TIMIKA – Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2023, kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika belum menunjukkan progress positif. Itu tergambar dari rendahnya realisasi program terutama kegiatan fisik yang sebagian besar OPD belum mencapai 50 persen.
Progres itu dilaporkan dalam rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi di Hotel Grand Tembaga, Selasa (25/7/2023). Rapat dihadiri para pimpinan OPD, pejabat pembuat komitmen hinga operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Pj Sekda mengatakan rapat rutin dilakukan untuk menginventarisir faktor yang mendukung dan menghambat jalannya program di setiap OPD. Sehingga melalui rapat bisa menemukan solusi dan pemecahan masalah yang tepat dan akurat serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang dikelola.
Setelah mendapat laporan dari tiap OPD, Pj Sekda meminta agar semua proses pelelangan bisa diselesaikan paling lambat awal Agustus sehingga pada pekan kedua pekerjaan fisik bisa dimulai dan selesai tepat waktu.
Pj Sekda juga mendorong hal tersebut agar serapan anggaran bisa maksimal. Dengan adanya kegiatan fisik maka masyarakat yang terlibat langsung sebagai pekerja di kegiatan bisa mendapatkan manfaat ekonomi. Bahkan perputaran uang di Mimika bisa semakin baik.
“Saya harap jangan sampai kita rapat di minggu kedua bulan Agustus dan masih berproses terus. Apalagi bila sampai masuk di triwulan keempat dan kita masih berproses. Proses itu bagian dari langkah, tapi jangan sampai kita berproses hanya di tempat,” pesannya.
Sementara itu Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi mengungkapkan, monitoring dan evaluasi terus dipantau melalui aplikasi SIMONEV untuk melihat progres setiap OPD. Dari 65 OPD yang ada di lingkup Pemkab Mimika, sebagian besar masih rendah. Baru 6 OPD yang realisasinya sudah 50 persen lebih, kemudian ada 16 OPD dengan realisasi di bawah 20 persen dan sebagian besar berada di angka 30-40 persen.
Yohana menilai, rendahnya progres APBD ini cukup mengkhawatirkan karena sudah memasuki triwulan ketiga. Sehingga ia berharap, kegiatan yang sudah berkontrak harus segera dikerjakan dan dilakukan penagihan uang muka.
“Intinya yang kita kejar sekarang adalah yang sudah berkontrak. Namun bisa jadi masalah bila ada yang belum masuk di sistem dan belum dipaketkan, apalagi bila perencanaan juga belum jalan, atau bahkan belum dilelang,” tutur Yohana.(ryu)
