Dihadapan Wapres, Pangdam Sampaikan Penyelesaikan Kasus Besar yakni Kasus Mutilasi di Mimika, Pelanggaran di Mappi dan Kasus Penganiayaan Anak di Keerom
JAYAPURA – Berkaitan dengan keamanan di tanah Papua, Wakil Presiden Ma’ruf Amin setuju pendekatannya adalah pendekatan teritorial yaitu pembangunan kesejahteraan.
“Tetapi tetap penagakan hukum pada siapa saja yang melanggar, menegakan keadilan menjadi sesuatu yang niscaya sehingga masyarakat merasa aman dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan arahannya di GKN Jayapura, Selasa (29/11).
Di tempat yang sama, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan terkait dengan perkembangan situasi di tanah Papua dengan pelaksanaan kegiatan operasi TNI sesuai kebijakan Panglima TNI yaitu mengutamakan pendekatan operasi teritorial.
“Soal pendekatan operasi teritorial, sampai saat ini sangat memuaskan. Ada beberapa tempat terutama di wilayah Pegunungan yang dulunya tidak menerima kehadiran TNI-Polri sekarang sudah menerima. Bahkan ada beberapa kegiatan bersama masyarakat,” kata Pangdam dihadapan Wapres.
Pangdam juga tidak mengesampingkan bahwa gangguan itu masih ada hingga kini, tetapi tidak sampai menimbulkan kontak tembak dengan waktu yang lama atau berdampak terhadap masyarakat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pendekatan teritorial yang dilakukan oleh TNI-Polri tetap dilakukan dengan mengutamakan kegiatan kegiatan yang berbasis sosial kemasyarakatan. Namun kami juga meminta peran serta stakeholder terkait untuk bersama sama membangun wilayah terpencil,” ucapnya.
Di hadapan Wapres, Pangdam juga menyampaikan terkait penyelesaikan kasus kasus (yang melibatkan anggota TNI). Sebagaimana ada kasus yang dianggap besar seperti kasus mutilasi di Mimika, kasus pelanggaran di Mappi dan kasus (penganiayaan pelajar) di keerom.
“Dalam penyelesaian kasus kasus ini ada dua pendekatan yang kami lakukan yakni pendekatan adat, sosial kemasyarakatan dan pendekatan hukum sesuai dengan perintah Panglima. Pendekatan hukum tetap dilakukan sampai dengan proses hukum ini selesai,” kata Pangdam.
Dan hingga kini lanjut Pangdam, proses hukum telah berjalan dan Kodam sendiri membuka lebar akuntabilitas dan transparansi dari penyelesaian kasus yang melibatkan anggota TNI.
“Sehingga masyarakat Papua yang menjadi korban dari suatu peristiwa bisa mendapat informasi dan menjamin bahwa hukum itu diberlakukan sama tanpa ada perbedaan,” ucapnya.
Sementara masalah kerjasama dengan pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) belum adanya Kodam baru di tiga wilayah DOB, yang ada hanyalah Korem. Pangdam mengaku telah memerintahkan para Danrem untuk menjadi ujung tombak Forkopinda di wilayah DOB tersebut.
Seperti di Pronvinsi Papua Pegunungan ada Korem 172, Provinsi Papua Tengah Korem 173 dan Papua Selatan terdapat Korem 174.
“Kami berharap perhatian terhadap masyarakat pedalaman khususnya kerjasama TNI-Polri dengan stakeholder terkait dibawah pimpinan Wapres semakin berakselarasi guna mempercepat pembangunan di tanah Papua,” ungkap Pangdam.
“Dalam waktu kedepan apabila DOB sudah berjalan dan fokus pembangunan terarah hingga ke pedalaman, kami TNI-Polri siap sebagai mitra mendukung pemerintah baru untuk mencapai sasaran yang ditargetkan,” pungkasnya. (fia/wen)
