Ia mengatakan pola penataan kelembagaan saat ini masih cenderung kurang baik, karena membentuk lembaga-lembaga yang besar tanpa mempertimbangkan fungsinya. "Untuk itu harusnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tingkat efektifitas serta efisiensi anggaran," ujarnya.
Semuel mengingat, sebagai seorang ASN punya aturan tersendiri harus netral berpolitik saat berlangsung Pilkada walaupun seorang ASN memiliki hak untuk mencoblos dalam menyalurkan haj pilihnya tapi seorang ASN tidak boleh terlibat politik praktis dengan para kandidat Pilkada.
Ramses memasang telinga dimana - mana dan mengatakan siap mendengarkan laporan yang masukan dari siapapun. PJ Gubernur itu mengatakan, secara organisasi aparatur sipil negara (ASN) haruslah netral. Jadi kalaupun nanti ada temuan bahwa ada ASN yang tidak netral, maka ia mempersilahkan dilakukan proses hukum.
Menurut gabungan Komisi DPR Kabupaten Merauke itu, setiap tahunnya, anggaran yang digelontorkan untuk Diklat penjenjangan maupun diklat teknis tersebut setiap tahunnya cukup besar. Namun, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam pemerintahan daerah.
Dia mengatakan, penegasan mengenai pembatasan keterlibatan ASN dalam kegiatan politik atau berkampanye langsung sudah ada edaran Walikota yang ditandatangani langsung oleh mantan Sekda Kota Jayapura beberapa waktu yang lalu.
Petrus menerangkan, revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, teknis pelaksanaan kampanye sudah siap. Dari sisi regulasi, PKPU Kampanye maupun PKPU Dana Kampanye telah tuntas. ’’Kami telah sampaikan kepada semua pihak, terutama kepada tim pasangan calon, mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (24/9).
Dia menegaskan, judi online termasuk pelanggaran hukum. Karena itu, Anas mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk judol. Hal tersebut juga tertera dalam SE yang ditandatangani Anas pada 24 September 2024 itu.
Dijelaskan, jika sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura Paslon yang ikut Pilkada Kabupaten Jayapura, maka otomatis jika ASN harus mengundurkan diri, karena semua berkas administrasi pencalonan dan calon sudah diverifikasi KPU Kabupaten Jayapura secara berjenjang hingga sampai penetapan.
Sementara terkait keterlibatan oknum ASN dalam Pilkada serentak 2024, Limbong mendorong peran Bawaslu untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Koornas ini dihadiri gubernur, bupati, walikota, sekda dan bawaslu seluruh Indonesia baik provinsi, kabupaten dan provinsi. Rahmat Bagja membandingkan Pemilukada 2017 atau Pemilu 2024 kala itu perkara ASN tidak lebih 1.000 kasus. Namun pilkada 2020 yang hanya diselenggarakan di 170 daerah pelanggaran ASN lebih dari 1.000 kasus.
"Benar ada jenazah seorang ASN atas nama Saparudin yang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dalam kamar kosnya kemarin, jenazah tersebut telah di evakuasi ke RSUD Wamena untuk dilakukan dilakukan pemeriksaan luar guna memastikan kematian korban," ungkapnya di Wamena
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Marman, S.Sos, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat adanya keterlibat seorang oknum ASN yang diduga tidak netral pada tahapan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini.
Konstentan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendaftar resmi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Puncak, ada empat pasangan calon. Dari empat pasangan calon tersebut, empat diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Puncak. Bahkan dua diantaranya merupakan pimpinan OPD.
Gubernur juga ingatkan soal pengkotak-kotakan di lingkungan organisasi. “Suatu organisasi jika sudah terjadi pengkotak-kotakan di unit terkecil, saya yakin organisasi itu tidak akan jalan, akibatnya tidak membawa impact pada pelayanan kita ke masyarakat,” ucapnya.
Ramses pun menyebut bahwa ASN boleh memilih tapi tidak boleh terlibat aktif, sebab ASN netralitasnya itu penting. Begitu juga dengan para kepala kampung jangan dibawa ke sana kemari yang membuat rakyat bingung. “Biarkan rakyat memilih sesaui dengan hatinya tentang siapa yang mau dipilih,” ucap Ramses.
Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng dan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu.
Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
Sekda kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya sangat bagus dan tepat karena menyangkut hak pilih dari seorang ASN yang juga boleh memberikan hak pilih atau memilih seorang calon kepala daerah.
Kali ini, sosialisasi dilakukan DPRD Kota Jayapura di SMA YPK Diaspora dan SMK Negeri 3 Jayapura. Selain sosialisasi, dari kegiatan tersebut, DPRD mendapatkan berbagai masukan dari guru-guru, seperti di SMA Diaspora. Guru guru di sekolah ini, meminta dukungan DPRD, agar dibuatkan regulasi terkait penyerapan tenaga pengajar berlatar belakang ASN.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan penandatanganan MoU dalam rangka menyiapkan SDM bagi ASN khususnya orang asli Papua ke jenjang pendidikan S1, untuk kerjasama ini dibiayai oleh dana otsus Papua yang dikelola pemda Jayawijaya.
Karena menurutnya, sesuai dengan arahan presiden, semua tenaga kontrak yang terdata dan juga termasuk tenaga K2, harus diselesaikan paling lambat tahun ini. Karena itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pihaknya memastikan semua proses itu berjalan.
Sebagai bakal calon Gubernur Papua Selatan yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2024, Romanus Mbaraka juga ingatkan ASN tidak terlibat politik sehingga tidak melanggar etika kepegawaian. "Boleh ikut mendengar tapi jangan pasang badan. Jangan kampanye atau politik praktis," tegasnya.
Diapun sudah menyatakan diri mundur dari jabatan ASN termasuk jabatan yang melekat sebagai Sekretaris Daerah Kota Jayapura, karena akan maju sebagai calon Walikota Jayapura pada kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
Dikatakan Ramses, silakan ASN menyalurkan pilihannya pada saat proses pencoblosan pada November mendatang. Sebab ASN diwajibkan ikut memilih, namun tidak untuk ikut terlibat berkampanye. “Jika ada ASN yang ikut berkampanye, maka proses hukum menanti,” tegasnya.
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berlangung, untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua ingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.
Terkait netralitas ASN di masa masa Pilkada ini, Jeri menyampaikan sejak 15 Januari lalu telah dilakukan deklarasi netralitas ASN yang saat itu Pj Gubernur Papua masih dijabat M Ridwan Rumasukun. “Dengan tegas saat itu ASN diingatkan untuk netral dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
ASN bisa dianggap legal berpolitik. Masih menggunakan seragam pegawai negeri namun mendaftar ke partai - partai. Dari hasil penelurusan Cenderawasih Pos akhirnya diketahui ada enam ASN Pemprov Papua yang telah ajukan surat pengunduran diri. Surat ini diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua. Hal itu dikonfirmasi Cenderawasih Pos kepada Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya
Hal ini juga ditegaskan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, bahwa jika ada ASN yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura harus membuat surat pengunduran diri, supaya bisa diproses sesuai aturan yang berlaku. Untuk di Kabupaten Jayapura Semuel mengaku belum menerima laporan resmi , siapa saja ASN yang akan maju di Pilkada Kabupaten Jayapura.
"Jadi Mendagri mengungkapkan, ASN boleh saja ikut kampanye untuk sekadar mendengarkan visi-misi calon kepala daerah. Namun, tidak dibenarkan bila ada ASN yang terlibat secara langsung untuk berkampanye atau menjadi tim sukses calon tertentu, apalagi mengenakan atributnya dan menggunakan fasilitas negara saat menghadiri kampanye seperti mengunakan kendaraan dinas atau fasilitas yang disiapkan oleh negara,"pesannya.
Dijelaskan, Pemkab Jayapura telah melakukan rapat-rapat soal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 14 per bulan terhitung mulai tahun 2023 lalu, namun sejak triwulan empat tahun 2023 dan triwulan kedua maupun hingga triwulan ketiga tahun 2024 belum terbayar.
Anton menambahkan, penerimaan pegawai Basarnas tahun ini dibuka untuk pelamar dengan jenjang pendidikan SMA sampai D3. Untuk pegawai rescuer ada kualifikasi atau persyaratan khusus seperti sertifikat renang dan lainnya.
“September saya target para ASN sudah masuk ke posisinya semua, sehingga rekan-rekan ASN sudah ada kepastian dalam melaksanakan tugasnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua,” ucapnya.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut TPP sebelumnya tak masuk dalam APBD induk, lantaran kondisi fiskal daerah yang tidak mencukupi.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ramses menegaskan bagi ASN yang melanjutkan karir dalam jalur politik sebaiknya segera mengundurkan diri dari ASN maupun jabatan untuk maju menjadi bupati, wali kota maupun wakil wali kota.
Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPd.MM menyampaikan ucapan terimakasih kepada TNI/Polri, ASN dan masyarakat Kabupaten Yalimo melaksanakan upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke 79 tahun di tingkat Kabupaten Yalimo dilaksanakan aman dan terkendali. Hal ini berkat kerja keras dan kerja sama panitia pelaksana HUT RI Kabupaten Yalimo.
Para pegawai tersebut menempel sejumlah kertas berukuran besar yang di dalamnya tertulis, “Kabag SDM pilih kasih memberikan pekerjaan kepada pendatang baru (guru-guru) di SDM, dan mengabaikan kami yang sudah lama bekerja di bagian SDM sebagai anak asli daerah Amungme Kamoro”.
“Besok mereka akan rapat koordinasi seluruh kepala Kepegawaian di Provinsi Papua. Mungkin hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas disana, setelah itu mereka akan kembali, barulah kita keluarkan pedomannya,” ungkap Sekda Biak Markus Mansnembra Selasa (20/8) kemarin..
" Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan terimakasih kepada Bapak Apolos Bagau, Penjabat Bupati Intan Jaya sebelumnya atas jasa-jasa baik dan pengabdiannya kepada masyarakat di Intan Jaya," ungkap Haluk.
"Saya dapat banyak laporan dari berbagai elemen, bahwa kehadiran ASN dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten puncak terkesan tidak pernah ada karena banyak pimpinan OPD dan staf-staf melakukan aktifitas di luar Ilaga," ujar Pj. Bupati Puncak, Nenu Tabuni
“Kami mendorong ekonomi dan pendapatan masyarakat melalu8 dana Otsus, dengan membeli hasil bumi dari mereka. Ini kami lakukan untuk mendorong masyarakat menanam dengan baik, selanjutnya dari dinas membeli hasil bumi mereka. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan pendapatan dan dengan pendapatan yang baik, mereka bisa biayai sekolah anaknya,” tegas Karlos Murib .
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan,SH, mengungkapkan, kedua ASN yang akan disidang kode etik tersehut berinisial SE dan JW.
Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.
Apel gabungan ini diikuti oleh para Asisten Setda, para Organisasi Perangkat Daerah, ASN di lingkungan Pemkab Yalimo, TNI-Polri, dan juga diikuti oleh peserta Paskibra/Pasukan Pengibar Bendera, yang akan bertugas pada pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2024 pada HUT RI tingkat Kabupaten Yalimo.
Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah Papua segera memproses pengisian jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah setempat. Dimana pengisian pejabat definitif itu agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
“Memang kita harus terus berbenah dalam meningkatkan kemampuan para ASN, untuk menyaingi kemampuan birokrasi para ASN di kementerian atau lembaga di Indonesia. Sehingga kami melakukan terobosan, salah satunya magang para ASN khusus OAP menjadi sangat penting dilakukan,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat sehat apabila didukung fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga itu program strategis nasional dapat berjalan optimal. "Dengan begitu, program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi dapat berjalan optimal," ucapnya.
“Kurang lebih 3.000 hingga 4.000 ASN masih tertahan di Provinsi Induk. Kalau bisa mereka ini harus didistribusikan sebab ini juga salah satu penyebab biaya belanja pegawai kita tinggi lantaran masih terjadi penumpukan disini,” kata Walilo kepada Cenderawasih Pos,
Sesuai ketentuan kata dia ASN ini memang mengajukan pengunduran diri apabila sudah mendapatkan rekomendasi partai atau sudah ada penetapan dari KPU terkait pencalonannya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Karena itulah yang besar dua bakal calon ini belum mengajukan pengunduran diri.
Secara khusus, problem internal di dalam Pemerintah Provinsi Papua yang dimaksudkan Yakobus berkaitan dengan sumber daya manusianya. Belakangan banyak sekali ASN yang melakukan aksi demo di kantor gubernur.
Dia berpesan, tetap bekerja dengan Setia, ikhlas dan jujur, karena menurutnya hal itulah yang bisa membuat seseorang terus dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab besar. Tidak lupa, pada kesempatan itu, JJO juga menyampaikan permohonan maafnya, kepada semua mantan bawahanya.
Triwarno mengungkapkan, masih ada ASN yang belum melakukan pengajuan berkas atau surat pengunduran diri menjelang pendaftaran pasangan bakal calon (Bacalon) Bupati dan Wakil Bupati Jayapura pada Pilkada Serentak 2024 di KPU Kabupaten Jayapura.
Kendati ASN harus menjaga netralitas, namun lanjut Mad- daremmeng sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ASN diperbolehkan hadir pada saat kampanye terbuka pasangan calon untuk mendengarkan visi misi dari pasangan calon tersebut.
Diakui Triwarno, dirinya belum bisa menyebutkan siapa ASN yang mau mengundurkan diri tersebut yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura. Hal ini tentunya harus ada pertimbangan jika nanti semua prosesnya sudah dilewati dan telah mendapatkan SK pengunduran diri sebagai ASN, maka hal ini tidak menjadi beban bagi ASN tersebut.
Diketahui, jumlah tenaga honorer Pemprov Papua yang diproses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.450 orang. Dari jumlah tersebut, honorer berusia dibawah 35 tahun sebanyak 2.253 orang, sedangkan diatas 35 tahun berjumlah 1.070 orang.
PJ Bupati Nduga Elai Giban, SE, MM Saat ditemui di Wamena mengatakan dalam waktu dekat ini Pemkab Nduga akan melakukan HUT Kemerdekaan RI ke 79 dan agenda nasional yakni Pilkada. Diharapkan ASN baik itu pimpinan OPD, Kabag, dan Staf ASN kembali ke ibukota Kabupaten Nduga Kenyam.
"Sudah 30-an yang mengajukan pengunduran diri, dan kami sedang proses, ada yang sudah kita ganti, seperti Papua Selatan," kata Tito Karnavian setelah memberikan pembekalan kepada calon wisudawan IPDN tahun akademik 2023/2024 di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat.
Sebab menurut Steve, salah satu syarat bagi calon yang bertarung di Pilkada maka dia harus meninggalkan jabatan sebelumnya atau berhenti jika mareka adalah ASN, TNI-Polri atau anggota dewan.
“Sudah ada tiga ASN Pemprov yang diberhentikan dengan hormat karena pencalegannya, yang bersangkutan sudah menyatakan pengunduran diri dengan resmi sesuai mekanisme yang diatur dalam undang undang ASN,” ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, L Alexander Sinuraya, mengatakan ART ditahan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Print-01/R.1.10/Fd.1/07/2024 pada 17 Juli 2024.
Adapun 330 pegawai yang menerima SK CPNS ini adalah formasi 600 di tahun 2022. 50 orang diantaranya merupakan Golongan III, sementara 280 orang diantaranya merupakan Golongan II.
Pentingnya pengajuan surat pengunduran diri bagi bakal calon yang bersatus ASN ini, untuk mengantisipasi adanya sengketa proses dalam Pemilukada. "Prinsipnya jangan sampai gara-gara itu menghambat pengajuan pendaftaran," kata Frans.
Menurut Ridwan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan ada ASN yang ingin maju pada pilkada, namun biasanya mendekati hari H baru ada yang melapor dan pasti akan ada. "Kami juga meminta ASN di wilayah Papua harus netral sesuai dengan aturan pemerintah dan ketentuan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Maria Regina Kamisopa menjelaskan bahwa adanya data peningkatan jumlah warga luar yang masuk Merauke tersebut dari perpindahan penduduk yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. ‘’Setiap bulannya kita laporkan baik ke provinsi maupun ke pusat,’’ katanya.
