Melansir Reuters, oenaikan elektabilitas Eisenkot terjadi di tengah menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Netanyahu setelah perang berkepanjangan di Gaza, Lebanon, dan Iran pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Meski P
“Untuk wilayah Numfor, di sana ada 5 distrik dan logistic telah diterima kepala distrik masing-masing, dan selanjutnya didistribusikan pada saat mau pelaksanaan pemilihan. Demikian di wilayah kepulauan lain juga sudah di
Syaiful Huda menegaskan, Muswil menjadi momentum penguatan struktur partai hingga ke tingkat kampung melalui penyiapan kader teritorial. Selain itu, Muswil menetapkan agenda dan program kerja empat tahun ke depan, melipu
Mengutip Guardian, Zohran Mamdani lahir dari keluarga keturunan India di Kampala, Uganda. Ayahnya seorang sutradara film ternama, Mahmood Mamdani. Sedangkan ibunda, Prof. Mira Nair, dikenal sebagai akademisi dan pembuat
Pemilihan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Nomor Urut 01 Johanes T.F. Djasman – Shawn M. Brahmatya, dan Nomor Urut 02 Alicia R. Laly – Sefanco Meraudje. Proses pemungutan suara berlangsung di Aula Lantai 2 SMAN 4 J
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsawir menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan Pemilu tidak mungkin tercapai jika hanya ditanggung oleh Bawaslu semata. Menurut dia, keterlibatan aktif masyarakat, media, akademisi,
Dengan pitusan ini berlaku maka, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mengacu pada jumlah kursi yang diusulkan partai politik dimana paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Namun setiap lartai politik punya hak yang sama artinya bisa mengusulkan kandidatnya tanpa harus berkoalisi dengan partai politik yang lain.
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pelantikan ini begitu menjadi istimewa, karena Ruth Naomi Rumkabu dalam masa kehamilannya dilantik dan didampingi langsung oleh Suami Herry Ario Naap, Bupati Biak Numfor periode 2019-2024, yang juga sebagai petahana pada Pilkada 2024 ini untuk Kabupaten Biak Numfor.
Ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ALDP pada Pemilu lalu dan berpotensi akan terjadi di Pilkada mendatang, diantaranya penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup maupun penghitungan dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pemungutan suara.
Salah satu syarat agar DPRD terpilih bisa dilantik sebagai anggota Dewan periode 2024-2029, mereka wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPU sebelum tanggal pelantikan.
Atas dasar kelengkapan LHKPN tersebut, lanjut Rosina Kebubun, pihaknya masih menunggu ketersediaan waktu dari pemerintah daerah untuk menyerahkan dokumen LHKPN dari 30 anggota DPR Kabupaten Merauke terpilih tersebut.
Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, MH, ditemui Ceposonline.com di DPR Kabupaten Merauke memastikan pelantikan anggota DPR Kabupaten Merauke hasil Pileg 14 Februari 2024 itu akan dilakukan pada 21 Oktober 2024.
Menurut Ramses, pihaknya bakal terus melakukan pemantauan persiapan Pilkada serentak di Provinsi Papua agar berjalan dengan lancar, aman dan damai sehingga tidak terjadi kericuan.
Pleno tersebut bakal dijadwalkan kembali usai mendapatkan surat rekomendasi dari KPU RI. Ketua KPU Papua Pegunungan, Daniel Jingga menyatakan terkait dengan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRP Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada Kamis (1/8) akhirnya ditunda.
Dikatakan meski KPU Provinsi Papua Selatan telah membuat rekomendasi, namun lanjut Theresia Mahuze, pihaknya masih menunggu dari yang bersangkutan apakah mengajukan kasasi atau tidak ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut.
Ketua KPU Papua pegunungan Daniel Jingga menyatakan hasil PSU dan PUSS ini dalam waktu dekat ini KPU Papua Pegunungan akan mengantar langsung kepada KPU RI guna dilanjutkan kepada Mahkamah Konstitusi, dan nantinya menunggu putusan yang ditetapkan seperti apa, namun yang terpenting dua agenda ini bisa diselesaikan dengan baik.
Ketua KPU Provinsi Papua pegunungan Daniel Jingga mengakui jika hasil putusan Mahkama Konstitusi 3 Distrik harus dilakukan PSU maka Sabtu (13/7) sudah dilakukan, Dimana untuk Distrik Asotipo ada 39 TPS, Maima ada 25 TPS dan Papukoba 26 TPS sehingga jumlah keseluruhan adalah 90 TPS semua sudah dilakukan.
Menurutnya, harus saling mengakui kelebihan orang lain, mungkin kalau ada yang terpilih karena dekat dengan masyarakat harus bisa mengakui itu, dan tetap harus menjaha situasi dan kondisi keamanan dalam masyarakat di 3 Distrik itu namun secara keseluruhan Kabupaten Jayawijaya, karena masalah keamanan ini juga penting.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan kunjungan kerja ini untuk memastikan kondisi keamanan di Distrik Papukoba menjelang pelaksanaan PSU, disamping itu pemerintah juga memberikan bantuan duka kepada warga disana lantaran salah satu kepala kampungnya ada yang meninggal dunia.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan, angka uang bernilai fantastis tersebut terekam sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Dia menyebut, produk intelijen keuangan yang dihasilkan PPATK itu berkaitan erat dengan pemilu dan melibatkan berbagai elemen. Mulai dari partai politik, anggota parpol, calon legislatif, hingga pejabat yang masih aktif menjabat.
Nerlince menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke Papua dan tak sedikit yang bertanya kenapa presiden sering ke Papua. Dari catatan ini akhirnya Nerlince sampaikan biarlah di akhir perjalanan sebagai kepala negara ada satu kebijakan yang menjadi kado bagi semua yakni kepala daerah dan wakilnya berstatus OAP.
Nelince lantas meminta agar partai – partai tidak memanfaatkan ini sebagai momen aji mumpung. “Untuk Parpol kami berharap tidak membebani para calon dengan mahar yang tinggi sebab dengan mahar terkadang akan berdampak pada kinerja dari kepala daerah.
Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, S,Pd, MM menyatakan apa yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua pegunungan, sesuai dengan regulasi yang ada pada prinsipnya pemda Jayawijaya mendukung terkait dengan diperbantukannya ASN Pemda Jayawijaya sebagai Badan Adhoc atau sekretaris PPD dan PPS guna megelola anggaran mereka dalam pelaksanaan PSU ini
Penetapan kursi dan Caleg terpilih ini, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan ke MK. Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih dipimpin langsung Ketua KPU PPS Theresia Mahuze didampingi 4 komisioner lainnya dan Sekretaris KPU PPS, partai politik (Parpol) peserta Pemilu serta 4 KPU kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
Adapun tahapan yang sedang dikerjakan oleh KPU Kota Jayapura saat ini adalah persiapan pemutakhiran data pemilih. Dimana sesuai dengan PKPU NO. 2 Tahun 2024, proses pemutakhiran data pemilih mestinya dilakukan mulai tanggal 5 Juni 2024.
Akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepala Komisioner KPU Asmat Maikel Chris Takanyuai sebagai terdakwa I dan Kasubag Data KPU Asmat Juwita Clara Iriani sebagai terdakwa II dengan hukuman penjara masing-masing 10 bulan denda Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Total DPT pada Pilpres lalu untuk Kabupaten Biak Numfor adalah 101.536 jiwa. Menurutnya, dari data tersebut setidaknya target untuk aspirasi pemilih sudah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan, personel Polres Nduga saat ini masih fokus menangani pertikaian antar kelompok masyarakat di Kenyam, Nduga.
Pengurangan ini disebabkan, jumlah pemilih pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu maksimal 300 pemilihm namun pada Pilkada serentak 2024 jumlah pemilih disetiap TPS bertambah antara 400-600 orang.
Adapun Amar putusan itu dituangkan dalam Peraturan KPU Kota Jayapura nomor 198 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam pemilu 2024.
