alexametrics
31.7 C
Jayapura
Monday, August 8, 2022

Aspirasi Dibawa ke Kantor DPRP dan Bukan ke Polda

JAYAPURA-Salah satu anggota DPR Papua, Yulius Miagoni justru menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan.

Baginya ada SOP yang  semuanya sama. “Ini bagaimana, penanganan demo kali ini tidak jelas. Di Polres Wamena beda dengan Polres Paniai, lalu Polres Nabire juga beda, begitu juga dengan Serui Wamena dan Yahukimo,” singgungnya.

Kata Yulius, ada Polres yang siap mengantar, tapi ada Polres yang membubarkan sehingga yang perlu diingat kata Miagoni adalah aspirasi dibawa ke kantor DPRP dan bukan ke Polda sehingga tidak perlu ditahan.

“Mengantar ke DPRP itu sama seperti menghormati lembaga wakil mereka. Lalu dengan penyekatan dan pembubaran ini seperti tidak menghargai DPRP. Sebab kami selalu siap menerima aspirasi tapi yang sibuk justru polisi sehingga dirinya bertanya itu aspirasi mau dibawa ke Polda atau ke DPRP,” singgungnya.

Baca Juga :  Mandenas:  Konflik Intan Jaya dan Nduga Segera Diselesaikan

Malah kata Miagoni sosok Kapolda non Papua terkadang lebih paham bagaimana memperlakukan orang Papua ketimbang masyarakat asli. Polisi lanjut Miagoni dikatakan juga harus tahu diri sebab justru masyarakat demo, minta merdeka, minta Otsus, hal – hal ini juga yang memberi peluang bagi polisi untuk mengabdi dan berkarya.

“Saya pikir kalau aksi kemudian hanya wakil saja yang diantar bertemu DPRP, soal itu memang sulit dilakukan. Sebab masyarakat merasa lebih menginginkan ada massa,” tutup Miagoni. (oel/ade/ulo/jo/nat)

JAYAPURA-Salah satu anggota DPR Papua, Yulius Miagoni justru menyayangkan apa yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan.

Baginya ada SOP yang  semuanya sama. “Ini bagaimana, penanganan demo kali ini tidak jelas. Di Polres Wamena beda dengan Polres Paniai, lalu Polres Nabire juga beda, begitu juga dengan Serui Wamena dan Yahukimo,” singgungnya.

Kata Yulius, ada Polres yang siap mengantar, tapi ada Polres yang membubarkan sehingga yang perlu diingat kata Miagoni adalah aspirasi dibawa ke kantor DPRP dan bukan ke Polda sehingga tidak perlu ditahan.

“Mengantar ke DPRP itu sama seperti menghormati lembaga wakil mereka. Lalu dengan penyekatan dan pembubaran ini seperti tidak menghargai DPRP. Sebab kami selalu siap menerima aspirasi tapi yang sibuk justru polisi sehingga dirinya bertanya itu aspirasi mau dibawa ke Polda atau ke DPRP,” singgungnya.

Baca Juga :  Pertama Kali dalam Sejarah, Pemkab Tolikara Raih WTP

Malah kata Miagoni sosok Kapolda non Papua terkadang lebih paham bagaimana memperlakukan orang Papua ketimbang masyarakat asli. Polisi lanjut Miagoni dikatakan juga harus tahu diri sebab justru masyarakat demo, minta merdeka, minta Otsus, hal – hal ini juga yang memberi peluang bagi polisi untuk mengabdi dan berkarya.

“Saya pikir kalau aksi kemudian hanya wakil saja yang diantar bertemu DPRP, soal itu memang sulit dilakukan. Sebab masyarakat merasa lebih menginginkan ada massa,” tutup Miagoni. (oel/ade/ulo/jo/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/