Ribka menyampaikan bahwa aktivitas perekonomian dan pendidikan belum berjalan normal. Sehingga itu, butuh dukungan semua pihak untuk sama sama menjaga kondusifitas keamanan di Dogiyai.
"Saya lihat ada yang belum punya papan nama, belum punya logo Korpri," kata Frans Pekey saat apel pagi gabungan seluruh pegawai di pemerintahan Kota Jayapura, bertempat di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin (7/8).
"Sampai hari ini masih di Kemenpan dan BKN sedang divalidasi dan verifikasi data tenaga kontrak K2 dan itu melibatkan BPKP," kata penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, Senin (7/8).
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Apolo Safanpo, ST, MT, menjelaskan, hasil seleksi yang telah dilakukan untuk beberapa jabatan tinggi pratama lainnya tersebut beberapa waktu lalu masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi sudah mendapat laporan langsung terkait adanya sekitar 60 calon ASN, formasi honorer yang bermasalah dalam proses penetapan SK.
Moudy Hermawan memiliki alasan tersendiri agar para pejabat dan ASN untuk belanja di UMKM. Menurutnya, belanja terbesar di Indonesia adalah pemerintah. Termasuk di Papua Selatan yang setiap tahunnya masih didominasi oleh belanja pemerintah.
Dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang pindah ke Provinsi Papua Selatan dengan membawa mobil dinas, ternyata sampai sekarang ini baru 1 orang yang mengembalikan kendaraan dinas tersebut ke Pemerintah Kabupaten Merauke.
Komisioner KPU Papua Pegunungan, Devisi Penyelenggaraan, Melkianus Kambu, menyatakan, sesuai Undang–undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terlibat dalam partai politik harus mengajukan pengunduran diri pada instansinya, apalagi sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kabupaten maupun provinsi.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot Senin (31/7) mengungkapkan, saat ini proses pengangkatan sudah memasuki tahap pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP). Tapi setelah diproses melalui sistem, ternyata ada 60 orang yang tidak bisa diangkat karena masalah ijazah. "Ada yang satu ijazah dipakai dua orang," katanya.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperhatikan tentang administrasi keuangan. Perencanaan harus diperhatikan dengan baik,’’ tandas bupati Merauke Romanus Mbaraka kepada wartawan seusai memimpin rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Merauke, Rabu (26/7).
Pejabat eselon II, III dan IV yang akan dilantik tersebut, tidak hanya yang mengalami kekosongan saat ini karena pejabat yang dilantik sebelumnya pindah ke provinsi atau karena memasuki masa purna tugas, namun juga ada karena akan ada pergeseran pejabat baik eselon II, III maupun IV.
‘’Kita sudah sebarkan surat edaran dari Bapak Bupati Merauke terkait larangan berkeliaran di jam-jam kerja sehubungan dengan disiplin pegawai negeri sipil,’’ kata Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijay, S.STP ditemui media ini, Selasa (25/7).
Progres itu dilaporkan dalam rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi di Hotel Grand Tembaga, Selasa (25/7/2023). Rapat dihadiri para pimpinan OPD, pejabat pembuat komitmen hinga operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Jangan sampai berdampak pada masalah hokum, seperti yang dialami salah satu pegawai di Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Jayapura, yang saat ini ditetapkan jadi tersangka di Polres Jayapura, akibat kasus penganiayaan anak buahnya.
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Jayapura diingatkan kembali soal kedisiplinan terutama penggunaan waktu dan kedisiplinan dalam hal berpakaian. Hal ini ditegaskan oleh Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widi Hartanti saat memimpin apel pagi bersama di lingkup Pemerintah Kota Jayapura, Senin (10/7) kemarin.
Tapi pengisiannya, tidak serta merta dilakukan begitu saja, tapi dilakukan berdasarkan aturan. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dilakukan dengan dua cara yaitu seleksi terbuka dan job fit.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jery Agus Yudianto menyampaikan, mendekati hari H masih on progress. Bahkan, khusus di area Kantor Gubernur karena persiapan, maka hampir semua utility di halaman Kantor Gubernur Papua.’
"Tidak boleh kerja langgar aturan. Karena daftar dan penetapan calon tetap sudah mau diumumkan. Untuk itu, mereka (kepala kampung dan ketua RT/RW, red) wajib lapor ke distrik masing-masing,” kata Abisai Rollo, Senin (3/7).
Wakil Pimpinan Kanwil Bulog Papua dan Papua Barat Dedy Apriliady menjelaskan, bahwa pendistribusian beras ASN ke daerah Intan Jaya, sudah didistribusikan melalui PT. Pos pada Januari - Februari, sementara yang belum terealisasi yakni bulan Maret - Juni.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot yang ditemui Senin (3/7) mengatakan, progres pengangkatan calan ASN dan PPPK tinggal input NIP. Untuk penginputan NIP ke sistem, diperlukan surat pertanggungjawaban mutlak yang harus ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Saya mengingatkan supaya kita tetap berada pada standar kerja kita. Jangan sampai kendor apalagi turun prestasi kita! Kita mendapatkan penghargaan dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ini. Maka budaya kerja berintegritas yang sudah kita sepakati dan sudah menjadi komitmen bersama itulah yang menjadi kewajiban kita semua untuk melakukannya," kata Frans Pekey, Selasa (4/7).
Hari Rabu besok kita sudah mengeluarkan instruksi Wali kota tentang hari libur dan cuti sesuai dengan SKB, Mendagri, Menag, dan Menaker,"kata PJ wali Kota Jayapura, Frans Pekey, Selasa (27/6).
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai mengatakan, pemerintah menyiapkan dana senilai Rp 4,5 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 untuk pengadaan puluhan kendaraan dinas tersebut.
Pemkab Puncak bekerjasama dengan Bank Papua menerapkan aplikasi Payroll Gaji. Dengan aplikasi ini, maka penyaluran gaji hanya akan dilakukan di seluruh cabang Bank Papua yang ada di Kabupaten Puncak dan tidak bisa menarik dana di luar Kabupaten Puncak.
“Senin, tanggal 19 Juni 2023 saya telah melakukan pembayaran gaji 13 sebesar Rp. 13.351.687.850,00 untuk 3.159 ASN dan 137 Pegawai dengan perjanjian kontrak kerja atau P3K,” ungkap Bupati kepada awak media.
Ujian Dinas Kepegawaian ini untuk penyesuaian pangkat dan golongan dari pejabat, yang misalnya tidak punya jabatan struktural sementara ia sudah kerja sekian tahun dan pendidikan memadai, maka yang bersangkutan diwajibkan mengikuti ujian dinas kepegawaian, sehingga ada penyesuaian pangkat dan jabatan yang mereka memiliki.
Ketua Kontingen Korpri Papua, dr. Aaron Rumainum mengatakan agenda tersebut hanya sebagai ajang pemanasan jelang turnamen Pornas Korpri pertengahan bulan depan. Pihaknya tidak mematok target dari keiikutsertaan di kompetisi resmi lokal tersebut.
Selain itu juga kawasan tanpa rokok ini juga diberlakukan di tempat kerja, fasilitas olahraga yang tertutup, angkutan hukum hingga tempat umum dan tempat lainnya. Sanksi administrasi setiap orang yang merokok ditempat KTR dikenakan denda Rp. 500.000.
“Sejauh ini belum ada ASN yang mengajukan untuk maju Caleg atau pensiun dini demi terjun ke dunia politik,” terang Kepala BKD Papua Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/6).
Semuel menyebut sebagian besar kekurangan berkas para bacaleg ini menyangkut, dukungan lampiran, seperti bacaleg yang masih status ASN, yang belum mengajukan surat pemberhentian.
"Dalam tahun ini sesuai tugas yang diterima PT. Pos Indonesia dalam hal pendistribusian beras ASN, TNI, Polri sebanyak 15.299.640, sudah kembali kami lakukan pengiriman ke daerah-daerah, "ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/6).
Ini tidak terlepas dari capaian penilaian kinerja kategori zona hijau yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Jayapura berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kita tahu sendiri bahwa anggaran kita dibagi menjadi empat. Dari yang dulunya Rp 8 T lebih, kini hanya tersisa Rp 2,3 T saja. Selain itu, dari jumlah 17.000 pegawai, yang pindah baru sebanyak 5.000 lebih. Sehingga masih banyak,” terang Ridwan kepada wartawan.
Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, SPd, MM, memimpin apel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Halaman Kantor Bupati Yalimo, Senin, (5/6). Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan OPD serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yalimo.
Hanya saja kata Rumasukun, dari jumlah ASN Pemprov sebanyak 7 ribuan. Yang hadir mengikuti apel gabungan sebanyak seribuan. “Terima kasih atas kehadirannya di kantor kita yang baru, walaupun secara keseluruhan belum selesai penataan halamannya,” ucap Ridwan dalam arahannya di apel gabungan tersebut.
‘’Kita tak henti-hentinya menyadarkan seluruh ASN di Kabupaten Merauke agar disiplin. Karena kedisiplinan itu menjadi tolak ukur kinerja kita. Tanpa disiplin, tidak mungkin akan tercapai dengan baik program-program yang sudah kita rencanakan,’’ kata Wabup Riduwan kepada wartawan seusai memimpin apel Korpri di halaman Kantor Bupati Merauke, Senin (5/6).
“Usai apel saya akan panggil pimpinan OPD untuk beri arahan, supaya mereka bisa meningkatkan kinerja dan kehadiran ASN di OPD masing-masing,” tegas Ridwan kepada wartawan usai memimpin apel gabungan.
"Ada beberapa ASN yang melapor meminta rekomendasi. Saya tidak memberikan larangan, karena itu hak politik, hak demokrasi. Silahkan mendaftar, tetapi untuk mendaftar, kemudian terpilih itu hak politik dan hak masyarakat untuk memilih.
Polemik jabatan Direktur RSUD Dok II Jayapura kini memasuki babak baru, dimana mantan Direktur RSUD dr Anton Mote mengugat Gubernur Provinsi Papua dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Kepala Kantor Regional Wilayah IX BKN Papua Jayapura ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.
Sebanyak 662 dari total 738 Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi 2013 dan 2018 menerima SK ASN. Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT, menyerahkan langsung SK tersebut secara simbolis di Lantai Dua Auditorium Kantor Bupati Merauke, Sabtu, (27/5).
Sekda Jayawijaya, Thonny M. Mayor, Spd, MM mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak seperti dulu lagi yang menganggap bahwa ASN bisa terlibat dalam penyelengeraan Pemilu.
Plh. Gubernur Papua, Muhhamad Ridwan Rumasukun menyampaikan jika dirinya bersama sejumlah ASN lainnya sudah mulai masuk bekerja di Kantor Gubernur Papua yang berlokasi di Dok II tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan ke Jayapura, Menteri PAN-RB RI Abdullah Azwar Anas didampingi Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Suzana Wanggai.
"Presiden memerintahkan bahwa Papua harus ada afirmasi maka kami sebagai Menpan RB membuat keputusan komposisi ASN 80% harus orang asli tanah Papua," katanya saat memberikan kuliah umum, di Kampus Universitas Cenderawasih, (Uncen) Jumat (19/5) kemarin.
"Kalaupun masih belum ada pengiriman beras saat ini karena masih menunggu ketersediaan stok beras yang dalam hal ini ditangani Bulog, " katanya Kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/5) kemarin.
Kepala Kantor Pos Cabang Jayapura ,Dedi Siahaan mengatakan, adapun alokasi beras ASN Provinsi Papua untuk 4 (Empat) bulan yang harus didistribusikan adalah sebanyak 5.099.880 ton.
"Cek verifikasi ulang daftar tenaga kontrak dan honorer bisa koordinasikan dengan Inspektorat. Silahkan dicek saya minta juga penetapannya ada berapa, jangan sampai melewati batas waktu dan menjadi hangus karena bisa menimbulkan persoalan baru,"pesannya.
‘’Saya terima kasih kepada semua, terutama kepada senior, para kerabat, para pensiunan ASN yang memegang kendaraan dinas. Luar biasa. Dari kemarin hanya 4-5 mobil, sekarang hampir 10 unit. Teman-teman pada kembalikan dan ada yang sudah konfirmasi untuk segera kembalikan,’’ tandas Bupati Romanus di Kantor Bappeda Kabupaten Merauke, Jumat (12/5).
Plt. Asisten II Setda Papua, Suzana Wanggai menyatakan, sejak tahun 2016 melalui Undang undang KPK. Upaya pencegahan korupsi di delapan area intervensi terus dilakukan. Provinsi Papua termasuk satu satu provinsi yang menjadi prioritas KPK.
Sepuluh pejabat eselon II yang mengikuti job fit tersebut karena sebelum diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Papua Selatan, mereka sedang dalam jabatan yang sama yakni eselon II dari instansi sebelumnya.
Jenazah korban ditemukan oleh salah seorang pagawai hotel saat hendak melakukan pengecekan. Korban sendiri bernma Nixe Simon Kenelak (52), Warga Kampung Manda, Distrik Bugi, Kabupaten Jayawijaya.
Usainya bulan suci ramadan maka jam kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura sudah seperti biasa, sehingga ASN diminta untuk tetap menjalankan kerja dengan baik sesuai dengan jam masuk kantor mulai jam 07.30-16.30 WIT untuk hari Senin sampai Kamis dan hari Jumat 07.30 -15.00 WIT.
Hal tersebut diungkapkan Dirrektur Bisnis, Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Siti khoiriana menjelaskan bahwa tugas Bulog bukan saja menjalankan program penyaluran beras pemerintah bagi masyarakat yang dikenal sebagai bansos, tetapi juga sekarang PT. Pos Indonesia juga menyalurkan beras bagi ASN.
Penegasan ini disampaikan Sekda Hana Hikoyabi, sehubungan dengan adanya puluhan tenaga kontrak yang menemuinya, Kamis (27/4) sore hingga malam hari, untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami terkait pengangkatan CPNS formasi khusus ini.
Yakni terkait proses pergantian Pj Wali Kota Jayapura, agar bisa memberikan pencerahan kepada seluruh ASN, supaya mengetahui mekanisme dan prosedur penggantiannya dan dilakukan evaluasi.
Diungkapkan, Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini hanya fokus mendorong pengangkatan CPNS formasi khusus melalui tenaga kontrak kategori 2 yang saat ini prosesnya sedang berjalan. "Kami masih menyelesaikan kuota K2 yang belum selesai,"ujarnya.
Pekey mengatakan, untuk memastikan kehadiran para ASN pasca libur dan cuti bersama di lingkungan Pemkot Jayapura, dilakukan apel gabungan. Dari hasil absensi di masing-masing OPD di lingkungan Pemkot Jayapura secara global masuk hari pertama masuk kantor ada sekitar 70 persen yang hadir.
Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai kuota pengangkatan calon pegawai negeri sipil jalur khusus sebanyak 1.000 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah diusulkan sampai ke pusat sebanyak 820. Namun hanya 817 orang yang sudah mendapat penetapan dari Menpan RB.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi mengatakan, sesuai jadwal dalam surat edaran yang sudah diberikan kepada seluruh pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Jayapura bahwa batas akhir libur dan cuti bersama Lebaran tahun 2023 ini sampai Selasa (25/4). Artinya aktivitas pemerintahan sudah bisa berjalan normal pada Rabu (26/4) kemarin.
Hal ini pun diakui Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Welliam R Manderi. Ia mengatakan, tingkat kehadiran ASN, baik itu di kantor Satpol PP maupun Penanggulangan Bencana Daerah masih berkisar antara 40 sampai 60 persen saja.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jeri A. Yudianto menyampaikan, berdasarkan arahan pemerintah Pusat terkait dengan libur lebaran yang cukup Panjang sehingga Pemprov Papua tidak menambahkan cuti lagi.
Dalam kunjungan ke TMII, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengunjungi anjungan Papua untuk memastikan kesiapan anjungan menerima kunjungan wisatawan yang akan memanfaatkan hari libur lebaran ini.
”Saat ini masih ada simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non ASN bahwa tenaga honorer akan dihapus pada 28 November sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini,” kata Yanuar seperti dilansir dari Antara, Senin (24/4).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jeri A. Yudianto mengatakan, berdasarkan arahan pemerintah Pusat terkait dengan libur lebaran yang cukup Panjang, sehingga itu Pemprov Papua tidak menambahkan cuti lagi.
Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Konstan Daimoi mengapresiasi kerja Pemkab Jayapura, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang telah berupaya mengisi kuota pengangkatan ASN melalui jalur afirmasi atau khusus di Kabupaten Jayapura
‘’APBD kita sudah disetujui oleh pak Mendagri minggu lalu. Tadi kita sudah rapat untuk persiapan pelaksanaan anggaran,’’ kata Pj Gubernur Papua Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Rabu (29/3) lalu.
Pemerintah memastikan akan membayar tunjangan hari raya bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayapura. Akan tetapi pembayaran tunjangan hari raya tersebut masih menunggu keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
"Kalau pusat bilang A (melarang buka puasa bersama bagi ASN) kita ikut saja. Tapi secara resmi kita belum dapat (Surat Edaran-red) dari pusat. Setelah dapat (Surat Edaran) kita lakukan,"Terang Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Selasa (28/3).
‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’ tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).
Direktur PT Irian Bhakti Papua, Yarius Balingga menyampaikan bahwa pihaknya siap menjamin proses pendistribusian beras ke daerah – daerah. Dan meski telah berbeda provinsi namun proses pendistribusian masih berjalan seperti biasa.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke, Salfianus Laiyan, SH, saat ditemui mengungkapkan, penghentian pembayaran gaji bagi ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan tersebut, seharusnya dimulai 1 Maret 2023 lalu.
Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengaku, dalam MoU ini Pemkot Jayapura memilih Pemkot Tangerang karena memang kinerja bagus dan berprestasi sehingga Pemkot Jayapura ingin seperti itu dan sekarang telah dilakukan MoU.
Sebanyak 8 dokter Orang Asli Papua di Kota Jayapura terpilih untuk mengikuti Program pendidikan dokter spesialis bagi ASN OAP di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dengan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya menyatakan, untuk Tenaga Honorer Kategori Dua (THK2) yang usianya di atas 35 tahun dan sedang diusahakan untuk ditempatkan ke Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 998 atau 1000 orang.
Kepala Disnakerindag Kabupaten Jayawijaya, DR. Lukas Kosay, SE, MSi menyatakan, droping atau pengiriman beras ke Jayawijaya, baik beras komersial dan Beras Operasional Masyarakat (OPM) maupun jatah ASN, TNI/Polri, selalu terlambat
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, khusus guru guru SMA/SMK kebijakan pemerintah pusat tahun 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/kota masing masing.
Sekda Jayawijaya, Thony M Mayor, SPd, MM memastikan 300 lebih tenaga medis dari PTT– non ASN sampai saat ini masih dibutuhkan, mereka memiliki kemampuan teknis dalam bidang kesehatan, oleh sebab itu, tidak ada tenaga medis yang diputuskan kontraknya.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah stau OPD di Kabupaten Merauke berinisial CR terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, yang bersangkutan dilaporkan ke SPKT Polres Merauke oleh sesama rekannya yang ada di kantor tersebut, karena CR diduga melakukan penganiayaan terhadap pelapor OL yang masih berstatus honorer dan FC yang menjadi saksi, sekaligus juga korban penganiayaan dari terlapor.
Informasi hoax atau berita bohong belakangan santer berseliweran di berbagai media sosial, seiring terjadinya peristiwa atau kegiatan di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Lantas bagaimana upaya meredam dampak buruk dari maraknya berita hoax di medsos ini?
