan angka kemiskinan. Melainkan kepemilikan rumah layak huni merupakan indikator penting dalam menekan angka kemiskinan sekaligus stunting.“Kalau masyarakat punya rumah layak, maka kemiskinan akan turun, dan stunting juga bisa berkurang,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus mendorong intervensi di sektor perumahan sebagai bagian dari strategi pembangunan di Papua Raya.Sementara Regional CEO Bank Mandiri, Antonius Budi Setiawan menyampaikan program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.“Dimana kami Perbankan, Bank Mandiri hadir dan mendukung penuh atas program tersebut agar dapat sukses dan membawa pemerataan pembangunan serta pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, kredit program perumahan yang disosialisasikan hari ini bukan hanya membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di berbagai lini. (fia/ade)