Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tetap menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Namun, penindakan tegas tersebut juga harus dilakukan dengan pendekatan humanis.
Polri akan menggelar Operasi Lilin guna mengamankan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Operasi yang digelar seluruh Indonesia ini akan berlangsung mulai tanggal 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.
Ya, hal ini terlihat sejak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua sudah membuka proses pendaftaran sejak 17 November lalu, jumlah ASN yang "berminat" di tiga DOB tersebut tak sampai 100 orang.
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau para pemilik ulayat agar setiap permasalahan bisa terselesaikan dengan baik, sehinggga tempat rekreasi yang ada di wilayah Provinsi Papua bisa termanfaatkan dengan baik.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, Setyo Wahyudi menerangkan, tiga kantor Samsat tersebut meliputi Kantor Samsat Keerom, Samsat Supiori dan Samsat Paniai.
PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 200-an juta. Nominal tersebut berdasarkan akumulasi semua kendaraan.
Pendapat Akhir Gubernur Papua pada penutupan sidang Paripurna DPRP terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) non APBD tahun 2022 digelar Kantor DPR, Jumat (16/12).
Polres Deiyai lakukan rapat koordinasi bersama para tokoh di wilayah setempat usai penetapan tiga tersangka atas kasus pembakaran puluhan kios yang terjadi di Pasar Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah pada Senin, (12/12) lalu.
Modus keracunan sedang menjadi trend di Papua beberapa hari ini. Pertama mengaku keracunan usai makan gorengan, kini menyusul keracunan usai meminum sebotol Sprite.
Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua, George Weyasu mengatakan bahwa saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumatera Utara tahun 2024, 3 DOB baru masih satu kontingen Papua.
“Realisasi PAD hingga 16 Desember 2022 sebesar Rp 2,140 T setara dengan 101,21 persen atau over target Rp 25, 5 M,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (16/12).
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Papua, Setyo Wahyudi mendorong warga membayar pajak. Sebab tak menutup kemungkinan program serupa tak lagi diberikan di tahun depan.
Ketua KPU Kota Jayapura, Oktafianus Injama, mengatakan uji publik tahap II ini, bertujuan untuk mendengar tanggapan, masyarakat, terkait rancangan Dapil dan juga alokasi kursi DPRD untuk pemilu tahun 2024 mendatang.
"KPU RI pada tanggal 14 Desember telah menetapkan 17 Parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, anggota dewan perwakilan rakyat, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2024,"katanya, Jumat (16/12)kemarin.
Kapolres Yapen AKBP Herzoni Saragih mengatakan, anggota sementara melengkapi administrasi penyidikan. Sebab, ada prosedur yang harus dilengkapi untuk menangkap seorang pelaku.
Pemusnahan Miras yang dilakukan Kapolres Jayawijaya AKBP. Hesman Napitupulu, SH, SIK, MH, Dandim 1702/ Jayawijaya Letkol CPN Athenius Murib, SH, MH, Kasatpol PP Kabupaten Jayawijaya H. Rustam Haji, SE, MSi dan berbagai perwakilan di Polres Jayawijaya.
"Segera bayar intensif Covid-19 kami dari Juli sampai Desember 2020, Oktober - Desember 2021, juga insentif Januari sampai Desember 2022," tuntutan para Nakes saat aksi.
Cabang olahraga Futsal Papua kembali memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda untuk bergabung dalam skuad Futsal Papua yang akan disiapkan untuk menghadapi babak pra kualifikasi atau Pra PON serta PON XXI Aceh - Sumatera Utara tahun 2023.
Diketahui, Surat Edaran tersebut menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua nomor 188.4/468/tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang hari hari libur dan cuti bersama di wilayah Provinsi Papua tahun 2022. Maka ditetapkan hari libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah Provinsi Papua.
“Berdasarkan keterangan para saksi menyebutkan pelaku adalah Plato Marani, dan kami juga sudah menerbitkan DPO lebih awal untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan,” kata Kapolres saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (15/12).
Terkait dengan peristiwa itu, Jaringan Damai Papua (JDP) menyerukan para pihak yang terlibat konflik, baik TNI-Polri maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) untuk segera menempuh jalan damai berbentuk dialog dan atau perundingan, guna menyudahi konflik bersenjata di seluruh tanah Papua.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua akan melaksanakan tes fisik dan kesehatan bagi atlet Papua yang akan disiapkan dalam menghadapi babak prakualifikasi atau Pra PON tahun 2023 serta PON XXI tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.
Pemerintah Provinsi dipimpin Asisten 3 Sekda Papua Derek Hegemur menggelar rapat rencana peresmian gedung - gedung milik Pemprov, hari jadi Provinsi Papua dan Perayaan Natal ASN, TNI-Polri dan masyarakat TA 2022 di Ruang Rapat Sekda, Rabu (14/12).
Sepanjang tahun 2022, sebanyak 73 kasus Narkoba yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkotika Polresta Jayapura Kota. Dari jumlah tersebut melibatkan sebanyak 75 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan 11 orang Warga Negara Asing (WNA). Para pelaku saat ini sedang menjalankan proses hukuman.
Kabupaten Yapen siaga usai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) lakukan penembakan kepada aparat keamanan saat akan membuka pemalangan jalan di KM 1 Jalan Trans Yapen Saubeba-Angkaisera, Selasa (13/12).
Tiga pelaku yang diduga turut terlibat dalam kasus mutilasi empat orang warga asal Nduga, menjadi saksi terhadap lima terdakwa dari TNI AD yang menjalani sidang pengadilan militer yang digelar oleh Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
Usai dilakukan rapat di salah satu hotel di Jayapura, peserta rapat koordinasi didampingi pihak KPK turun lapangan untuk melakukan penagihan bagi perusahaan yang menunggak pajak. Kepala UPPD Samsat Jayapura, Mohammad Bauw menyebut banyak kendaraan dari biro perusahaan yang menunggak dengan nilai yang cukup besar.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudinato, S.Kom mangatakan, proses yang cukup panjang dalam memperbaiki kinerja pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Provinsi Papua.
Selain itu, pejabat lainnya yang dilantik yakni Sofia Bonsapia jabatan lama Kepala bagian pelayanan bantuan hukum dan kajian HAM pada Biro Hukum Sekda Papua diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
“Para korban saat ini tinggalnya tidak menentu, ada yang mengamankan diri di keluarga dan masjid sekitar. Bahkan di rumah saya sendiri sekitar 30 orang yang tinggal,” kata La Misili saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (13/12).
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Mackbon, S.H., S.IK., M.H., M.Si memaparkan, kasus ini berawal saat tim Resmob yang dipimpin Kanit Resmob Aiptu Ade Serosero mendapatkan informasi terkait adanya lokasi yang dijadikan sebagai tempat barter barang hasil curian dengan narkotika jenis Ganja oleh warga PNG di sekitar Dok IX.
Dalam pertemuan tertutup itu, para guru P3K bertemu Komisi V DPR Papua, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua.
Kepolisian Resor Puncak saat ini tengah menangani kasus penembakan yang terjadi di Kompleks Pasar Sinak sekira pukul 09.00 WIT. Pria 32 tahun itu tewas dengan mengalami luka tembak di bagian belakang kepala.
Sebagaimana pemerintah Indonesia telah membentuk tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan yang berbatasan dengan sebagian Western Province dan West Sepik Province serta Provinsi Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Western Province.
Dalam sidang perdana ini menghadirkan lima orang tersangka, yakni Kapten Inf Dominggus Kainama, Pratu Rahmat Amin Sese, Pratu Robertus Putra, Praka Pargo Rumbouw dan Pratu Rizky Oktaf Muliawan.
Koordinator Guru P3K Fellisia Roswita menyampaikan, alasan mengadu ke DPRP lantaran ketidakjelasan hak mereka (gaji-red) yang belum juga dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Dalam rilis penyampaian Seby Sambom, Negara kriminal Indonesia melalui pimpinan militer TNI-Polri mengklaim yang melakukan penembakan di Yahukimo adalah OTK dan hanya menewaskan 2 orang adalah informasi tang tidak benar dan direkayasa oleh TNI -Polri.
Gelar Kongres ke - 19 Tahun 2022, Persekutuan Gereja - Gereja Baptis West Papua ,(PGB - WP) hadirkan pimpinan gereja yakni Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Presiden GIDI, Ketua Sinode Kingmi, mewakili Keuskupan Jayapura, Dewan Gereja Papua, para Muspida dan ribuan umat Tuhan jemaat gereja Baptis West Papua yang berlangsung di Gereja Baptis Bahtra Wamena Kabupaten Jayawijaya, Jumat, (9/12).
Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, sudah 2 tahun sejak Covid-19 menjadi pandemi global di dunia yang berimplikasi pada pola hubungan kerjasama antar negara -negara di dunia. Selaih itu, pandemi juga memberikan dinamika yang berbeda terhadap hubungan kerjasama antara Indonesia dan Papua New Guinea.
“Program afirmasi di bidang pendidikan menjadi salah satu yang disorot pada era Lukas Enembe - Klemen Tinal (Lukmen) selama dua periode memimpin,” kata Protasius.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Papua, Herman Bleskadit mengatakan, dari sidak yang dilakukan dipastikan stok BBM dalam kondisi aman hingga Januari 2023 mendatang.
Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyebut pemerintah Indonesia memberikan apresiasi setinggi -tingginya atas optimisme yang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua New Guinea yang mana tetap dinamis dalam melakukan inovasi-inovasi yang strategis dalam sektor-sektor penting bagi masyarakat kedua negara khususnya yang ada di kawasan perbatasan RI-PNG.
Dalam FGD yang dilaksanakan di Hotel Horison Kotaraja, Sabtu (10/12), Pemprov Papua menghadirkan akademisi Universitas Cenderawasih serta para pelatih dan para mantan atlet dua cabang olahraga tersebut. Anggota DPR Papua pun turut hadir dalam FGD tersebut.
Kajati Papua Witono SH. M.Hum ketika diambil sumpah janjinya pada acara pelantikan dirinya sebagai Kajati Papua oleh Wakil Jaksa Agung RI DR. Sunarta di Jakarta, Senin (12/12)
Dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) di Papua juga bertepatan dengan peringatan 74 tahun Hari HAM. Ketua Darma Wanita Komnas HAM RI Perwakilan Papua Amelia Wairara Ramandey berkunjung ke pasar mama Papua dan bertemu pengurus koperasi mama mama setempat.
“Apa yang telah kita saksikan hari ini adalah parodi keadilan. Putusan ini merupakan tamparan bagi korban dan keluarga korban penembakan di Paniai, bahkan bagi korban pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia yang bertahun-tahun menuntut keadilan.” katanya kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan elektroniknya, Sabtu, (10/11).
Dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP ) yang telah dan sedang berlangsung di seluruh Indonesia yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember. Merupakan bentuk perlawanan dan perjuangan hak-hak perempuan.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, Hari HAM Sedunia menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM RI untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Dimana 74 tahun adalah usia yang tidak lagi muda bagi suatu peradaban.
David menyebut, ada beberapa infrastruktur perhubungan udara yang dibangun khususnya di wilayah Lapago dan Meepago dimana manfaatnya pun sudah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan Pedoman Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua berupa Peraturan Gubernur Papua No 28 tahun 2013 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas Binmas Noken menggunakan metode bermain sambil belajar. Dengan Metode ini, tampak raut wajah anak-anak lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar yang di ajarkan.
Selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan C Warinussy menilai penjatuhan vonis bebas kepada terdakwa tunggal dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai tahun 2014 bentuk konkrit dari tidak adanya penghargaan negara bagi nilai dan prinsip hak asasi manusia yang dianut dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Penentuan penjabat nya sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku yaitu mekanisme usulan dan tim penilai akhir yang langsung dipimpin oleh bapak presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Jumat.
Pasalnya kelompok teroris seperti ini tidak mudah diprediksi sementara kelompok radikalisme di Papua disinyalir masih ada. Yang perlu dilakukan kata Victor Mackbon adalah upaya pencegahan. Memberikan pemahaman yang baik apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk lebih peka terhadap warga baru.
Kunjungannya di HMI-KAHMI disambut hangat oleh Pendiri Majelis Muslim Papua, Thaha Al Hamid. Thaha Al Hamid menyampaikan rasa syukur, atas kunjungan Mantan Gubernur Jakarta itu, sebab dengan waktunya yang begitu padat, namun ia sempatkan diri bersilahturahmi dengan pengurus HMI Papua.
Disampaikan Musa’ad, Pemerintah Provinsi Papua akan terus berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan stok harus tersedia, jika stoknya tidak ada akan digelar operasi pasar murah dan lainnya.
Jeri menyebut, kendala proses penyusunan Perdasi sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. “Kendalanya semakin maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Provinsi Papua, proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang juknis hak dan kewajibannya diatur dengan melalui PMK 61/PMK.03/202,” terang Jeri.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua," kata Hakim Ketua Sutisna Sawati dalam persidangan tersebut.
Kedatangannya di Papua itu disambut para pendukungnya sejak mulai tiba di bandara Sentani. Berdasarkan keterangan dari ketua DPW NasDem Papua, Mathius Awoitauw kepada media ini, Rabu (8/12) kemarin warga Jayapura pendukung Anis Baswedan datang menyambut kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor,”Kata Musa’ad dalam arahannya di FGD rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024.
Dalam sambutan Gubernur Papua Luka Enembe yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan Pedoman Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua berupa Peraturan Gubernur Papua No 28 tahun 2013 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Sebab sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di provinsi baru, ada banyak persoalan dan tantangan kompleks yang wajib diselesaikan. Dan itu membutuhkan strategi tepat karena akan menjadi landasan pembangunan di provinsi itu yang bakal dilanjutkan oleh kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) defenitif 2025 mendatang.
Musa’ad menjelaskan, dalam UU pembentukan sudah jelas disebutkan bahwa dikarenakan belum ada DPR di tiga wilayah DOB sehingga masih di bawah pembinaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
Tiga jenazah yang dipulangkan yaitu, La Aman (39), La Ati (40) dan La Usu (23). Kapolres Pegunugan Bintang, AKBP Cahyo menyampaikan bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak keluarga yang ada di Oksibil dan juga keluarga yang ada di Muna Sulawesi Selatan disepakati bahwa ketiga jenazah dipulangkan ke kampung halaman di Muna.
Kunjungan Anies ke Papua, tak sendirian, dimana mantan rektor Paramadina itu akan ditemani oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan seluruh ketua DPW NasDem se-Indonesia.
Dalam perjalanannya, proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan selalu disinergikan dengan Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Selain itu, terbitnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi komitmen bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial harus memenuhi standar data, memiliki metadata yang baku serta memenuhi kaidah interoperabilitas data.
Disampaikan, UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 t ahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan keberlanjutan Otsus Papua dilaksanakan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua (OAP) baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.
Sidang Pleno berlangsung di ruang sidang utama Majelis Rakyat Papua, dipimpin langsung oleh Timotius Murib Ketua MPR dan Yoel Luiz Mulait Wakil Ketua I MRP dan dihadiri pimpinan Pokja Agama, Perempuan dan Adat, Selasa (6/12/) pagi.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyebut, peresmian Gedung Kantor Gubernur dan MRP sesuai dengan rencana awal, yakni 27 Desember tahun 2022 bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Papua.
Adapun kendalanya kata Jeri yakni semakin maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah provinsi Papua, proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang juknis hak dan kewajibannya diatur dengan melalui PMK 61/PMK.03/202.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau balik menyindir bahwa pernyataan tersebut dianggap salah kaprah dan ia meminta bupati melihat ke belakang soal apa yang sudah pemerintah provinsi berikan untuk Biak.
Kuat dugaan jika para pelaku merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel. Dari informasi yang diterima Cenderawasih Pos, ketiga korban biasanya mangkal di pangkalan Kali Digoel Distrik Okaom Kabupaten Pegunungan Bintang.
Hadir dalam perayaan Natal bersama itu, Sekda Mamberamo Tengah, Mesir Jikwa mewakili Plt. Bupati Mamberamo Tengah, pimpinan OPD, Ketua IKT Provinsi Papua, Edi Rantetasak, Ketua IKT Mamberamo Tengah Simon Patiung, dedominasi gereja, paguyuban, warga Toraja dan masyarakat Kobakma.
Ketum YAPIS Pusat Di Tanah Papua Dr.Drs.H. Muhammad Musa’ad, M.Si., saat memberikan sambutan dalam kegiatan acara talk show Milad YAPIS Ke-54 tahun 2022 “Yapis Ihklas Berkarya Untuk Papua,’’ berlangsung di Gedung YAPIS Lantai 7 Jayapura, Selasa (6/12)kemarin.
Pj Wali Kota Jayapura diwakili Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, S.Sos, M.Si, bersama Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura Raymond J.W. Mandibondibo, S.Sos.,M.Si.,saat menunjukkan piagam penghargaan Peringkat Satu Pelayanan Publik terbaik se- Wilayah Timur dari Menpan RB dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa (6/12)kemarin.
Agenda pertemuan yang digelar di Mapolres Jayawijaya tersebut dihadiri LO Provinsi Papua Pegunungan, Kombes Pol Nicolas Ari Lilipaly, Kapolres Jayawijaya, Kapolres Nduga, Kapolres Pegunungan Bintang, Kapolres Membramo Tengah, Kapolres Tolikara, Kapolres Lany Jaya, Kapolres Yahukimo dan Kapolres Puncak Jaya.
Selain itu, tingkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendesak dan mengharapkan Biro Hukum Setda Gubernur Provinsi Papua tidak bersantai. "Serius dalam menyusun serta membuat dokumen tersebut, kami kemarin baru selesai berjumpa dengan Bapak John Gobai ketua Fraksi Otsus, Biro Hukum diminta mempercepat penyusunan Perdasi Pertambangan Rakyat," tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Biak bukan program kegiatan yang direncanakan atau dibangun dengan dana Provinsi. Namun program murni kabupaten setempat, sehingga bupati bertanggungjawab dengan programnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe melalui sambutan yang dibacakan Sekda M Ridwan Rumasukun menyampaikan, DIPA Petikan serta Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan para Pimpinan Satuan Kerja dan Kepala Daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan bahwa meski proyek tersebut sudah dilaksanakan pihanya akan menyerahkan semua ke provinsi yang baru sebab di provinsi tersebut sudah ada dana infrastruktur dan mendapat dana Otsus yang juga nilainya tak jauh berbeda dengan Provinsi Papua.
Selain itu lanjut Musa’ad, ruang untuk berkembang dan berinovasi masih sangat luas. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita lakukan baik melalui sinergi dankerja sama di lingkup intraprovinsi yang berada di Papua dan juga dengan daerah lainnya.
Lanjut Walilo, misalnya ada kegiatan yang tadinya multiyears di Papua Pegunungan maka dengan sendirinya putus dan akan dilanjutkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini masing-masing wilah di tiga DOB.
TIOM-Akhirnya tidak ada lagi distrik yang terisolir di Kabupaten Lanny Jaya sesaui dengan Program Mantan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya yang masa kepemimpinanya berakhir pada Bulan Mei lalu. Tidak adanya distrik lagi yang terisolir dipastikan setelah ruas jalan lingkar Buguk Gona-Maki telah diresmikan oleh Pj Bupati Lanny Petrus Wakerkwa SE. M.Si, Pj Sekda Lannya Jaya Tendien Wenda dan juga Kepala Dinas PU Lanny Jaya Aletinus Yigibalom S.Pd pada Rabu 30 November lalu.
"Saya baru jalan dua tahun berada di Dinas PU dan ditahun kedua kami telah meresmikan pada 29 November yang bertepatan dengan hari KORPRI kami meresmikan dari semua pekerjaan pembangunan di Tahun 2022, Puji Tuhan semua sudah selesai,"Ungkap Kepala Dinas PU Lanny Jaya Aletinus Yigibalom.
Ia berterima kasih kepada Mantan Bupati Lanny dan Wakil Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si dan Yemis Kogoya yang sesuai visi misinya ingin Lanny Jaya tidak ada distrik atau daerah terisolir. Dengan peresmian jalan Buguk Gona-Maki maka visi misi itu telah terwujud.
"Sebelum berakhirnya masa jabatan Mantan Bupati dan Wakil itu kemaren menyisakan distrik Kuyawage tapi Tahun ini sudah masuk, berarti untuk Kabupaten Lanny Jaya dari 39 distrik jalan sudah masuk semua dan tinggal kita lakukan peningkatan,"Katanya.
Aletinus menambahkan kedepan juga akan melakukan pengaspalan dari Dalam Distrik Tiom, Distrik Tiom kearah Balingga dan Distrik Popome dan Pirime yang sudah dianggarkan. "Terima kasih juga kepada Bapak Pj Bupati maupun Sekda dan unsur DPRD Lanny Jaya yang selalu mendukung dalam program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lanny Jaya,"Katanya.
Selaku Kepala Dinas Ia juga mengapresiasi jajarannya yang selalu mendukung penuh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pimpinan sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik dengan tantangan hambatan yang ada akhirnya kegiatan seratus persen berjalan dengan aman.
"Terimakasih masyarakat Distrik Buguk Gona dan Ayumnati serta seluruh intelektual, tokoh dan anggota DPRD Lanny Jaya yang telah menyukseskan acara peresmian jalan dan peresmian Proyek tahun 2022,"Pungkasnya.(Humas/gin)
Ini menyangkut siapa yang dianggap tepat memimpin dengan melihat isu kedaerahan dan kearifan lokal. Poksus meminta dengan adanya 3 provinsi yang baru dibentuk dimana pengawasan dilakukan oleh Mendagri, maka Poksus berpendapat agar pemerintah dan DPRP perlu mengusulkan dan membicarakan dalam rapat resmi adanya Perpu yang isinya menambahkan 1 (ayat) baru yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU DOB.
Jika ini tak segera dibahas dan dibuatkan sebuah kesepakatan antara Provinsi Papua dan tiga provinsi baru maka diyakini ada banyak protes dan persoalan terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah bisa menjadi bulan – bulanan complain dari masyarakat khususnya pasien.
“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura
Pj Gubernur Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa 10 pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai Plt ini akan melaksnaakan tugas 1-3 bulan sampai menungu seleksi jabatan defenitif. ‘’Kita angkat mereka supaya pemerintahan in bisa jalan.
Dari angka ini dikatakan pemerintah sudah menggunakan silpa Rp 191 miliar dan menggunakan dana cadangan Rp 400 miliar lebih. “Kami menganggap ini kesalahan yang dibuat Menteri Keuangan yang dengan seenaknya membagi dana transfer daerah,” kata Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw kepada wartawan usai kegiatan, Rabu (30/11).
Ia mengatakan bahwa sesuai dengan surat keputusan menteri dirinya diberikan tugas untuk mempersiapkan pemilihan Rektor baru dan melanjutkan beberapa tugas dan tanggung jawab yang telah ditinggalkan rektor sebelumnya
