Dari total tersebut, Provinsi Papua menerima 95 ton beras, yang akan didistribusikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di masing-masing Polres.
Dikatakan, jika Bulog tidak lagi membeli beras tersebut maka tentunya petani akan kesulitan untuk memasarkan hasil panen mereka. Sebab, selama ini Bulog masioh menjadi andalan dalam menyerap hasil panen petani melalaui u
Karennu menjelaskan, bahwa pihaknya terus menyerap baik beras maupun gabah untuk menambah stok beras di Gudang Bulog Merauke. ‘’Stok kita yang ada di gudang-gudang bulog saat ini sebanyak 4.000 ton. Dan itu untuk ketahan
Bupati Yoseph Bladib Gebze mendatangi langsung Gudang Bulog yang ada di Transito Kelurtahan Maro Merauke untuk memastikan penyerapan kembali beras oleh Bulog tersebut. Ia didampingi Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang khus
‘’Tapi setahu saya, bulog itu tetap menyerap baik beras maupun gabah dari petani. Kebetulan Kepala Bulog Merauke kemarin ada di Jayapura dan kalau tidak salah hari ini ke Asmat. Tapi nanti kami akan koordinasi dengan Bul
Kepala Pimpinan Cabang Bulog Merauke Karennu saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengaku jika saat ini pihaknya tidak lagi melakukan penyerapan beras, kecuali gabah giling kering.
Sebanyak 400 karung beras SPHP dengan kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp65.000 per Kg. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuh
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni menyebut, ini pencapaian yang cukup baik. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya menjaga agar inflasi di Papua tetap terkendali.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang telah ditempuh adal
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menerangkan gerakan pangan murah yang dilakukan serentak seluruh indonesia saat ini digagas oleh 4 kementrian, saat ini juga dilakukan oleh pemkab Jayawijaya bersama deng
Agus Fatoni mengatakan, sidak tersebut untuk memastikan stok dan harga beras yang ada di Papua. “Ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar kami kepala daerah bisa memantau langsung kondisi harga beras dan juga s
