Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan bahwa untuk Pemilu kali ini jumlah penduduk Papua sebanyak 1.020.190 jiwa dan tersebar di 8 kabupaten 1 kota dengan jumlah pemilih sebanyak 727.835 jiwa. Dengan catatan ini ia mengingatkan agar pihak penyelenggara bisa taat aturan agar meminimalisir persoalan.
“Pemilu Papua harus mencerminkan sebuah agenda yag demokratis dan bermartabat. Kita jangan ikut yang bermalasah tetapi sebisa mungkin dijalankan dengan baik dan meminimalisir masalah,” bebernya. Disini Derek juga meminta KPU yang belum menerima dana hibah untuk bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Saya mengagendakan hari Senin (hari ini, 13/11) semua selesai. Kita akan rapatkan untuk segera dicarikan solusinya,” beber Derek. Disini ia juga menyinggung tempat yang tidak disebut distrik namun dianggap sebagai distrik. “Ini juga perlu dipantau agar tidak terjadi klaim hingga masalah baru,” wantinya.
Lalu kata Derek saat ini ada sekitar 2000an ASN ditiap kabupaten atau total sekitar 18 ribu untuk seluruh Papua dan perlu dipantau apakah ada ASN yang dengan sengaja menggunakan sarana milik negara untuk mendukung salah satu kandidat.
“Termasuk upaya menghancurkan fasilitas negara seperti pembakaran kantor KPU itu juga sudah harus diperhatikan,” singgungnya.
Sementara Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri memaparkan bahwa Polri sangat siap untuk menciptakan proses Pemilu yang aman, jujur serta demokratis. Berbagai analisa dan evaluasi terus dilakukan hingga kini guna meminimalisir gangguan.
Diakui meski Papua memiliki jumlah penduduk yang minim dan tidak terlalu mempengaruhi hasil Pemilu nanti namun persoalan di Papua juga kerap membuat pemerintah pusat pusing tuju keliling. Kapolda bahkan sempat memutar video pendek saat pertemuan apel Kasatwil tahun 2023 yang menghadirkan seluruh kapolda dan pejabat tinggi polda seluruh Indonesia. Saat itu Kapolda mempertanyakan apakah Papua memiliki arti untuk Indonesia mengingat sedikit saja masalah di Papua maka akan memusingkan pemerintah pusat.
“Tapi kami berikrar untuk daerah yang merah kami akan putar balikkan menjadi kuning,” tegas Kapolda dalam pertemuan tersebut. Dari Safari Pemilu ini kapolda juga menyarankan jangan sampai protes atau gugatan Pemilu semua harus berakhir ke MK. Pasalnya ini dipastikan lebih sering menguras energi dan biaya.
Kalau bisa diselesaikan ditingkat kabupaten, itu harus dilakukan dan mentoknya ditingkat provinsi. “Pemilu jangan juga selalu menyisakan duka, selalu berdarah – darah. Ini harus dipahami betul oleh setiap orang yang akan maju. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik dalam berdemokrasi,” kata Kapolda.