Walilo mengaku telah meminta perangkat daerah terkait untuk segera menginput data yang dibutuhkan. Dengan begitu, TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat bisa segera dibayarkan.
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Papua Sabar P. Sorimin, mengatakan, secara teknis urusan mengenai perpindahan 300-an ASN ini sebenarnya bukan lagi menjadi bagian dari urusan BKN. Karena tugas BKN itu hanya ada tiga hal, yaitu pertama melakukan verifikasi dan validasi, itu sudah selesai 100%. Kedua melaksanakan seleksi, juga sudah selesai. Ketiga menetapkan nomor pertimbangan teknik penetapan nomor induk pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Albert Rapami, M.Si, mengungkapkan, dari 256 orang tersebut, tercatat 248 orang sudah melaporkan diri ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Dikatakan Korwa, dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, diharapkan tidak ada kepala daerah, pimpinan OPD hingga ASN yang terlibat judi online. Sebab dikhawatirkan, hal itu akan mengarah pada tindakan korupsi yang kemudian berdampak ke kerugian negara.
Untuk memastikan dan mencari tahu siapa saja yang berani bermain api terkait dengan nama-nama honorer yang diusulkan menjadi calon aparatur sipil negara (CASN) formasi khusus Papua itu, pemerintah kota Jayapura kemudian mengambil langkah hukum.
Untuk lama jabatan pj kades/kepala kampung adalah enam bulan serta dapat diperpanjang dalam masa enam bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan. Sedangkan untuk perpanjangan jabatan kepala kampung/kades sesuai aturan baru Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024.
Ridwan bahkan menyebut suatu prestasi dan kebanggaaan jika ada ASN yang maju di Pilkada pada November mendatang. Hanya saja harus mengikuti prosedur yang ada.
Pj Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, menyatakan penyusunan RAP Otsus sangat penting, terutama bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom baru (DOB). Pengalaman tahun 2023, pengelolaan dana Otsus masih terkendala dengan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai mekanisme yang benar.
Hanya disisi lain jika ASN tidak ikut bermain yang praktis – praktis dalam politik maka kemungkinan akan dianggap bukan dalam barisan kemudian diberikan sanksi jika kandidat tertentu yang terpilih.
“Misalnya ASN bersangkutan ditemukan dalam satu tim sukses dan aktif dalam kegiatan kegiatan kampanye, yang bersangkutan bisa dilaporkan ke BKD disertakan dengan dokumen dan bukti yang lengkap,” kata Marthen.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan sampaikan terimakasih kepada penjabat bupati yang lama Dr Sumule Tumbo, yang telah mengabdikan diri dari provinsi Papua pegunungan sebagai PJ sekda, dan juga diberikan amanat sebagai PJ bupati Jayawijaya. apa yang bapak sudah mengabdikan diri di sini akan tetap melanjutkan.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan sesuai dengan ketentuan yang diatur. Baik ASN atau pejabat aktif seperti kepala daerah maupun kepala dinas dan pejabat eselon dua, sebelum ikut dalam konsestasi Pilkada maka diwajibkan baginya untuk mundur dari jabatannya.
“Yang terpenting adalah menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan undang undang 1945. Sehingga Papua yang kita cintai ini menjadi tanah damai, dan layak dihuni oleh semua suku bangsa,” kata Sulistyo, kepada wartawan.
Apalagi, dalam waktu dekat ini, Pemkab Yalimo akan menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun Kabupaten Yalimo yang ke-16 tahun pada 21 Juni 2024 mendatang. Oleh karean itu, semua ASN Pemkab Yalimo yang masih diluar, baik di luar Papua, di Jayapura, Waeman maupun daerah lainnya, untuk segera kembali dan bertugas di Yalimo.
Adapun gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK yang dibayarkan sebesar Rp. 14,5 miliar dan kekurangan gaji 8% total sebesar Rp. 1,9 miliar serta gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 12 juta.
"Sosialisasi ini adalah pembahasan terkait dengan memberikan pemahaman yang sama dalam menyusun sasaran kinerja pegawai dalam mengelola hasil evaluasi SKP," ujarnya menambahkan.
