Sunday, April 28, 2024
26.7 C
Jayapura

Sepakat Wujudkan Pemilu Jujur, Aman dan Demokratis

Safari Pemilu Polda Lahirkan Komitmen Bersama

JAYAPURA – Moment Pemilu yang akan digelar Februari tahun 2024 tinggal menghitung hari. Seluruh perangkat mulai mempersiapkan diri yang tidak hanya partai politik dan penyelenggara, KPU. Pihak keamanan juga ingin memastikan dalam pesta ini ada aturan main yang sama – sama disepakati untuk memastikan Pemilu kali ini tidak lagi menyimpan persoalan.

Mensikapi ini Polda Papua menggelar safari pemilu yang melibatkan Pangdam XVII Cenderawasih, Kabinda Papua, Pemerintah Provinsi Papua, KPU Papua termasuk pimpinan partai politik. Kegiatan yang digelar di Hotel Sunny Abepura ini juga dihadiri Bupati Tolikara, Jhon Tabo dan Pj Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan Egi Sunandar mewakili Kabinda. Dikatakan Egi bahwa secara umum kondisi politik dan keamanan di Papua relatif kondusif dan masuk dalam kategori terkendali. Meski demikian pihak BIN tetap memberi catatan untuk 4 hal  yang menjadi potensi kerawanan pada penyelenggaraan yaitu pertama praktek money politik, kedua, netralitas penyelenggara, ketiga, netralitas aparatur Negara dan keempat politik identitas.

Baca Juga :  Aksi Damai Hari Masyarakat Adat Sedunia Dibubarkan

Pangdam XVII Cenderawasih diwakili Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli), Brigjend TNI Fauzi  menegaskan bahwa dalam Pemilu sudah menjadi perintah yang tak bisa dibantah jika TNI diharuskan bersikap netral dan tidak memihak salah  satu kandidat.

Meski demikian diakui banyak pensiunan jenderal yang kini bergabung dengan partai politik. “Tapi kami tegaskan disini bahwa kami netral dan yang terlibat kami jamin beri sanksi. TNI   harus bisa memastikan ini,” tegasnya. Fauzi juga memberi catatan untuk mengantisipasi upaya yang dilakukan kelompok separatis atau kelompok criminal yang ingin mengagalkan Pemilu.

Ketua KPU, Steve Dumbon menandatangani kesepakatan bersama.

Apalagi dulu menurutnya pernah ada catatan tak mengenakkan dimana bintang kejora pernah berkibar di TPS. “Ini jangan sampai terjadi lagi. Kelompok separatis kami pikir akan terus menjadi peluang menggagalkan atau mengganggu proses pemilu,” jelasnya.

Baca Juga :  YPK Diharapkan Jadi Lembaga Pendidikan Terbesar di Tanah Papua

Disini Fauzi juga meminta agar warga tidak golput karena inilah moment untuk mencari pemimpin. “Kami juga nyatakan siap mendukung pengamanan yang dibutuhkan polri dan kami pastikan tidak ada TNI yang terlibat politik praktis baik itu dalam bentuk dukungan truk, armada maupun sarana lain,”imbuhnya.

Safari Pemilu Polda Lahirkan Komitmen Bersama

JAYAPURA – Moment Pemilu yang akan digelar Februari tahun 2024 tinggal menghitung hari. Seluruh perangkat mulai mempersiapkan diri yang tidak hanya partai politik dan penyelenggara, KPU. Pihak keamanan juga ingin memastikan dalam pesta ini ada aturan main yang sama – sama disepakati untuk memastikan Pemilu kali ini tidak lagi menyimpan persoalan.

Mensikapi ini Polda Papua menggelar safari pemilu yang melibatkan Pangdam XVII Cenderawasih, Kabinda Papua, Pemerintah Provinsi Papua, KPU Papua termasuk pimpinan partai politik. Kegiatan yang digelar di Hotel Sunny Abepura ini juga dihadiri Bupati Tolikara, Jhon Tabo dan Pj Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno.

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan Egi Sunandar mewakili Kabinda. Dikatakan Egi bahwa secara umum kondisi politik dan keamanan di Papua relatif kondusif dan masuk dalam kategori terkendali. Meski demikian pihak BIN tetap memberi catatan untuk 4 hal  yang menjadi potensi kerawanan pada penyelenggaraan yaitu pertama praktek money politik, kedua, netralitas penyelenggara, ketiga, netralitas aparatur Negara dan keempat politik identitas.

Baca Juga :  Gandeng RSUD Wamena, Pemkab Nduga Bebaskan Biaya Berobat Warganya di Wamena

Pangdam XVII Cenderawasih diwakili Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli), Brigjend TNI Fauzi  menegaskan bahwa dalam Pemilu sudah menjadi perintah yang tak bisa dibantah jika TNI diharuskan bersikap netral dan tidak memihak salah  satu kandidat.

Meski demikian diakui banyak pensiunan jenderal yang kini bergabung dengan partai politik. “Tapi kami tegaskan disini bahwa kami netral dan yang terlibat kami jamin beri sanksi. TNI   harus bisa memastikan ini,” tegasnya. Fauzi juga memberi catatan untuk mengantisipasi upaya yang dilakukan kelompok separatis atau kelompok criminal yang ingin mengagalkan Pemilu.

Ketua KPU, Steve Dumbon menandatangani kesepakatan bersama.

Apalagi dulu menurutnya pernah ada catatan tak mengenakkan dimana bintang kejora pernah berkibar di TPS. “Ini jangan sampai terjadi lagi. Kelompok separatis kami pikir akan terus menjadi peluang menggagalkan atau mengganggu proses pemilu,” jelasnya.

Baca Juga :  Polda Butuh Labfor Saat Pemilu

Disini Fauzi juga meminta agar warga tidak golput karena inilah moment untuk mencari pemimpin. “Kami juga nyatakan siap mendukung pengamanan yang dibutuhkan polri dan kami pastikan tidak ada TNI yang terlibat politik praktis baik itu dalam bentuk dukungan truk, armada maupun sarana lain,”imbuhnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya