Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu mem
Disela-sela presentasi, Wamendagri Ribka menyebut data yang dipresentasikan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) di Papua. Wagub Paskalis megatakan, data OAP yang dipresentasikan oleh Wamedagri selisih (beda
Popi Ayer yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, mengatakan peran pemerintah bukan hanya sebagai donatur tetapi juga sebagai enabler (penggerak)
Dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menekankan pentingnya peran Satlinmas dalam menjaga ketente
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Harga yang mereka jual memang berbeda dari harga SPBU, itu di mana-mana pasti terjadi. Sebab, mereka beli minyak dulu baru dijual kembali, hanya saja seharusnya mereka ini berjualan saat SPBU tutup dan harganya harus diatur oleh Pemda setempat,” kata Ongen
Perayaan HUT Bhayangkara kali ini berbeda dengan tahun lalu. Tampak karangan bunga ucapan selamat dari berbagai lembaga dan instansi termasuk swasta berjajar menghiasi sepanjang pintu masuk dan keluar Mapolres Merauke mulai dari ukuran kecil, sedang sampai ukuran besar.
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
Komisioner KPU Provinsi Papua pegunungan Devisi SDM dan Komunukasi Theodorus Kosay mengakui jika pola pencairan dalam penandatanganan NPHD itu yang dilakukan sejak tahun 2023 ada dua cara pertama dalam APBD Perubahan 2023 40 Persen dan dalam APBD Induk TA 2024 60 persen.
Pj Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan terkait permintaan Kenaikan TPP untuk ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya belum terealisasi lantaran belum ada kajian soal Tingkat kemahalan di Wamena, tentunya ini menjadi dasar untuk pemerintah agar bisa mengusulkan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai ke kementrian Dalam Negeri.