“Papua saat ini membutuhkan ASN yang dapat bekerja dengan serius dalam memberikan pelayanan, berinovasi dan mampu menyelesaikan berbagai konflik sosial yang akhir-akhir ini terjadi di Papua,” ucap Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian, Setyo Wahyudi saat pembukaan pelatihan PKA dan PKP ini.
Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Provinsi Papua, Cyfrianus Y. Mambay, menyebut dalam peraturan gubernur tersebut telah ditetapkan nilai-nilai dasar bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov, yaitu berakhlak yang artinya: berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif dan kolaboratif.”
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, menegaskan, tahun ini merupakan tahun politik berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden kemudian kepala daerah bupati, walikota dan juga gubernur. Karena itu Tentunya semua orang memiliki pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani.
Dalam arahannya pada kesempatan itu ada dua hal yang disampaikan, pertama dia mengharapkan agar komitmen dan tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Jayapura untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian Pengenbangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Drs Alberth Rapami mengatakan bahwa 67 pegawai yang pindah ke Provinsi Papua Selatan telah datang mengaku kepada pihaknya karena nama-nama mereka tidak ada lagi dalam daftar di bulan Juni 2024.
“Kami di daerah tidak diwajibkan untuk ikut ke sana (IKN-red) kecuali Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua yang ada di Jakarta akan bergeser ke sana, dan secara otomatis semua aset dan ASN yang ada di Jakarta juga akan berseger ke IKN,” kata Marthen.
Terkait itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapkan petunjuk dari pusat apakah nanti ada keterlibatan juga dari ASN Pemprov.
Hal ini dikemukakan Johannes lantaran beredar informasi di tengah-tengah jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Mimika bahwa dirinya akan melakukan mutasi jabatan.
"Harus ada pencegahan, penanganan, Karena itu adalah salah satu tugas dari pemerintahan salah satu pelayanan Dasar atau urusan wajib. Oleh karena itu teman-teman yang selama ini berkolaborasi, dengan mitra-mitra kita yang di luar ataupun dinas-dinas terkait sudah bagus dan terus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan," ujarnya.
Selain itu, Setiyo meminta seluruh perangkat daerah yang mengelola pungutan penerimaan juga memperhartikan realisasi penerimanya. Sebab antara pendapatan dan belanja harus berimbang.
Adapun seleksi Sekda ini sebelumnya telah memasuki tahap akhir pada April 2024 lalu. Pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang mengikuti seleksi yaitu Abraham Kateyauw, Michael Rooney Gomar, Yohana Paliling dan Ronny Maryen.
“Kita jadi tuan rumah untuk MTQ se-Papua, MTQ yang ke 30. Sebagai tuan rumah kita harus betul-betul menunjukkan sikap kita sebagai tuan rumah yang baik,” terang Johannes di hadapan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel.
Menurut dia, hal itu tentunya sesuai aturan dan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh ASN itu sendiri. Dimana di awal pengabdian setiap ASN sudah menandatangani surat perjanjian untuk siap ditempatkan di mana saja dalam kapasitasnya sebagai ASN
Walilo mengaku jika pihaknya baru mendapat surat dari KPU RI tentang pemberitahuan terkait dengan ASN yang berencana maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur juga calon walikota dan wakil walikota serta calon bupati dan wakil bupati.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayapura Herald J Berhitu mengatakan, untuk saat ini pemanfaatan aplikasi IKD masih didominasi di kalangan ASN Pemkab Jayapura dan perbankan. Sedangkan pihak lain memang belum banyak yang memanfaatkan aplikasi IKD.
“Kami juga sangat berharap agar para peserta Pemilukada melalui partai politik pengusung nantinya juga dapat menjaga kestabilan keamanan dan mengkondisikan para pendukungnya agar tidak bertindak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rumasukun.
Karena itu, dia berharap ASN di Kabupaten Jayapura tetap berada pada posisi netral dan biarkan proses dan tahapannya berjalan seperti biasa sesuai dengan prosedurnya dan tahapannya. Namun demikian, dia juga mengakui semua punya hak untuk memilih terutama yang sudah berusia di atas 17 tahun, termasuk ASN.
Tak ingin hal ini semakin berlarut, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP.
