Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/7) Bupati Romanus atas nama pribadi dan Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI, Komaruddin Watubun dan Yan P. Mandenas lantaran dirinya menyebutkan nama kedua anggota DPR RI tersebut saat memberikan sambutan.
Kelompok pertama yang masuk dari USTJ Padang Bulan. Kemudian disusul kelompok dari Perumnas III Waena dan Abepura. Ini sempat membuat pihak keamanan kesal karena sejak awal niatan untuk sampai ke DPRP ini siap difasilitasi oleh Polresta Jayapura Kota dengan menyiapkan kendaraan namun nyatanya tidak dimanfaatkan dan justru muncul satu persatu.
Koordinator Bersama PRP Lapago, Nemane menyatakan, PRP se-Lapago mengimbau terkait aksi damai secara nasional, regional maupun internasional tetap mendukung aksi demo damai pencabutan Otsus jilid II dan DOB serta dukungan menggelar referendum di West Papua.
Dalam orasinya mahasiswa masih menyampaikan aspirasi yang sama terkait penolakan DOB dan juga otonomi khusus serta meminta solusi demokrasi yaitu referendum bagi orang asli Papua.
Mandenas secara tegas mengatakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk memberikan penjelasannya kepada publik terhadap pernyataan dalam videonya yang beredar di media sosial. Karena apa yang sudah dilakukan telah maksimal sebagai wujud pertangungjawaban pihaknya terhadap rakyat Papua baik lewat revisi UU Otsus Papua dan RUU pembentukan DOB menjadi UU.
Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Drs. Reno Siboro. M.Si menyampaikan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi Perpustakaan yang berkelanjutan.
Staf Khusus Menteri Kominfo Philip Gobang menyebut, pada tahaun 2022 mendapat tugas untuk kampanye BBI di Provinsi Papua yang berkolaborasi dengan berbagai mitra sepeti Bank Indonesia, Ikomers dan lainnya.
Pelaksanaan Tugas Asisten Bidang Umum Setda Papua Derek Hegemur mengatakan, keterbukaan informasi publik sangat penting diketahui masyarakat yang ada di Papua. Sehingga semua kegiatan yang dilakukan wajib di publis, dengan begitu masyarakat luas akan mengetahui apa saja yang sudah dilakukan.
Hasilnya, sebanyak 50 pohon ganja berhasil dibongkar dan diangkut ke dalam truk untuk selanjutnya dijadikan barang bukti. Ladang ganja tersebut ditemukan oleh prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC Pos Waris setelah adanya laporan dari masyarakat soal lokasi tersebut pada Senin (11/7) malam.
Enam keputusan MRP kata Anthon jangan sampai ditempatkan dalam konteks politik. Menurutnya, apabila ini menjadi sebuah keputusan MRP maka MRP juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan. Tidak saja pada tataran pembuatan keputusan, tetapi juga bagaimana melakukan pengawasan terhadap enam keputusan ini di masyarakat.
Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH., M.Si., memastikan situasi di Kobakma ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah aman, pasca aksi pengungsian warga nusantara dan OAP (Orang Asli Papua), pekan lalu.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Dr. Victor Dean Mackbon, SH., SIK., MH., M.Si., nampaknya lebih mengedepankan upaya dialog untuk mencari solusi ketimbang terjadi gesekan di lapangan karena tak sejalan.
"Kami minta kepada pemerintah khususnya Kapolda untuk kendalikan anak buahnya supaya jangan terlalu kurang ajar dan terlalu main kasar. Ada aturan-aturan dan para pendemo ini hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPR Papua. Jangan lagi halangi-halangi mereka di jalan seperti yang terjadi pada tanggal 10 Mei," ungkap Perwakilan Dewan Gereja Papua, Pdt. Benny Giyai di Sentani, Rabu (13/7).
Dia mengakui, terkait dengan rencana demo ini sudah ada mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak Polres Jayapura, namun pihaknya sudah memastikan akan dengan tegas menolak pengajuan permohonan demo ataupun longmarch di Sentani Kabupaten Jayapura itu.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jery Agus Yudianto mengatakan, hingga saat ini Pemprov Papua telah menerapkan TTE pada dokumen kepegawaian dan aplikasi keuangan di OPD terkait.
“Penempatan ASN di tiga provinsi yang baru dibentuk menunggu petunjuk resmi dari pusat. Pada intinya Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk siap melaksanakan petunjuk pusat,” ungkap Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Ketua MRP Timotius Murib mengatakan enam penetapan keputusan dalam rapat pleno MRP yaitu pertama, penetapan keputusan MRP tentang larangan pemberian nama atau gelar adat kepada orang lain di luar suku pemangku adat. Kedua, penetapan keputusan MRP tentang larangan jual beli tanah di Papua.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020 – 2024, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju.
"Di Keerom kita sudah ada 3 UPT, dalam perencanaan strategis di Kanwil Kemenkumham yaitu ada dua hal dari sisi pemasyarakatan yang akan kita dorong peningkatan kelasnya," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/6) kemarin.
Kevin Nanlohy sebagai koordinator aksi mengatakan, apa yang disampaikan oleh Bupati maupun Kepala BKPSDM belum menjawab tuntutan honorer. “Kita datang dengan data dan bukti pelanggaran, tapi tidak dijawab dengan data dan bukti,” ujarnya.
Sementara untuk Oknum TNI Kopda BI dan Koptu TJ saat ini masih ditahan di Pomdam karena dugaan awal telah ada bukti-bukti yang menguatkan soal keterlibatan keduanya,” kata Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Herman Taryaman dalam rilisnya, Senin (11/7) malam.
Koordinator Aksi John Giyai mengatakan, selama ini sangat jelas pengesahan UU Otsus dan pemekaran yang dilakukan sangat sepihak oleh Jakarta tanpa aspirasi rakyat Papua sebagi pemilik tanah air dan udara.
Apalagi sebelumnya terdengar bahwa Polres Mamberamo Tengah juga sempat dipalang. Terkait situasi tersebut satu kompi Brimob diturunkan ke Kobakma, ibukota Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memperkuat personel yang sudah ada.
Pasalnya pihaknya tidak mengizinkan adanya massa turun ke jalan kemudian melakukan pengerahan massa menuju gedung DPR Papua. Selain itu, jika bercermin dari aksi yang sudah pernah terjadi, selama long march selalu ada pihak yang dirugikan bahkan terkadang terjadi tindakan anarkis dan perbuatan melawan hukum.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jery Agus Yudianto menyampaikan, meskipun jumlah pengguna internet di Papua tidak cukup signifikan, namun efek yang ditimbulkan dari penggunaan internet ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan di Papua termasuk di Kota Jayapura.
Menurut Delon, proses verifikasi dan validasi data yang memakan waktu hingga bertahun tahun. Selain itu, teman teman banyak yang sudah dirumahkan. “Janji-janji manis pejabat yang selalu diutarakan, namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi dengan alasan teknis yakni menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB,” kata Delon kepada Cenderawasih Pos.
Dikatakan, kendati belum nampak tanda tanda berbahaya karena memang sebagian besar 33 kasus sembuh sendri dan 1 meninggal. Namun bukan berarti kasus ini dianggap remeh. Harus persiapan sejak dini
“Minggu depan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi ke lapangan setelah dana cair. Sementara dari Kementrian Kesehatan dimungkinkan tiba di Asmat pada 17 Juli mendatang,” ungkap dr Aaron kepada Cenderawasih Pos, Minggu (10/7).
Aksi pemalangan yang dilakukan ini karena massa yang berjumlah lima ratusan orang itu merasa kesal lantaran aspirasi mereka yang berupa 12 poin pernyataan sikap yang sudah diberikan di Mapolres Mamberamo Tengah pada tanggal 13 Juni lalu belum mendapat jawaban.
Warga mengaku ketakutan dan memilih mencari aman. Apalagi menurut informasi ada sejumlah kantor telah dipalang termasuk Mapolres Mamberamo Tengah. Warga memilih menggunakan jalur darat menuju, Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya.
Salat Idul Adha berjamaah yang difasilitasi Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mimika di Lapangan Graha Eme Neme Yauware itu dipimpin oleh Ust M Erfin Beddu sebagai Imam sekaligus khatib.
"Kita dukung apa yang menjadi keputusan pemerintah lewat aspirasi masyarakat dalam pemekaran 3 DOB di Papua. Karena DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna," katanya, Kamis (7/7) kemarin.
Selain itu, ada 11 Kapolres yagn diganti. Yakni Kapolres Merauke yang lama AKBP Ahmad Untung Surianata S.T. M.H mendapatkan jabatan baru sebagai Kabagada Biro Logistik Polda Papua, dan sekarang digantikan dengan AKBP Sandi Sultan, S.I.K yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Intan Jaya.
Bayam Keroman mengusulkan agar Anggota TNI yang melaksanakan tugas di daerah konflik di wilayah Pegunungan, harus melakukan pendekatan secara humanis kepada masyakat sipil karena yang terjadi selama ini seringkali masyarakat sipil di daerah rawan konflik mendapatkan perlakuan tidak baik oleh oknum anggota TNI.
Menanggapi hal itu Kakanwil Kemenag Provinsi Papua melalui Kabid Haji dan Bimas Islam, H. Musa Narwawan S. Ag., M.M. mengatakan syarat dan ketentuan hari raya Idul Adha 1443/ 2022 M bukan sesuatu yang dipersoalkan. Sebab hal itu merupakan hak dari setiap organisasi karena sesuai dengan syaratnya masing-masing.
Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, SH., M.si., dalam pidatonya yang disampaikan pada pembukaan rapat paripurna menjelaskan terkait LKPJ pelaksanaan APBD TA 2020 Kabupaten Mamberamo Tengah.
Hasil ini tentu membuat Papua tak mampu memenuhi target masuk 10 besar sebagaimana yang diusung Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Papua. Kendati demikian dari segi perolehan medali, hasil Fornas Palembang sangat signifikan dibanding sebelumnya.
“Saat ini di RSUD Jayapura baru melakukan kemoterapi dengan infus maupun obat, kalau untuk sinar harus ke Pulau Jawa dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Jadi kita bangun radio terapi ini sehingga dapat memutuskan rantai rujukan ke luar Papua,” jelas dr Anton kepada wartawan.
“Saling menghargai, kepada umat islam yang merayakan Idul Adha, kami menyampaikan selamat beridul Adha kepada saudara kita umat muslim,” kata Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur
Dia menambahkan meski Kepulauan Yapen tidak terlibat sebagai kluster penyelenggaraan PON XX 2021 lalu, namun Kepulauan Yapen tetap memberikan kontribusi luar biasa pada pencapaian sapu bersih tiga medali emas pada cabang olahraga Asprov PSSI Papua, yakni cabang olahraga sepak bola putra/putri dan futsal.
Dikutip dari kantor berita Antara, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel yang memimpin sidang meminta agar juru bicara dari setiap fraksi menyampaikan pendapat fraksinya dengan waktu selama lima menit.
Tewasnya kedua warga ini, saat melakukan aksi penolakan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Yahukimo. Dua warga yang tewas tersebut diduga akibat tembakan aparat adalah Yakob Deal (30) dan Erson Weipsa (22).
“Berkaitan dengan DOB, sampai hari ini kita belum menerima UU pembentukannya. Sepengetahuan kita, prosesnya masih di DPR RI sehingga kita sendiri belum menerima UU yang baru tentang DOB,” jelas Derek Hegemur kepada Cenderawasih Pos, Kamis (7/7).
Ini dibuktikan oleh kelompok yang menamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP) yang berencana kembali menggelar aksi demo pada 14 Juli mendatang yang isinya masih sama yakni menolak pemekaran. Demo ini nampaknya tidak hanya dilakukan di Jayapura tetapi juga beberapa provinsi lain di Indonesia.
Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur mengatakan, secara tahapan target kita mendesain beberapa tahapan hingga dengan materi diajukan ke DPRP termasuk meminta pertimbangan persetujuan MRP dan berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri.
Ia menekankan agar kasus ini bisa dituntaskan secara terang benderang. Publik perlu mendengarkan keterangan dari masyarakat tetapi juga perlu mendengarkan keterangan dari aparat keamanan. Ini agar berimbang dan kejadian tersebut tidak digoreng sana sini dan dibawa ke ruang politik.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra yang ditemui Senin (4/7/2022) mengatakan, berdasarkan laporan kasus DBD terbanyak ditemukan di wilayah Tembagapura. “Ini wajar karena mobilisasi penduduk,” katanya.
