JAYAPURA-Aksi penolakan terhadap Otsus dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan melakukan aksi demo dan turun ke jalan di Kota Jayapura, mendapat perhatian serius dari Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, MSi. Pj Wali Kota mengajak para pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa perlu turun ke jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum lainnya.
“Mari sampaikanlah aspirasi itu tidak perlu turun ke jalan. Sampaikanlah melalui forum-forum diskusi seperti yang sudah banyak dilakukan, sehingga kota ini bisa tetap tertib dan aman. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (03/06).
Pihaknya mengajak untuk tidak salah paham dalam memandang kebijakan tersebut. Sehingga penting bagi pemuda dan mahasiswa untuk terus belajar dan belajar. “Untuk itu mahasiswa atau anak pemuda Papua. Hari ini tugas kalian adalah belajar dan belajar. Jadi orang yang berkualitas untuk membangun Papua. Karena masa depan Papua ada di tangan kalian. Tidak usah demo-demo karena demo akan menghambat studi saudara dan juga menghalangi kenyamanan orang lain terganggu,” imbaunya.
Menurutnya, saat ini sudah bukan membahas lagi tentang menerima atau menolak. Karena bahasan itu sudah selesai di tahun lalu dan kebijakan sudah ditetapkan. “Negara sudah memutuskan bahwa kebijakan otonomi khusus sudah ditetapkan dalam UU. No 2 Tahun 2021. Negara sudah menetapkan memberikan kebijakan itu. Sehingga sekarang kita dalam tahap implementasi pelaksanaan dan hari ini kita tidak bicara lagi tentang menerima atau menolak. Itu sudah berakhir di tahun lalu,” jelasnya.
Ia melanjutkan, hari ini untuk otonomi khusus bagaimana kita satu hati bersama-sama untuk mengawal dalam pelaksanaannya dari semua bidang. “Seperti kesehatan, ekonomi, infrastruktur pendidikan dan lain-lain. Kita ada dalam tataran pelaksanaanya. Negara sudah memberikan kekhususan kepada Papua, karena negara menyadari banyak masalah banyak persoalan, banyak ketertinggalan karena itu negara memberi kebijakan khusus,” lanjutnya.
Dikatakan Frans, seharusnya orang Papua memandang itu sebagai sebuah berkat untuk disyukuri bukan dimusuhi. Karena negara memiliki niat baik untuk pemerataan pembangunan di tanah Papua. “Mari berfikur yang rasional, berpikir yang realistik bahwa hari ini kita ada pada tataran otonomi khusus,” tandasnya. (Rhy/tri)
JAYAPURA-Aksi penolakan terhadap Otsus dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan melakukan aksi demo dan turun ke jalan di Kota Jayapura, mendapat perhatian serius dari Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, MSi. Pj Wali Kota mengajak para pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan baik tanpa perlu turun ke jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum lainnya.
“Mari sampaikanlah aspirasi itu tidak perlu turun ke jalan. Sampaikanlah melalui forum-forum diskusi seperti yang sudah banyak dilakukan, sehingga kota ini bisa tetap tertib dan aman. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (03/06).
Pihaknya mengajak untuk tidak salah paham dalam memandang kebijakan tersebut. Sehingga penting bagi pemuda dan mahasiswa untuk terus belajar dan belajar. “Untuk itu mahasiswa atau anak pemuda Papua. Hari ini tugas kalian adalah belajar dan belajar. Jadi orang yang berkualitas untuk membangun Papua. Karena masa depan Papua ada di tangan kalian. Tidak usah demo-demo karena demo akan menghambat studi saudara dan juga menghalangi kenyamanan orang lain terganggu,” imbaunya.
Menurutnya, saat ini sudah bukan membahas lagi tentang menerima atau menolak. Karena bahasan itu sudah selesai di tahun lalu dan kebijakan sudah ditetapkan. “Negara sudah memutuskan bahwa kebijakan otonomi khusus sudah ditetapkan dalam UU. No 2 Tahun 2021. Negara sudah menetapkan memberikan kebijakan itu. Sehingga sekarang kita dalam tahap implementasi pelaksanaan dan hari ini kita tidak bicara lagi tentang menerima atau menolak. Itu sudah berakhir di tahun lalu,” jelasnya.
Ia melanjutkan, hari ini untuk otonomi khusus bagaimana kita satu hati bersama-sama untuk mengawal dalam pelaksanaannya dari semua bidang. “Seperti kesehatan, ekonomi, infrastruktur pendidikan dan lain-lain. Kita ada dalam tataran pelaksanaanya. Negara sudah memberikan kekhususan kepada Papua, karena negara menyadari banyak masalah banyak persoalan, banyak ketertinggalan karena itu negara memberi kebijakan khusus,” lanjutnya.
Dikatakan Frans, seharusnya orang Papua memandang itu sebagai sebuah berkat untuk disyukuri bukan dimusuhi. Karena negara memiliki niat baik untuk pemerataan pembangunan di tanah Papua. “Mari berfikur yang rasional, berpikir yang realistik bahwa hari ini kita ada pada tataran otonomi khusus,” tandasnya. (Rhy/tri)
