WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mencoba untuk membuat satu data terhadap penerima Blt yang bersumber dari APBN, Bantuan dari Dinas Sosial yang bersumber dari APBD Jayawijaya dan bantuan beras Bappenas yang disalurkan lewat Bulog Wamena melalui PT Yasa yang sudah berjalan untuk tahap pertama ini.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
“Sekarang bagaimana kita mengupdate data dan mensinkronkan datanya karena memang berbeda –beda penerimanya sehingga kita mau hanya satu data untuk menghapuskan kemiskinan ekstrime dari Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya rabu (3/4) di gedung Aithosa Wamena
Kata Sumule, pemerintah Kabupaten jayawijaya telah membentuk tim dari beberapa OPD untuk melakukan koordinasi agar data ini akan dibuat desk untuk mensinkronkan data kemudian baru nanti akan dilaporkan ke kementrian social, kementrian PMK dan badan pangan nasional, oleh karena itu agar semua ini bisa berjalan baik maka akan diberikan SK untuk tim dari pemerintah daerah.
“Tim ini berfungsi untuk mengawal bantuan –bantuan dari dana otsus, karena yang tadi kita diskusikan bansos tahun 2023 baru di salurkan di tahun 2024, nanti kita evaluasi ditahun ini ada anggaran Rp 6 Milyar yang diberikan kepada OAP Per kepala Keluarga Rp 1,4 juga sehingga memang harus kita SKkan agar warga yang masuk dalam miskin ekstrim ini yang masuk .”katanya .
WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mencoba untuk membuat satu data terhadap penerima Blt yang bersumber dari APBN, Bantuan dari Dinas Sosial yang bersumber dari APBD Jayawijaya dan bantuan beras Bappenas yang disalurkan lewat Bulog Wamena melalui PT Yasa yang sudah berjalan untuk tahap pertama ini.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
“Sekarang bagaimana kita mengupdate data dan mensinkronkan datanya karena memang berbeda –beda penerimanya sehingga kita mau hanya satu data untuk menghapuskan kemiskinan ekstrime dari Kabupaten Jayawijaya,”ungkapnya rabu (3/4) di gedung Aithosa Wamena
Kata Sumule, pemerintah Kabupaten jayawijaya telah membentuk tim dari beberapa OPD untuk melakukan koordinasi agar data ini akan dibuat desk untuk mensinkronkan data kemudian baru nanti akan dilaporkan ke kementrian social, kementrian PMK dan badan pangan nasional, oleh karena itu agar semua ini bisa berjalan baik maka akan diberikan SK untuk tim dari pemerintah daerah.
“Tim ini berfungsi untuk mengawal bantuan –bantuan dari dana otsus, karena yang tadi kita diskusikan bansos tahun 2023 baru di salurkan di tahun 2024, nanti kita evaluasi ditahun ini ada anggaran Rp 6 Milyar yang diberikan kepada OAP Per kepala Keluarga Rp 1,4 juga sehingga memang harus kita SKkan agar warga yang masuk dalam miskin ekstrim ini yang masuk .”katanya .
