JAYAPURA – Tak hanya kelompok muda maupun masyarakat adat yang tergabung dalam Dewan Adat Papua (DAP) yang menyampaikan penolakan terhadap lahirnya otonomi baru di Papua. Kelompok lainnya juga disuarakan oleh masyarakat di Dogiyai dan Deiyai yang menolak DOB.
Belasan anggota DPRD dari dua kabupaten tersebut mendatangi DPR Papua untuk meneruskan aspirasi yang mereka terima. Di DPRP mereka diterima oleh Wakil Ketua I, Dr Yunus Wonda dan Ketua Kelompok Khusus, John Gobay.
Ketua Pansus Aspirasi Rakyat Dogiyai, Simon Petrus Pekei menyampaikan bahwa ada tiga poin yang disampaikan. Pertama penolakan pembentukan Polres dan Kodim di Dogiyai. Kedua, penolakan DOB di Papua dan ketiga penolakan perpanjangan Otsus di tanah Papua.
“Aspirasi ini kami minta disuarakan hingga pusat karena demo di Dogiyai soal menolak DOB ini banyak sekali yang menyuarakan saat mereka demo,” kata Simon kepada wartawan di gedung DPRP, Selasa (17/5)
Dikatakan selain DOB, persoalan pembangunan Polres dan Kodim ini juga banyak menuai protes. Kata Simon, sejak beberapa tahun lalu sebelum Polres sementara dibangun, masyarakat sudah enam kali melakukan aksi demo kemudian setelah Polres sementara dibangun ternyata ada dua kali dilakukan aksi demo.
“Sikap masyarakat jelas bahwa jika keinginan ini tidak diakomodir maka masyarakat akan mengambil inisiatif untuk melakukan mogok sipil nasional (MSN). Seluruh Papua akan dimulai dari Kabupaten Dogiyai.” ujarnya.
Alasan menolak Polres adalah sebelum ada Polres persiapan ini sudah lima kali terjadi kasus Dogiyai berdarah dan jika Polres dan Kodim ada maka masyarakat khawatir akan lebih banyak pertumpahan darah.
“Selama ini masih dinaungi oleh Polres Nabire. Jika alasan geografis kami pikir jarak Deiyai dan Dogiai hanya 15 Km dan Dogiyai dan Paniai hanya 13 Km, kenapa tidak ditangani Polres Paniai saja yang dekat,” imbuhnya.
Lalu untuk alasan masyarakat atas penolakan DOB dikatakan menjadi aspirasi akar rumput dimana jika dimekarkan maka kepunahan orang Papua akan semakin dekat. Terkait ini Wakil Ketua 1 DPRP Yunus Wonda menyampaikan bahwa ia akan meneruskan aspirasi tersebut hingga ke DPR RI. Diakui bukan Dogiyai dan Deiya saja yang menyampaikan penolakan dari banyak kabupaten.
“Bahkan bisa dibilang 80 persen penduduk di Papua itu menolak pemekaran, jadi salah kalau mengatakan 80 persen menerima pemekaran,” tegas Yunus. Ia semendapat bahwa pemekaran hanya kepentingan elit dan bukan aspirasi murni masyarakat. “Kita hanya menuju gerbang kepunahan jika betul terjadi,” tutup Yunus. (ade/nat)
