Dikatakan, kompetensi atau kemampuan dalam dunia kerja sangat penting karena dengan begitu masyarakat akan bersaing secara sehat. Sebaliknya apabila bermalas-malasan atau tidak meningkatkan kompetensi maka akan mengalami ketertinggalan dari masyarakat lainnya.
Setidaknya ada satu anggota KPPS yang berprofesi sebagai anggota Satpol PP di Pemkot Jayapura dan juga oknum lurah yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Papua sesaat setelah pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Para ASN diminta untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, baik itu disiplin kehadiran, disiplin waktu maupun dalam tugas dan tanggungjawab. "Para pimpinan OPD diharapkan rutin melakukan pengawasan dan juga harus jadi contoh bagi para pegawai," ujarnya.
Pimpin OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom diminta segera menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2023. Hal ini disampaikan Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Keerom, Charles Santoni Sinaga dalam amanat apel pagi, Senin (19/2) di halaman Kantor Bupati Keerom.
Apabila ada oknum ASN yang terlibat menurutnya semua diserahkan semuanya kepada pihak penyelenggara sebab tentunya ada perangkat sistem untuk penyelesaian dan tindakan.
Pj Triwarno mengakui, ia punya iInovasi yang diberi nama Mujair Musyawarah jawab aspirasi rakyat, dengan turun langsung di lapangan. Tentu ini akan lebih baik karena bisa lihat situasi dan kejadian secara nyata.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman dihubungi CEPOSONLINE. Com saat sedang melakukan monitoeing di Kurik membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke terhadap seorang oknim ASN berinisial S tersebut.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
Pj Bupati Sarmi, Markus O Mansnembra, menyampaikan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan mandat konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat sekaligus wadah aktualisasi hak dan konstitusional.
Kapolsek menceritakan kejadian tersebut terjadi Sabtu (10/02) siang dimana korban dari arah lampu merah menuju Holtekam kemudian memarkir motornya di atas jembatan di samping trotoar dan tiba - tiba sudah ditemukan di bawah.
Tujuan membeli hasil jualan mama-mama di pusat pasar Yokatapa pada Jumat (2/2/2024) adalah demi memberikan kenyamanan pasca kontak tembak sejak tanggal 19 - 24 Janurari lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menyebut bunyi surat edarannya antara lain, “dalam rangka menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN, maka Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawai agar mengikuti apel pagi.”
Ia menjelaskan yang dimaksud dengan netral itu, artinya ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, atau menyebarkan berita-berita yang sifatnya imbauan untuk memenangkan golongan atau Pasangan calon atau kandidat tertentu, termasuk partai tertentu. Karena sanksinya itu cukup berat apabila diketahui dan dilaporkan, maka bisa mendapatkan sanksi hukuman disiplin pegawai.
Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan yang dipimpin Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan,Drs. Wasuok Demianus Siep dan diikuti Kepala Bulog Cabang Wamena bersama dengan 28 Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun menerangkan,dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik, maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai.
“Kejadian berawal dari sekitar pukul 13.40. WIT kelompok KKB yang diduga merupakan kelompok Undius Kogoya melakukan penembakan ke arah pos TNI dan berujung ke pembakaran rumah dinas ASN Pemkab Intan Jaya”, tutur Kasatgas Humas, Minggu (21/1) kemarin.
“Itu angin segar untuk para pencari kerja kita, hanya saja secara resmi Provinsi Papua belum mendapatkan informasi tentang berapa kuota atau formasi yang diberikan kepada Papua termasuk nanti prosesnya seperti apa,” ucap Marthen kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/1) kemarin.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tes ini digunakan untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, mengatakan OPD yang baru terbentuk itu merupakan pemekaran dari instansi sebelumnya sehingga diperlukan staf dan perangkat lainnya.
Lantas Seberapa penting dinas pemadam kebakaran di kota Jayapura ini dibentuk? Pemerintah beralasan salah satu faktornya adalah tingginya intensitas peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Jayapura.
Dia menjelaskan, saat ini data-data honorer di Pemkot Jayapura sudah dikumpulkan dari masing-masing OPD dan sudah diserahkan ke BPKP. Karena ada beberapa sumber data yang perlu disandingkan kembali oleh kepegawaian dan BPKP dengan data yang baru, kemudian data yang lama dengan data keputusan dari Menpan RI, yang sudah diamankan sebelumnya.
Penjabat Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo,SE.,MM memintah seluru ASN Jayawijaya agar tidak boleh ego sectoral dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan terus bekerjasama dalam secara tim sehingga apa yang ingin cdicapai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa terwujud
Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
Karena itu, pihaknya masih berupaya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar guru-guru yang sudah dinyatakan lolos P3K atau CPNS ini supaya bisa ditempatkan kembali di sekolah sekolah YPPK yang ada di kota maupun di Kabupaten Jayapura.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam pasal 110 peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala Daerah mengeluarkan pengeluaran tiap bulan paling tinggi 1/12 dari APBD tahun sebelumnya.
“Kita sudah masuk tahun politik, banyak tantangan yang akan dihadapi. Sehingga itu, sebagai ASN tetapi juga sebagai warga masyarakat wajib hukumnya untuk mendukung seluruh program yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Jan Ormuserai pada acara ibadah lepas sambut atau ibadah syukur yang digelar di Kantor DKLH, Senin (8/1).
Dalam arahannya penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan capaian yang telah diraih selama 2023. Meskipun ada juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di 2024. Tentunya catatan perolehan prestasi yang diraih sebelumnya harus lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Kata Sekda, pembayaran gaji ASN lebih awal ini merupakan kebijakan Bupati Keerom untuk melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 dimana menuliskan jika sebelum penetapan APBD dan telah dievaluasi oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi diperbolehkan.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan pihaknya bersyukur ASN dan Non ASN sudah sebagian besar masuk kantor, sehingga pemerintah akan tetap mendorong terus semangat kerja komitmen dan disiplin kerja dalam membangun komunikasih dan kerja sama di dalam melayani masyarakat kedepan.
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
‘’Begitu kita tidak masuk, atau masuk tapi terlambat melakukan absen, secara otomatis TPP terpotong oleh sistem. Karena absensi itu langsung link atau terhubung dengan Kepegawaian dan Keuangan secara otoimatis. Jangan sampai terlambat masuk atau tidak masuk dan mulai salahkam pimpinan OPD,’’ tandas bupati Romanus Mbaraka, kepada wartawan seusai memimpin apel Korpri awal tahun dan untuk bulan Januari di lapangan apel Kantor Bupati Merauke, Rabu (03/01/2024).
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Pj Bupati Jayapura Triwarno mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pegawai Pemkab Jayapura yang menambah libur atau tidak masuk kantor di hari pertama dan pihaknya konsisten mengawasi aktivitas pegawainya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
Ani menjelaskan, defisit terjadi karena lebih besarnya realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp 2.774,3 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp 3.121,9 triliun. Menurutnya, defisit anggaran tersebut sangat kecil dari yang direncanakan pemerintah.
“Tidak ada alasan bagi ASN menambah waktu libur, harus berpatokan pada surat edaran yang sudah ditetapkan,” tegas Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/1).
Yaqut menuturkan, urusan kesejahteraan pegawai merupakan salah satu prioritas Kemenag saat ini. Satu persatu persoalan kesejahteraan sudah diselesaikan. Dia menyebutkan yang paling baru adalah pembayaran tunggakan atau hutang tunjangan inpassing.
Setelahnya pada 1 Januari 2024 merupakan libur tahun baru Masehi dan Rabu 3 Januari kembali masuk kantor pada pukul 07:30 WIT. “Diminta kepada para ASN untuk mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa menambah waktu libur semaunya,” imbaunya.
"Ini sebagai Korpri pertama yang resmi dikukuhkan di Daerah Otonomi Baru (DOB), pun catatan sejarah pengurus Korpri pertama di PPS, sedangkan berikutnya akan ada pengurus yang lain adalah lanjutannya," ujar Zudan Arif saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korpori Provinsi Papua Selatan di sweiss belhotel Merauke, Rabu (27/12/2023).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, para ASN di lingkungan Pemprov tetap masuk kantor dan bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.
Berdasarkan surat edaran Pemprov Papua, menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/41/tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang hari hari libur resmi dan cuti bersama, tanggal 21 hingga 22 Desember merupakan cuti bersama hari raya Natal.
Selain lulusan SMA hingga S1 yang memenuhi syarat CPNS 2024, peserta yang telah berusia 40 tahun juga diperkenankan untuk mendaftar. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
Mantan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua selama lima tahun sejak dilantik, terhitung 18 Desember 2023 tepat masa kepemimpinannya berakhir, dimana nanti besok ada pelantikan Pj Bupati Jayawijaya, sehingga dirinya dan wakil Bupati berharap kepada seluruh ASN yang hadir dalam acara tersebut.
ASN Pemkot Jayapura batal mengundurkan diri dari profesinya sebagai ASN dan secara otomatis yang bersangkutan mundur dari pencalegan 2024. Di mana yang bersangkutan sebelumnya mengajukan pengunduran diri demi maju sebagai Calon Legislatif yang akan bertarung pada 2024.
‘’Kita tidak tahudengan cara apa lagi untuk mengingatkan. Saya tidak mau marah kepada mereka yang hadir karena percuma juga kita marah karena mereka hadir. Mestinya yang tidak hadir,’’ kata Wabup Riduwan.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
Proses pengambilan tanda tangan dari para pejabat itu dilakukan dari tanggal 12-15 Desember 2023. Selanjutnya Januari 2024 nanti tanda tangan elektronik itu mulai diterapkan di semua instansi pemerintah di Kota Jayapura.
Triwarno menegaskan, sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat tentunya seorang ASN harus menjadi contoh teladan yang baik, jangan malah melakukan hal yang tidak baik dengan mengkonsumsi Miras lalu masuk kerja, karena hal ini bisa membuat citra kerja ASN di lingkungan Pemkab Jayapura jelek gara-gara dilakukan hanya satu oknum saja.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, SIP., Perwakilan DPRD, Sekda Mamteng, Mesir Jikwa, Kapolres Mamteng Kompol Rahman, Ketua Dewan Adat Babor Bagabol, tokoh pendiri Kabupaten Mamteng Roni Pagawak berkesempatan menyalakan lilin Natal secara bergiliran.
Sementara itu, Derek menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS formasi honorer serta orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kebijaksanaan dan program yang strategis dalam pendayagunaan aparatur negara.
Dia mengapresiasi kinerja dan tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara dan juga pegawai di Pemkot Jayapura yang telah bersama-sama bekerja untuk mendukung pelaksanaan program-program kerja Pemkot Jayapura.
Di sisi lain dia menyayangkan masih ada ASN di Pemkot Jayapura yang malas mengikuti apel pagi bersama. Melalui apel itu ada banyak manfaat salah satunya bisa mendengarkan informasi terbaru apa yang bisa disampaikan secara langsung oleh pejabat Walikota Jayapura. Namun demikian dia juga berharap agar pegawai yang malas ikut apel itu bukan menjadi suatu kebiasaan terus terpelihara.
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemkab Mimika, Septinus Timang saat membuka kegiatan menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Sebab ASN adalah aparatur pemerintahan yang bisa saya menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan dalam mendukung salah satu figur.
"Arahan presiden untuk kita semua penjabat supaya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kita semua adalah PNS atau ASN, baik penjabat gubernur, bupati maupun walikota. Penekanan beliau adalah netralitas dalam pemilu dan juga Pilkada.”ungkapnya.
"Saya mengajak semua elemen di Kabupaten Jayapura untuk bersinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sama-sama kita bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik tanpa ada korupsi,"ungkap Triwarno saat menghadiri Road to Hakordia di Istora Papua Bangkit, Sentani, Selasa (14/11) kemarin.
Menanggapi hal ini pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya. Karena itu dia memastikan apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka wajib untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah Kota Jayapura akan mengumumkan data nama-nama tenaga kontrak kategori 2 (K2) yang sebelumnya diverifikasi dan divalidasi di tingkat pusat untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS melalui formasi khusus Papua.
Dalam laporannya Plt Kepala Dinas BKPSDM Keerom, Angelo Frank membeberkan bahwa dari 1000 peserta, yang gugur pada tahap seleksi administrasi berjumlah 24 orang. Sehingga yang lanjut pada seleksi CAT tinggal menyisakan 976 orang.
Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoku, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting, karena berkaitan dengan kesejahteraan para guru di kota Jayapura.
Komisioner KASN Agustinus Fatem mengakui jika dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama merupakan salah satu cara mengukur dan menilai kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan mereka layak atau tidak menduduki jabatan yang dilamar untuk mengisi 16 jabatan di Provinsi Papua pegunugan
Asisten II Setda Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi, M.Si yang menjadi Ketua Panitia HUT Korpri ke-52 tersebut, mengungkapkan bahwa tali asih yang diberikan dengan mendatangi 22 titik panti asuhan dan dan asrama pelajar yang ada di kota Merauke dan sekitarnya tersebut dengan memberikan bantuan sembako dan pakaian layak pakai.
"Kalau bisa bupati dan seluruh ASN di Keerom menjadi bapak asuh untuk anak yang kena stunting. Jika sekitar 400 anak mengalami stunting, mungkin 1 orang dibiayai selama 6 bulan dengan dua rak telur setiap bulannya. Kenapa kita harus lakukan ini, karena anak-anak ini yang diharapkan jadi generasi penerus pembangunan di tahun 2045 mendatang," tegasnya.
"Jika masyarakat tahu apabila ada prilaku menyimpang anggota Polri dan ASN Polri langsung bisa sampaikan lewat nomor pengaduan propam maupun Polres Kepulauan Yapen".ungkap Ipda Romy M. behuku.
Karena itu penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memastikan anak buahnya yang bekerja di kantor supaya ketika meninggalkan kantor atau ruangan kerja harus dipastikan sudah dalam kondisi aman.
Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
‘’Dari rapat yang kita gelarKamis kemarin, pimpinan OPD sepakat untuk upacara peringatan HUT I Provinsi Papua Selatan dilaksanakan di KTM Salor, yang menjadi lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Selatan.
Adapun besaran kenaikan TPP bagi pejabat eselon II baik itu Sekda, Asisten, Staf Ahli dan para kepala dinas dan kepala badan sebesar 100 persen. Pejabat eselon III dan IV sebesar 70 persen serta staf sebesar 50 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perampingan ini dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari jumlah penduduknya.
“Pembentukan ASN melalui pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat, yang diharapkan memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi yang hakiki dalam mewujdukan cita cita dan tujuan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara dengan sebaik baiknya,” beber Suzana saat membacakan sambutan Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam arahannya menyampaikan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kerja sama selama satu tahun masa kepemimpinannya, sehingga ia kembali dipercayakan untuk memimpin Kabupaten Tolikara masa jabatan tahun 2023-2024.
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua, Anni Johana Rumbiak menyampaikan, dalam sistem informasi kepegawaian tahun 2023. Menitikberatkan pada implementasi pengaturan BKN Nomor 3 tahun 2023.
“Kita (ASN) harus menjaga netralitas kita sebagai aparatur negara. Kita tidak boleh berpihak mendukung si A atau si B. Kita dilarang untuk bermain politik. Mari kita jaga netralitas kita,” pesan Pj Bupati Marthen Kogoya saat memimpin apel gabungan di Lapangan Merah Putih Karubaga, Rabu (25/10).
asalah kedisiplinan pegawai yang berdinas di Kantor Walikota Jayapura kembali disentil oleh Asisten II Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti. Pasalnya, tidak sedikit pegawai di Pemkot Jayapura itu, yang dinilai kurang disiplin terutama pada saat mengikuti apel pagi setiap Senin.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa tugas berat sudah menanti Derek. Namun, mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun Pemilu 2024 mendatang menjadi salah satu fokus yang mesti menjadi perhatian utama, demi terciptanya Pemilu yang kondusif di wilayah Papua.
Mereka dikerakan untuk mendata ASN, khususnya para guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah di TK, SD, SMP, SMA , SMK yang ada di lima distrik se-kabupaten Yalimo dan juga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya, Salman, SH. MH, usai penyerahan mengatakan, aset tersebut merupakan aset Pemda yang sampai sekarang masih dikuasai oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga itu didominasi oleh pensiunan ASN Pemda Jayawijaya.
Bupati Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPD.MM bertindak selaku penerima apel pegawai di lingkungan pemda Kabupaten Yalimo pada Senin (16/10) yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Yalimo. Apel pegawai yang diikuti oleh para assisten sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta para pegawai di lingkungan Pemda Yalimo.
Dia menuturkan, bahwa kedisiplinan dan kinerja harus menjadi catatan bagi setiap ASN secara pribadi. Sebab ASN ada karena masyarakat."Kita hadir di sini oleh karena adanya masyarakat yang perlu kita layani. Sehingga Bapak Bupati meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan pelayanan terbaik. Serta disiplin," ungkap Edy Buntan.
"Dari 817 yang dinyatakan lulus untuk menjadi CPNS dan harus melakukan ujian CAT ada 35 orang tidak ikut terdiri 4 orang meninggal dunia dan 31 tanpa keterangan,"ucapnya di Gunung merah Sentani, Senin (16/10)kemarin.
Nantinya setelah pemerintahan Belanda meninggalkan Irian Barat (Papua) barulah pemerintah Indonesia masuk dan mengambil alih perusahaan tersebut yang kemudian menggantikan nama menjadi Perusahaan Negara Irian Bhakti.
Ketua Kadin Papua diketahui turut memberikan materi kepada ratusan mahasiswa tersebut. Adapun materi yang disampaikanya terkait dengan motivasi bagi para mahasiswa bagaimana menjadi pelaku usaha pemula didunia usaha.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius Ayorbaba menyampaikan untuk program penerimaan CPNS tahun ini, Kemenkumham Papua hanya mendapatkan 6 kuota. Jumlah tersebut merupakan kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkumham RI.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu terkait pengaturan jam kerja dan pelayanan di kompleks Kantor Gubernur Papua.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dalam UU anyar tersebut ada percepatan perkembangan kompetensi. Hal itu menjadi kewajiban untuk para ASN.
“Kami sudah melakukan pertemuan dimana Pj Gubernur Papua diwakili oleh Kepala Bappeda Papua dan Karo Umum, mereka menyampaikan bahwa tetap diproses dan akan dibahas dengan Pj Gubernur, Sekda dan Ketua Bappeda,” terang Perawat di RSUD Jayapura, Barbalina Dekeniap kepada wartawan di Kantor Gubernur.
emerintah Kota Jayapura menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 H, di kantor walikota Jayapura, Rabu (4/10). Pj. Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, kegiatan seperti ini sebenarnya menjadi agenda rutinitas setiap tahunnya namun tahun ini sedikit berbeda dengan mengundang sejumlah stakeholder bersama ASN.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, empat ASN yang magang di BKPP Kota Jayapura itu dalam rangka untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya di bidang Kepegawaian.
Ini merupakan rolling kedua yang dilakukan Bupati Omaleng pasca diaktifkan kembali mulai 1 September 2023. Pelantikan dilakukan pada Senin (2/10) di Pendopo dan dihadiri Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut bersama Forkopimda dan para pimpinan OPD.
Belum diketahui penyebab pasti Dari peristiwa ini, namun sang istri kesehariannya menjual pakaian di Kota Jayapura menuturkan, sesaat sebelum pihaknya menemukan suami meninggal dengan cara gantung diri di dalam kamar, korban sempat meminta istrinya pulang.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan penggunaan batik bagi pegawai di lingkup Pemkot Jayapura itu dalam rangka memperingati hari batik nasional. Ini selaras dengan keputusan Unesco yang menetapkan batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya non benda.
Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias mengungkapkan bahwa pihaknya mengagendakan olahraga bersama ini digelar satu kali dalam sebulan.
"Sudah barang tentu perkara yang bersangkutan kita hentikan atau SP3 karena sudah meninggal. Tapi, proses penghentian perkara yang bersangkutan kita hentikan setelah menerima akta kematian," jelasnya.
"Sejak malam mereka (warga-red) sudah berada di Kantor Gubernur dan melakukan pemalangan. Yang melakukan pemalangan masih warga yang sama, mereka menuntut hak ulayat," ucap pria yang namanya enggan dikorankan tersebut.
Kata Bupati, para peserta telah mengikuti tes CAT dan tinggal menunggu pengumuman. Kemudian dengan adanya isu terkait pungli yang dilakukan oleh oknum, dengan mengiming-imingi jatah PNS, Bupati menegaskan bahwa tidak ada pungli soal rekrutmen PNS di Kabupaten Keerom.
"Saat ini sudah mulai banyak warga yang membuat surat kuning pencari kerja karena ada pembukaan penerimaan CPNS, pegawai di BUMN atau instansi vertikal pemerintah, TNI/Polri,"ungkapnya, Selasa (19/9) kemarin.
Sebab menurut Bupati Gusbager, sangat banyak Kepala OPD di Kabupaten Keerom yang dianggap "Kapal Kayu" dengan meninggalkan kantor tanpa sepengetahuan pimpinan daerah.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi ASN BKPSDM Kabupaten Yalimo Yohanes Penius Lanny mengatakan saat ini , sebenarnya berjumlah 500 sejak tahun 2019 lalu, dan sampai dengan tahun ini tersisah 497 karena 3 orang meninggal dunia, hari ini dilakukan simulasi, untuk mengikuti test yang akan dilaksanakan 3.
