Sunday, April 28, 2024
24.7 C
Jayapura

Tumpang Tindih Sertifikat, Indikasi Adanya Mafia Tanah

Jhon Wiclif : Butuh Kerja Sama Semua Pihak Untuk Berantas Mafia Tanah di Papua

JAYAPURA-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, John Wiclif Aufa, A. Ptnh, mengungkapkan presiden telah perintahkan Menteri ATR BPN untuk memberantas mafia tanah di Indonesia, termasuk di Papua. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya  juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas mafia tanah.

  “Selama ini ada banyak persoalan terkait sengketa tanah di Papua, tetapi selama ini sudah banyak yang kami basmi, ini merupakan bukti bagaimana BPN Papua bekerja sesuai dengan instruksi Presiden,” kata John Wiclif Aufa, di Jayapura, Jumat (16/12).

  Menurut Jhon,  di Papua mafia tanah bukan hanya ada di luar  BPN, tetapi bisa saja mafia tanah ini ada di BPN sendiri. Ia pun mengaku selama ini telah menyelesaikan banyak persoalan terkait mafia tanah.

  “Ada banyak sengketa tanah yang telah kami selesaikan selama ini, namun memang untuk menyelesaikan persoalan mafia tanah ini butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.

Baca Juga :  Sepakat Wujudkan Pemilu Jujur, Aman dan Demokratis

  Di BPN sendiri kata dia telah dibuatkan aturan, dimana jika mafia tanah ini ada di dalam internal BPN, maka segera ditangani bersama. Karena dalam proses perolehan tanah di Papua ada yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan cara yang tidak benar, hal ini tentunya akan dikaji secara bersama oleh pihak BPN.

   “Pada dasarnya mafia tanah ini ada karena niat yang jahat, berbagai upaya telah kami lakukan, namun saya selalu menegaskan kepada seluruh jajaran BPN untuk menuntaskan kasus mafia tanah ini secara bersama-sama,” tandasnya.

  Mafia tanah yang sering terjadi di Papua kata John Wiclif Aufa, biasa terjadi pada persoalan tumpang tindih akta tanah, yang walaupun memang belum terlalu besar, namun pihaknya akan lebih dini menuntaskan persoalan semacam itu, guna mendukung pembangunan di Papua.

  “Sering kali kami selesaiakan kasus tumpang tindih sertifikat, hal ini yang menjadi kasus yang sering terjadi di Papua,” ungkap John Wiclif Aufa

Baca Juga :  Sinkronkan Program, Bappeda Mamteng Gelar Musrenbangda

  John Wiclif Aufa sendiri mengaku dalam  kurun waktu tiga tahun terakhir ini mafia tanah di Papua semakin berkurang. Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari kerja keras dari BPN, maupun dukungan pihak lain.

  “Saya bangga karena akhir akhir ini kasus mafia tanah di Papua sudah berkurang, ini membuktikan bagaimana kami (BPN Papua) bekerja keras untuk menyelesaikan kasua mafia tanah di Papua,” ujar John Wiclif Aufa.

  Ia pun mengharapkan di tahun yang akan datang semangat kerja seluruh jajaran BPN Papua harus lebih ditingkatkan sehingga bisa menyelesaikan kasus mafia tanah.

   “Kami harap ditahun 2023, lebih banyak lagi kasus kasus mafia tanah yang bisa dieselesaikan, sebab dengan banyak kasus mafia tanah yang kita urus, tentunya bisa mendukung pembangunan tanah Papua,” harap John Wiclif Aufa. (rel/tri)

Jhon Wiclif : Butuh Kerja Sama Semua Pihak Untuk Berantas Mafia Tanah di Papua

JAYAPURA-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, John Wiclif Aufa, A. Ptnh, mengungkapkan presiden telah perintahkan Menteri ATR BPN untuk memberantas mafia tanah di Indonesia, termasuk di Papua. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya  juga telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas mafia tanah.

  “Selama ini ada banyak persoalan terkait sengketa tanah di Papua, tetapi selama ini sudah banyak yang kami basmi, ini merupakan bukti bagaimana BPN Papua bekerja sesuai dengan instruksi Presiden,” kata John Wiclif Aufa, di Jayapura, Jumat (16/12).

  Menurut Jhon,  di Papua mafia tanah bukan hanya ada di luar  BPN, tetapi bisa saja mafia tanah ini ada di BPN sendiri. Ia pun mengaku selama ini telah menyelesaikan banyak persoalan terkait mafia tanah.

  “Ada banyak sengketa tanah yang telah kami selesaikan selama ini, namun memang untuk menyelesaikan persoalan mafia tanah ini butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.

Baca Juga :  Tidak Ada Pergerakan Massa, Polisi Tetap Siaga

  Di BPN sendiri kata dia telah dibuatkan aturan, dimana jika mafia tanah ini ada di dalam internal BPN, maka segera ditangani bersama. Karena dalam proses perolehan tanah di Papua ada yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan cara yang tidak benar, hal ini tentunya akan dikaji secara bersama oleh pihak BPN.

   “Pada dasarnya mafia tanah ini ada karena niat yang jahat, berbagai upaya telah kami lakukan, namun saya selalu menegaskan kepada seluruh jajaran BPN untuk menuntaskan kasus mafia tanah ini secara bersama-sama,” tandasnya.

  Mafia tanah yang sering terjadi di Papua kata John Wiclif Aufa, biasa terjadi pada persoalan tumpang tindih akta tanah, yang walaupun memang belum terlalu besar, namun pihaknya akan lebih dini menuntaskan persoalan semacam itu, guna mendukung pembangunan di Papua.

  “Sering kali kami selesaiakan kasus tumpang tindih sertifikat, hal ini yang menjadi kasus yang sering terjadi di Papua,” ungkap John Wiclif Aufa

Baca Juga :  Pembangunan Crusher 603 Rampung, Siap Dukung Produksi PTFI yang Lebih Aman

  John Wiclif Aufa sendiri mengaku dalam  kurun waktu tiga tahun terakhir ini mafia tanah di Papua semakin berkurang. Hal ini, kata dia, tidak terlepas dari kerja keras dari BPN, maupun dukungan pihak lain.

  “Saya bangga karena akhir akhir ini kasus mafia tanah di Papua sudah berkurang, ini membuktikan bagaimana kami (BPN Papua) bekerja keras untuk menyelesaikan kasua mafia tanah di Papua,” ujar John Wiclif Aufa.

  Ia pun mengharapkan di tahun yang akan datang semangat kerja seluruh jajaran BPN Papua harus lebih ditingkatkan sehingga bisa menyelesaikan kasus mafia tanah.

   “Kami harap ditahun 2023, lebih banyak lagi kasus kasus mafia tanah yang bisa dieselesaikan, sebab dengan banyak kasus mafia tanah yang kita urus, tentunya bisa mendukung pembangunan tanah Papua,” harap John Wiclif Aufa. (rel/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya