"Hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022 penuntut umum sedang melimpahkan berkas perkara atas terdakwa IS ke pengadilan HAM di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana yang dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (15/6).
“Bupati jangan selalu berbicara pemekaran!” kata Gubernur Enembe dalam arahannya pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (15/6) kemarin.
Pimpinan Sidang Musorprov KONI Papua, George Weyasu, mengesahkan Kenius Kogoya sebagai Ketua Umum KONI Papua, setelah dipilih secara aklamasi oleh KONI Kabupaten Kota se-Papua dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) Pemilik Hak Suara, Selasa petang (14/Juni) di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Jayapura.
"Kami bukan hadir untuk membangun polemik antara pro dan kontra, tetapi melihat perpecahan yang terjadi di antara masyarakat soal mendukung DOB dan tidak mendukung ini memimbulkan perpecahan," kata Benyamin Gurik di Jayapura, Selasa, (14/6).
Dukungan tersebut dinyatakan 13 kepala daerah melalui penandatanganan pernyataan sikap pada acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa.
Meskipun Festival Oyandi Creatif hanya digelar sehari di Kasonaweja pada Jumat (10/6) pekan kemarin, namun antusias masyarakat maupun grup tari, grup-grup yospan yang ikut terlibat langsung dalam Festival tersebut cukup tinggi.
Dikatakan, tragedi Wasior Wondama bermula dari aksi masyarakat menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dikelola oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seperti PT. Darma Mukti Persada (DMP), PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT) dan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP).
Pasalnya Polda Papua sendiri tidak tahu menahu jika RHP telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menurut Alfred baru tahu soal ini dari media dan informasi yang disampaikan berantai di media sosial.
Aksi ini dilakukan untuk mendukung Benny Wenda yang sedang melakukan dialog bersama parleman di Inggris guna mendesak Komisaris Tinggi Ham PBB turun ke Papua menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM.
Empat orang tersebut adalah EH (20), ET (20), YF (23) dan WM (26). Selain empat orang ini, polisi juga mengamankan 9 unit sepeda motor yang digunakan oleh peserta guna mendukung operasional kegiatan mimbar tersebut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lukas Enembe saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur, Senin (13/6).
Kepala BPBD Papua William Manderi menyampaikan, pengaruh dari super moon maupun ada beberapa gejala gejala lainnya membuat curah hujan tinggi, air laut yang naik hingga menyebabkan banjir.
“Pemerintahan saya jaga betul, supaya orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua,”Tegas Gubernur saat berkunjung ke Uncen dalam agenda ramah tamah dengan Rektor dan Pimpinan Universitas Cenderawasih, Senin (13/6).
Yonas menyampaikan bahwa hampir semua orang di Papua cukup memahami akan yang menjadi buah perjuangan dan komitmen pria berusia 91 tahun tersebut. Bahkan hingga akhir hayatnya, komitmen untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI masih terus dilakukan.
Ketua Majelis Rakyat Papua, (MRP) Thimotius Murib sampaikan sejumlah Alasan Masyrakat Asli Papua Penolakan Daerah Otonomi Papua dan Otonomi Khusus pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komite I DPR RI di Kantor DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).
Gubernur mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan pejabat terkait perihal masalah tesebut. Sebab menurut Gubernur, fasilitas itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) kedokteran di Papua.
"Hasil review dengan Bappenas membuktikan bahwa, masyarakat di Papua tidak bisa menyampaikan unjuk rasa secara bebas, ini sebenarnya indikator utama rendahnya indeks demokrasi di tanah Papua", tutur Muhammad Musa'ad saat memberikan sambutan pada kegiatan silahturahmi IKA UNHAS di Hotel Horison Kotaraja, Sabtu (12/6) lalu.
Pengusulan gelar ini didasari deretan prestasi dan keputusan yang dinilai unik yang berhasil ditorehkan Lukas Enembe selama menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya hingga Gubernur Papua dua Periode sampai saat ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., menyampaikan, masa depan Papua ada di tangan orang Papua. Untuk itu, apa yang mahasiswa bicarakan untuk Papua, apa yang mereka katakan adalah benar dan tidak tipu.
Musorprov KONI Papua merupakan agenda penting dalam menentukan Ketua Umum yang baru untuk masa periode 2022-2026. Serta mengevaluasi kinerja organisasi dalam satu ⁰periode terakhir dan memantapkan persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara.
Sebelum menemui Pj Gubernur Papua Barat, para tokoh adat Papua dan Nusantara yang tergabung dalam aliansi tersebut sempat menggelar orasi di di Lapangan Borarsi, Manokwari.
Menteri Urusan Politik Pemerintahan Sementara ULMWP, Bazoka Logo mengatakan Pemerintahan Sementara ULMWP telah melakukan lobi diplomasi mengelilingi Eropa sejak Februari hingga Mei 2022 dengan beberapa pencapaian luar biasa. Di antaranya adalah di negara Spanyol dan Belanda, serta terakhir di kantor Parlemen Eropa di Brussel, 12 Mei 2022.
Bentrok antar warga ini, mengakibatkan seorang warga atas nama Otopinus Murib (39) meninggal dunia. Selain itu, beberapa warga juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengatakan, IPM Papua yang memiliki capaian sebesar 60,62 mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin dibandingkan tahun 2020.
Gubernur juga menjelaskan bahwa BPK RI akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021.
Sejumlah agenda persiapan diantaranya pelaksanaan workshop pegiat olahraga masyarakat Kormi Papua pada Jumat (10/6) dan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) Kormi pada Sabtu (11/6) hari ini.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan, pembahasan APBD tersebut akan dibahas setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) “Habis LKPJ baru kita lakukan pembahasan perubahan APBD,” kata Musa’ad kepada wartawan di gedung DPRP, Kamis (9/6) kemarin.
Saat meninjau kegiatan workshop tersebut, BTM memberikan motivasi kepada 15 pemuda Papua yang mengikuti workshop yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).
Predikat ini menjadi yang kedelapan selama kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, SIP., MH. Meski demikian Gubernur Enembe tetap meminta agar pegawainya bisa bekerja lebih keras dan jujur. Ia menyampaikan bahwa opini WTP tidak datang secara tiba-tiba tetapi hasil kerja keras semua pihak yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah.
Walaupun masih ada beberapa sasaran yang belum mencapai hasil sebagaimana diharapkan. Namun kinerja di 2021 memperlihatkan persentase yang berbeda-beda untuk setiap program dan kegiatan.
Pasca aksi demo yang dilakukan di Jayawijaya pada 3 Juni lalu yang berisi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB), sejumlah anggota DPRD dari 3 kabupaten yakni Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor DPR Papua di Jl Samratulangi Jayapura. Mereka meneruskan aspirasi dari para pendemo ke Waket I DPRP, Dr Yunus Wonda.
Setelah dilakukan pengejaran terhadap dalang penyuplai amunisi KKB, pada Selasa (7/6) sekira pukul 17.40 WIT, tim gabungan berhasil mengamankan tersangka yang berinisial JS dan tersangka AK yang merupakan oknum anggota Satgas Apter Kodim Persiapan Intan Jaya. Keduanya diamankan di jalan Cendrawasih Kampung Yokatapa Kabupaten Intan Jaya.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Nduga dalam hal ini Pj Bupati Nduga, Namia Gwijangge dengan Direktur RSMM Timika dr. Joni Ribo' Tandisau Sp. BKD, (7/6).
Pengungsian warga Kiwirok ini pasca pembakaran Puskesmas, sekolah dan fasilitas publik lainnya hingga tewasnya seorang tenaga kesehatan akibat penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi pada September 2021 lalu.
"Waktu mereka landing dan kemudian parkir lalu menurunkan semua penumpang dan barang-barang, saat terparkir itu mereka ditembaki secara brutal,” ucap Yosep Mayau kepada sejumlah wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (8/6) kemarin.
Kapolres menjelaskan, pihaknya kini meningkatkan patroli di Nduga. Anggota tetap melaksanakan patroli seperti biasa untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, usai berpatroli anggota kembali ke pos.
“Ada orang lain yang sengaja memprovokasi mereka (KKB-red). Ada kepentingan politik tertentu yang memengaruhi kelompok Egianus untuk masuk melakukan penyerangan dan melakukan gangguan di Keneyam,” ungkap Namia Gwijangge saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (8/6).
Heli ini bernasib naas karena mendarat darurat di pepohonan. Pesawat yang disewa Pemkab Mimika ini dijadikan sebagai Puskesmas keliling udara. Belum diketahui berapa yang menjadi korban dari insiden ini namun dipastikan ada seorang balita berusia 3 tahun hilang karena terlempar.
“Sebenarnya seorang Gubernur bisa saja mengambil dana SILPA itu untuk kepentingan pribadi atau lainnya, namun saya tak mau seperti itu. Melainkan ingin menggunakannya untuk merenovasi Kantor Gubernur Papua,” kata Gubernur usai meninjau pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor MRP, Selasa (7/6) kemarin.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Setiyo Wahyudi mengatakan, penghargaan tersebut akan semakin memacu peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2022 ini.
"Jumlah masyarakat Papua hari ini hanya 2 juta sementara masyarakat di negara tetangga Papua Nugini dulunya hanya 7 juta pada 2020 sekarang sudah menjadi 9 juta Pada 2022 dari 17 provinsi itu pun gabungan dari orang asli Papua dan pendatang, sehingga jika dipisahkan orang Papua bayangkan berapa jumlah kita," katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa, (7/6).
"Kerja-kerja KPK memberantas kasus dugaan korupsi di Papua terlihat seperti banci." kata CEO & Founder, Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua Maiton Gurik di Kotaraja, Selasa, (76)
“Kalau kuota normal 23 tahun menunggu mulai sekarang, tapi kalau hanya kuota 491 orang berarti menunggu 56 tahun," jelas Musa Narwawan kepada Cenderawasih Pos, Selasa (7/6).
Polda Papua menyatakan siap memberi perlindungan kepada para pihak yang sempat disebut oleh TPNPB-OPM untuk dijadikan target sasaran karena ikut mendorong Daerah Otonom Baru (DOB).
Juru Bicara TPNPB, Sebby Sembom menyatakan bahwa kelompok Egianus Kogeya bertanggung jawab atas aksi penembakan itu. Bahkan mereka mengklaim bahwa TPNPB sempat menguasai lapangan terbang dan menembaki pesawat selama 15 menit. “Dalam aksi ini tidak ada perlawanan dari pihak TNI-Polri,” klaim Sebby.
KKB dilaporkan menembak pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air jenis caravan dengan nomor registrasi PK-SMG. Pesawat yang terbang dari Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya ini, ditembak saat pesawat sudah mendarat di Bandara Kenyam sekira pukul 10.50 WIT.
Gubernur Lukas Enembe menyampaikan, kantor Gubernur Papua yang sementara direnovasi akan menjadi sebuah bangunan yang monumental. Selain itu, keberadaan gedung ini juga akan membuat Kota Jayapura sebagai kota termodern di kawasan Pasifik.
Ketua Asprov PSSI Papua, benhur Tomi mano mengatakan, dalam tugasnya, Askab PSSI Kabupaten Jayapura sebagai payung, di sepak bola. Baik sepak bola putra, putri maupun futsal.
Kakanwil Pdt. Amsal Yowei mengungkapkan kegiatan ini guna meningkatkan kesadaran kepada masyarakat umum tentang pentingnya zakat dan wakaf. Ia menyampaikan jika dalam Indeks Literasi Zakat Indonesia berdasarkan data tahun 2020, berada pada angka 66.78, menempatkannya dalam kategori tingkat literasi zakat menengah atau moderat. Adapun indeks literasi wakaf secara nasional mendapatkan skor 50.48 dan masuk dalam kategori rendah.
