Kepala Seksi Penanganan Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kota Jayapura, Flavius Josephus, S. Th menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait masa depan dari ABH setelah menyelesaikan hukumannya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Nickolas Itlay, S,STP, MSi menyakatankegiatan pelayanan penyaluran bantuan miskin ekstrim untuk tahun 2023 ada 15 Distrik, terjadi keteralmbatan pembayaran karenater kendala dari teman –taman bank sebab penerima manfaat dari bantuan ini mencapai 7000 orang.
 Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jayapura, Itje Hamadi menyampaikan rapat tersebut bertujuan untuk bagaimana keseriusan pemerintah dalam menangani ODGJ yang di jalan-jalan.
masyarakat minta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Jayawijaya dan pihak terkait lainnya segerah memperbaiki data penerima bantuan social (Bansos) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jayawijaya, karena data yang dirilis Dinsos banyak yang tidak sesuai.
 PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
  Dia mengatakan, penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Kota Jayapura ini akan dilakukan lebih tegas lagi oleh Pemkot Jayapura ke depannya. Tentunya dengan melihat kondisi dan kejadian yang terjadi, terkait dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kota Jayapura yang mana jumlahnya saat ini cukup banyak.
Paulus membenarkan, bayi yang kini telah berusia 1 bulan itu telah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika ke Panti Asuhan Santa Susana setelah 26 hari menjalani perawatan secara intensif.Â
"Kalau bantuan saat ini dari partai, ada satunya dari Partai PKS, hari pertama mereka  meninjau lokasi, kemudian memberikan bantuan makanan dan sembako, sementara dari Dinas Sosial, tetap memberikan pelayanan berupa makanan siap saji selama satu minggu," jelasnya.
 Ia mengaku untuk tenda darurat tidak bisa pasang dikarenakan kondisi di lokasi kejadian tersebut adalah rawa. Ia menjelaskan Dinas Sosial hanya bisa memberikan terpal dan makanan siap saji selama masa darurat berlangsung.
Menurutnya, berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) yang dikeluarkan oleh kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia (kemenko pmk ri), bahwa data masyarakat miskin ekstrem di provinsi papua tengah yaitu sebesar 71.388 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten se-provinsi papua Tengah.