Dua mobil ini sudah ada di Timika bahkan sudah diuji coba. Namun untuk pengoperasian masih menunggu APBD Perubahan. Sopir yang akan mengoperasikan juga sementara ditraining langsung ole pihak Hino selaku penyedia.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame menerangkan, sekitar 60 persen puskesmas di Papua saat ini tidak memiliki tenaga dokter. Karena itu, pihaknya melaksanakan beberapa program prioritas.
Kepala Administrator PLBN Skouw Indonesia-Papua Nugini Yan Z Numberi menyampaikan, pihak PNG akan membicarakan kembali dengan pemerintah Indonesia soal kapan dibukanya pelintasan. “Kira-kira Juli ini mereka (PNG-red) bersiap membuka gerbang kembali,” kata Yan saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (4/7).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program untuk menyiapkan informasi kinerja pembangunan di Papua secara berkala kepada Publik. "Kegiatan tersebut merupakan sinergitas antar pemerintah dengan para media untuk memberikan informasi dengan narasumber terpercaya," kata Jery kepada wartawan.
Menurut Theo, konflik bersenjata di tanah Papua akan semakin subur, dan berkembang pesat. Dimana TPNPB akan bergerak dengan bebas demi mempertahankan ideologi Papua Merdeka. Sebab, TPNPB tidak dirangkul dan mengajak untuk berdialog.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan semua permintaan seperti obat-obatan, alat fogging, abate serta kebutuhan lain tentang pengendalian fisik.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan semua permintaan seperti obat-obatan, alat fogging, abate serta kebutuhan lain tentang pengendalian fisik.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Abdul Hafid Jusuf mengungkapkan, salat Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 dilaksanakan pada hari Minggu (10/7). Dimana bertepatan dengan ibadah umat Kristiani di gereja yang dimulai juga pada pagi hari.
Juru Bicara PRP Jefry Wenda dalam siaran zoom, Selasa (5/7) kemarin mengatakan, aksi turun jalan itu sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU Daerah Otonom baru (DOB) tiga provinsi di Papua yang sepihak, tidak demokratis dan penuh kepentingan ekonomi serta mileteristik tanpa pertimbangan kondisi orang Papua.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, SIK., kepada wartawan menjelaskan bahwa kejadian ini bermula pada pukul 08.00 WIT dimana saat ini ada Bamus pemilihan kepala kampong, dimana warga berkumpul.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanis Walilo menyampaikan, angka realisasi anggaran maupun kinerja Pemprov Papua itu terungkap dari hasil monitrong meja yang dilakukan beberapa hari lalu.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri kepada wartawan menjelaskan bahwa saat ini keterangan AN masih didalami dan pertanyaan utama tentunya darimana AN mendapat sumber amunisi tersebut. “Ini sedang kami cek dan kami wajib memangkas aktivitas jual beli amunisi ini termasuk mencari tahu sumber dana untuk membeli,” kata Fakhiri kepada wartawan pekan kemarin.
Sehinggga itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Marthen Kogoya menyampaikan, tidak semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dibentuk, yang utama OPD pelayanan dasar.
Kepala Administrator PLBN Skouw Indonesia-Papua Nugini Yan Z Numberi menyebutkan, kendala pelintasan PLBN Skouw belum juga dibuka lantaran masalah kesiapan soal Covid -19. Sehingga itu, perlu diperhitungkan kembali.
Dikatakan Yan, Jaringan Damai Papua secara konsisten telah mendorong gagasan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja JDP.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Robby Kayame menyebutkan, secara lisan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat telah menyampaikan informasi tersebut kepadanya. Namun, laporan tertulis belum disampaikan.
Dikatakan, kegiatan Kelitbangan di daerah perlu didudukkan sebagai pilar utama dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan. Karena kegiatan ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan.
Dimana Prodengan meraih empat medali diantaranya dua emas, 1 perak dan 1 perunggu dari Induk Olahraga Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia serta Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia.
