Tidak Kantongi Izin, 17 Orang Diamankan Polisi
JAYAPURA-Aksi damai dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Se-dunia yang digelar sejumlah mahasiswa Universitas Cenderawasih dan masyarakat di depan Auditorium Kampus Uncen, Abepura, terpaksa dibubarkan aparat Kepolisian, Jumat (9/8). Pembubaran ini dilakukan aparat Kepolisian lantaran aksi damai yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap) Yason Ngelia, SIP., belum mengantongi izin.
Selain membubarkan aksi damai, Polisi juga mengamankan 17 orang peserta aksi untuk dimintai keterangan. Setelah menjalani pemeriksaan, 17 orang tersebut dipulangkan pada pukul 18.51 WIT.
Kapolres Jayapura Kota, AKBP. Gustav R Urbinas yang dikonfirmasi menyebutkan peserta aksi diamankan karena tidak mengantongi izin dari pihak Kepolisian. Selain itu,aksi tersebut juga dilakukan tanpa persetujuan dari Rektorat Uncen.
“Sebelumnya sudah diimbau namun tidak dituruti sehingga dibubarkan,” ucap Gustav Urbinas kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Jumat (9/8).
Kegiatan tersebut menurut Kapolres bukan kegiatan resmi pihak Uncen Jayapura. Aksi tersebut menurutnya hanya manfaatkan lokasi Uncen dan tanpa pemberitahuan ke pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Jayapura Kota.
“Untuk 17 orang yang dimintai klarifikasi terdiri dari mahasiswa dan ada masyarakat biasa. Selesai dimintai klarifikasi langsung dipunglangkan sekira pukul 18.51 WIT,” pungkasnya
Data yang dihimpun Cenderawasih Pos menyebutkan, aksi damai dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia tersebut digelar di depan Auditorium Uncen Abepura dengan Korlap Yason Ngelia, SIP., pukul 09.50 WIT.
Dalam orasinya, peserta aksi damai menyampaikan bahwa masyarakat adat bukan hanya di Fakfak dan Jayapura melainkan di seluruh Papua. Kelapa sawit yang telah masuk di tanah Papua bukan hanya berada di Merauke tapi di Jayapura juga dan berdampak besar terhadap lingkungan tanah adat. Selain itu, perusahaan Migas dan perusahaan tambang pun ikut merusak tanah adat Papua.
Tak lama kemudian Kapolsek Abepura, AKP Clief Gerald Philipus Duwith dan Kasat Intel Polres Jayapura Kota beserta 20 personel Kepolisian tiba di tempat aksi. Sekira pukul 11.50 WIT, massa aksi dibubarkan dan dibawa ke Mapolsek Abepura untuk dimintai keterangan.
Sementara itu, Dewan Adat Papua (DAP) memperingati Hari Adat Sedunia di aula kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Jumat (9/8).
Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise.
Dalam sambutannya, Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan, Papua diharapkan kelak menjadi role model untuk kategori adat mendukung isu perempuan dan anak. Wanita kelahiran Manokwari ini menyebutkan bahwa pihaknya sudah berinisiatif melakukan pendekatan dengan Dewan Adat Papua sejak tahun 2016, berharap dukungan dalam menanggapi semua isu perempuan dan anak.
“Isu perempuan dan anak ini sangat dekat atau erat dengan adat istiadat maupun tradisi. Jadi persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak tentu ada kaitanya dengan adat baik di Papua maupun di daerah yang lainya,” ungkap Menteri Yohana Yembise kepada Cenderawasih Pos di sela-sela kegiatan.
Isu perempuan dan anak diakuinya saling berkaitan dengan adat istiadat sebuah daerah. Misalnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, mengakhiri kesenjangan ekonomi serta diskriminisasi terhadap kaum perempuan dan anak. “Tentu hal ini kita harus akhiri dengan menggandeng Dewan Adat Papua dan harapannya program ini jadi rule model bagi daerah lain,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris II Dewan Adat Papua, Jhon Gobay menyebutkan moment ini sebenarnya momentum untuk menggugah kepedulian siapa saja. Mengingatkan siapa saja soal keberadaan masyarakat adat. “Adat di Papua wajib dijaga dan dijunjung tinggi, tapi saya tidak melihat adanya kegiatan masive yang dilakukan masyarakat akar rumput. Hanya ada di Kotaraja dan Expo,” kata Jhon Gobay, Jumat (9/8) kemarin.
Harus diakui kata Jhon hingga kini persoalan terkait adat di Papua masih kompleks. Meski berbagai aturan telah dibuat namun terkadang masih berbenturan dengan aturan lain atau bahkan tak dijalankan sama sekali. Nanti giliran terlibat masalah barulah adat ditonjolkan dan menyatakan diri sebagai anak adat. “Padahal ada banyak aturan dari adat yang juga tak dijalankan, nanti kalau ada masalah baru semua mengaku sebagai anak adat. Ini yang kadang kami bilang jangan hanya jago bicara,” tuturya.
Disisi lain Jhon juga meminta pemerintah dalam mengambil kebijakan perlu menggandeng pihak adat agar dalam pembangunan adat dan pemerintah berjalan beriringan. “Ini juga sama, jangan ketika ada masalah barulah adat di ajak duduk,” tambahnya.
Jhon juga menyinggung tentang banyaknya kasus pemalangan belakangan ini. Ia menyinggung bahwa pemalangan tak lepas dari proses yang belum rampung. Biasanya ada janji yang tak dipenuhi sehinga muncul protes.
“Tapi bagi saja begini, coba jangan lagi melepas tanah. Kadang sudah dilepas dan dipakai oleh pihak yang membeli baru menyesal. Nah anak cucu dan keluarga mau tinggal dimana jika semua sudah dijual? Apakah mau kembali mengontrak di atas tanahnya sendiri tadi? Inikan aneh,” sindirnya. (fia/kim/ade/nat)