Wakapolres Mimika, Kompol Hermanto mengatakan, untuk pola pengamanan yang dilakukan, para personel di tempatkan di titik-titik utama sekitar area gedung, pertigaan Waker dan Sp2 untuk arus lalu lintas.
Rapat pleno tersebut dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Setda Kabupaten Mimika, Robert Kambu, Jajaran Unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai serta beberapa calon DPRD terpilih.
Selain itu, Bambang mengeluhkan kualitas aplikasi yang bermasalah. Bahkan, dia menuding ada fitur yang bisa mengubah dokumen C hasil yang diunggah. Kuasa hukum Ganjar menyampaikan hal senada.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, memang ada pertimbangan Putusan MK 12/2024 yang mempersyaratkan caleg terpilih yang maju pilkada membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah dilantik sebagai legislator.
Hal ini penting, sehingga kerja dari PPD ini nantinya lebih baik lagi dan tidak seperti yang terjadi pada Pemilu lalu, banyak persoalan, hingga pleno di Distrik dan KPU itu terlambat atau molor dari jadwal yang ditentukan.
Kejaksaan Negeri Jayapura, mengeksekusi empat terpidana kasus pelanggaran Pemilu tahun 2024. Mereka adalah Neli Bannegau, Sarce Lontonanung, Maria Anggelina Maturbongs dan Muhammad Fadli. Keempatnya sebagai anggota KPPS dan saksi partai politik.
Menurutnya, dukungan masyarakat ini penting karena partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas dapat menjadikan penyelenggaraan kegiatan pesta demokrasi itu berjalan aman dan lancar seperti yang sudah terjadi sebelumnya pada saat pemilu presiden dan DPR pada Februari lalu.
Kesuksesan Partai Buruh salah satunya di pemilu wali kota London. Calon Partai Buruh sekaligus incumbent Sadiq Khan kembali memenangi pilwali London. Ini adalah masa jabatan ketiga berturut-turut bagi wali kota muslim tersebut.
Hal ini juga diakui oleh PJ Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi. Karena itu, Robby menegaskan, beberapa catatan yang diperoleh di lapangan pada saat penyelenggaran Pilpres dan Pileg yang sudah dilakukan itu, akan menjadi bahan evaluasi yang segera dilakukan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, Ti Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat, Yullus Gerson Athanasius Thesia dan TPD Provinsi Papua Unsur Masyarakat Hanny Grasius Dladius Tanamal.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
Proses penetapan berlangsung cukup ramai. Dimulai pukul 10.00 WIB, semua unsur petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) hadir di lokasi. Selain itu, hadir juga pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Keduanya diikuti unsur Partai PKB dan PKS. Sementara Nasdem absen.
Selain itu dalam hal pengawasan pihaknya akan melakukan peran dan fungsi secara tegas. Pasalnya pada pemilu serentak kemarin berbagai persoalan terjadi, dimana diduga banyak penyelenggara yang melakukan kecurangan terhadap hasil pemilu.
Frans menyebut untuk Pilkada serentak 2024, pihaknya membutuhkan 15 Panwas adhoc. Itu akan tersebar di 5 distrik. Adapun masing masing distrik akan ditempatkan 3 orang anggota Panwas. "Untuk pendaftaran langsung di Bawaslu Kota Jayapura," ujarnya.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Merauke Willi Ater, SH didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze dan Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Merauke Aiptu Karel Leunupun yang merupakan Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke mengatakan bahwa berkas pekara terhadap AS yang dibuat penyidik Reskrim dalam tahapan penyidikan telah menerima berkas perkara atau tahap I dari penyidik Polres Merauke.
Atas tindakan ini, serta alat bukti yang dituangkan dalam persidangan, sehingga hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Pemilu. Sehingga mereka (terdakwa ) harus menjalani hukuman dengan membayar denda, sebesar Rp. 1 juta, apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 5 hari.
“Yang pertama, saya masih Kapolda dan masih mengatur terkait pola pengamanan untuk masuk pada Pilkada nanti. Saya harus menyiapkan baik dan belajar pada Pileg kemarin untuk kemudian dievaluasi sebelum Pilkada nanti,” kata Fakhiri di kediamannya pekan kemarin.
Atas perbuatannya ini, Bawaslu Kota Jayapura memberikan sanksi kepada Terlapor berupa teguran, terlapor tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang undangan.
Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 memang menghasilkan catatan tak mengenakkan yang sama seperti Pemilu 2019 lalu, namun sedikit berbeda, dimana tahun 2019 persoalan yang muncul adalah tepat dihari pencoblosan yang sempat molor sedangkan di tahun 2024 ini proses pencoblosannya berjalan lancar namun perhitungannya di distrik yang bermasalah.
Menanggapi hal itu Kuasa Hukum Terdakwa, Albar Yusuf, menilai tuntutan JPU tersebut sangat tidak berdasar. Sebab perbuatan para terdakwa yang diduga melanggar pasal 516 dan 517 UU Pemilu tersebut bukan bagian dari tindak pidana, tetapi hanya pelanggaran administratif.
KPU Kabupaten Merauke menyebut sejumlah Parpol telah mencatut nama masyarakat sebagai anggota dari Parpol tersebut tanpa disadari dan diketahui oleh warga yang bersangkutan.
Pada sidang perdana JPU membacakan surat dakwaan dari 5 orang terdakwa. Adapun terdakwa dalam perkara tersebut masing masing dari penyelenggara TPS 1 orang, Saksi Partai Politik 3 orang, dan satu orang lainnya Pengawas TPS.
‘’Kami sudah registrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Asmat itu,’’ jelasnya. Dugaan pelanggaran Pemilu tersebut, jelas Marman dilaporkan oleh seorang Caleg dari Partai PDI-Perjuangan dari DPR Kabupaten Asmat Dapil I bernama Bren Yensenem. ‘’Pelapor melaporkan soal perolehan suara PAN,’’ katanya.
Kata Hironimus, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan sengketa, pembacaan putusan untuk sengketa DPRD hingga DPR RI dijadwalkan pada 10 Juni 2024.
Menurut Marthen, seorang ASN yang terjun ke politik atau terlibat aktif dalam politik atau menjadi pengurus partai maka dia harus mengundurkan diri dari status resminya sebagai ASN dan dipersilahkan maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
Sangat kecil dan kalah dari masyarakat di luar Papua. Ini menjadi catatan khusus bagi Kelompok Khusus DPR Papua yang mulai menggodok draf terkait regulasi yang berkaitan dengan proteksi hak politik OAP dalam Pemilu.
Agustinus menjelaskan, untuk kasus dugaan money politik yang terjadi di Bupul dihentikan karena pelapornya mencabut laporan tersebut di tingkat Pandis. Alasannya, karena antara pelapor dengan yang dilaporkan masih memiliki hubungan keluarga dekat.
Ketua KPPS 40 Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat bernama Theofilus M. Heatubun yang merobek 9 surat suara pemilu pada 14 Februari 2024 di TPS 40 Kampung Bis Agatas akhirnya dibui selama 10 bulan penjara
"Dari tahap rekapitulasi ini kita bisa bertanya, kenapa Provinsi Papua sampai berlarut-larut yang akhirnya di pusat kita paling terakhir melakukan pleno. Tentu ini sangat disayangkan, padahal wilayah Provinsi Papua semua terkoneksi dengan baik, entah itu jaringan internet dan juga jalur transportasi. Yang sangat disayangkan lagi keterlambatan tahapan ini justru ada di wilayah Jayapura ini," tuturnya.
Jayakusma mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.874 suara. Dia pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Papua khususnya dapil 1, Abepura, Heram dan Muara Tami yang sudah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Papua satu periode ke depan.
Merespon hal tersebut, komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan mengatakan gugatan dugaan kecurangan ke MK baik dari kubu paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar maupun kubu paslon 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD sekedar dagelan atau lelucon politik.
