MERAUKE – Pejabat pemerintahan baik di Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke serta ASN diajak untuk belanja di Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM). Ajakan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Moudy Hermawan, pada pekan UMKM yang digelar di halaman KKPN Merauke kerja sama dengan Kantor Pajak Pratama dan Kantor Bea dan Cukai Merauke, mulai Rabu (2/8), kemarin.
Moudy Hermawan memiliki alasan tersendiri agar para pejabat dan ASN untuk belanja di UMKM. Menurutnya, belanja terbesar di Indonesia adalah pemerintah. Termasuk di Papua Selatan yang setiap tahunnya masih didominasi oleh belanja pemerintah.
Karena itu, salah satu cara untuk mendorong dan mengembangkan UMKM untuk tumbuh adalah para pejabat pemerintah dan ASN belanja di UMKM.
‘’Kalau mau belanja, belanjalah di UMKM. Kalau belanja untuk rapat-rapat dan sebagainya, maka belanjalah di UMKM, sehingga UMKM memiliki pasar tersendiri. Jangan terus belanja di luar,’’ katanya.
Dengan belanja di UMKM, sambung dia, maka uang akan berputar di daerah ini. Tidak langsung keluar dari Papua Selatan, karena dibelanjakan di UMKM.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, memberi apresiasi kepada Kementrian Keuangan dan seluruh jajaran yang telah menginisiasi, mempersiapkan dan melaksanakan pekan UMKM di Merauke.
‘’Kegiatan seperti ini sangat penting untuk merangsang, memberi simultan, motivasi dan dorongan kepada pelaku-pelaku usaha, mikro dan kecil menengah untuk berkreativitas mengembangkan bakatnya dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Papua Selatan,’’ katanya.
Menurutnya, jika dibiarkan secara alami maka pertumbuhannya akan terlambat. Tapi jika diberi intervensi dengan mendukung dan membantu serta menyediakan sarana prasarana, kemudian adanya kredit usaha yang disediakan dan akses ke berbagai stakeholder maka itu akan sangat membantu pengusaha kecil , para pelaku mikro dan menengah untuk mengembangkan diri dan potensi sumber daya alam yang ada.
Pj Apolo Safanpo memberi dukungan agar para pejabat pemerintahan dan ASN dapat belanja di UMKM. Itu wajib dilakukan. Mengapa, karena presiden dan bapak menteri saat ini meminta semua pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi daerah.
Nah, inflasi daerah ini dapat terjadi ada 2 kemungkinan. Pertama, produksi semua sektor banyak tersedia, tapi uangnya tidak. Sebaliknya, masyarakat punya uang banyak, tapi produksi tidak ada di pasar. Itu akan terjadi kemahalan harga yang memicu terjadinya inflasi tinggi. Karena itu, keseimbangan antara produksi dan peredaran uang harus seimbang. Dan cara menjaganya adalah seperti ini. (ulo/tho)
