Nasib Honorer K2 Akan Dibahas Setelah Pemilu

PBH  DPC Peradi Kota Jayapura Desak PJ Gubernur Papua Segera Tenerbitkan SK Pengangkatan CPNS bagi 117 Tenaga Honorer

JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menyebut, pengurusan masalah tenaga honorer K2 di Pemkot Jayapura,  sementara ini sedang berada di pusat. Untuk kelanjutannya masih menunggu proses pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

“Setelah Pemilu baru kita mulai proses untuk permasalahan yang honorer kemarin ya, supaya tidak membuat keributan dan kegaduhan” kata Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey, usai memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemkot Jayapura, Senin (12/2).

Dia mengatakan, verifikasi dan validasi sedang dilakukan tetapi bukan sampai di situ saja, nanti pihaknya  akan melakukan verifikasi dan validasi lagi termasuk yang kemarin 1200an yang lulus itu.

Pihaknya  juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.

“Itu akan diverifikasi validasi Jadi kalau tidak bekerja yang jelas tidak bisa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Pemkot Jayapura telah mengumumkan nama-nama tenaga kontrak K2 di Pemkot Jayapura yang dinyatakan lulus dalam pengangkatan PNS formasi khusus Papua.   

Secara umum di Papua, formasi yang diberikan sebanyak 20.000 CPNS. Sementara kuota yang disediakan bagi honorer K2 Pemkot Jayapura sebanyak 1200. Pengumuman yang sudah dilakukan itupun, sempat menjadi polemik bahkan aksi protes dari sejumlah tenaga honorer hingga masyarakat  di Pemkot Jayapura sempat terjadi. Ini terkait nama nama tenaga kontrak yang tidak terakomodir dalam pengangkatan formasi khusus tersebut.

Pemkot Jayapura kemudian mengambil langkah untuk memverifikasi dan memvalidasi kembali data-data tenaga honorer K2 itu, dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah.  Sehingga dapat memastikan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak bekerja namun namanya tertera dalam data CPNS yang dinyatakan lulus.

PBH  DPC Peradi Kota Jayapura Desak PJ Gubernur Papua Segera Tenerbitkan SK Pengangkatan CPNS bagi 117 Tenaga Honorer

JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey menyebut, pengurusan masalah tenaga honorer K2 di Pemkot Jayapura,  sementara ini sedang berada di pusat. Untuk kelanjutannya masih menunggu proses pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

“Setelah Pemilu baru kita mulai proses untuk permasalahan yang honorer kemarin ya, supaya tidak membuat keributan dan kegaduhan” kata Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey, usai memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemkot Jayapura, Senin (12/2).

Dia mengatakan, verifikasi dan validasi sedang dilakukan tetapi bukan sampai di situ saja, nanti pihaknya  akan melakukan verifikasi dan validasi lagi termasuk yang kemarin 1200an yang lulus itu.

Pihaknya  juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.

“Itu akan diverifikasi validasi Jadi kalau tidak bekerja yang jelas tidak bisa,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Pemkot Jayapura telah mengumumkan nama-nama tenaga kontrak K2 di Pemkot Jayapura yang dinyatakan lulus dalam pengangkatan PNS formasi khusus Papua.   

Secara umum di Papua, formasi yang diberikan sebanyak 20.000 CPNS. Sementara kuota yang disediakan bagi honorer K2 Pemkot Jayapura sebanyak 1200. Pengumuman yang sudah dilakukan itupun, sempat menjadi polemik bahkan aksi protes dari sejumlah tenaga honorer hingga masyarakat  di Pemkot Jayapura sempat terjadi. Ini terkait nama nama tenaga kontrak yang tidak terakomodir dalam pengangkatan formasi khusus tersebut.

Pemkot Jayapura kemudian mengambil langkah untuk memverifikasi dan memvalidasi kembali data-data tenaga honorer K2 itu, dimulai dari masing-masing organisasi perangkat daerah.  Sehingga dapat memastikan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak bekerja namun namanya tertera dalam data CPNS yang dinyatakan lulus.