Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Baik ASN atau pejabat aktif seperti kepala daerah maupun kepala dinas dan pejabat eselon dua, sebelum ikut dalam konsestasi Pilkada maka diwajibkan baginya untuk mundur dari jabatannya.
“Yang terpenting adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan undang undang 1945. Sehingga Papua yang kita cintai ini menjadi tanah damai, dan layak dihuni oleh semua suku bangsa,” kata Sulistyo, kepada wartawan.
Apalagi, dalam waktu dekat ini, Pemkab Yalimo akan menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun Kabupaten Yalimo yang ke-16 tahun pada 21 Juni 2024 mendatang. Oleh karean itu, semua ASN Pemkab Yalimo yang masih diluar, baik di luar Papua, di Jayapura, Waeman maupun daerah lainnya, untuk segera kembali dan bertugas di Yalimo.
Adapun gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK yang dibayarkan sebesar Rp. 14,5 miliar dan kekurangan gaji 8% total sebesar Rp. 1,9 miliar serta gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 12 juta.
"Sosialisasi ini adalah pembahasan terkait dengan memberikan pemahaman yang sama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dalam mengelola hasil evaluasi SKP," ujarnya menambahkan.
“Papua saat ini membutuhkan ASN yang dapat bekerja dengan serius dalam memberikan pelayanan, berinovasi dan mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang akhir-akhir ini terjadi di Papua,” ucap Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian, Setyo Wahyudi saat pembukaan pelatihan PKA dan PKP ini.
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Papua, Cyfrianus Y. Mambay, menyebut dalam peraturan gubernur tersebut telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov, yaitu berakhlak yang artinya: berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif dan kolaboratif.”
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, menegaskan, tahun ini merupakan tahun politik berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden kemudian kepala daerah bupati, walikota dan juga gubernur. Karena itu Tentunya semua orang memiliki pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani.
Dalam arahannya pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan, pertama dia mengharapkan agar komitmen dan tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Jayapura untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian Pengenbangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Drs Alberth Rapami mengatakan bahwa 67 pegawai yang pindah ke Provinsi Papua Selatan telah datang mengaku kepada pihaknya karena nama-nama mereka tidak ada lagi dalam daftar di bulan Juni 2024.
“Kami di daerah tidak diwajibkan untuk ikut ke sana (IKN-red) kecuali Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta akan bergeser ke sana, dan secara otomatis semua aset dan ASN yang ada di Jakarta juga akan berseger ke IKN,” kata Marthen.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapkan petunjuk dari pusat apakah nanti ada keterlibatan juga dari ASN Pemprov.
Hal ini dikemukakan Johannes lantaran beredar informasi di tengah-tengah jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Mimika bahwa dirinya akan melakukan mutasi jabatan.
"Harus ada pencegahan, penanganan, Karena itu adalah salah satu tugas dari pemerintahan salah satu pelayanan Dasar atau urusan wajib. Oleh karena itu teman-teman yang selama ini berkolaborasi, dengan mitra-mitra kita yang di luar ataupun dinas-dinas terkait sudah bagus dan terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan," ujarnya.
Selain itu, Setiyo meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola pungutan penerimaan juga memperhartikan realisasi penerimanya. Sebab antara pendapatan dan belanja harus berimbang.
Adapun seleksi Sekda ini sebelumnya telah memasuki tahap akhir pada April 2024 lalu. Pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang mengikuti seleksi yaitu Abraham Kateyauw, Michael Rooney Gomar, Yohana Paliling dan Ronny Maryen.
“Kita jadi tuan rumah untuk MTQ se-Papua, MTQ yang ke 30. Sebagai tuan rumah kita harus betul-betul menunjukkan sikap kita sebagai tuan rumah yang baik,” terang Johannes di hadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel.
Menurut dia, hal itu tentunya sesuai aturan dan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh ASN itu sendiri. Dimana di awal pengabdian setiap ASN sudah menandatangani surat perjanjian untuk siap ditempatkan di mana saja dalam kapasitasnya sebagai ASN
Walilo mengaku jika pihaknya baru mendapat surat dari KPU RI tentang pemberitahuan terkait dengan ASN yang berencana maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota serta calon bupati dan wakil bupati.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura Herald J Berhitu mengatakan, untuk saat ini pemanfaatan aplikasi IKD masih didominasi di kalangan ASN Pemkab Jayapura dan perbankan. Sedangkan pihak lain memang belum banyak yang memanfaatkan aplikasi IKD.
“Kami juga sangat berharap agar para peserta Pemilukada melalui partai politik pengusung nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rumasukun.
Karena itu, dia berharap ASN di Kabupaten Jayapura tetap berada pada posisi netral dan biarkan proses dan tahapannya berjalan seperti biasa sesuai dengan prosedurnya dan tahapannya. Namun demikian, dia juga mengakui semua punya hak untuk memilih terutama yang sudah berusia di atas 17 tahun, termasuk ASN.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
Roby Awi yang berkesempatan memimpin apel pagi gabungan terakhir sebagai Pj Sekda Kota Jayapura di lapangan apel kantor Walikota Jayapura memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) termasuk non ASN di Pemkot Jayapura
Pj Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan terkait permintaan Kenaikan TPP untuk ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya belum terealisasi lantaran belum ada kajian soal Tingkat kemahalan di Wamena, tentunya ini menjadi dasar untuk pemerintah agar bisa mengusulkan kenaikan Tambahan Pengasilan Pegawai ke kementrian Dalam Negeri.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
Ia mengambil contoh, Saat ini sudah memasuki bulan mei tetapi serapan anggaran masih rendah. " Hal ini harus kita sikapi bersama sebagai ASN yang mengelolah anggaran. Ingat, kita harus kejar target," katanya.
“Kalau masih mendaftar di partai politik, tidak masalah, tapi kalau sudah direkomendasi dan mendaftar ke KPU, maka wajib membuat surat pengunduran diri," jelasnya.
Terlebih lanjut Suzana, fokus pemerintah saat ini adalah membangun bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian disamping sektor pendukung lainnya. Termasuk menggambarkan potensi Papua pasca DOB yang juga terfokus dipotensi kelautan dan pertanian.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah melayangkan surat kepada Gunernur Provinsi Papua Tengah (PPT) untuk diteruskan kepada Kemendagri berkaitan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika definitif.
Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.
"Karena itu tugas dan tanggung jawab kita semua terus merawat perbedaan kebersamaan harmoni antara satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Karena sesungguhnya perbedaan itu satu kodrat, perbedaan itu adalah seni untuk kita saling melengkapi tugas kita hanya menjaga dan merawatnya supaya selalu dalam semangat kebersamaan," ujarnya.
Dia mengatakan, secara keseluruhan jumlah tenaga honorer di Kota Jayapura mencapai 3000-an orang. Di mana sebelumnya sebanyak lebih dari 1000 orang sudah terakomonir dalam pengangkatan formasi khusus Papua. Kemudian Pemkot Jayapura mendapatkan formasi baru untuk pengangkatan P3K sebanyak lebih dari 2000 orang. Sehingga total 3000 tenaga honorer dan kontrak di Kota Jayapura akan diangkat baik itu PNS maupun ASN P3K.
Karena itu sebuah keharusan dan kewajiban bagi pegawai di Pemkot Jayapura untuk menggunakan atribut secara lengkap. Sehubungan dengan pemanfaatan atribut itu pada Senin (6/5), PJ Walikota Jayapura didampingi Asisten 1 melakukan sidak bagi seluruh ASN di Kota Jayapura untuk memastikan kelengkapan atribut pada saat menjalankan tugasnya di kantor.
Meskipun belum mengetahui siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Pj Wali Kota Jayapura, namun dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dan pegawai di Pemkot Jayapura yang telah mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama 2 tahun belakangan ini.
"Ini mengenai situasi yang terjadi di OPD, kami semua mengalami kendala. Mungkin secara agenda anggaran tahunan, DPA, sudah dibagikan. Namun dalam penyelenggaraan kegiatan otomatis kami ASN yang tidak bisa membagi kerjanya itu secara merata"ujarnya.
Itulah yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dia menerangkan, saat ini sekolah-sekolah kedinasan tersebut masih berkoordinasi terkait teknis pendaftaran dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.
Dia mengatakan saat ini jumlah ASN di Pemkot Jayapura mencapai hampir 5000 orang. Jumlah ini tentunya cukup banyak, karena itu untuk pembayaran TPP ini juga akan dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah Kota Jayapura.
Tentu bukan tidak mungkin aparatur sipil negara, yang dilarang oleh pemerintah untuk ikut dalam politik praktis, bisa saja terlibat secara diam-diam untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu.
Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, yang juga diisukan sudah siap maju dalam bursa pencalonan Walikota Jayapura 2024 itu mengungkapkan, pengunduran diri itu memang harus dilakukan oleh ASN, namun bukan berarti harus dilakukan saat ini.
Maria Tegai, perwakilan perempuan dalam demo Forum ASN Provinsi Papua, di hadapan wartawan, dirinya menyampaikan kekesalannya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua.
"Benar, tadi pagi (Minggu) sekira Pukul 08.00 WIT, dia (VJ) datang menyerahkan diri. Pengakuannya ia tertekan dan kian terbatas pergerakannya lantaran menjadi buronan akibat aksi bejadnya terhadap korban Mawar (16) yang masih berstatus pelajar," ucap Pombos.
Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BPSDA) Provinsi Papua, Ariyoko A.F. Rumaropen menjelaskan terkait dengan upaya Gubernur Papua, menjadikan BPSDA sebagai lembaga pengembangan sumber daya aparatur sipil yang terakreditasi oleh pemerintah pusat.
Di bawah tenda di halaman Kantor Gubernur Papua, terlihat sejumlah ASN tersebut berkumpul, berdiskusi, makan-minum sambil karaoke serta mendengarkan alunan musik yang dipasang, dibawa tenda berwarna Merah Putih yang bertulis Kementerian Sosial (Kemensos).
"Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan filosofi otonomi daerah, dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945," ungkap Tito Karnavian.
Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Nerlince menyampaikan, sesuai dengan undangan MRP tertera, Selasa (23/4) membahas berbagai macam agenda seperti, yang pertama mengenai isu-isu yang berkembang di Papua dan di kota Jayapura, kemudian yang kedua tentang keuangan MRP, dan yang ke tiga tentang kerja siklis. Nerlince menegaskan ASN harus kerja sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada dalam MRP.
Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
Karena itu, sebagai penggantinya PJ Walikota Jayapura itu, telah mengambil kebijakan agar TPP bagi setiap aparatur sipil negara di Kota Jayapura itu dibayarkan secara utuh khusus untuk bulan Maret tahun ini.
Ribuan aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Jayapura kembali berkantor usai menjalani libur panjang lebaran selama lebih dari satu minggu belakangan ini. Di hari pertama masuk kantor penjabat Walikota Jayapura mewajibkan semua pegawai dan ASN mengikuti apel gabungan pada hari perdana pasca libur panjang itu.
"Dari laporan masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka diketahui kehadiran ASN mencapai 87 persen di hari pertama masuk kantor setelah libur lebaran," katanya di Jayapura, Selasa.
Mantan Rektor Uncen Jayapura ini, menjelaskan bahwa libur dan cuti bersama menjalang dan setelah hari raya Idul Fitri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Menurut Debora, proses tender proyek di lingkungan Pemprov Papua saat ini seluruhnya melalui layanan pengadaan secara elektronik. Dimana tahap pertama, BPBJ Papua sudah mengirim ke seluruh perangkat daerah di provinsi untuk melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP).
Lebih lanjut dikatakan bahwa korban langsung dibawa RSUD Dekai guna mendapat pertolongan medis namun saat dirujuk ke Jayapura menggunakan pesawat Adven (NGI) sekitar pukul 11.20 WIT, nyawanya tak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan dari bandara ke rumah sakit Yowari Sentani.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, ada 1800 hingga 2000-an orang di Pemkot Jayapura yang masih terdata sebagai tenaga honorer. Sehingga mereka inilah yang akan diangkat melalui formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 ini.
“Saya pikir untuk pemberian parcel sudah ada larangan, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi parcel. Tidak boleh lagi ada. Dari swasta ke pejabat, ataupun dari bawahan untuk atasan. Itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sekitar sudah 5 atau 6 tahun lalu kita sudah dilarang," kata Frans Pekey, Kamis (4/4).
Karena itu, dia berharap TPP yang dibayarkan untuk khusus di Maret ini dapat memberikan semangat dan motivasi lagi bagi seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Jayapura untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ASN.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
Seorang Satpol PP mengatakan gembok dibuka sekira pukul 09:00 WIT. Dimana saat itu sudah tak ada lagi massa. “Dibackup Polisi, kami membika gemboknya sekira pukul 09 : 00 WIT,” ucap Satpol PP tersebut kepada Cenderawasih Pos.
