Monday, April 29, 2024
25.7 C
Jayapura

Jaga Netralitas ASN di Pesta Demokrasi, Jangan Main Medsos!

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya di pesta demokrasi. Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur pada penutupan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III formasi honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar di Auditorium Uncen, Rabu (6/12).

  “Kerja baik baik, lurus lurus saja. Tidak usah ke kiri dan ke kanan, terlebih di tahun Politik  ASN sama dengan netralitas,” ucap Derek

  Lanjut Derek, ASN di pesta demokrasi jangan menggunakan medsos. Apalagi  mengikuti berbagai kampanye dengan segala format dan dinamikanya. “ASN harus jaga netralitas dalam pesta demokrasi, kalau saudara mau coba coba silahkan nanti kita buktikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Bangun Kebersamaan, Pemprov Papua Selatan Gelar Olahraga Bersama

  Sementara itu, Derek menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS formasi honorer serta orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kebijaksanaan dan program yang strategis dalam pendayagunaan aparatur negara.

  “Dalam hubungan ini, diklat prajabatan dan orientasi mempunyai arti yang cukup penting dan mendasar. Karena penyelenggaraan diklat ini secara nasional dimaksudkan untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia dengan mengacu kepada standar kompetensi agar mampu mengoperasionalkan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk terwujudnya penyelenggaraan good governanc,” terangnya.

   Lanjut Derek, pembentukan ASN melalui diklat prajabatan dan orientasi diharapkan memberikan kontribusibagi Pemerintah Daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat yang diarahkan pada pencapaian tujuan luhur, agar mampu memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sebagai pelayanmasyarakat dan Abdi Negara dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga :  Puluhan Nakes RS Abepura Pertanyakan Dana Insentif Covid-19

  Adapun kebijakan afirmasi yang diberikan oleh Menteri PAN-RB Republik Indonesia kepada Provinsi Papua untuk mengakomodir THK2 dan tenaga kontrak yang masa kerjanya di atas 5 tahun sebanyak 20 ribu orang.

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua ingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya di pesta demokrasi. Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur pada penutupan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan II dan III formasi honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang digelar di Auditorium Uncen, Rabu (6/12).

  “Kerja baik baik, lurus lurus saja. Tidak usah ke kiri dan ke kanan, terlebih di tahun Politik  ASN sama dengan netralitas,” ucap Derek

  Lanjut Derek, ASN di pesta demokrasi jangan menggunakan medsos. Apalagi  mengikuti berbagai kampanye dengan segala format dan dinamikanya. “ASN harus jaga netralitas dalam pesta demokrasi, kalau saudara mau coba coba silahkan nanti kita buktikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Uji Coba Pelatihan Seni Ukir Asmat Bagi Anak SD

  Sementara itu, Derek menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS formasi honorer serta orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kebijaksanaan dan program yang strategis dalam pendayagunaan aparatur negara.

  “Dalam hubungan ini, diklat prajabatan dan orientasi mempunyai arti yang cukup penting dan mendasar. Karena penyelenggaraan diklat ini secara nasional dimaksudkan untuk memberikan pengembangan sumber daya manusia dengan mengacu kepada standar kompetensi agar mampu mengoperasionalkan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk terwujudnya penyelenggaraan good governanc,” terangnya.

   Lanjut Derek, pembentukan ASN melalui diklat prajabatan dan orientasi diharapkan memberikan kontribusibagi Pemerintah Daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat yang diarahkan pada pencapaian tujuan luhur, agar mampu memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sebagai pelayanmasyarakat dan Abdi Negara dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga :  Bupati Mimika Kembali Geser Beberapa Pejabat

  Adapun kebijakan afirmasi yang diberikan oleh Menteri PAN-RB Republik Indonesia kepada Provinsi Papua untuk mengakomodir THK2 dan tenaga kontrak yang masa kerjanya di atas 5 tahun sebanyak 20 ribu orang.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya