Hanya saja untuk waktunya masih menunggu keputusan dari pimpinan TPNPB Ndugama, Egianus Kogoya. Sebby menyampaikan sang pilot akan dibebaskan dan diserahkan kepada lembaga independen internasional dan bukan kepada pemerintah Indonesia.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pemetaan Komnas HAM wilayah yang memiliki basis kelompok sipil bersenjata diantaranya Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Dogiyai, Paniai dan Maybrat.
Prajurit yang dikatakan tertembak kemudian membusuk ditegaskan tidak benar. Yang terjadi adalah prajurit TNI tersebut terkena recoil set atau terkena pantulan peluru saat KKB menembak pagar kantor Bupati Intan Jaya. Namun anggota tersebut kini sudah membaik segera bertugas kembali.
Satgas Damai Cartenz 2024 memastikan akan bersiaga penuh untuk membantu Polda Papua dalam mengamankan kegiatan pemilu dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP).
“Jadi klaim seperti ini sudah sering dilakukan oleh KKB dan simpatisannya karena tujuannya memang sengaja ingin membuat teror dan menyebar keresahan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat," tambahnya.
Dari kelima kabupaten tersebut dikatakan hanya titik atau distrik tertentu yang kerap mengalami gangguan KKB. Ia merincikan bahwa Yahukimo masuk dalam daerah rawan, hanya saja sebagian besar masyarakat Yahukimo ada di Dekai sedangkan yang rawan hanya di Kali Ie yang merupakan daerah tambang.
“Kami mengimbau agar warga masyarakat di Sugapa, Intan Jaya tetap waspada dan jangan mudah terprovokasi oleh proganda dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun Kelompok Kriminal Politik (KKP),” saran Faisal, Kamis (25/1) kemarin.
Yang pertama terkait isu yang menyebut bahwa dari pembangunan patung Tuhan Yesus nantinya diisi bom. Bom ini jika meledak maka bisa memusnahkan seluruh masyarakat di Intan Jaya. Lalu yang kedua berkaitan dengan ekploitasi tambang di Blok Wabu.
“Kejadian berawal dari sekitar pukul 13.40. WIT kelompok KKB yang diduga merupakan kelompok Undius Kogoya melakukan penembakan ke arah pos TNI dan berujung ke pembakaran rumah dinas ASN Pemkab Intan Jaya”, tutur Kasatgas Humas, Minggu (21/1) kemarin.
Demikian juga penyelesaian melalui mekanisme yudisial gagal diwujudkan. Sebagaimana pemekaran provinsi menyita perhatian yang sangat serius mulai dari penentuan Penjabat Gubernur, pelepasan tanah hak ulayat untuk pembangunan kantor pemerintah hingga seleksi anggota MRP yang bermasalah.