Proses pleno yang baru ditutup pada jam 04.08 WIT pagi tadi berjalan lancar dan aman, kendatipun masih ada saksi dari beberapa Parpol tidak menerima hasil pleno rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Papua tersebut.
Untuk itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah membuat indeks kerawanan pilkada serentak. Setidaknya ada 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain Aceh dan Papua, disebut juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Permohonan itu didaftarkan melalui online dan ditindaklanjuti dengan melengkapi berkas. Tim Hukum Timnas Amin tiba di MK pada pukul 08.50 dan merampungkan pendaftaran pada pukul 10.30. Permohonan terdaftar dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonannya, Amin meminta pilpres diulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Sebanyak 100 Personel Polres Keerom diturunkan untuk pengamanan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Calon Legeslatif salah satu Partai di Kantor KPUD Keerom. Pengamanan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Keerom Kompol Agus Tianto.
Yan Mandenas kini meraih terbanyak dengan perolehan suara individunya sebanyak 80.884 suara. Dengan akumulasi suara partai sebanyak 110.961 suara. Politisi Gerinda ini akhirnya kembali melenggang ke Senayan.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay yang mengaku masih berada di bandara Sentani itu menjelaskan, berlarutnya rapat pleno tingkat kabupaten disebabkan adanya beberapa kendala termasuk aksi protes terhadap PPD.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady menyampaikan bahwa hingga Selasa (19/3) belum ada petunjuk atau instruksi untuk dilakukan penambahan personel. Pihaknya memastikan bahwa dengan anggota yang ada saat ini dikatakan mampu menangani perkembangan situasi.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan pada dari raihan suara Pemilu 2024. Sebab, partai yang dipimpin Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun, total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Suara Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, yakni 96.214.691 atau 58,90 persen.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi nasional Pemilu 2024 untuk 38 provinsi, pada Rabu (20/3). Hasilnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di 36 provinsi.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya mengatakan, forum itu tidak hanya mempertanyakan netralitas Jokowi. Tetapi juga kondisi dan situasi HAM lainnya di Indonesia. Salah satunya terkait keterbukaan penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Tidak diketahui penyebab alotnya rekapitulasi suara dari dua PPD tersebut. Namun pantauan Cenderawasih Pos tadi malam dua PPD tersebut masing masing melakukan pleno suara di Hotel Grand Abepura, PPD Abepura pleno di ruang pleno KPU, sementara Distrik Japsel di ruang sekretariat KPU di lantai dua hotel.
Apalagi adanya sistem pemilu Noken tentu sudah jelas masyarakat tiga suku besar pasti memilih anak asli daerah di luar dari itu jika ada yang jadi pasti dipertanyakan dan pihak KPU tentu harus Arif dan bijak dalam menetapkan siapa yang mewakili aspirasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
Menjelang akhir pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024, berbagai pihak khususnya orang asli Papua, melakukan aksi menuntut hak kesulungan untuk Caleg OAP di setiap wilayah di tanah Papua, untuk lolos menjadi anggota legislatif periode 2024-2029 mendatang. Lantas apa alasannya dan aturan kewenangan penyelenggara Pemilu menjawab tuntutan itu?
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengatakan PSL terjadi karena saat pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu surat suara DPRD tingkat kota dari dua TPS ini tertukar.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membolehkan bila Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan mengajukan nama seorang kapolda menjadi saksi kecurangan Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, harus jelas terlebih dahulu keterlibatan kapolda tersebut.
Dia menjelaskan dilaksanakannya PSL itu disebabkan saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari lalu surat suara DPRD Kota Jayapura tertukar sehingga masyarakat tidak bisa memilih calonnya.
‘’Kedepan anak-anak asli Papua, harus siap bersaing. Tapi mau tidak mau harus ada kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua. Nah, kebijakan ini harus dikawal dari awal. Bukan sesudah Pemilu selesia baru kita melakukan protes, melakukan ini dan itu. Tapi harus dari awal diatur,’’ kata Romanus Mbaraka yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan itu.
Daniel Jingga menyatakan proses rekapitulasi untuk Pegunungan Bintang berjalan baik, dengan telah memberikan waktu bagi setiap saksi partai politik, DPD dan juga saksi calon Presiden menyampaikan pandangannya atas apa yang dibacakan dalam hasil rekapitulasi.
Kasus pelanggaran Pemilu 2024 dari Asmat tersebut merupakan kasus pemilu pertama yang akan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Merauke. Sementara, sejumlah kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Merauke sampai saat ini masih kurang jelas, meski itu sudah berjalan 1 bulan sejak kejadian.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Raharusun menilai, Pemilu saat ini merupakam Pemilu yang bobrok sejak masa reformasi. Sehingga ia menduga keterlambatan Pleno di beberapa daerah termasuk Kota Jayapura lantaran permainan jual beli suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika bakal melengserkan seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten Mimika dan akan digantikan dengan PPD baru untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
Normalitas alam kehidupan segera berubah menjadi ekstremitas ketika sementara anggota masyarakat merusak alam. Olengnya alam menjadikan kehidupan berada dalam situasi turbulensi, seperti, banjir, tanah longsor, gempa dan sebagainya. Robohnya kehidupan itu telah menjadi kenyataan, membawa korban jiwa, maupun harta benda.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Parmas dan SDM Alpius Asso, S.IP menyatakan 6 hal yang perlu diktahui masyarakat di Jayawijaya yang pertama KPU Jayawijaya, belum melakukan pleno pergantian dan penetapan antar waktu anggota PPD pada beberapa distrik sesuai Aspirasi masyarakat (Partai Politik).
Dete Abugau mengatakan, KPUD Mimika sendiri baru melaksanakan Pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu 2024, yang berlangsung di Graha Eme Neme Yauware Timika, Mimika, Papua Tengah.
Penetapan perolehan suara itu ditunaikan melalui SK Nomor 08 Tahun 2024 yang diputuskan berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari distrik.
Kapolres mengatakan, TNI Polri memiliki kewajiban untuk memastikan proses pelaksanaan pleno penetapan berjalan aman. Oleh karena itu pengamanan ini bermaksud untuk menjaga proses penetapan bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan.
ebanyak 300 personel gabungan TNI/Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang digelar di Gedung Emeneme Yauware, Mimika.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jayapura menargetkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura selesai Selasa (12/3) lalu, dimana rencana 3 distrik lakukan rapat pleno yakni Distrik Sentani, Waibu dan Kaureh.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si. Dekan FH, menyampaikan hal mendasar minimnya OAP lolos menjadi anggota legislatif, terjadi karena berbagai faktor.
Dalam sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu, awalnya enam eks PLLN Kuala Lumpur yang hadir. Mereka adalah Umar Faruk, Tita Octavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, dan A. Khalil.
"Secara keseluruhan, situasi di Biak aman. Pelaksanaan pleno KPU di tingkat kabupaten juga berjalan lancar. Ada beberapa perbedaan pendapat yang muncul, namun hal tersebut adalah hal yang biasa dalam pesta demokrasi. Secara umum, tidak ada gangguan keamanan di Biak," ujar Kapolres.
Dia menjelaskan rekomendasi PSL itu dikeluarkan Bawaslu setempat karena saat pemungutan suara pada 14 Pebruari lalu, logistik surat suara calon DPRD Kota Jayapura tertukar, sehingga para pemilih tidak dapat memilih calon legislatif kota setempat.
Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Daedah (KPUD) Mimika, Fransiskus Xaverius Ama Babe Bahy membenarkan, akibat gangguan tersebut, penginputan data hasil perolehan suara ke aplikasi Sirekap menjadi alot.
Adapun perkara OTT yang di hentikan, diantaranya OTT di Hotel Ultima Entrop, dan Kelurahan Awiyo Distrik Abepura. Penghentian 2 perkara OTT tersebut terjadi karena tidak memenuhi unsur materil, dimana bukti bukti yang dikaji tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak lanjut ketahap penyidikan.
