Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu mem
Disela-sela presentasi, Wamendagri Ribka menyebut data yang dipresentasikan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) di Papua. Wagub Paskalis megatakan, data OAP yang dipresentasikan oleh Wamedagri selisih (beda
Popi Ayer yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, mengatakan peran pemerintah bukan hanya sebagai donatur tetapi juga sebagai enabler (penggerak)
Dalam Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025, Mendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menekankan pentingnya peran Satlinmas dalam menjaga ketente
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Harga yang mereka jual memang berbeda dari harga SPBU, itu di mana-mana pasti terjadi. Sebab, mereka beli minyak dulu baru dijual kembali, hanya saja seharusnya mereka ini berjualan saat SPBU tutup dan harganya harus diatur oleh Pemda setempat,” kata Ongen
Perayaan HUT Bhayangkara kali ini berbeda dengan tahun lalu. Tampak karangan bunga ucapan selamat dari berbagai lembaga dan instansi termasuk swasta berjajar menghiasi sepanjang pintu masuk dan keluar Mapolres Merauke mulai dari ukuran kecil, sedang sampai ukuran besar.
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
Komisioner KPU Provinsi Papua pegunungan Devisi SDM dan Komunukasi Theodorus Kosay mengakui jika pola pencairan dalam penandatanganan NPHD itu yang dilakukan sejak tahun 2023 ada dua cara pertama dalam APBD Perubahan 2023 40 Persen dan dalam APBD Induk TA 2024 60 persen.
Pj Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan terkait permintaan Kenaikan TPP untuk ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya belum terealisasi lantaran belum ada kajian soal Tingkat kemahalan di Wamena, tentunya ini menjadi dasar untuk pemerintah agar bisa mengusulkan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai ke kementrian Dalam Negeri.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan kalau berbicara soal penyaluran bantuan itu membutuhkan data yang akurat, kalau datanya belum disampaikan dengan baik, di verifikasi, dan pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi untuk penyaluran bantuan namun datanya ini yangmenjadi masalah.
Kabid Destinasi dan Promosi Parawisata Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Jayawijaya, Naftali. Frans Rumbiak, SS. MM menyatakan KEN adalah kegiatan promosi pariwisata yang dibuat manjadi jadwal secara nasional, Lalu 100 kegiatan atau iven yang dibilang cukup baik itu adalah noken street fashion salah satunya.
Selain Penjabat Bupati Puncak Jaya Dr H Tumiran, SSos, MAP, acara ini juga turut dihadiri anggota Forkompimda, Danyon 115/ML dan Danyon 753/AVT. Para piminan instansi Vertikal, pimpinan Ormas, Pimpinan Denominasi Gereja, Forum Solidaritas Nusantara serta Ketua BKM Al-Mujahidin dan Masjid Arrahman Kodim 1714/PJ bersama Majelis Taklim Annisa.
Juru Bicara Kemenhub Aditia Irawati menuturkan, status bandara internasional yang dicabut tersebut tidak bersifat final. Kemenhub akan melakukan evaluasi berkala untuk status tersebut. Saat terdapat kebutuhan signifikan tidak tertutup kemungkinan status bandara disesuaikan.
Kapolsek menjelaskan, pada Selasa pagi pihaknya telah memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk mediasi dan membahas terkait pembayaran denda adat tersebut yang sudah dinanti sejak beberapa tahun lalu. Pihak yang membayar kata Limbong sudah bersepakat untuk mengumpulkan dana.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo , SE, MM meminta kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Wamena untuk mengatur petugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, sebab dalam masa libur ini tentunya pelayanan kesehatan tak bisa untuk tidak beroperasi sebab masih ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik di setiuap puskesmas maupun RSUD Wamena.
"Mudah-mudahan dengan terus dilakukannya pendekatan ke kelompok tersebut baik oleh pemda maupun gereja para penyandera mau melepaskan sanderanya dalam keadaan selamat," harap jenderal bintang dua itu.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
Diingaktkan bagi kepala OPD, bahwa hal –hal yang belum dimasukan dalam pelayanan dasar masyarakat untuk bisa disesuaikan, amksudnya sehingga pelayanan dasar yang belum terakomodir ini akan disesuaikan nanti akan dilihat secara prioritas contoh masalah drainase yang tersumbat dalam kota sebab daru hujan sedikit jalan sudah tergenang, ini yang diharapkan ada keberpihakan DPA ini kepada layanan dasar.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Program kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sebenarnya bukan program baru, ini Program yang sudah dianggarkan dalam tahun ini kususnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat, namunsedikit ditingkatkan volumenya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sejak pagi pihaknya sudah keliling dari TPS ke TPS dalam Kota Wamena dan dijumpai untuk pendistribusian logistik terlambat, seperti yang terjadi di wilayah Wamena kota dan memang sampai dengan pukul 01.00 wit belum semuanya di distribusikan.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengakui jika hari ini bisa melakukan rapat koordinasi untuk mendengarkan masukan dari kebutuhannya dalam menindak lanjuti pencananganan pemerintah Kabupaten Jayawijaya membuka 1 hektar untuk satu distrik untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat.