“Saya ditunjuk langsung oleh Bupati Jhon Tabo sebagai Ketua Tim untuk melakukan pendataan dan pemberkasan pengangkatakan honorer sisa kategori 2 (K2),” katanya dalam release yang diterima redaksi Cenderawasih Pos, kemarin.
Hanya disini palu telah diketok dan pemerintah pusat juga tengah menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk tiga provinsi baru. Yang perlu disikapi usai penetapan tersebut menurut Johny Banua Rouw adalah menyiapkan apa yang akan dihadapi seiring lahirnya provinsi baru. Sebab akan ada banyak peluang yang muncul dan itu patut direspon.
Jenazah Pratu Anumerta Beryl Kholif Al Rohman diberangkatkan ke kampung halamannya pada Jumat (1/7) siang kemarin. Upacara pengantaran jenazah dilaksanakan di Lapangan Air Nav Bandara Sentani Kabupaten Jayapura dan dihadiri Kasrem 172/PWY Kolonel Inf Bayu Sudarmanto, Para Kasi Korem 172/PWY dan Para Kabalakaju Korem 172/PWY.
“Kalau semisal setiap kabupaten minimal seribu suara sementara beberapa kabupaten sangat minim rekamannya. Contoh saat ini sudah ada 30 partai yang mendaftar disipol maka paling tidak 1 kabupaten dibutuhkan 30 ribu jadi pertanyaannya apakah perekaman sudah sampai angka itu?,” tanya Johny.
Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol. Dr. Faizal Rahmadani, S.Sos., SIK., MH., mengungkapkan bahwa pihaknya melihat benang merah dari terungkapnya oknum ASN berinisial AN. Ini dikatakan masih ada kaitannya dengan kelompok pembunuh Bripda Diego, anggota Brimob yang tewas dibacok di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (18/6) lalu.
Adapun jenis senjata api yang beredar di Papua dimana beberapa jenis senjata api dari luar negeri yang diketahui digunakan TPNPB yakni AK-47 dan AK-74, senapan mesin PKM Rusia, Steyr AUG,M-16 America, M4, pistol glock, clot us army dan senjata laras pendek lainnya.
Ia mengatakan, pengesahan RUU Pemekaran tanpa mendengar aspirasi dan persetujuan rakyat Papua, MRP, DPR P dan Pemerintah Provinsi bukti Komisi II DPR RI dan Pemerintah mempertotntonkan pengelolaan birokrasi yang buruk dan tidak demokratis.
Untuk kekerasan bersenjata, Polda Papua membeberkan bahwa hingga 6 bulan ini ada 17 warga sipil yang tewas akibat KKB. Lalu ada 7 orang anggota TNI dan 1 anggota Polri yang meninggal dunia.
“Ini akan menjadi atensi kami bagaimana bisa menekan angka pengeboman ikan dan kemarin kami melakukan penangkapan 1 orang yang melakukan pengeboman ikan,” kata Dirpolairud Polda Papua, Kombes Pol Andi Anugrah saat ditemui di Polda Papua, Kamis (30/6).
Pigai menduga kedatangan Jokowi ke Ukraina terkait G20, untuk meminta presiden Ukraina hadiri acara itu. " Saya curiga Presiden Jokowi ke Ukraina cuma buat antar undangan G20. Apakah Jokowi tahu kemanusiaan?" Katanya.
Program ini dibuka sejak tanggal 27 juni- 14 Agustus mendatang. Kepala kantor Wilayah Kemenkumam Papua, Anthonius Matius Ayorbaba, S. J., M. Si, mengatakan tujuan dibukanya progam tersebut dalam rangka medorong percepatan dan percetakan pendaftaran kekayaan intelektual di Papua.
Tiga provinsi yang disahkan oleh DPR RI yaitu Papua Selatan dengan ibukota Kabupaten Merauke, Papua Tengah dengan ibukota Nabire dan Papua Pegunungan dengan ibukota Kabupaten Jayawijaya.
Pembentangan Bendera Merah Putih ini sebagai ucapan terima kasih kepada negara dan pemerintah yang telah memberikan dan mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan yang sudah dinantikan selama 20 tahun.
