Friday, June 14, 2024
23.7 C
Jayapura

Usulan Kenaikan TPP ke Pusat, Butuh Kajian Tingkat Kemahalan Di Wamena

WAMENA – Pemda Jayawijaya memastikan jika terkait dengan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) hingga saat ini belum direalisasikan lantaran belum ada kajian terkait dengan Tingkat kemahalan yang ada di Jayawijaya agar bisa menjadi salah satu syarat untuk pengusulan ke Kementrian dalam negeri.

Pj Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan terkait permintaan Kenaikan TPP untuk ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya belum terealisasi lantaran belum ada kajian soal Tingkat kemahalan di Wamena, tentunya ini menjadi dasar untuk pemerintah agar bisa mengusulkan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai ke kementrian Dalam Negeri.

“setiap Apel pagi sudah saya tekankan untuk melakukan pengkajian  sejauh mana tingkat kemahalan di Jayawijaya, apakah itu itu resiko kerja atau penugasan didaerah terpencil itu masuk kriteria untuk diusulkan kepada pemerintah pusat,”ungkapnya Sabtu (25/5) kemarin.

Baca Juga :  Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Mayat Ditemukan di Pinggir Jalan

Ia mengaku untuk menaikan TPP butuh proses sehingga permintaan untuk mengkaji tingkat mahalam itu salah satunya yang harus di lakukan agar bersama -sama dengan tim anggaran Pemda Jayawijaya di paparkan atau di presentasekan kepada kementrian dalam negeri di Jakarta guna menyakinkan pemerintah pusat.

“semua itu ada aturan, pemerintah daerah tidak bisa semerta -merta menaikan TPP, harus ada persetujuan dari pemerintah pusat, saya sendiri sudah mengusulkan namun ASN sendiri yang menolak, saya mau dan bersedia untuk memaparkan itu di Kemendagri,” tegas Tumbo.

PJ Bupati Jayawijaya mengaku kalau satu atau dua orang saja yang memperjuangkan itu tidak akan bisa terjadi, namun kalau bergandengan tangan untuk membangun daerah, memajukan daerah, dan mensejahtrahkan masyarakat, maka pasti akan berhasil, begitu juga dengan apa yang diusulkan pemerintah terkait kenaikan TPP.

Baca Juga :  Ini persyaratan yang Harus Diketahui 64 Balon Anggota KPU Papua Pegunungan

“jadi kalau tidak ada yang melakukan kajian tingkat mahalan di Wamena ini, apa yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menyetujui untuk menaikan TPP bagi ASN di Lingkungan Pemda Jayawijaya,” beber Sumule Tumbo

Ia menambahkan ini yang perlu di perhatikan karena pemerintah tidak bisa berjuang sendiri tanpa dukungan dari ASNnya, oleh karena itu untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh ASN dilingkungan pemda Jayawijaya untuk menaikan TPP perlu Kerjasama dalam menyediakan data sebagai alasan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.

“dengan adanya alasan yang tepat maka apa yang diusulkan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat itu bisa capai,” tutupnya. (jo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

WAMENA – Pemda Jayawijaya memastikan jika terkait dengan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) hingga saat ini belum direalisasikan lantaran belum ada kajian terkait dengan Tingkat kemahalan yang ada di Jayawijaya agar bisa menjadi salah satu syarat untuk pengusulan ke Kementrian dalam negeri.

Pj Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan terkait permintaan Kenaikan TPP untuk ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya belum terealisasi lantaran belum ada kajian soal Tingkat kemahalan di Wamena, tentunya ini menjadi dasar untuk pemerintah agar bisa mengusulkan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai ke kementrian Dalam Negeri.

“setiap Apel pagi sudah saya tekankan untuk melakukan pengkajian  sejauh mana tingkat kemahalan di Jayawijaya, apakah itu itu resiko kerja atau penugasan didaerah terpencil itu masuk kriteria untuk diusulkan kepada pemerintah pusat,”ungkapnya Sabtu (25/5) kemarin.

Baca Juga :  Anak Papua Tak Jadi Tenaga Honor, Pembentukan DOB Papua Pegunungan untuk Siapa?

Ia mengaku untuk menaikan TPP butuh proses sehingga permintaan untuk mengkaji tingkat mahalam itu salah satunya yang harus di lakukan agar bersama -sama dengan tim anggaran Pemda Jayawijaya di paparkan atau di presentasekan kepada kementrian dalam negeri di Jakarta guna menyakinkan pemerintah pusat.

“semua itu ada aturan, pemerintah daerah tidak bisa semerta -merta menaikan TPP, harus ada persetujuan dari pemerintah pusat, saya sendiri sudah mengusulkan namun ASN sendiri yang menolak, saya mau dan bersedia untuk memaparkan itu di Kemendagri,” tegas Tumbo.

PJ Bupati Jayawijaya mengaku kalau satu atau dua orang saja yang memperjuangkan itu tidak akan bisa terjadi, namun kalau bergandengan tangan untuk membangun daerah, memajukan daerah, dan mensejahtrahkan masyarakat, maka pasti akan berhasil, begitu juga dengan apa yang diusulkan pemerintah terkait kenaikan TPP.

Baca Juga :  Masih Minum, Pendaftar Seleksi Anggota KPU Kabupaten Mamteng Dan Nduga

“jadi kalau tidak ada yang melakukan kajian tingkat mahalan di Wamena ini, apa yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menyetujui untuk menaikan TPP bagi ASN di Lingkungan Pemda Jayawijaya,” beber Sumule Tumbo

Ia menambahkan ini yang perlu di perhatikan karena pemerintah tidak bisa berjuang sendiri tanpa dukungan dari ASNnya, oleh karena itu untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh ASN dilingkungan pemda Jayawijaya untuk menaikan TPP perlu Kerjasama dalam menyediakan data sebagai alasan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah pusat.

“dengan adanya alasan yang tepat maka apa yang diusulkan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat itu bisa capai,” tutupnya. (jo)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya