Berdasarkan data yang ada di laman Kementrian Dalam Negeri RI persentase kasus stanting di Papua pada tahun 2024 sebesar 8,7%, turun 2,2% dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,9%.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengungkapkan stok BBM. Baik pertalite, solar, pertamax dan dexlite dalam kondisi aman.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Faturachman mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan melalui inovasi, sinergi dan digitalisasi.
Menurut Ridwan, apalagi TMC hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi yang mana hampir seluruh wilayah di Papua berpotensi terjadi peristiwa tersebut.
Kepala Dinas P3AKB Kota Jayapura, Betty Puy dalam laporannya menyebutkan, tujuan sosialisasi untuk memberikan motivasi kepada perempuan Papua agar berperan dan berpartisipasi, di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
Ketua Baznas Papua Edi Mirza di Jayapura, Kamis, mengatakan kerja sama dengan UNICEF ini agar lebih mengintensifkan penyaluran bantuan yang bersifat inklusif. "Penandatanganan MoU dengan UNICEF diharapkan bisa lebih mengintensifkan penyaluran yang bisa bersifat inklusif sehingga bermanfaat dan terarah," katanya.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Caroline menjelaskan, Nilai Impor Papua pada Juni 2024 tercatat senilai US$370,82 ribu yang semuanya merupakan impor nonmigas. Dibandingkan Mei 2024, nilai impor Papua mengalami penurunan sebesar 91,27 persen.Â
 Meski diakui tidak mudah untuk merubah undang – undang, namun menurut Yunus Wonda, apa yang dilakukan MRP saat ini akan menjadi pembahasan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Yunus berpendapat meski agak sulit diterapkan tahun ini namun tetap harus disuarakan.
Kepala Perwakilan BEI Papua, Kresna Patokan menjelaskan, peningkatan jumlah investor tersebut sejalan dengan semakin seringnya dilaksanakan kegiatan edukasi dan promosi, yang dilakukan oleh BEI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MRP-BD seyogyanya memperhatikan syarat pada Pasal 12 huruf a, yang menyebutkan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (juga Papua Barat Daya) adalah Orang Asli Papua (OAP).