Setelah dua pekan dipusingkan dengan aksi teror yang dilakukan TPN OPM Kodap XXXV Bintang Timur, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya pada Senin (16/1) kemarin menggelar apel perdananya.
Roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap berjalan seperti biasa usai kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe. Pelayanan kepada publik pun masih berjalan normal.
Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey memimpin langsung apel perdana tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang berlangsung di aula Sian Soor Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (9/1)kemarin. Karena cuaca tidak mendukung, sehingga apel pagi ini tidak dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Wali Kota Jayapura seperti biasanya.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, Setyo Wahyudi menyebut pada Rabu (4/1) ASN sudah mulai masuk kantor.
Hanya saja kata Wahyudi, aktivitas perkantoran baru akan mulai aktif pada Senin (9/1). Ia pun meminta ASN di lingkungan Bappenda Papua tidak menambah waktu libur.
Rabu (4/1) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua kembali masuk kantor usai libur. Hal ini berdasarkan Surat Edaran terkait hari libur resmi dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2022 dan tahun baru 2023.
Rotasi atau mutasi jabatan terhadap 6 jabatan Eselon II di Pemkab Jayapura yang dilakukan Bupati Mathius Awoitauw di penghujung masa kepemimpinannya menjadi polemik di masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudinato mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk tidak menambah waktu libur sendiri.
Ya, hal ini terlihat sejak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua sudah membuka proses pendaftaran sejak 17 November lalu, jumlah ASN yang "berminat" di tiga DOB tersebut tak sampai 100 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,(BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Dr. Timothius J. Demetouw menegaskan akan memperjuangkan seluruh hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab Jayapura. "Ketika saya dilantik sebagai Kepala BKPSDM, saya akan memperjuangkan semua hak pegawai yang ada," tegasnya, Jumat (16/12).
Setelah menujuk 10 pejabat eselon II pada 1 Desember 2022, Pj Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, kembali menunjuk 9 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai pelaksana tugas (Plt).
291 ASN yang baru terangkat ini, menerima SK sebagai calon ASN pada Desember 2020 lalu. Kemudian Tahun 2021 mengikuti latihan dasar dan semuanya dinyatakan lulus. Setelah dua tahun, akhirnya menerima SK pengangkatan.
Selain jalan santai, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar, donor darah dan vaksinasi dimana untuk mengecek bagaimana kondisi Kesehatan ASN di lingkungan Provinsi Papua.
Kepala Dinas Provinsi Papua dr Robby Kayame mengharapkan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di sekitar Stadon Lukas Enembe turut mengambil bagian untuk melakukan vaksinasi.
Adapun masing masing wilayah DOB nantinya mendapatkan alokasi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal, SE, MSi mengatakan, data BPSDM Kemendagri terdapat 3.000-an ASN, masing masing DOB mendapat alokasi 1.053 ASN, termasuk Sekda, Kepala OPD, Eselon III, IV dan ASN.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mengambil langkah langkah teknis ikut serta menempatkan ASN nya di DOB. Namun lagi lagi ini menjadi kewenangan pemeritah yang masih dikonsolidasikan antara pemerintah pusat dengan pejabat Pemrov juga kabupaten cakupan,” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/10).
Selalu saja ada yang ditemukan terlibat. Yang terbaru adalah memberikan dukungan tidak secara langsung melainkan lewat media sosial. Ini juga akan menjadi catatan pihak Bawaslu untuk melakukan patroli cyber.
Jeri menyebut, dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum ada ketentuan. Adapun yang mengatur hal tersebut dari pusat.
Koordinator Aksi, Yesaya Heselo yang merupakan salah satu ASN di Pemda Jayawijaya menegaskan jika aksi ini dilakukan secara spontanitas dan merupakan bentuk kekecewaan ASN dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sampai dengan saat ini TPPnya tidak dibayarkan yang idealnya sebenarnya dibayarkan setiap triwulan.
