Enam Gubernur Tandatangani Komitmen Timika
MIMIKA- Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua memasuki hari kedua dan terakhir dengan agenda yang bergeser dari sekadar wacana kebijakan menuju langkah-langkah teknis yang konkret menuju masa depan jutaan rakyat Papua, bertempat di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Selasa (12/5)
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan lebih dari dua dekade, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Salah satu poin paling tajam muncul dari Petrarca Karetji, selaku Team Leader SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Ia memberikan peringatan keras mengenai urgensi kompetensi dan kejujuran dalam tata kelola. Menurutnya, tanpa keseriusan saat ini, Papua berisiko terjebak dalam lingkaran diskusi yang sama selama puluhan tahun ke depan. “Karena ini perjalanan susah, Bapak-Ibu. Saya pikir ini 20 tahun yang kita sudah lewati, masih dengan berbagai tantangan. Dan kalau kita tidak betul-betul serius, 20 tahun lagi kita masih bicara hal yang sama lagi, Bapak-Ibu,” tegas Petrarca dalam sambutannya.
Ia mendorong agar strategi yang disusun harus berbasis pada identifikasi kebutuhan kelompok paling rentan, termasuk disabilitas, lansia, serta ibu dan anak melalui program ‘Papua Sehat’ dan ‘Papua Cerdas’.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Penjabat Sekda Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Soemoele, menegaskan bahwa forum ini telah menghasilkan “Komitmen Timika”—sebuah manifesto 12 poin yang ditandatangani oleh enam gubernur di tanah Papua. Komitmen ini mencakup percepatan infrastruktur di Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga penguatan data sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
12 poin yang disepakati pada hari pertama dan telah ditandatangani tersebut adalah:
1. Mendukung agenda strategis nasional dan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
2. Mengawal keberlanjutan program strategis nasional di tanah Papua dengan prinsip kekhususan.
3. Mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di Daerah Otonomi Baru (DOB) paling lambat tahun 2028.
