JAYAPURA – Komisi V DPR Papua mewanti pemerintah untuk tidak mengabaikan isu Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini digunakan untuk berobat bagi masyarakat asli Papua. Pasalnya yang menjadi kekhawatiran DPR adalah semenjak adanya DOB sejatinya sudah ada anggaran yang diberikan kepada kabupaten kota sementata KPS untuk Papua sendiri mulai minus.
Jika ini tak segera dibahas dan dibuatkan sebuah kesepakatan antara Provinsi Papua dan tiga provinsi baru maka diyakini ada banyak protes dan persoalan terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah bisa menjadi bulan – bulanan complain dari masyarakat khususnya pasien.
Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan di daerah baru tentu belum selengkap yang ada di Papua sehingga mau tidak mau pasien akan tetap diarahkan ke provinsi.
“Banyak pasien yang dirawat langsung di RS Dok II dan RSUD Abepura karena ini rumah sakit rujukan akan tetapi yang jadi soal adalah kondisinya penganggaran untuk pasien ini sudah minus sementara hingga tadi pasien masih terus berdatangan dari kabupaten.
Kami berharap ini segera didiskusikan antara pemerintah provinsi induk dan provinsi baru,” kata Jack disela- sela rapat dengan dinas kesehatan provinsi Papua di Horison Ultima, Entrop, Jumat (2/12).
Komisi V kata Jack ingin mengingatkan pemerintah di kabupaten wilayah DOB sebab anggaran di rumah sakit juga sudah diplot ke daerah – daerah jadi tidak semua bergantung atau menuju rumah sakit di provinsi dan dibiayai oleh provinsi.
“Jika sudah ada DOB maka seharusnya sudah ada kerjasama antara provinsi baru itu dengan provinsi Papua sebab hari ini mereka sudah punya APBD dan penjabat gubernur juga harus segera berfikir bagaimana penanganan kesehatan masyarakatnya,” bebernya.
“Lalu kami dengar banyak mahasiswa dari DOB yang melaksanakan studi di Provinsi Papua. Mereka kalau berobat ke rumah sakit siapa yang membiayai mereka sementara KPS sudah minus. Ini pasti akan jadi masalah dan kami sudah mengingatkan jauh – jauh hari. Dengan adanya DOB artinya pemerintah provinsi tidak bisa membackup,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Komisi V DPR Papua mewanti pemerintah untuk tidak mengabaikan isu Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini digunakan untuk berobat bagi masyarakat asli Papua. Pasalnya yang menjadi kekhawatiran DPR adalah semenjak adanya DOB sejatinya sudah ada anggaran yang diberikan kepada kabupaten kota sementata KPS untuk Papua sendiri mulai minus.
Jika ini tak segera dibahas dan dibuatkan sebuah kesepakatan antara Provinsi Papua dan tiga provinsi baru maka diyakini ada banyak protes dan persoalan terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah bisa menjadi bulan – bulanan complain dari masyarakat khususnya pasien.
Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan di daerah baru tentu belum selengkap yang ada di Papua sehingga mau tidak mau pasien akan tetap diarahkan ke provinsi.
“Banyak pasien yang dirawat langsung di RS Dok II dan RSUD Abepura karena ini rumah sakit rujukan akan tetapi yang jadi soal adalah kondisinya penganggaran untuk pasien ini sudah minus sementara hingga tadi pasien masih terus berdatangan dari kabupaten.
Kami berharap ini segera didiskusikan antara pemerintah provinsi induk dan provinsi baru,” kata Jack disela- sela rapat dengan dinas kesehatan provinsi Papua di Horison Ultima, Entrop, Jumat (2/12).
Komisi V kata Jack ingin mengingatkan pemerintah di kabupaten wilayah DOB sebab anggaran di rumah sakit juga sudah diplot ke daerah – daerah jadi tidak semua bergantung atau menuju rumah sakit di provinsi dan dibiayai oleh provinsi.
“Jika sudah ada DOB maka seharusnya sudah ada kerjasama antara provinsi baru itu dengan provinsi Papua sebab hari ini mereka sudah punya APBD dan penjabat gubernur juga harus segera berfikir bagaimana penanganan kesehatan masyarakatnya,” bebernya.
“Lalu kami dengar banyak mahasiswa dari DOB yang melaksanakan studi di Provinsi Papua. Mereka kalau berobat ke rumah sakit siapa yang membiayai mereka sementara KPS sudah minus. Ini pasti akan jadi masalah dan kami sudah mengingatkan jauh – jauh hari. Dengan adanya DOB artinya pemerintah provinsi tidak bisa membackup,” tutupnya. (ade/wen)
