Sunday, April 28, 2024
24.7 C
Jayapura

Masyarakat Adat Wate Hibahkan 75 Hektar Tanah Adat

Untuk Pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah

JAYAPURA- Masyarakat adat Wate menghibahkan lahan seluas 75 hektar untuk pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengatakan, ini sebagai dukungan dan antusias masyarakat yang sangat luar biasa.

“Dukungan dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan DOB, ini diluar dari dugaan. Kami tim dari Jakarta tidak memikirkan kesiapan seperti ini. Sebab yang terjadi di luar dari dugaan kami termasuk rumah dinas bupati direlakan digunakan penjabat gubernur nanti,” ucap Wamen Wempi Wetipo kepada wartawan saat meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Tengah yang terletak di Karadiri II Distrik Wanggar, Senin (25/7)

Mantan Bupati Jayawijaya tersebut menilai kesiapan tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan pelayanan publik khususnya untuk mempersiapkan DOB di wilayah Papua Tengah dapat berjalan dengan baik.

Dengan kesiapan ini, pihaknya optimis proses pembangunan dapat berjalan baik. Sebab, dengan adanya dukungan dari masyarakat merupakan suatu motivasi. “Bagi kami, jika masyarakat sudah mendukung. Pemerintah harus suport agar semua proses dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Baca Juga :  Kibarkan Bintang Kejora, Puluhan Masiswa USTJ Diamankan

Di tempat yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mengatakan Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi dan mendukung tiga DOB di Papua.

“Oleh sebab itu, kita sama-sama datang ke Nabire untuk melihat perkembangan bagaimana dan antusias masyarakat mendukung pemekaran,” kata Doren.

Dikatakan, setelah melihat langsung ternyata kemauan masyarakat sangat besar untuk menerima provinsi ini. Ke depan, semua masyarakat  di Papua Tengah ini bersatu untuk memajukannya.

Doren juga mengapresiasi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang telah melakukan penyerahan aset dan meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Tengah.

“Kami harap masyarakat Papua bersatu untuk membangun diri kita pada tiga DOB tersebut,” harapnya.

Dalam kunjungannya itu, Wamen Wempi Wetipo juga melakukan tatap muka dengan bupati dan Forkopimda beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat se-wilayah Papua Tengah di Guest House Nabire.

Baca Juga :  Baik Hati dan Murah Senyum, Lulus STAN Pilih Jadi Katekis

Acara tatap muka tersebut dihadiri, anggota DPR RI Komarudin Watubun,  Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Muhammad Musa’ad bersama kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saya mau ajak yang menolak dan pesimis, mari bergabung dan bersatu sudah waktunya kita bersatu untuk membangun kesejahteraan orang Papua,”ungkap Wamen Wempi Wetipo pada acara tatap muka.

Wetipo mengungkapkan, pemekaran ini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya yang ada di Papua. Untuk mewujudkan hal tersebut, menjadi tanggung jawab bupati merangkul masyarakat dalam membangun provinsi ini dengan baik.

Selain itu, semua pihak bertugas meyakinkan  pemerintah bahwa negara memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk membangun rakyatnya sendiri.

“Sebab tiga DOB akan menjadi pilot project dalam pembangunan, sehingga Ini merupakan keistimewaan bagi orang Papua,” pungkasnya. (fia/nat)

Untuk Pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah

JAYAPURA- Masyarakat adat Wate menghibahkan lahan seluas 75 hektar untuk pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengatakan, ini sebagai dukungan dan antusias masyarakat yang sangat luar biasa.

“Dukungan dari masyarakat untuk mempercepat pembangunan DOB, ini diluar dari dugaan. Kami tim dari Jakarta tidak memikirkan kesiapan seperti ini. Sebab yang terjadi di luar dari dugaan kami termasuk rumah dinas bupati direlakan digunakan penjabat gubernur nanti,” ucap Wamen Wempi Wetipo kepada wartawan saat meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Tengah yang terletak di Karadiri II Distrik Wanggar, Senin (25/7)

Mantan Bupati Jayawijaya tersebut menilai kesiapan tersebut akan menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan pelayanan publik khususnya untuk mempersiapkan DOB di wilayah Papua Tengah dapat berjalan dengan baik.

Dengan kesiapan ini, pihaknya optimis proses pembangunan dapat berjalan baik. Sebab, dengan adanya dukungan dari masyarakat merupakan suatu motivasi. “Bagi kami, jika masyarakat sudah mendukung. Pemerintah harus suport agar semua proses dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Baca Juga :  DPPAD Sumbangkan Buku Untuk Anjungan Papua

Di tempat yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mengatakan Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi dan mendukung tiga DOB di Papua.

“Oleh sebab itu, kita sama-sama datang ke Nabire untuk melihat perkembangan bagaimana dan antusias masyarakat mendukung pemekaran,” kata Doren.

Dikatakan, setelah melihat langsung ternyata kemauan masyarakat sangat besar untuk menerima provinsi ini. Ke depan, semua masyarakat  di Papua Tengah ini bersatu untuk memajukannya.

Doren juga mengapresiasi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang telah melakukan penyerahan aset dan meninjau lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Tengah.

“Kami harap masyarakat Papua bersatu untuk membangun diri kita pada tiga DOB tersebut,” harapnya.

Dalam kunjungannya itu, Wamen Wempi Wetipo juga melakukan tatap muka dengan bupati dan Forkopimda beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat se-wilayah Papua Tengah di Guest House Nabire.

Baca Juga :  Terdengar Ledakan dari Gedung DPRP

Acara tatap muka tersebut dihadiri, anggota DPR RI Komarudin Watubun,  Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Muhammad Musa’ad bersama kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saya mau ajak yang menolak dan pesimis, mari bergabung dan bersatu sudah waktunya kita bersatu untuk membangun kesejahteraan orang Papua,”ungkap Wamen Wempi Wetipo pada acara tatap muka.

Wetipo mengungkapkan, pemekaran ini untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya yang ada di Papua. Untuk mewujudkan hal tersebut, menjadi tanggung jawab bupati merangkul masyarakat dalam membangun provinsi ini dengan baik.

Selain itu, semua pihak bertugas meyakinkan  pemerintah bahwa negara memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk membangun rakyatnya sendiri.

“Sebab tiga DOB akan menjadi pilot project dalam pembangunan, sehingga Ini merupakan keistimewaan bagi orang Papua,” pungkasnya. (fia/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya