JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Papua Domingus Sorabut secara tegas mengatakan kehadiran pemekaran dengan jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) yang sedikit, akan membuka peluang bagi masyarakat non Papua menguasai semua sektor yang mengakibatkan orang Papua menjadi stres, Stroke dan mati. Tersisih karena tidak mampu bersaing.
“Jumlah masyarakat Papua hari ini hanya 2 juta sementara masyarakat di negara tetangga Papua Nugini dulunya hanya 7 juta pada 2020 sekarang sudah menjadi 9 juta Pada 2022 dari 17 provinsi itu pun gabungan dari orang asli Papua dan pendatang, sehingga jika dipisahkan orang Papua bayangkan berapa jumlah kita,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa, (7/6).
Dengan kondisi jumlah penduduk ini, ia mengatakan kehadiran pemekaran jika dilihat secara logika hal ini tidak masuk akal dan penuh dengan kepentingan karena jumlah penduduk orang asli Papua tidak akan menjadi solusi. “Jika jumlah kita seperti ini, sekarang kita bisa bertanya pemekaran ini untuk siapa,” kata Domingus Sorabut.
Dia mengatakan ini akan menjadi pintu masuk pelanggaran HAM bagi masyarakat Papua. Ia meminta kepada pemerintah maupun politisi untuk mencari solusi ini dengan mindset berpikir yang rasional sesuai kondisi Papua dari jumlah penduduk dan sumber daya manusia. (oel/tri)
JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Papua Domingus Sorabut secara tegas mengatakan kehadiran pemekaran dengan jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) yang sedikit, akan membuka peluang bagi masyarakat non Papua menguasai semua sektor yang mengakibatkan orang Papua menjadi stres, Stroke dan mati. Tersisih karena tidak mampu bersaing.
“Jumlah masyarakat Papua hari ini hanya 2 juta sementara masyarakat di negara tetangga Papua Nugini dulunya hanya 7 juta pada 2020 sekarang sudah menjadi 9 juta Pada 2022 dari 17 provinsi itu pun gabungan dari orang asli Papua dan pendatang, sehingga jika dipisahkan orang Papua bayangkan berapa jumlah kita,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa, (7/6).
Dengan kondisi jumlah penduduk ini, ia mengatakan kehadiran pemekaran jika dilihat secara logika hal ini tidak masuk akal dan penuh dengan kepentingan karena jumlah penduduk orang asli Papua tidak akan menjadi solusi. “Jika jumlah kita seperti ini, sekarang kita bisa bertanya pemekaran ini untuk siapa,” kata Domingus Sorabut.
Dia mengatakan ini akan menjadi pintu masuk pelanggaran HAM bagi masyarakat Papua. Ia meminta kepada pemerintah maupun politisi untuk mencari solusi ini dengan mindset berpikir yang rasional sesuai kondisi Papua dari jumlah penduduk dan sumber daya manusia. (oel/tri)
