Selain itu lokasi Pleno dari KPU Jayawijaya juga telah dipindahkan ke Kantor KPU Jayawijaya, sebab waktu penggunaan kantor DPRD Jayawijaya telah habis masa berlakuknya, sementara kepolisian dari Polres Jayawijaya masih terus melakukan upaya jemput paksa PPD di lapangan.
Pleno yang dipimpin Ketua KPU PPS Theresia Mahuze itu diawali dengan pengecekan para saksi, dilanjutkan dengan tata tertib. Setelah itu, kemudian penyerahan berita acara hasil rekapitulasi suara pemilu yang masih tersegel dilanjutkan dengan pembacaan hasil perolehan suara Pemilu. Dimulai dengan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden.
‘’Untuk kasus pelanggaran pemilu di TPS 40 Kampung Bis Agats, Kabupaten Asmat pada 14 Februari 2024 lalu sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke Jumat lalu,’’ kata Kasat Reskrim Polres Asmat Ipda Dicky Fariz Rahmad Alhafizh, Selasa (12/03/2024).
Tercatat masih ada 3 daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pleno ditingkat KPU Provinsi Papua. Adapun 3 daerah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
"Kita akan lakukan rapat pleno tingkat kabupaten yang masih belum selesai ada 3 distrik dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura, tiga distrik yakni Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Kaureh hari ini (kemarin_red) kita pleno semua,"ucapnya.
Publik diminta jeli dan ikut mengawal proses ini agar potensi pelanggaran atau kecurangan tidak bisa dilakukan. Kondisi ini juga dikomentari Anugrah Pata. Mantan anggota Bawaslu Provinsi Papua yang melihat potensi pelanggaran atau kecurangan sangat mungkin terjadi pada situasi sekarang.
Sekadar diketahui, pleno tingkat provinsi untuk KPU Mappi tersebut dimulai sejak Jumat (08/03/2024) sekitar pukul 19.00 WIT. Namun karena Komisioner Bawaslu Kabupaten Mappi masih perjalanan dengan transportasi air dan darat dari Mappi ke Merauke sehingga pleno tersebut diskorsing sampai Sabtu pagi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan, laporan pengalihan suara dari Caleg ini pada perinsipnya sudah diterima oleh Bawaslu dengan bukti C hasil dan D hasil, namun dari Bawaslu menyarankan karena dua distrik ini telah diplenokan sebelumnya, oleh karena itu disarankan caleg mengisi formulir keberatan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga mengatakan dalam proses pleno berjalan baik dan lancar, meski ada saksi-saksi partai politik menyampaikan beberapa keberatan.
Tapi ada juga beberapa laporan yang belum memenuhi persyaratan materilnya karena kekurangan bukti dan ada juga kronologisnya tidak dijelaskan dengan baik. Tapi sekitar 2-3 kasus yang sudah terpenuhi syarat materialnya sehingga ditindaklanjuti.
Pencabutan laporan di Bawaslu tersebut, jelas Albeth Muyak, karena perolehan suara PAN di Distrik Haju yang dihilangkan saat pleno di tingkat KPU Mappi telah dikembalikan oleh KPU Mappi. Menurutnya, laporan ke Bawaslu tersebut dilakukan sehari sebelum pleno tingkat provinsi Papua Selatan.
Ramses Wally mengatakan, bicara soal dugaan money politics (politik uang) yang didiga dilakukan oleh ENT, oknum calon anggota legislatif (Caleg) DPR Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura kepada oknum Ketua PPD Waibu inisial DD dengan alasan uang itu ia berikan sebagai sumbangan kedukaan kepada DD, ini tentu tidak masuk akal.
Dalam orasinya Korlab Aksi, Jhordi Darun E Weya menyatakan aksi itu terjadi karena menduga PPD Heram melakukan manipulatif suara caleg dan partai politik. Sehingga mereka menuntut PPD distrik Heram untuk mengembalikan suara Caleg dan perangkingan partai sesuai dengan rekapitulasi bersama saksi dan Panwas Distrik di Hotel Horison Padang Bulan.
"Kami menurunkan personel gabungan sebanyak 160 anggota, terdiri dari 103 anggota Polres Asmat, 42 anggota TNI, dan 15 anggota Satpol-PP. Mereka bertugas untuk mengamankan jalannya acara penetapan hasil perolehan suara Pemilu di Kabupaten Asmat," ungkap AKBP Agus Hariyadi.
Ke-9 provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024 adalah Jogjakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.
Satu baliho lainnya bertuliskan, “Ketua KPUD Mimika, Ketua PPD Tembagapura dan Ketua PPD Kwamki Lama kembalikan perolehan suara caleg Bapak Martinus Walilo yang telah dialihkan kepada caleg lain”.
Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah (KPUD) Mimika untuk segera mengembalikan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan (Dapil) 5, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah yang awalnya 2.388 saat pleno distrik hilang di pleno KPUD Kabupaten Mimika.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi SDM Theodorus Kosay menyatakkan menegaskan hingga saat ini KPU Jayawijaya belum melakukan Pleno rekapitulasi terhdap 33 Distrik dengan alasan PPDnya tidak siap
Dete mengapresiasi langkah-langkah demonstran yang berupaya mengangkat Marwah demokrasi itu tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dete mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi dari para pendukung caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 itu di KPU Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya tersebut diikuti oleh personel dari Subdenpom Wamena, Kodim 1702 JWY, Brimob BKO, Polres Jayawijaya serta dari Damkar Kabupaten Jayawijaya yang selama ini telah disiagakan guna mengamankan stabilitas pelaksanaan Pleno yang dipusatkan di Kabupaten jayawijaya.
Karena lokasi tersebut tentu beda dengan di hotel, sehingga penempatan personelnya juga harus benar- benar dilakukan dengan baik. Apalagi jika yang masuk tidak punya kepentingan dan tidak menunjukkan ID Card dari mana, tentu tidak bisa masuk seenaknya.
Kendati Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri dan ketua KPU Papua Steve Dumbon optimis rapat pleno tingkat provinsi Papua akan selesai tepat waktu, namun kenyataan justru sebaliknya dimana KPU Papua meminta diperpanjang rekapitulasi penghitungan suara.
Meski demikian dikatakan tidak semuanya berjalan lurus – lurus mengingat saat dilakukan hitungan oleh saksi dan PPD ternyata terjadi perbedaan. “Lainnya adalah lembaran C plano yang sulit dikirim ke Sirekap dan ini sempat memusingkan,” jelasnya.
Pemilu telah usai, namun beberapa persoalan ditemukan di lapangan. Seperti dugaan kecurangan, bahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara susulan (PSS) di Provinsi Papua.
"Jadi, jadwal pleno kita di KPU provinsi batas akhirnya sampai tanggal 10 Maret 2024,"ucap Steve Dumbon saat ditemui Ceposonline.com di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (7/3/2024).
Bahkan para saksi ada juga yang sampai memilih nginap atau menyewa kamar di lokasi pleno jika itu dilakukan di hotel. Ini untuk memastikan jika suara caleg yang diusung tidak disalahgunakan. Polisi sendiri masih memantau potensi atau peluang terjadinya pelanggaran yang akhirnya berekses pada terjadi pengerahan massa.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan hari ini pihaknya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dimana untuk Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama dapat diselesaikan dengan baik.
Ketua Bawallu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda mengakui jika KPU Jayawijaya wajib membuat kronologis mpermasalahan lantaran terjadi penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara karena masalah seperti apa, alasannya apa yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua pegunungan agar diteruskan ke KPU RI.
KPU menyediakan waktu bagi peserta pemilu untuk menyampaikan LPPDK mulai 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Selain LPPDK, para peserta pemilu, termasuk capres-cawapres telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK).
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan devisi SDM Theodorus Kossay menyatakan, kabupaten Jayawijaya, Bawaslu provinsi dan kabupaten tadi sudah lakukan pertemuan untuk membahas mencarikan solusi terkait dengan banyak anggota PPD yang menurut informasi dari para caleg dan partai bahwa PPD mengubah suara hasil kesepakatan masyarakat di lapangan.
Dalam rapat pleno tingkat provinsi tersebut, KPU Provinsi Papua Selatan hanya merekap hasil penghitungan 4 jenis suara yakni Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi. Sementara DPR Kabupaten tidak lagi diplenokan KPU Kabupaten telah memplenokan dan melakukan penetapan perolehan suara setiap partai dan caleg.
Meskipun KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah menambah waktu 2 hari untuk menyelesaikan Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, namun saat ini pleno rekapitulasi penghitungan suara itu belum juga kembali berjalan lantaran masih harus menyelesaikan masalah peralihan suara untuk tiga Distrik sejak kemarin sempat di sampaikan dalam aksi demonstrasi.
Sebenarnya, kata Theo Tawaru, ada banyak kasus money politik yang terjadi, namun yang dilaporkan pihaknya ke Bawaslu Kabupaten Merauke 3 kasus saja yakni kasus money politik yang terjadi di Jagebob, money politik yang terjadi Bupul, Distrik Elikobel dan pelanggaran yang terjadi di Kimaam.
Namun hal itu bukan menjadi kendala, sebab mekansime pleno rekapitulasi suara yang lewat batas waktu yang ditentukan, tetap dilakukan rekapitulasi dengan menyesuaikan tahapan yang ada.
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai kepada wartawan mengungkapkan, pembukaan akan dimulai pagi ini sekitar pukul 09.00 WIT. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIT dilanjutkan dengan pleno hasil rekapitulasi suara yang dimulai dari Kabupaten Boven Digoel kemudian Kabupaten Merauke.
Ia meminta kepada KPU yang sudah menyelesaikan pleno bisa segera merapat ke provinsi. Tidak perlu terlalu lama mendelay dan akhirnya muncul persoalan baru di daerah. Pasalnya ia melihat satu persatu aksi protes yang berbuntut dengan tindakan anarkis mulai bermunculan.
Pelaksanakan apel gelar pasukan pengamanan rapat pleno KPU Propinsi Papua Selatan dilaksanakan sebagai wujud pengecekan personil pengamanan dan kesiapan serta peralatan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengamanan.
Kata Kapolres, berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPUD Mimika bahwa hari ini merupakan hari terakhir pleno tingkat kabupaten. Oleh karena itu, semua pleno tingkat distrik diupayakan untuk diselesaikan guna dilanjutkan pleno tingkat provinsi pada Rabu, 6 Maret 2023 besok.
Dalam aksi demo tersebut coordinator lapangan Simson Asso Meminta untuk KPU Kabupaten Jayawijaya, dan Bawaslu memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik tidak sama dengan hasil suara yang di bacakan oleh PPD.
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay dihubungi media ini mengungkapkan bahwa pleno tingkat kabupaten di Mappi tersebut dilaanjutkan setelah ada kesepakatan yang dibuat antara KPU,Bawaslu, Partai Politik dan Kepolisian.
Steve mengklaim, rata-rata pleno di tingkat kabupaten/kota sudah mencapai 95 persen. Tinggal menunggu finishing di satu sampai dua distrik yang dalam tahap perbaikan data dan lain lain. “Diharapkan dalam satu hingga dua hari kedepan semuanya sudah selesai,” pintanya.
Menurut pengakuan saksi PDIP Fransisko Hiti Bahu Besi, jumlah suara yang ada pada Sirekap tidak valid dengan data pada C salinan yang mereka dapat dari C pleno. Karena itu, pihaknya minta KPU melakukan pengecekan. Atas persoalan ini kemudian KPU selaku pimpinan sidang melakukan pengecekan ulang dengan mengacu pada data Bawaslu.
Dikatakan untuk sementara ada 6 perkara tindak pidana yang telah diregistrasi Gakkumdu Kota Jayapura. Masing-masing perkara operasi tangkap tangan terdapat 3 perkara, dan 3 perkara laporan peserta pemilu pasca pemungutan suara.
Kapolres Puncak Jaya mengatakan rute yang ditempuh yakni dari Makodim 1714/PJ menuju lokasi pelaksanaan Sidang Pleno yakni di Aula Sasana Kawonak Kantor Bupati Puncak Jaya.
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Thinus Wuka, ST mengakui jika untuk hari ini KPU Jayawijaya baru menyelesaikan Pleno untuk distrik Welesi, sementara untuk Asotipo diberikan kesempatan untuk melakukan pencocokan data PPD dan KPPSnya, usai Welesi nantinya akan dilanjutkan lagi dengan distrik Papukoba.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, SIK menyatakan Polres Jayawijaya sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait adanya hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang belum dibawa oleh PPD ke KPU Jayawijaya sehingga mulai dilakukan penjemputan.
Bentrok ini antar pendukung partai PPP dengan partai Nasdem yang mengakibatkan satu korban atas nama Netinus Jigobalom terkena panah. Kejadian ini terjadi Minggu (3/3) sore. Kapolres Lanny Jaya AKBP Umar Nasatekay mengatakan korban terkena panah bagian dada sebelah kanan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tiom.
Johannes menyebut, di grup-grup WhatsApp beredar berita tentang hasil pleno tingkat kabupaten yang sementara berlangsung dengan narasi yang tidak membangun dan sangat provokatif. Alhasil, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowomengatakan kejadian tersebut terjadi Minggu (3/3) sekira pukul 18.16 WIT dimana massa pendukung caleg melakukan aksi protes terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 hari pertama dan kedua tingkat Kabupaten Merauke berjalan aman dan lancar.
Semeuel Repasi mengatakan, setelah rekapitulasi suara dari Ditrik Muara, kemungkinan akan dilanjutkan dengan rekapitulasi suara Distrik Heram. "Kalau Distrik yang lain, masih dalam proses rekap di tingkat PPD," ujarnya.
Frans Pekey menyatakan Pemerintah Kota Jayapura telah berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, untuk memberikan santunan ahli waris bagi petugas yang menjadi korban Pemilu serentak pada rabu (14/2/2024) lalu.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Di mana secara umum penyelenggaraan kegiatan Pemilu serentak itu berjalan aman dan sukses. Meskipun di satu sisi ada beberapa TPS yang harus melaksanakan pemilihan umum ulang atau melanjutkan kegiatan pemilihan umum, namun hal itu tidak mempengaruhi situasi Kamtibmas secara umum di wilayah kota Jayapura.
Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Mohamad Dafi Bastomi berterima kasih kepada para penyelenggara pemilu. Ia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, terutama PPS, PPD, dan penyelenggara tingkat kabupaten, dalam menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang selama proses pemilu berlangsung.
Tak hanya itu, satu yang juga diantisipasi adalah agenda pleno perolehan suara ditingkat kabupaten yang dalam waktu dekat akan dibawa ke KPU Provinsi. Ini menjadi atensi khusus Polresta Jayapura sebab bagaimanapun juga lokasi kantor KPU masih berada di wilayah Polresta.
‘’Kami telah menerima SPDP dari Sentra Gakkumdu Asmat terkait dengan pengrusakan surat suara yang dilakukan Ketua KPPS 40 Distrik Agats, di Kabupaten Asmat,’’ kata Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Radot Parulian, ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, Rabu (28/02/2024).
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Penyelenggaraan Sonimo Lani menegaskan Sesuai dengan PKPU 5/2024 tentang jadwal dan program, sehingga jadwal KPU Jayawijaya sudah edarkan kepada PPS semua kapan plneo di tingkat Kabupaten, artinya jadwal distrik untuk melakukan pleno itu sudah di keluarkan.
Diapun mengatakan untuk pleno rekapitulasi usara tingkat Kota dilakukan seuai ketentuan KPU RI. Guna proses itu berjalan lancar, maka mulai sekarang pikanya mematangkan persiapan dengan semua jajaran.
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengatakan, penyitaan terhadap ratusan botol minuman keras berbagai merek selama masa pemilihan umum 14 Februari 2024 itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2024 tentang pembatasan penjualan minuman keras selama masa pemilihan umum.
Dengan berakhirnya proses Pemilu tahun 2024 dianggap ada moment yang lebih penting yang patut dipikirkan. Salah satu anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa penting untuk memilih pemimpin, namun lebih penting bagaimana menata kehidupan untuk tetap bisa bertahan dan lebih baik.
Pemeriksaan tersebut lantaran keterlambatan logistik surat suara ke 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 4 distrik, yang mengakibatkan terjadinya pemilu susulan di Kabupaten Mamberamo Raya.
Sebab mengacu pada Peraturan Bawaslu, (Perbawaslu) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
Lolly lebih jauh mengatakan, dari hasil penelitian dan pengawasan Bawaslu, terpenuhi sejumlah keadaan yang menjadi syarat PSU sesuai Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Di antaranya, mengakomodir pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, sehingga dapat memberikan suara di TPS.
etua KPU Kabupaten Tolikara, Netius Wonda, mengatakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tolikara berjalan lancar. Dimana semua proses, baik pemilu dengan sistem Noken, tapi juga pemilu langsung tidak ada kendala yang ditemukan dilapangan.
Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua, tak lagi menerima rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu. Hal itu disampaikan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (20/2) kemarin.
Hal ini ditetapkan usai dilakukan rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan seluruh Forkopimda Jayawijaya dan juga Provinsi Papua Pegunungan guna menindak lanjuti rekomendasi untuk dilakukan PSU di Distrik Wamena Kota yang tadinya 89 TPS menjadi 90 TPS karena ada tambahan 1 TPS lagi yang direkomendasikan untuk PSU, sementara untuk Distrik Hubikiak tetap 4 TPS.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze ditemui media ini menjelaskan bahwa ketiga perkara dugaan money politik yang ditangani Bawaslu Kabupaten Merauke tersebut adalah kasus yang melibatkan seorang ASN yang diamankan di sekitar Pelabuhan Kondap Kelapa Lima Merauke pada Rabu 14 Feebruari 2024 dinihari sekitar pukul 02.00 WIT.
Pernyataan Ws. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E.,M.M., dalam keterangannya kepada media Sabtu, (17/) lalu tentang KKB melakukan perampasan logistik Pemilu di area lapangan terbang Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (15/2) pekan lalu mendapat sorotan.
Dihubungi, Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa terkait dengan kejadian di Jagebob dimana pleno dihentikan oleh pihak-pihak yang merasa suaranya tidak terpenuhgi khususnya anak-anak Suku Yeinan di Dapil 5.
Adapun 25 TPS di Papua yang akan melaksanakan PSU tersebar di kabupaten Kerom 2 TPS, kota Jayapura 7 TPS, Kabupaten Kepulauan Yapen 4 TPS, Biak 1 TPS, Sarmi 1 TPS dan Mamberamo Raya 10 TPS. Sementara yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan ada 9 TPS di kota Jayapura.
“KPU akan menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu, kendati rekomendasi itu tidak wajib dilkasanakan. Kecuali keputusan Bawaslu maka wajib hukumnya dilaksanakan, tetapi karena ini rekomendasi sehingga bisa dijalankan bisa juga tidak,” ucap Steve saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (18/2) lalu.
Pelaporan ini tentunya harus disertai dengan bukti yang kuat, supaya bisa menjadi pegangan Bawaslu dalam mengawal masalah tersebut dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada.
Pihaknya belum mengetahui batas pleno rakapitulasi suara tingkat Distrik. Namun dipastikan selesai sesuai waktu yang ditentukan. “Semua sudah ada tahapannya, dan masing-masing Distrik sedang melakukan rekapitulasi," ujarnya.
Setidaknya ada satu anggota KPPS yang berprofesi sebagai anggota Satpol PP di Pemkot Jayapura dan juga oknum lurah yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Papua sesaat setelah pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Upacara yang digelar di Lapangan Makodam ini Kasdam menyempatkan membacakan amanatnya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang memberikan beberapa atensi diantaranya ucapan terima kasih atas terselenggaranya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif secara serentak di seluruh wilayah Indonesia berlangsung aman.
Apabila ada oknum ASN yang terlibat menurutnya semua diserahkan semuanya kepada pihak penyelenggara sebab tentunya ada perangkat sistem untuk penyelesaian dan tindakan.
‘’Laporan yang masuk ke kami sampai siang ini, 1 anggota KPPS di Kelurahan Mandala Distrik Merauke, 1 anggota KPPS di Tanah Miring dan 1 anggota KPPS juga dari Distrik Semangga,’’ katanya.
Ada juga dugaan petugas yang memiliki komorbid penyakit tertentu, Idham menyebut hal itu baru sebatas isu. Untuk kepastiannya, KPU harus menerima informasi resmi dari otoritas kesehatan. Mengingat yang bisa mendiagnosis adalah dinas kesehatan.
Dalam pertemuan itu, ada dua kabar yang berbeda. Pertama, Jokowi yang mengundang Paloh ke Istana Merdeka. Kedua, Paloh yang meminta pertemuan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun enggan untuk membeberkan siapa yang pertama kali ingin bertemu. “Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Melianus Kambu menegaskan jika Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk distrik Wamena Kota dan Hubikiak tinggal 4 hari lagi dan wajib untuk dilakukan persiapan mulai dari hari ini, karena mulai besok logistic sudah masuk ke Jayawijaya
Ini untuk menjaga keamanan dan kondusifitas kamtibmas pasca Pemilu 2024 di wilayah Boven Digoel. Kabag Ops AKP Hajarka menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan ketat dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencegah terjadinya gangguan terhadap logistik Pemilu maupun fasilitas PPD.
Diakuinya, untuk peserta KPPS mendapat pelindung dari 1 Februari sampai Maret. Jadi kalau ada resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, pada rentan waktu tersebut dijaminkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi tersebut, dimana kejadian berawal saat pelaku FM yang dalam dipengaruhi minuman keras bersama teman-temannya mendatangi mendatangi sekertariat PPD Wouma dan melakukan pemukulan terhadap anggota PPS Distrik Wouma atas nama Huber Lagoan.
Yoakim tak menampik bahwa logistik tersebut dijaga oleh KKB , hanya saja soal isu perampasan itu yang tidak dibenarkan. Termasuk adanya penghadangan pada (13/2) sore, namun sudah dinegosiasikan sehingga logistik Pemilu bisa didistribusikan ke Ditrsik Hitadipa dengan aman.
Jadi sehari setelah Pemilu serentak logistik Pemilu di Intak Jaya baru dikirim dan kemudian dirampas. Kejadian perampasan ini seperti disampaikan Ws. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan bahwa selain merampas logistik. KKB juga memukul pegawai Distrik Hitadipa berinisial ZU di bagian kepala.
Ketua Bawaslu Mamberamo Raya, Cornelia Mamoribo, menyampaikan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan badan pengawas pemilihan umum reupublik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang pengawasan dan penghitungan suara dalam pemilihamn umum serta peraturan komisi pemilihan Umum nomro 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
Hal ini bukanlah rahasia bagi warga khususnya untuk Distrik Wamena kota dan Hubikiak sebab apa yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat nyata dan tidak dilakukan secara sembunyi –sembuyi, mulai dari keterlambatan pendistribusian logistic seperti yang terjadi di wilayah Distrik atau Kecamatan Wamena kota yang memiliki 3 Kelurahan hingga mengakibatkan molornya waktu pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menegaskan setelah diikuti pemungutan dan perhitungan suara, 14 Februari kemarin khususnya di Wilayah Kelurahan Wamena kota Sinapuk dan Sinakma yang menggunakan one man one vote dalam pelaksanaannya agak kacau karena TPS tidak dibangun sesuai titik koordinat yang diberikan ke KPU.
Tahapan pemilu di Kota Jayapura disinyalir banyak terjadi pelanggaran, dari ringan sampai berat. Pelanggaran yang terjadi ini, memang tidak semua dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, namun hanya menjadi laporan pengaduan, yang menjadi data awal bagi Bawaslu untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
Pj Bupati Jayapura Triwarno juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang ada di Kabupaten Jayapura, terutama pihak penyelenggara dari KPU Kabupaten Jayapura turun ke PPD, PPS dan KPPS serta Bawaslu Kabupaten Jayapura hingga turun ke Panwas tingkat bawah dan perangkatnya dari tingkat distrik sampai kampung serta TNI Polri yang telah menjaga keamanan dengan baik. Juga partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya.
Menurutnya, untuk kabupaten Yahukimo PSS akan dilakukan di Distrik Kurima dan distrik ukha, dan memang ada kendala dalam melakukan pendistribusian dari tingkat Provinsi ke Kabupaten, ke tingkat Distrik dan ke TPS oleh karena itu KPU Yalimo dan KPU Yahukimo segera merespon dan melaksanakan rekomendasi untuk PSS.
Parson mengungkapkan, walaupun demikian untuk pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjadi prioritas, seperti program Dinas PUPR Kabupaten Jayapura peningkatan jalan produksi, jalan lingkungan, jalan utama dan sarana air bersih, tetapi diprogramkan dengan baik.
Adapun empat kabupaten yang melakukan pemungutan suara susulan diantaranya Kabupaten Mamberamo Raya dengan empat distrik, Waropen satu distrik, Kabupaten Sarmi satu distrik dan Keerom satu distrik.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri menyebut bahwa hingga hari kedua pasca pelaksanaan pencoblosan di Tanah Papua, masih ada 514 TPS yang belum melakukan proses pemilihan suara. Totalnya kata Kapolda sebanyak 1.297 TPS yang belum mencoblos jika dihitung keseluruhan pada 14 Februari lalu.
Menanggapi hal itu, Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Universitas Cendrawasih, Prof. Dr. Ave Lefaan, MS mengatakan antusiasme masyarakat Papua untuk memenangan Prabowo-Girban menunjukan bukti bahwa masyarakat Papua menaruh sebuah harapan besar di pundak Prabowo-Gibran untuk tanah Papua 5 tahun kedepan.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, menyebut hingga kini pihaknya belum menerima laporan adanya anggota KPPS yang sakit atau meninggal dunia akibat kelelahan di tempat pemungutan suara (TPS).
Dikatakan keempat perkara dugaan pelanggaran pemilu tersebut sedang diproses. Dimana pihak Gakkumdu sedang mengumpulkan alat bukti yang valid. "Sementara masih minta keterangan dan pengumpulan berkas," ujarnya.
“Pendistribusian di Distrik Towe sudah dilakukan sejak Selasa malam, logistik bergerak dari Keerom menuju ke lokasi. Hanya saja di pertengahan jalan, sungai di salah satu kampung di Kabupaten Keerom meluap akibatnya petugas yang membawa logistik tidak bisa menyeberangi sungai tersebut,” kata Steve.
