JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura selain memiliki sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD, juga mendapatkan dana anggaran dari dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua.
Untuk itu, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura yang menerima DAK dan Otsus juga harus bisa realisasi kegiatan fisik dan keuangan secara baik dan bisa mempertanggung jawabkan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) harus bisa tepat waktu.
Menurut Frans Pekey, masih banyak OPD yang belum maksimal dalam merealisasi program fisik dan realisasi keuangan DAK, maupun Otsus. Hal ini terlihat dari laporan yang diberikan Bappeda dan BPKAD Kota Jayapura untuk Otsus secara akumulatif masih sekira 69 % sedangkan DAK untuk realisasi fisik masih sekitar 66 %. Sedangkan keuangan masih sangat rendah sekali. Hal ini karena memang pengelolaan dana tersebut sangat ketat termasuk pelaporannya.
Walaupun demikian, jika OPD yang mendapatkan DAK atau dana Otsus tidak bisa melakukan penyerapan minimal 95 %, tentu hal ini akan mempengaruhi pemberian dana luncuran selanjutnya, karena dianggap tidak bisa menyerap dan yang diberikan secara maksimal.
Oleh sebab itu, selain penyerapan fisik dan keuangan dari DAU APBD Kota Jayapur, hal lain yang tidak kalah penting dana Otsus dan DAK harus bisa diserap dengan maksimal oleh OPD penerima.
“OPD penerima dana Otsus dan DAK harus bisa memperhatikan dana itu, jangan sampai ada Silpa nanti akan diperhitungkan tahun berikutnya, karena jika tidak mampu menyerap anggaran, maka Pemkot Jayapura juga akan diperhitungkan oleh pemerintah pusat,”ungkapnya.
Karena itu, Frans Pekey mengajak semua OPD konsisten dengan apa yang telah diperjuangkan dan dibantu. Harus konsisten dalam mengawal dan menjalankannya dalam penyerapan sampai akhir tahun bisa 100 % atau di atas 95 %. “Jika di bawahnya, ini tidak boleh karena kita perjuangkan setiap tahun,’’bebernya.
Ditegaskan, jika OPD konsisten dalam mengelola dana itu tentu banyak pembangunan dan perekonomian juga jalan di tengah-tengah masyarakat. “Jika lebih banyak cepat penyerapan anggaran, maka masyarakat dapat manfaat dan kesejahteraan, masyarakat banyak belanja dan Pemkot dapat pajaknya karena ini penting sekali untuk dilakukan,” tandasnya.(dil/tri)