Korban bernama Yosep Pulung dilaporkan tewas usai ditikam di bagian perut sebelah kanan. Ia sempat dievakuasi ke Sentani namun nyawanya tak tertolong. Yosep sendiri bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita menjelaskan bahwa rata-rata puskesmas pembantu yang tidak beroperasi tersebut berada di kampung-kampung lokal.
Stok beras Bulog yang tersedia saat ini, rencananya dipakai untuk SPHP terutama untuk mendukung program bantuan pangan dan penyaluran untuk ASN. Sejauh ini untuk memenuhi stok di wilayah Papua pengiriman beras itu fokus didatangkan dari Provinsi Jawa Timur.
Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.
Diketahui, Pemerintah telah menetapkan tanggal cuti bersama ASN. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
Di satu sisi, Frans Pekey merupakan ASN aktif yang secara aturan tidak diizinkan untuk terlibat dalam dunia politik. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan jika di 2024 nanti Frans Pekey bisa saja mengundurkan diri dari ASN dan merapat ke dunia politik.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan terkait kuota yang diperoleh Kemendikbudristek. Diantaranya, untuk menuntaskan tenaga honorer hingga memenuhi kebutuhan dosen di perguruan tinggi.
Lanjut dia, saat ini Pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan KPP Pratama Jayapura, di mana Ini juga merupakan bagian dari kegiatan rutinitas yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini dilakukan kerjasama mulai dari tanggal 27 dan tanggal 28 Maret 2024 untuk membantu ASN dalam melaporkan SPT tahunan.
Dikatakannya, pada tahun 2024 ini masih ada 1 (satu) agenda besar yang harus dikawal bersama yakni pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 29 November. Ia mengimbau kepada semua pihak, untuk tetap bekerja sama, berkoordinasi dan bersinergi dalam menyukseskan agenda nasional dan membangun Tolikara ke depan.
Menurut Marthen, seorang ASN yang terjun ke politik atau terlibat aktif dalam politik atau menjadi pengurus partai maka dia harus mengundurkan diri dari status resminya sebagai ASN dan dipersilahkan maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
‘’Kemarin kami sudah lakukan koordinasi dengan jajaran Pemprov Papua Selatan dan jajaran Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan. Hari ini dengan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu kabupaten di Papua Selatan. Kita mau melakukan evaluasi terkait dengan Pemilu kemarin dan juga bagaimana langkah-langkah antisipasi kita untuk menghadapi Pilkada 2024 khususnya dalam konteks menjaga netaralitas ASN,’’ katanya.
Dari surat edaran tersebut, ditetapkan hari libur resmi dan cuti bersama di wilayah Provinsi Papua diantaranya, Senin 1 April Paskah hari kedua. Senin 8 April hungga 15 April cuti bersama Idul Fitri.
Terkait dengan pelantikan eselon 2, Marthen menyebut sementara masih berproses. Sebab, para Pj Gubernur maupun Pj Walikota dan Pj Bupati tidak bisa melantik secara langsung. Melainkan ada mekanisme yang harus diikuti dan atas seizin dari Mendagri.
Menurut dia, pihaknya memprioritaskan pendistribusian kendaraan dinas itu kepada OPD yang telah membantu pelaksanaan penertiban aset daerah itu. “Jadi masih ada 103 kendaraan hasil penerbitan aset di DPR Papua, di mana kendaraan tersebut belum didistribusikan karena menunggu penyerahan kepada Gubernur Papua,” ujarnya lagi.
Uji Kompetensi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dihadiri langsung Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Agustinus Fatem beserta staf.
Rapami menjelaskan, rekomendasi tersebut telah dikeluarkan bupati Merauke tersebut sekitar 3 minggu lalu. Dimana 68 dikeluarkan rekomendasi, dengan catata 67 satu rekomendasi sedangkan 1 orang lainnya rekomendasi sendiri.
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Beragam tuntutan disampaikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan aksi demo, yakni meminta KPK menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya paham ada sebagian ASN yang keberatan atau kecewa karena pejabat atau figur yang dilantik tidak sesuai dengan harapan mereka. Kekecewaan tersebut dimungkinkan lantaran pejabat sebelumnya sudah bekerjasama dengan baik atau pelayanannya selama ini baik namun tiba tiba diganti tanpa ada penyampaian dan lainnya,” jelasnya.