"Mari sampaikanlah aspirasi itu tidak perlu turun ke jalan. Sampaikanlah melalui forum-forum diskusi seperti yang sudah banyak dilakukan, sehingga kota ini bisa tetap tertib dan aman. Tidak mengganggu aktivitas masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (03/06).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyayangkan sikap Kepolisian yang menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menyikapi aksi demo yang dimotori Petisi Rakyat Papua.
Ia tak ingin kedaulatan negara terganggu hanya oleh sekelompok orang yang tidak setuju dengan kebijakan negara. Baginya jika ini tak berujung pada penegakan hukum maka akan ada banyak orang yang mempertanyakan wibawa negara.
Ia malah menyatakan bahwa pemekaran dipastikan akan tetap dilakukan terlebih untuk Papua Tengah. Untuk itu iapun berpendapat bahwa lokasi yang pantas untuk dijadikan ibu kota Papua Tengah adalah Timika.
Koordiantor Fungsi Statistik Sosial BPS Papua, Sugiyanto mengatakan, mitigasi pendataan Long Form SP2020 lanjutan ini menyusul kondisi dan situasi di daerah tertentu di Papua yang kerap tak kondusif.
Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyampaikan, bangunan tersebut memiliki 9 lantai dan 1 basement. Bentuk bangunan direncanakan rendah karbon dan sesuai dengan kearifan lokal.
Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Provinsi Papua Iwanggin Sabar Olif, SH mengatakan bahwa Ombudsman berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah.
“Kalau tujuan mereka untuk menembak pesawat atau membunuh orang, itu sangat berdosa. Sebab pesawat-pesawat itu memuat manusia dan itu masyarakat Nduga,” kata mantan kepala sekolah ini.
“Pelantikan ini adalah simbol perlawanan terhadap Negara Indonesia, juga menolak Otsus, Pemekaran dan Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Demianus kepada Cenderawasih Pos, Selasa (31/5) lalu.
'Ini pilihan mereka, pemerintah tidak pernah memaksakan. Kami hanya buka formasi, dan mereka mendaftar, ujian, dan kemudian lulus sebagai CPNS,maka mereka berkewajiban untuk melayani rakyat," tegasnya.
Kata Yulius, ada Polres yang siap mengantar, tapi ada Polres yang membubarkan sehingga yang perlu diingat kata Miagoni adalah aspirasi dibawa ke kantor DPRP dan bukan ke Polda sehingga tidak perlu ditahan.
Meskipun aksi demo di Wamena ini berjalan tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan, namun tak sedikit pelaku usaha yang memilih menutup trempat usahanya selama demo berlangsung.
Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi TKP dan menggiring ke-12 warga tersebut ke atas mobil untuk dibawa ke Mapolres Merauke, guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Reserse Kriminal Polres Merauke.
Hanya menariknya dari aksi pada Jumat, 3 Juni kemarin terlihat terjadi perubahan skenario. Jika selama ini aksi demo mulai dilakukan sekira pukul 9 pagi sambil menunggu simpatisan maupun peserta yang lain, kali ini dilakukan lebih pagi.
Dewan adat se- Lapago, DA Hubula, Engelbert Sorabut mengakui, sejak kolonial Belanda sebelum reformasi, angka kematian orang Papua sangat rendah, tetapi setelah Otsus, angka kematian orang Papua sangat tinggi, untuk itu, pihaknya selaku dewan adat menilai bahwa Otsus dan pemekaran bukan solusi untuk menyelamatkan bangsa Papua.
Pendaftaran bakal calon Ketua Umum KONI Papua ini dibuka selama dua hari, mulai dari Selasa (31/5) kemarin sejak pukul 09.00 hingga 17.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).
Menurutnya, selain UU Otsus, juga berlaku di Papua seperti UU No 23 tahun 2014 dan UU sektoral lainnya. Jadi, UU Otsus sesungguhnya bukan satu satunya UU yang berlaku di Papua, sehingga dapat disebut standar ganda pengelolaan pemerintahan di Papua
Selain menebar teror, Kelenak Murib juga melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik dari kubu TPNPB-OPM maupun dari TNI-Polri serta warga sipil. Hal ini membuat berang Bupati Puncak, Willem Wandik, SE., M.Si.
Artinya selain membawa isu yang bertentangan dengan kesatuan Negara Republik Indonesia, kelompok ini juga tidak mendapat pengakuan negara. Jika tetap diberi ruang maka aparat kepolisianlah yang patut dipertanyakan karena memberi ruang bagi kelompok yang mengusung upaya pemisahan diri.
Kepala Disperindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Papua Omah Laduani Ladamay menyampaikan, dengan tidak adanya pembatasan maka dengan sendirinya perekomian akan kembali seperti semula.
"Inflasi terjadi di Timika dan Jayapura yang masing-masing sebesar 0,59 persen dan 0,96 persen, sedangkan deflasi terjadi di Merauke sebesar 0,02 persen," terang Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina.
Tapi, dengan waktu yang mepet, mungkin harus ada tim yang berkonsultasi dengan pemerintah daerah sehingga penempatan titik lokasi tentunya dengan persyaratan dan ketentuan yang ada sehingga titik nol untuk penempatan pemerintahan berupa kantor gubernur, kantor DPRD dan kantor OPD bisa terakomodir dalam satu luasan tertentu. Itu harus dirancang.
"Sangat berkesan banget karena sudah sejak lama saya ingin datang ke Papua, tapi tida pernah terwujud, namun berkat pak Mathius (Kapolda) akhirnya saya bisa injak tanah Papua", tutur Erwin Gutawa. saat memberikan jumpa pers di Hotel Suni Lake, Abepura, selasa, (31/5).
Dalam deklarasi kemarin, LMA Provinsi Papua juga merekomendasikan pembentukan DOB lima kabupaten percontohan di Lapago yaitu Kabupaten Trikora, Baliem Center, Okika, Bogoga dan Yahukimo Timur.
Tentunya kata dia secara prinsip pihaknya akan melihat materi yang selama ini dilaksanakan selama dua kali aksi tersebut dilakukan, dimana pihaknya memastikan itu tidak sesuai dengan aturan atau konstitusi.
Dari pengalaman itulah polisi menyatakan tak ada lagi aksi long march. Selain itu, jika dilakukan jalan kaki dari Abepura menuju Jayapura maka akan ada banyak warga yang dirugikan.
“Untuk di Papua sendiri perlu duduk bersama dengan pihak terkait untuk mengatur seperti bagaimana kelonggaran-kelonggaran itu,” kata Suzana saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (31/5).
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Debora Salosa mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua mendukung penuh arahan Presiden untuk meningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Yustina menjelaskan bahwa kliennya sebelumnya pernah diperiksa berkaitan dengan postingan di media sosial tertanggal 25 Mei 2022. Dalam postingannya ada narasi yang membuat tertulis Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, Mathius Fakhiri yang citra polisi buruk.
Menurut Mathius, pemekaran yang diwacanakan oleh pemerintah pusat itu berdasarkan wilayah Adat. Tentunya pemekaran DOB itu juga datang berdasarkan aspirasi dari masyarakat di setiap wilayah adat di Papua.
Hampir 20-an rumah maupun kios yang terbakar dan sempat muncul isu bahwa kebakaran ini adalah by design alias sengaja direncanakan oleh pihak TNI-Polri untuk menciptakan situasi daerah yang rawan hingga akhirnya patut dibangun Polres.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi usul inisiatif DPR RI, setelah dilakukan proses harmonisasi.
Pengibaran BK ini dilakukan di sebuah papan reklame tepatnya dipertigaan jalan Yosudarso-patimura, sedangkan lokasi painnya di ujung pagar kantor Balai Taman Nasional Lorenz Wamena yang berada di Jalan SD Percobaan Wamena, dan saat ditemukan semua sudah diturunkan oleh Anggota Polres Jayawijaya.
“Visi misi LMA adalah bagaimana Papua harus damai. Deklarasi ini kata kuncinya Papua Damai. Sebelum tanggal 1 Juni 2022, tanggal 30 Mei pembukaan dan tanggal 31 Mei musyawarah lembaga adat. Dalam musyawarah ini, akan dibahas masalah-masalah yang terjadi. Contohnya ada tiga masalah yang harus dibahas,” jelas Lenis Kogoya, Senin (30/5).
Kabid Perpustakaan Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua Ahmad Jalali mengatakan, pojok baca digital ditempatkan di Bandara Sentani Lantai 2, Program Pasca Sarjana di Yapis, Terminal Entrop dibawah pengelolaan Kota Jayapura dan di Perpustakaan Daerah Provinsi Papua.
Selain aksi-aksi demonstrasi penolakan yang dilakukan sebelumnya, pertanggal 22 Mei dini hari hingga tanggal 23 Mei, terjadi aksi pembakaran yang menyebabkan ratusan warga di Kabupaten Dogiyai, Minggu (22/5). Hal ini mengakibatkan warga menggungsi di Mako TNI-Polri akibat rumah dan kios yang mereka tempati dibakar oleh sekelompok orang.
Kapolres Jayawijaya AKBP. Muh Safei. A.B,SE menyatakan kemungkinan aksi pengibaran yang dilakukan sejak pagi tadi menjadi bagian dari protes dari kelompok yang bertentangan dengan acara yang dilakukan oleh LMA.
Sesaat kemudian, pelaku berupaya menembak, namun petugas bisa mencegahnya setelah mendengar pelaku mengongkang senjata laras pendek. Petugas yang mendengar kongkangan senjata itu berteriak dan menghindar.
Ketua HKMJ Provinsi Papua Sarminanto mengatakan, pemberian warga kehormatan kepada Bupati Ricky Ham Pagawak yang ditandai dengan penyematan blangkon merupakan simbol mahkota bagi suku Jawa.
“Pemekaran Papua atau daerah otonomi baru adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Martabat orang Papua, tetap terjadi perubahan kewilayahan, bukan karena menghilangkan orang, tapi hanya administrasi,” jelasnya.
Koodinator Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya Provinsi Papua Hans Hamadi menyampaikan, mengoptimalkan percepatan penyerapan produk dalam negeri dan UKM oleh pemerintah, melalui market yang besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.
Para pejabat Polda ini diperintah langsung oleh Kapolda untuk mengecek apa sebenarnya yang terjadi di Dogiyai, mengapa dua kali berturut – turut terjadi kebakaran. Apakah betul karena penolakan dibangunnya Polres Dogiyai atau ada cipta kondisi untuk mendorong polres tetap berdiri.
Selain mengambil sumpah/janji dan melantik lima penjabat kepala daerah, Mendagri Tito Karnavian juga mengambil sumpah/janji dan melantikan Calvin Mansenbra, SE., MBA., sebagai Wakil Bupati Biak Numfor sisa masa jabatan periode 2019-2022.
Hal ini dikatakan Perwakilan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Dra Christriyanti Ariani saat berkunjung ke Kantor DPR Papua, Rabu, (26/5).
Adapun Penjabat Bupati Sarmi yakni Markus O. Mansnembra, SH,MM, Pj Bupati Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa, SE, MSi, Pj Bupati Nduga, Namia Gwijangge, Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si dan Pj Bupati Mappi Maikel Gomar.
“Pertanyaan saya didasari atas pasal yang disangkakan kepada tersangka IS, yang adalah purnawirawan TNI AD, dengan status saat bertugas selaku perwira penghubung di Kodim Paniai,” terang Yan kepada Cenderawasih Pos.
Dengan pelimpahan tersebut, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai ini sebuah kemajuan yang luar biasa signifikan, meskipun kejadian tahun 2014 tepatnya 7 tahun silam dan baru ditemukan tersangkanya.
