JAYAPURA – Berdasarkan data bulan Oktober dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Provinsi Papua merupakan satu di antara daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah.
Terkait dengan hal itu, Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, penyerapan anggaran di bumi cenderawasih berada di posisi terakhir kemarin 85 persen.
“Kita posisi terakhir kemarin 85 persen, biasanya posisi kita Provinsi Papua yakni 90 persen. Kalau hanya terkait 5 persen dapat diteloransi,” ucap M Ridwasn Rumasukun kepada wartawan usai Coffee Morning di Sasana Krida, Senin (9/1) kemarin.
Adapun yang menjadi evaluasi kata Sekda M Ridwan Rumasukun, setelah berkurangnya kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi Papua Induk pasti makin efektif. “Kedepannya pasti lebih efektif,” ucap Rumasukun.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Papua melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi.
Berdasarkan data Bulan Oktober, Provinsi Papua merupakan satu di antara daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah.
Sementara itu, terkait dengan gedung Kantor Gubernur Papua yang baru kata Sekda akan ditenpati setelah penataan kawasan.
“Kantor baru (Kanto Gubernur-red) akan ditempati setelah penataan kawasan, kalau kita datang semua mau parkir dimana nanti. Jika ada ruangan yang sudah bisa ditempati nanti kita tempati,” pungkasnya. (fia/wen)
JAYAPURA – Berdasarkan data bulan Oktober dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), Provinsi Papua merupakan satu di antara daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah.
Terkait dengan hal itu, Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, penyerapan anggaran di bumi cenderawasih berada di posisi terakhir kemarin 85 persen.
“Kita posisi terakhir kemarin 85 persen, biasanya posisi kita Provinsi Papua yakni 90 persen. Kalau hanya terkait 5 persen dapat diteloransi,” ucap M Ridwasn Rumasukun kepada wartawan usai Coffee Morning di Sasana Krida, Senin (9/1) kemarin.
Adapun yang menjadi evaluasi kata Sekda M Ridwan Rumasukun, setelah berkurangnya kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi Papua Induk pasti makin efektif. “Kedepannya pasti lebih efektif,” ucap Rumasukun.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Papua melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penanganan inflasi.
Berdasarkan data Bulan Oktober, Provinsi Papua merupakan satu di antara daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah.
Sementara itu, terkait dengan gedung Kantor Gubernur Papua yang baru kata Sekda akan ditenpati setelah penataan kawasan.
“Kantor baru (Kanto Gubernur-red) akan ditempati setelah penataan kawasan, kalau kita datang semua mau parkir dimana nanti. Jika ada ruangan yang sudah bisa ditempati nanti kita tempati,” pungkasnya. (fia/wen)