Selain mengapresiasi kebijakan baru itu, Pekey juga menekankan soal pentingnya peran kerjasama antara suami dan istri atau bapak dan ibu pada saat cuti tersebut. Dia mengingatkan, agar cuti bagi seorang suami itu semestinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama membantu istri pasca proses persalinan itu berlangsung.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, mengatakan dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN merupakan sesuatu yang sangat baik.
Ia sempat mempertanyakan karena belum ada progress positif terkait laporannya. Korban menjelaskan bahwa saat itu ia melintas di sekitar lokasi kejadian dan bersamaan dua pelaku berinisial Ne dan Be tengah pesta miras bersama beberapa rekannya.
Menurut Marthen, TNI-Polri akan masuk ke lingkungan ASN dengan batasan batasan tertentu atau implementasinya tidak terlalu signifikan. Disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, dimana jabatan yang bisa ditempati TNI-Polri ini, contohnya Kepala Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Linmas
Ia sendiri telah memasuki masa purna tugas sebagai ASN yang telah mengabdi selama kurang lebih 30 tahun. Di hadapan pegawai Dishut maupun BBKSDA ia menyampaikan kepada seluruh rimbawan di Papua untuk berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Komnas HAM ingatkan TNI untuk fokus pada pertahanan negara tanpa harus memasuki wilayah wilayah birokrasi yang secara birokratif membutuhkan penjenjangan, kepangkatan dan membutuhkan keahlian khusus sesuai dengan kompotensinya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut, pelaksanaan seleksi Guru ASN PPPK ini merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. Di mana pada tahun 2024, Presiden telah menetapkan kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta.
Orang nomor satu di Merauke itu juga menjelaskan bahwa untuk aset tidak ada alasan bahwa aset itu sudah lama dipakai yang bersangkutan sehingga dia harus memilikinya. Menurutnya, seluruh barang yang dibeli dengan uang pemerintah menjadi milik pemerintah, kecuali barang tersebut telah dihibahkan.
Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2024 ini, sejumlah aparatur negara yang akan menerima THR dan gaji ke-13 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.
Gumilar menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu aturan turunan dari UU ASN itu terbit. ”Sampai dengan saat ini untuk PP penjabaran UU Nomor 20 Tahun 2023 belum terbit,” ungkap dia, kemarin. Jenderal bintang dua TNI itu menyampaikan bahwa pengisian jabatan ASN dan TNI sudah diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 UU ASN.
Hal ini menyusul Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen ASN yang telah mendekati hasil akhir. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi. Ditargetkan pada akhir April 2024 aturan sudah bisa diimplementasikan.
"THR seperti yang saya sampaikan sedang dalam proses dan seperti biasa kita akan coba selesaikan sehingga bisa dibayarkan pada 10 hari sebelum Hari Raya. Nanti kita akan update terus karena puasa saja belum kalian sudah minta THR," kata Sri Mulyani usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, dikutip Selasa (12/3).
Yermias Paulus Ruben Ndiken mengungkapkan bahwa penerapan absensi elektronik berbasis online ini seiring dengan pemberlakukan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke yang dimulai tahun 2024 ini. Dimana TPP ini merupakan amanat dari peraturan presiden Perpres) tahun 2020 yang seharusnya 3 tahun lalu sudah harus diberlakukan.
"Setelah pensiun dari ASN karena saya sudah mengabdi kurang lebih 32 tahun, saya siap mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Jayapura dalam Pilkada serentak 2024. Kenapa saya nyatakan komitmen seperti itu, karena saya telah 10 tahun bekerja sebagai ASN di Kabupaten Jayapura yang menjabat di Eselon II dan saya sangat tahu tentang karakteristik Kabupaten Jayapura,"ungkapnya.
“Redistribusi ini merupakan dampak diberlakukannya Perda No. 18 tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Marthen Kogoya, menegaskan bahwa meski tidak menjalankan tugas sebagai ASN selama menjalani vonis hukuman selama 6 bulan, namun status Gilbert tetap sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Setidaknya ada 191 CPNS di lingkup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang dinyatakan lulus. Dari jumlah itu ada 14 CPNS sudah didistribusikan ke beberapa OPD, dan tersisa 177 orang yang terdata sebagai CPNS Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