Jenazah sempat disemayamkan satu malam di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang sambil menunggu cuaca membaik dan selanjutnya dievakuasi ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura menggunakan helikopter Caracal milik TNI AU.
“Memang banyak yang tidak terima DOB Provinsi, khawatir banyak pedatang yang masuk, orang Papua susah, tapi pemerintah pusat sudah ada kebijakan untuk menghindari itu dengan tetap memberikan prioritas dan peluang bagi Orang Asli Papua,”ungkap Sekda Herman Kayame kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (29/6).
Penangkapan ini dijelaskan Direskrimum Polda Papua, Kombes Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., SIK., MH., berawal ketika anggota Polres Yalimo sedang patroli dan melihat pengendara sepeda motor yang perilakunya mencurigakan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kerja panja. Dia menilai komitmen yang ditunjukkan DPR membuat pembahasan jadi efektif. Tito berharap kebijakan itu bisa diterima oleh semua pihak.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE menyatakan, pihaknya sudah melakukan apel gabungan untuk mengantisipasi penetapan DOB ini, sehingga sebagian masyarakat sudah mendengar, kemudian pemerintah juga membantu turun ke distrik dan kampung untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.
“Langkah-langkah itu belum bisa kita sebut setelah nanti kita lihat kalau sudah ada UU pembentukannya. Kalau dalam UU pembentukannya pasti ada pedoman petunjuknya,” kata Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyikapi soal aset Pemerintah Provinsi Papua yang ada di kabupaten yang nantinya masuk dalam tiga DOB, Kamis (30/6).
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyampaikan, sejak dilaksanakan penerapan Indeks Inovasi Daerah, Provinsi Papua pada tahun 2021menempati urutan ke 17 dari 34 Provinsi dengan Predikat Provinsi Inovatif.
RENCANA pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua memang banyak pro kontra,dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Termasuk di Nabire, yang dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Hal itu disampaikan Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Papua. Gerakan tersebut dilakukan sejumlah organisasi. Mulai dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah organisasi lainnya.
Plt. Sekda Kabupaten Nabire Herman Kayame, ST., MT., mengungkapkan bahwa pembangunan Bandara Wanggar ini ada dua sisi, yakni sisi udara dan sisi darat. Untuk sisi udara, untuk pendaratan pesawat, saat ini run way atau landasan pacu sudah terbangun sepanjang 1.600 meter.
Kapolresta Victor Mackbon menegaskan, dirinya akan menerapkan pola kerja cerdas, kerja cermat dan kerja bijak kepada seluruh personel Polresta Jayapura Kota yang dikemas dalam motto Polisi KASIH yang mana semuanya bisa berhasil dengan saling mendukung satu sama lain, antara pimpinan dan bawahan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menyiapkan titik kumpul untuk pawai sebagai bentuk kegembiraan atas penetapan Rancangan Undang-Undang pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) hari ini, yakni Kantor Bupati Merauke yang akan menjadi Kantor Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Jusuf Kalla mendorong agar PMI Papua terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, serta dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan.
Menurut Jusuf Kalla, alasan mendasarnya mengapa Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa wilayah lagi karena memang Provinsi Papua sejauh ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai luas wilayah yang sangat besar.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei. AB, SE usai melakukan apel gelar pasukan TNI/Polri menyatakan, gelar pasukan ini sengaja dikumpulkan di Tugu Salib (Wio Silimo) untuk nelakukan apel kesiapan dalam rangka penetapan DOB.
“Penetapan DOB ini bukan dari daerah, ini dari pemerintah pusat sehingga apapun yang nanti diumumkan, termasuk menjadikan Jayawijaya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan yang pasti akan diikuti saja,” ungkapnya, Rabu (29/6) kemarin.
Plt Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang, Aloysius Giayi menjelaskan, masa peserta aksi demo itu merupakan gabungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perwakilan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pegubin. Selain itu, sejumlah mahasiswa juga ikut terlibat dalam aksi penolakan tersebut.
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Plt Asiten Bidang Umum Setda Papua Derek Hegemur menyampaikan, dengan pelantikan tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam melaksanakan tugas kemanusiaan khususnya di wilayah Provinsi Papua.
