“Apa yang telah kita saksikan hari ini adalah parodi keadilan. Putusan ini merupakan tamparan bagi korban dan keluarga korban penembakan di Paniai, bahkan bagi korban pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia yang bertahun-tahun menuntut keadilan.” katanya kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan elektroniknya, Sabtu, (10/11).
Dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP ) yang telah dan sedang berlangsung di seluruh Indonesia yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember. Merupakan bentuk perlawanan dan perjuangan hak-hak perempuan.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, Hari HAM Sedunia menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM RI untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Dimana 74 tahun adalah usia yang tidak lagi muda bagi suatu peradaban.
David menyebut, ada beberapa infrastruktur perhubungan udara yang dibangun khususnya di wilayah Lapago dan Meepago dimana manfaatnya pun sudah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan Pedoman Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua berupa Peraturan Gubernur Papua No 28 tahun 2013 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas Binmas Noken menggunakan metode bermain sambil belajar. Dengan Metode ini, tampak raut wajah anak-anak lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar yang di ajarkan.
Selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan C Warinussy menilai penjatuhan vonis bebas kepada terdakwa tunggal dugaan pelanggaran HAM Berat di Paniai tahun 2014 bentuk konkrit dari tidak adanya penghargaan negara bagi nilai dan prinsip hak asasi manusia yang dianut dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
"Penentuan penjabat nya sudah melalui proses sesuai aturan yang berlaku yaitu mekanisme usulan dan tim penilai akhir yang langsung dipimpin oleh bapak presiden," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Jumat.
Pasalnya kelompok teroris seperti ini tidak mudah diprediksi sementara kelompok radikalisme di Papua disinyalir masih ada. Yang perlu dilakukan kata Victor Mackbon adalah upaya pencegahan. Memberikan pemahaman yang baik apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk lebih peka terhadap warga baru.
Kunjungannya di HMI-KAHMI disambut hangat oleh Pendiri Majelis Muslim Papua, Thaha Al Hamid. Thaha Al Hamid menyampaikan rasa syukur, atas kunjungan Mantan Gubernur Jakarta itu, sebab dengan waktunya yang begitu padat, namun ia sempatkan diri bersilahturahmi dengan pengurus HMI Papua.
Disampaikan Musa’ad, Pemerintah Provinsi Papua akan terus berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan stok harus tersedia, jika stoknya tidak ada akan digelar operasi pasar murah dan lainnya.
Jeri menyebut, kendala proses penyusunan Perdasi sangat dipengaruhi oleh kondisi di lapangan. “Kendalanya semakin maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah Provinsi Papua, proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang juknis hak dan kewajibannya diatur dengan melalui PMK 61/PMK.03/202,” terang Jeri.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua," kata Hakim Ketua Sutisna Sawati dalam persidangan tersebut.
Kedatangannya di Papua itu disambut para pendukungnya sejak mulai tiba di bandara Sentani. Berdasarkan keterangan dari ketua DPW NasDem Papua, Mathius Awoitauw kepada media ini, Rabu (8/12) kemarin warga Jayapura pendukung Anis Baswedan datang menyambut kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Sehingga nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi investor,”Kata Musa’ad dalam arahannya di FGD rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023-2024.
Dalam sambutan Gubernur Papua Luka Enembe yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan, pihaknya telah menetapkan Pedoman Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua berupa Peraturan Gubernur Papua No 28 tahun 2013 yang sudah direvisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Sebab sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di provinsi baru, ada banyak persoalan dan tantangan kompleks yang wajib diselesaikan. Dan itu membutuhkan strategi tepat karena akan menjadi landasan pembangunan di provinsi itu yang bakal dilanjutkan oleh kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) defenitif 2025 mendatang.
Musa’ad menjelaskan, dalam UU pembentukan sudah jelas disebutkan bahwa dikarenakan belum ada DPR di tiga wilayah DOB sehingga masih di bawah pembinaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
Tiga jenazah yang dipulangkan yaitu, La Aman (39), La Ati (40) dan La Usu (23). Kapolres Pegunugan Bintang, AKBP Cahyo menyampaikan bahwa dari hasil koordinasi dengan pihak keluarga yang ada di Oksibil dan juga keluarga yang ada di Muna Sulawesi Selatan disepakati bahwa ketiga jenazah dipulangkan ke kampung halaman di Muna.
Kunjungan Anies ke Papua, tak sendirian, dimana mantan rektor Paramadina itu akan ditemani oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan seluruh ketua DPW NasDem se-Indonesia.
Dalam perjalanannya, proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan selalu disinergikan dengan Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Selain itu, terbitnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi komitmen bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial harus memenuhi standar data, memiliki metadata yang baku serta memenuhi kaidah interoperabilitas data.
Disampaikan, UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 t ahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan keberlanjutan Otsus Papua dilaksanakan dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua (OAP) baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.
Sidang Pleno berlangsung di ruang sidang utama Majelis Rakyat Papua, dipimpin langsung oleh Timotius Murib Ketua MPR dan Yoel Luiz Mulait Wakil Ketua I MRP dan dihadiri pimpinan Pokja Agama, Perempuan dan Adat, Selasa (6/12/) pagi.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyebut, peresmian Gedung Kantor Gubernur dan MRP sesuai dengan rencana awal, yakni 27 Desember tahun 2022 bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Papua.
Adapun kendalanya kata Jeri yakni semakin maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di wilayah provinsi Papua, proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang juknis hak dan kewajibannya diatur dengan melalui PMK 61/PMK.03/202.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Thomas Sondegau balik menyindir bahwa pernyataan tersebut dianggap salah kaprah dan ia meminta bupati melihat ke belakang soal apa yang sudah pemerintah provinsi berikan untuk Biak.
Kuat dugaan jika para pelaku merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel. Dari informasi yang diterima Cenderawasih Pos, ketiga korban biasanya mangkal di pangkalan Kali Digoel Distrik Okaom Kabupaten Pegunungan Bintang.
Hadir dalam perayaan Natal bersama itu, Sekda Mamberamo Tengah, Mesir Jikwa mewakili Plt. Bupati Mamberamo Tengah, pimpinan OPD, Ketua IKT Provinsi Papua, Edi Rantetasak, Ketua IKT Mamberamo Tengah Simon Patiung, dedominasi gereja, paguyuban, warga Toraja dan masyarakat Kobakma.
Ketum YAPIS Pusat Di Tanah Papua Dr.Drs.H. Muhammad Musa’ad, M.Si., saat memberikan sambutan dalam kegiatan acara talk show Milad YAPIS Ke-54 tahun 2022 “Yapis Ihklas Berkarya Untuk Papua,’’ berlangsung di Gedung YAPIS Lantai 7 Jayapura, Selasa (6/12)kemarin.
Pj Wali Kota Jayapura diwakili Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, S.Sos, M.Si, bersama Kepala Dinas Dukcapil Kota Jayapura Raymond J.W. Mandibondibo, S.Sos.,M.Si.,saat menunjukkan piagam penghargaan Peringkat Satu Pelayanan Publik terbaik se- Wilayah Timur dari Menpan RB dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Selasa (6/12)kemarin.
Agenda pertemuan yang digelar di Mapolres Jayawijaya tersebut dihadiri LO Provinsi Papua Pegunungan, Kombes Pol Nicolas Ari Lilipaly, Kapolres Jayawijaya, Kapolres Nduga, Kapolres Pegunungan Bintang, Kapolres Membramo Tengah, Kapolres Tolikara, Kapolres Lany Jaya, Kapolres Yahukimo dan Kapolres Puncak Jaya.
Selain itu, tingkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, pihaknya sangat mendesak dan mengharapkan Biro Hukum Setda Gubernur Provinsi Papua tidak bersantai. "Serius dalam menyusun serta membuat dokumen tersebut, kami kemarin baru selesai berjumpa dengan Bapak John Gobai ketua Fraksi Otsus, Biro Hukum diminta mempercepat penyusunan Perdasi Pertambangan Rakyat," tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanes Walilo menyampaikan pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Biak bukan program kegiatan yang direncanakan atau dibangun dengan dana Provinsi. Namun program murni kabupaten setempat, sehingga bupati bertanggungjawab dengan programnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe melalui sambutan yang dibacakan Sekda M Ridwan Rumasukun menyampaikan, DIPA Petikan serta Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan para Pimpinan Satuan Kerja dan Kepala Daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan bahwa meski proyek tersebut sudah dilaksanakan pihanya akan menyerahkan semua ke provinsi yang baru sebab di provinsi tersebut sudah ada dana infrastruktur dan mendapat dana Otsus yang juga nilainya tak jauh berbeda dengan Provinsi Papua.
Selain itu lanjut Musa’ad, ruang untuk berkembang dan berinovasi masih sangat luas. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita lakukan baik melalui sinergi dankerja sama di lingkup intraprovinsi yang berada di Papua dan juga dengan daerah lainnya.
Lanjut Walilo, misalnya ada kegiatan yang tadinya multiyears di Papua Pegunungan maka dengan sendirinya putus dan akan dilanjutkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini masing-masing wilah di tiga DOB.
TIOM-Akhirnya tidak ada lagi distrik yang terisolir di Kabupaten Lanny Jaya sesaui dengan Program Mantan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom dan Yemis Kogoya yang masa kepemimpinanya berakhir pada Bulan Mei lalu. Tidak adanya distrik lagi yang terisolir dipastikan setelah ruas jalan lingkar Buguk Gona-Maki telah diresmikan oleh Pj Bupati Lanny Petrus Wakerkwa SE. M.Si, Pj Sekda Lannya Jaya Tendien Wenda dan juga Kepala Dinas PU Lanny Jaya Aletinus Yigibalom S.Pd pada Rabu 30 November lalu.
"Saya baru jalan dua tahun berada di Dinas PU dan ditahun kedua kami telah meresmikan pada 29 November yang bertepatan dengan hari KORPRI kami meresmikan dari semua pekerjaan pembangunan di Tahun 2022, Puji Tuhan semua sudah selesai,"Ungkap Kepala Dinas PU Lanny Jaya Aletinus Yigibalom.
Ia berterima kasih kepada Mantan Bupati Lanny dan Wakil Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si dan Yemis Kogoya yang sesuai visi misinya ingin Lanny Jaya tidak ada distrik atau daerah terisolir. Dengan peresmian jalan Buguk Gona-Maki maka visi misi itu telah terwujud.
"Sebelum berakhirnya masa jabatan Mantan Bupati dan Wakil itu kemaren menyisakan distrik Kuyawage tapi Tahun ini sudah masuk, berarti untuk Kabupaten Lanny Jaya dari 39 distrik jalan sudah masuk semua dan tinggal kita lakukan peningkatan,"Katanya.
Aletinus menambahkan kedepan juga akan melakukan pengaspalan dari Dalam Distrik Tiom, Distrik Tiom kearah Balingga dan Distrik Popome dan Pirime yang sudah dianggarkan. "Terima kasih juga kepada Bapak Pj Bupati maupun Sekda dan unsur DPRD Lanny Jaya yang selalu mendukung dalam program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lanny Jaya,"Katanya.
Selaku Kepala Dinas Ia juga mengapresiasi jajarannya yang selalu mendukung penuh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pimpinan sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik dengan tantangan hambatan yang ada akhirnya kegiatan seratus persen berjalan dengan aman.
"Terimakasih masyarakat Distrik Buguk Gona dan Ayumnati serta seluruh intelektual, tokoh dan anggota DPRD Lanny Jaya yang telah menyukseskan acara peresmian jalan dan peresmian Proyek tahun 2022,"Pungkasnya.(Humas/gin)
Ini menyangkut siapa yang dianggap tepat memimpin dengan melihat isu kedaerahan dan kearifan lokal. Poksus meminta dengan adanya 3 provinsi yang baru dibentuk dimana pengawasan dilakukan oleh Mendagri, maka Poksus berpendapat agar pemerintah dan DPRP perlu mengusulkan dan membicarakan dalam rapat resmi adanya Perpu yang isinya menambahkan 1 (ayat) baru yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU DOB.
Jika ini tak segera dibahas dan dibuatkan sebuah kesepakatan antara Provinsi Papua dan tiga provinsi baru maka diyakini ada banyak protes dan persoalan terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah bisa menjadi bulan – bulanan complain dari masyarakat khususnya pasien.
“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura
Pj Gubernur Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa 10 pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai Plt ini akan melaksnaakan tugas 1-3 bulan sampai menungu seleksi jabatan defenitif. ‘’Kita angkat mereka supaya pemerintahan in bisa jalan.
Dari angka ini dikatakan pemerintah sudah menggunakan silpa Rp 191 miliar dan menggunakan dana cadangan Rp 400 miliar lebih. “Kami menganggap ini kesalahan yang dibuat Menteri Keuangan yang dengan seenaknya membagi dana transfer daerah,” kata Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw kepada wartawan usai kegiatan, Rabu (30/11).
Ia mengatakan bahwa sesuai dengan surat keputusan menteri dirinya diberikan tugas untuk mempersiapkan pemilihan Rektor baru dan melanjutkan beberapa tugas dan tanggung jawab yang telah ditinggalkan rektor sebelumnya
Ketua Harian KPA Provinsi Papua, dr. Anton Mote menyampaikan, jumlah penderita HIV AIDS di Provinsi Papua tersebut tentu belum termasuk fakta yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri karena anggapan takut dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Andreas Pekey, Sp.PD menyampaikan, semua prosedur masih sama berkaitan dengan penanganan pasien Covid-19 di RS Jayapura. “Semua Prosedur masih sama, ketersediaan sumberdaya juga masih sama,” kata dr Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (1/12).
"Hari ini, 1 Desember 2022, dari Lapangan Cenderawasih, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 2022 kepada semua umat Kristiani di tanah Papua maupun di pelosok Tanah Air," kata Wapres Ma'ruf Amin di lapangan Cendrawasih, Biak, kabupaten Biak Numfor, Papua Kamis (1/12) kemarin.
“Perlunya Prokes, kita tahu sendiri bahwa kita punya cakupan vaksinasi lambat dan belum memenuhi ketentuan oleh pemerintah pusat dalam hal ini 70 persen dari cakupan vaksinasi,” kata Manderi kepada Cenderawasih Pos.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa’ad mengatakan, sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemda, Bank Indonesia serta institusi lainnya telah membuahkan hasil yang manis.
Dengan telah diundangkannya 3 DOB melalui Undang-undang No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juli 2022.
“Sebab, secara administratif sudah beda Provinsi. Untuk tahun 2022 masih bisa kami anggarkan, namun tahun 2023 mendatang tidak ada lagi penganggaran,” kata Yohanes, Rabu (30/11).
“Betul, saat ini kita masuk dalam gerbang natal dan akan ada rangkaian kegiatan hingga tahun baru. Kami sudah menyiapkan personel sebab ada banyak aktifitas masyarakat mulai dari kegiatan ibadah disejumlah titik dan besok (hari ini) ada hari AIDS sedunia dan kami juga lakukan pengamanan di dua lokasi,” kata Kapolresta, Victor Mackbon melalui ponselnya, Rabu malam (30/11). Namun awal Desember ini pihaknya lebih banyak memberi perhatian pada agenda ibadah dan konvoi tim piala dunia.
Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal membenarkan peristiwa tersebut. Kabid Humas menjelaskan bahwa korban merupakan Bintara SPKT Polres Yahukimo dimana saat itu ia hendak menuju Bank BRI guna melakukan penarikan sejumlah uang.
Dalam suasana diskusi antara pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Wapres Ma'ruf Amin , menurut Bupati Mathius, Wapres mengapresiasi implementasi penerapan otonomi khusus di Papua, secara khusus di Kabupaten Jayapura.
Ia mengatakan inisiatif Pemkot menghadirkan Perda perlindungan pangan lokal dirinya mengapresiasi, namun harus lebih tegas dalam penerapanya. "Kami apresiasi adanya perda ini, tapi kami harapkan harus ada penegasan di lapangan," katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengatakan, perpanjangan masa jabatan dilakukan sambil para gubernur pada 6 provinsi di Papua membentuk panitia seleksi (Pansel) pemilihan MRP.
Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring menuturkan bahwa pemulangan masyarakat tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama pemulangan terdapat 20 orang yang akan menempuh perjalanan darat dari Oksibil menuju Kiwirok dan ini dikawal aparat gabungan TNI-Polri.
Wapres juga meresmikan Kantor Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) di lantai 5 Kantor GKN, bertemu dengan tokoh agama, memberikan pengarahan kepada Pejabat di lingkungan Provinsi Papua, Ketua DPR, Ketua MRP, Pangdam dan Kapolda serta Perbankan yang dipusatkan di GKN, Selasa (29/11).
Sekelompok masyarakat Kampung Engros di bawah pimpinan Jhon Sanyi dan Victor Hanasbey melakukan Pemalangan Venue Dayung di Jl Pantai Holtekamp, Rabu (30/11). Ini dilakukan karena menuntut pembayaran dari penggunaan lokasi venu dayung yang telah selesai digunakan.
“Tetapi tetap penagakan hukum pada siapa saja yang melanggar, menegakan keadilan menjadi sesuatu yang niscaya sehingga masyarakat merasa aman dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan arahannya di GKN Jayapura, Selasa (29/11).
“Prediksi kami seperti itu, akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini rasanya sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Iapun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih “menganut” Otsus. Apalagi ada banyak hal yang memang tidak lagi memandang bahwa Otsus ada di Papua.
“Berdasarkan surat dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, tertanggal 23 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Patrick Ang, Ahli Jantung dari Royal Healthcare Heart, Stroke & Cancer Center, menjelaskan bahwa perlu ada tindakan evakuasi terhadap Lukas Enembe ke rumah sakit Singapura,” ucap Roy sebagaimana rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11).
"Dari hasil tersebut maka diputuskan bahwa UMP Papua sebesar Rp 3.864.696, atau naik sebesar 8,3 persen yaitu sebesar Rp 302.764, ini merupakan penetapan UMP Papua," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/11) kemarin.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin ingin memastikan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khsusus Papua, termasuk soal pemekaran wilayah.
"Harapan kita kepada seluruh pemilik hak ulayat, ketika pembangunan sedang berjalan mohon didukung dan kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan hak ulayat, tolong dibicarakan dengan baik," kata Klemens Hamo, Jumat (25/11).
Menanggapi informasi tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memastikan bahwa sampai sekarang Sugiarto masih menjabat sebagai Pj Sekda Provinsi Papua Selatan.
Danrem 172/PWY selaku Komandan Satgas Pengamanan Wilayah Kunjungan Wapres kepada awak media menuturkan sebanyak 3.000 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan kunjungan tamu VVIP ini.
Dia akan berbicara pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dimana Forum ini dipandu dan diketuai oleh Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan diselenggarakan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
Asisten Bidang Umum Setda Provinsi Papua Derek Hegemur mengatakan, Pemprov Papua memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada guru yang telah berjuang untuk Pendidikan bangsa Indonesia, khususnya di Papua yang telah setia dalam pengabdiannya.
“Ini semua sudah menjadi kebijakan nasional dan ini yang harus kita diskusikan,”Kata Iman usai kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan dan Perikanan Se-Provinsi Papua beberapa waktu lalu.
“Sampai dengan hari ini, agenda kita tetap yakni peresmiannya tanggal 27 Desember sesuai dengan yang sudah disampaikan pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe-red),” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/11) kemarin.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, tidak ada ketentuan atau dipaksa, melainkan kerelaan dari ASN sendiri yang mau berkarir di Provinsi Baru. Sebagaimana ASN sudah bersumpah dimana saja akan mengabdi.
‘’Jadi kemarin setelah pelantikan dan setelah penyambutan penerimaan di sini (Merauke), kami ke gedung negara yang disiapkan untuk Pj Gubernur Papua Selatan itu masih dalam tahap renovasi dan dalam tahap perbaikan di beberapa bagian.
Ia mengatakan pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dan konkrit dalam memenuhi hak korban dan mencegah impunitas melalui penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua melalui mekanisme Yudisial.
Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop Papua, Herman Bleskadit mengatakan, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mencegah antrian di setiap SPBU. Selain itu agar penyaluran BBM subsidi bisa tepat sasaran bagi masyarakat di Papua.
Selain jalan santai, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar, donor darah dan vaksinasi dimana untuk mengecek bagaimana kondisi Kesehatan ASN di lingkungan Provinsi Papua.
Kepala Dinas Provinsi Papua dr Robby Kayame mengharapkan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di sekitar Stadon Lukas Enembe turut mengambil bagian untuk melakukan vaksinasi.
Kepala Dinkes Provinsi Papua, dr. Robby Kayame, mengatakan Raker Kesda membahas penyiapan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya di tiga provinsi baru.
Kemudian AKBP Moh. Darodjat Daimboa, S.Pd yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Supiori mendapatkan jabatan baru sebagai Ka Yanma Polda Papua digantikan dengan Kompol Marthen W. Asmuruf, S.Sos., M.M yang sebelumnya menjabat sebagai Ka Yanma Polda Papua.
“Soal paham politik, ideologi kalau bisa dikesampingkan dulu. Mari mendorong upaya damai,” tegas Kepala Komnas HAM Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/11).
“Khusus untuk anggaran Provinsi Papua tahun 2023, kita akan mencapai kesepakatan dengan DPRP dalam waktu dekat untuk menandatangani dokumen dokumen perencanaan penganggarannya,” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/11).
“Ini sudah harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung mengatakan semua baik – baik saja sementara ada perubahan besar yang sedang terjadi dan patut ikut dipikirkan,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Bahkan kata politisi Golkar ini siapapun yang ingin maju sebagai guberur, wali kota maupun bupati harus bisa memutar otak bagaimana menggali PAD ditempatnya.
Posisi PJU ini akan menjadi LO (Liasion Officer) yang tugasnya mengkoordinasikan dan menghubungkan semua perangkat di provinsi baru dalam rangka persiapan berdirinya polda baru.
Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur menyampaikan, meningkatkan gizi masyarakat serta minat untuk mengkonsumsi ikan perlu terus ditingkatkan, karena ikan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola konsumsi.
Peluncuran aplikasi ini dilakukan oleh Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur pada puncak peringatan Hari Ikan Nasional 2022 tingkat Provinsi Papua yang dipusatkan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Kota Jayapura.
Dan untuk memenuhi capaian tersebut kata Musa’ad, menggunakan indikator pembangunan Makro yang mana bukan hanya digunakan di Papua tetapi itu sudah dipakai di dunia.
Ada pun kesepakatan melaksanakan Jeda Kemanusiaan ini ditandatangani pada tanggal 11 November 2022 lalu. Sebelumnya, ide dialog damai juga pernah dilontarkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) menuju dialog damai.
Hal tersebut diungkapkan Lewat Focus Group Discussion bersama Kementerian Dalam Negeri, DPRP meminta kajian yang lebih detail tentang tugas dan kewenangan yang pastinya tidak seperti dulu pasca lahirnya tiga DOB. Ini termasuk system penganggaran yang hingga kini belum ada petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan setelah DOB terbentuk.
Sehingga itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus direncanakan dan implementasikan dengan konsep pembangunan hulu ke hilir secara terintegrasi dan berkelanjutan.
