"Terima kasih media harian Cepos yang selalu kirim koran ke Monumen Pers Nasional," ujar Widodo Hastjaryo, Kepala Monumen Pers Nasional, saat menerima kunjungan 10 orang jurnalis Papua di Monumen Pers Nasional, kamis, (29/9).
Hal ini disampaikan salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos. Dosen Fisip yang kerap melakukan analisa dan pengamatan dalam aspek sosial politik ini melihat bahwa KPK bersikukuh menegakkan aturan karena telah bertindak sesuai perintah KUHAP.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Maddaremmeng mengatakan, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Satgas tersebut telah turun langsung ke tiga provinsi baru untuk memastikan dukungan terhadap persiapan penyelenggaraan pemerintahan di DOB tersebut.
“Indikasinya sangat kuat ini bukan kejadian yang pertama, kami sedang menelusuri peristiwanya dan semakin lama semakin terang benderang, tinggal tunggu saja,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di Jayapura.
Penjagaan ketat tersebut usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai Rp 1 M. penetapan terhadap orang nomor 1 di Papua itu sejak 5 September lalu.
Sejumlah video di TKP dishare berantai. Aksi para pelaku yang diduga berjumlah 9 orang ini terbilang sadis mengingat para korban tak melakukan perlawanan dan langsung dibunuh.
Pelantikan ini, berdasarkan surat MRP Nomor : 166/668/MRP tanggal 10 Desember 2021 perihal usulan pengisian PAW atas nama Alm Alberthus Moyuend utusan dari adat digantikan oleh Petrus Safan, Alm Demas Tokoro Utusan Adat digantikan oleh Gerson Yulianua Hassor, dan Alm Amandus Anakat Utusan Agama Katolik digantikan Drs Aloysius Kembana.
Pimpinan Cenderawasih Pos Lucky Ireuww mengatakan bahwa kerja sama antara Pemda Sarmi dan Cepos adalah kerjasama guna mempublikasi informasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat.
MoU ini ditandatangani oleh Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya SH. MH dan Pj Bupati Sarmi Markus O. Masnembra, SH.,MH di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (30/9). Setelah MoU tersebut juga dilakukan penyerahan SKK (Surat Kuasa Khusus) dan sosialisasi hukum yang diberikan langsung oleh Kajari Jayapura.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, roda pemerintahan di Provinsi Papua juga berjalan sebagaimana mestinya. “Sejauh ini untuk investor yang mendaftar melalui PTSP tidak ada kendala, masih berjalan normal. Artinya kalau misalkan dia melihat kondisi Papua saat ini, otomatis dia mundur tetapi itu tidak ada,” terang Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (29/9).
AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.
Menyangkut pertemuannya dengan orang nomor 1 di Papua itu, Taufan mengaku pihaknya sebatas memenuhi undangan dari keluarga besar Lukas Enembe yang sebelumnya Komnas HAM RI juga mendapatkan aspirasi dari Pansus DPRP dan Koalisi Rakyat Papua yang datang di Kantor Komnas HAM di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yonas Kenelak menyampaikan bahwa PKK merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, baik pada tingkat distrik hingga ke kampung-kampung, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polisi lebih mengedepankan konsep presisi. Menyentuh langsung persoalan masyarakat kemudian dicarikan jalan keluarnya. Tentunya dengan cara yang lebih humanis dan tidak mengedepankan penegakan hukum.
Para saksi diantaranya Briptu Andi Ridho Amir yang saat kejadian sebagai supir asisten 1 Pemda Paniai, Briptu Abner O Windesi supir Wakapolres Pania, Bripka Riddo B Danton Dalmas dan Aipda Haile sebagai anggota Polsek.
Adapun kelompok massa yang berkumpul disekitar lokasi kediaman dikatakan perlahan – lahan mulai meninggalkan lokasi. Meski demikian pihaknya tidak pasif merespon isu – isu di tengah masyarakat. Yang dilakukan Polresta kata Mackbon lebih meningkatkan jadwal patroli keliling seraya membangun koordinasi dengan para pihak terutama tokoh masyarakat.
Dalam percakapan melalui via telfon antara Gubernur dengan penyidik KPK disaksikan langsung oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan anggotanya di kediaman Lukas Enembe di Koya.
Bentuk protes ini dilakukan dengan cara berdemo oleh Alfi dan sejumlah pekerja di pintu masuk Pelabuhan Jayapura, Rabu (29/9). Puluhan bekerja bongkar muat dan pengurus Alfi melakukan aksi demo mulai pagi hari hingga siang. Merekapun dipertemukan dengan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura, Willem Thobia Fofid. Hanya disini tidak mendapat jawaban konkrit mengingat pihak KSOP menyatakan akan mempelajari semua tuntutan.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Bupati Puncak Papua Willem Wandik,SE.M.Si, saat menghadiri pembukaan sidang Klasis GKI Nabire ke XV di gereja Tabernakel Oyehe Nabire Selasa (27/9) kemarin. Sidang Klasis GKI ini digelar sampai Kamis (29/9) hari ini.
Kepala Biro PBJ Papua Debora Salosa menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan target dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yakni 100 produk namun kini sudah mencapai 190 produk.
“Mengingat keberadaan energi penting untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan di Provinsi Papua,” kata Triwarno usai pelaksanaan kick off dan bimbingan juknis pemodelan dan penyusunan rencana umum energi daerah (RUED) Provinsi Papua, Selasa (27/9)
Venue-venue yang dihibahkan diantaranya, venue voli indoor/outdoor kepada Polda Papua, softball/baseball dan rugby ke Lanud Silas Papare. Softball/baseball dan GOR Trikora ke Universitas Cenderawasih, GOR GIDI kepada Sinode GIDI, lapangan tenis kepada Pemerintah Kota Jayapura. Serta venue futsal yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam surat tersebut, Direktur Eksekutif YKKMP Pembela HAM di tanah Papua Theo Hesegem meminta Mahfud MD memperhatikan beberapa hal yang sedang terjadi di Papua belakangan ini.
Kegiatan perkantoran maupun bisnis masih bergerak seperti biasa. Namun untuk menebalkan system pengamanan di daerah Polda Papua meminta dukungan personel dari Mabes Polri dan sebanyak 3 satuan setingkat kompi (SKK) Brimob kini telah tiba di Jayapura untuk selanjutnya akan menempati pos – pos yang ditentukan. Pihak kepolisian juga telah disiagakan untuk mengantisipasi jika ada perubahan situasi secara cepat.
Kuasa Hukum Gubernur Aloyisius Renwarin menyatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit KPK dalam bentuk apa pun. Tidak juga menghalang halangi pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap kliennya yang saat ini masih dalam kondisi sakit.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Triwarno Purnomo menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan ada hasil yang mendukung perencanaan di bidang energi khususnya untuk Provinsi Papua.
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, Rusni Abaidata mengungkapkan jika lembaga penyiaran ini nantinya terbentuk maka kampus bisa turut memberikan informasi yang baik, berguna dan sehat kepada dunia kampus atau wilayah yang ada di sekitarnya.
“Tapi belum ada pengakuan. YA yang menyerahkan peluru ini belum mau bicara darimana ia mendapatkan amunisi tersebut,” kata Faisal kepada Cenderawasih Pos di Polda Papua, Senin (26/9).
Menurut Jubir, proses hukum yang sedang dijalani Lukas Enembe sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantik dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Menkopolhukam.
Polda Papua sendiri mulai memetakan kekuatan untuk mengantisipasi hal – hal yang tak diinginkan. Terkait ini Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, Senin (26/9) mengecek sejumlah kendaraan dan alat khusus milik Direktorat Samapta Polda Papua.
Polisi nampaknya tak ingin kecolongan dengan kejadian serupa sehingga upaya patroli dan razia akan lebih sering dilakukan. Hanya target dari razia ini lebih pada benda tajam dan peralatan perang serta alat – alat yang membahayakan lainnya.
“Kami mendengar ada yang siap berjaga – jaga sampai harus berkumpul di rumah ibadah, ini sudah tidak betul. Jangan muda percaya selebaran atau tulisan di media social FB maupun WA. Tanyakan pada kami langsung saja sebab kami juga tak mau masyarakat dirugikan dari cara – cara begitu (Hoax),” tutup Diaz.
Setelah memusatkan pembinaan olahraga pelajar di kawasan olahraga Doyo Baru, Sentani, Kabupaten Jayapura. Saat ini Dinas Olahraga dan Pemuda sedang menyiapkan pembukaan kawasan olahraga kampung harapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Sementara itu, dalam rilis tim kuasa hukum dan Advokasi Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan jika kliennya tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan penetapan tersangka gratifikasi Rp 1 M.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, DR. Suriel Mofu menyampaikan, kehadiran lembaga atau media penyiaran di lingkungan kampus akan memberi banyak keuntungan, seperti dalam hal pemberian informasi terkait berbagai hal di kampus dan pemikiran kampus terhadap berbagai hal yang terjadi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad mengatakan, percepatan produk dalam negeri sudah menjadi kebijakan nasional. Sehingga pihaknya akan mendukung apa yang di sampaikan oleh Presiden.
Untuk itu, dia meminta peserta Latsar untuk serius dalam mengikuti sebab ini bermanfaat bagi setiap CPNS. Baginya, yang sudah terpilih menjadi CPNS di Kabupaten Mamberamo Tengah harus bersyukur. Sebab tidak semua orang mempunyai kesempatan menjadi seorang abdi negara.
“Mewakili keluarga korban, kami meminta pemerintah harus serius menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme pelanggaran HAM atau alternatif pengadilan koneksitas agar dekat dengan korban,” kata Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua Gustav Kawer saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (25/9).
Kali ini Satgas Yonif 711/RKS melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau sweeping pada malam hari dan berhasil mengamankan barang terlarang berupa ganja kering seberat 1 ons di jalan Trans Jayapura-Wamena, Kabupaten Keerom, pada Sabtu (24/9) malam.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, alasan ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan semestinya disertai dokumen resmi dari tenaga medis. Dengan begitu, tim penyidik bisa melakukan analisis dan mempertimbangkan keinginan Lukas berobat ke Singapura.
Ketiganya juga memiliki peran yang berbeda beda dimana MN bertugas untuk mencari dan membeli amunisi, BK sebagai pembeli dan pemodal dan YA sebagai penjual amunisi. Amunisi – amunisi ini nantinya akan disuplai kepada Undinus Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya.
“Kita harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini dan Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA) atau program Tahfidz,” kata Iman dalam acara pengukuhan Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Papua Periode 2022-2026,” Sabtu (24/9)
“Kita harus masuk dalam segala hal, selain lewat kerjasama dengan media massa atau melalui medsos, kita juga hadir dengan program kita yaitu Tobbi Podcast,” kata Jeri kepada wartawan di Jayapura, Minggu (25/9)
Saat ini Polisi tengah berupaya menciptakan situasi Kota Jayapura yang kondusif sehingga jika ada yang dengan sengaja menshare informasi yang sifatnya tidak betul alias hoax maka pihaknya akan mengambil tindakan.
Pada kegiatan tersebut Kapolsek Abepura menghadiri perwakilan dari kedua belah pihak yang bertikai yakni perwakilan dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, dengan perwakilan dari mahasiswa Asrama Kinaonak Tanah Hitam.
"KPK mbok jangan jadi alat mendeligitimasi Kepala Daerah dengan kewenangannya, lakukan azas praduga tidak bersalah agar jangan akhirnya yang dirugikan rakyat , seperti apa yang terjadi di Papua sekarang ini", kata Haris melalui rilisnya kepada Cenderawasih Pos Jumat (23/9) kemarin.
Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua Gustav Kawer menyampaikan, Peradilan ini cukup memakan waktu yang lama hingga akhirnya dibawa ke meja persidangan di Makassar. Delapan tahun untuk sebuah pelanggaran HAM jauh dari rasa keadilan korban dan keluarga.
Wakapolda mengakui anev Triwulan yang selama ini dilaksanakan dianggap kurang efisien dimana sudah banyak kejadian yang berlalu dan banyak agenda yang terlewat. Iapun berinisiatif mengumpulkan semua pejabat untuk bisa disikapi.
Ia mengatakan, rakyat Papua mengenal Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua. Beliau menjabat Gubernur Papua selama 2 periode (2013-2018, 2019 – 2024). Selama menjabat 2 periode, Lukas Enembe telah mengabdikan dirinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di West Papua.
“Untuk sementara belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait penundaan Tenaga Honorer, memang sudah dihapus Tenaga Honorer Tahun 2023,” Kata Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (23/9).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudanto mengatakan, penghargaan ini merupakan kerja keras bersama dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Ia mengatakan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maruf Amin, ia meminta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa membebaskan Gubernur Papua Lukas Enembe dari tuduhan kriminalisasi korupsi dan memulihkan nama baiknya demi rasa keadilan.
Penghargaan ini diraih Pemerintah Provinsi Papua atas raihan delapan kali berturut-turut mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan.
“Mudah mudahan dalam beberapa hari ini sudah bisa diedarkan ke masing-masing wilayah Kabupaten/kota,” kata Kadis Perhubungan Provinsi Papua D. Wondanak T
Dalam dua hari terakhir isu yang cukup mencengangkan adalah beredarnya foto doa dan munajat agar Sekda Provisi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Plt Gubernur (Rabu/21), dan kemudian serangan hoax terhadap Wakil ketua DPRP Yunus Wonda yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/9) kemarin.
Yoman mengatakan dalam Undang-undang Negera Republik Indonesia, tidak ada satu pasalpun yang memberikan hak dan kewenangan Menkopolhukam mengundang Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Yang berhak mengundang KPK hanya Presiden.
Terdakwa Isak Sattu adalah anggota TNI yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai. Dalam sidang Isak Sattu didakwa pasal HAM.
Presiden perlu mendengar apa dan bagaimana yang diinginkan masyarakat termasuk KPK sebagai lembaga penegak hukum juga perlu bijak dengan tidak memaksakan yang akhirnya menjadikan situasi daerah tak stabil.
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan, sekalipun dilakukan panggilan kedua dari KPK, namun pemeriksaan Gubernur Papua tetap dilakukan di Papua.
Tak hanya itu, ada juga yang membawa busur panah dan minuman keras. Namun yang menarik perhatian aparat keamanan adalah dari peserta demo tersebut ternyata ada yang mengantongi bahan peledak, dopis.
Kediaman gubernur semakin membuat orang penasaran setelah ratusan orang dari berbagai daerah berdatangan untuk mengambil bagian dalam aksi bela Lukas Enembe.
"Hal ini juga merupakan arahan dari Bapak Lukas Enembe kepada seluruh pegawai Pemprov Papua untuk tetap dapat bekerja maksimal dan berkontribusi aktif terhadap jalannya pemerintahan," kata Rifai kepada wartawan.
“Kemarin kita lakukan rapat untuk mendefinisikan penyusunan APBD Papua,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (21/9).
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan dari hasil temuan dan analisis fakta di lapangan diketahui jika salah satu pelaku pembunuhan dari unsur anggota TNI memiliki senjata rakitan. Dan pada 2019 silam juga diketahui adanya praktik penjualan amunisi oleh anggota Brigif R 20/IJK/3. Artinya, sudah sejak lama bisnis tersebut terjadi di Mimika.
“Disini saya sampaikan penyesalan saya sebagai Presiden NFRPB kepada Presiden Jokowi sebab saya sudah menyampaikan 2 surat baik ke pak Jokowi maupun pak SBY waktu itu dan kami tawarkan perundingan damai untuk menyelesaikan sengketa hukum aneksasi wilayah mantan kolonial Nedherland New Guinea secara damai sebab ini menjadi akar persoalan,” jelas Forkorus melalui ponselnya, Selasa (20/9).
Yunus membuktikan dengan menunjukkan plakat terkait status yang diberikan oleh BPK dan menurutnya Papua sudah 7 kali bertatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan bukan disclaimer.
Pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Bappenda dan Dinas Pendidikan tetap melakukan pelayanan seperti biasa. Bahkan di Kantor Diskominfo sendiri hingga sore hari pegawai termasuk Kepala Dinas Kominfo masih berada di kantor.
Hal ini juga merupakan arahan dari Lukas Enembe kepada seluruh pegawai Pemprov Papua untuk tetap dapat bekerja maksimal dan berkontribusi aktif terhadap jalannya roda pemerintahan.
Intinya kata dia, semua penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu aktifitas masyarakat yang lain. Polisi tidak mempermasalahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi ada hak hak warga sipil lain yang juga harus diperhatikan dan dijaga.
Hal Ini sempat menimbulkan kekecewaan dari para koordinator aksi. Massa juga telat tiba di Taman Imbi dimana pukul 12.25 WIT barulah rombongan pertama tiba. Satu jam kemudian barulah satu persatu kendaraan truk masuk membawa massa. Disini dilakukan orasi secara bergantian yang tak hanya dilakukan oleh orator tetapi juga perwakilan perempuan.
KPK baru sekali memanggil Enembe sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dijadwalkan pada Senin (12/9) pekan lalu di Mako Brimob Polda Papua di Jayapura. Saat itu Enembe berhalangan hadir karena sakit. Di saat bersamaan, sekelompok masyarakat sempat menutup akses menuju Mako Brimob dan menentang upaya hukum yang dilakukan KPK.
Dalam sidang yang digelar hari ini untuk mengadili satu orang terdakwa bernama Isak Sattu, yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai.
"Ada sejumlah arahan tegas dari Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato pada Rapat Koordinasi antar Pemerintah Pusat dan daerah yang dilaksanakan di Surabaya. Sehingga perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah,"Kata Jery, Selasa (20/9).
"Desember mendatang sudah diresmikan, dengan masa waktu sisa tiga bulan lagi kami optimis bisa selesai pembangunan gedung Kantor Gubernur Papua yang baru," kata Gery kepada wartawan, Selasa (20/9).
Dari hasil Investigasi yang dilakukan Komnas HAM di Kampung Mememu, korban atas nama Yohanis mengaku dia bersama almarhum dianiaya anggota TNI Pos Yonif 600 yang berlokasi di pos milik TNI dengan menggunakan kayu buah, kabel listrik sebesar jari, bambu dan selang air.
“Selaku presiden NFRPB dan atas nama seluruh masyarakat bangsa Papua menyampaikan rasa hormat yang tulus kepada pemerintah Republik Indonesia karena telah mengakui keberadaan NFRPB secara diam – diam,” jelas Forkorus di Dosay, Sentani Barat kemarin.
Setelah itu berkas ini kembali akan dilimpahkan ke Kaotmilti IV-Makassar. Sedangkan perkara Kapten Inf DK dan empat orang lainnya saat ini dalam proses resume dan melengkapi administrasi berkas perkara dan direncanakan pada Rabu, (21/9) akan dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk dilakukan penelitian syarat formil dan materiil selanjutnya dilimpahkan kepada Kaotmil IV-20 Jayapura.
Mereka meminta KPK menghentikan bentuk kriminalisasi kepada gubernur Lukas Enembe. Apa yang dilakukan KPK dikatakan hanya kepentingan politik tertentu. Selain itu Gubernur Lukas dikatakan memiliki komitmen untuk masyarakat Papua dan banyak yang telah dilakukan selama kepemimpinan.
Hanya harga dan prosenya tidak mudah. Bahkan harus ada yang berakhir dengan korban nyawa seperti di Mimika. Anthon menyebut bahwa ada penghubung atau kaki tangan TPN OPM yang menjadi korban dari kasus mutilasi di Timika lalu. “Itu ada yang kami beli. Harganya tidak murah tapi bisa kami beli. Dananya dari masyarakat kumpul – kumpul sedikit demi sedikit kemudian kami beli senjatanya,” beber Anthon melalui ponselnya, Ahad (18/9).
Penangkapan ketiga pelaku dipimpin Kanit Jatanras Polres Sorong Kota, Ipda Dwi Prawoko, SH., dengan dibantu Timsus Polres Jayapura di Kompleks Perumahan Daime-daime Doyo Baru dan Citra Buana Sentani.
Menurut Antnon, KPK dalam hal melakukan penegakan hukum berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dijaga adalah tidak berada dalam posisi tebang pilih dan harus berdiri kepada penegakan hukum itu sendiri.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa PPATK telah menyerahkan 12 hasil analisis kepada KPK. Dalam analisis tersebut ada sejumlah ketidakwajaran dan penyimpangan atas pengelolaan uang dengan nilai yang fantastis. Jumlahnya ratusan miliar, ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan kepada KPK, ungkap dia kepada awak media di Jakarta kemarin (19/9).
Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Macklarimboen mengatakan, sebenarnya kesepakatan yang sudah dibangun antara Kepolisian dengan penanggung jawab jawab aksi, bahwa yang mengikuti aksi terpusat ditaman Imbi Kota Jayapura itu hanya perwakilan.
Masah yang awalnya berkumpul dari setiap asrama dan warga sekitaran Waena itu, berlangsung tertip dan berkumpul terpusat di Expo Waena, sampai saat ini.
Ini setelah mengikuti perkembangan situasi dimana pukul 11.28 WIT massa rombongan pertama tiba di Taman Imbi, Jayapura. Para anggota Brimob ini memang telah disiagakan dari pagi dengan tameng huru hara.
Terkait dengan penyampaian Mahfud MD tersebut, Tim Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menyebut pernyataan Menteri Koordinator Poltik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sangat menyesatkan.
Terlihat belasan kendaraan truk dan pick up mulai melakukan pergerakan dan berkumpul di depan lapangan makam Theys Sentani. Ratusan masa yang masih berada di atas kendaraan itu sambil bernyanyi lagu rohani.
"Seluruh pemuda dan mahasiswa/i kami telah sepakat untuk mengawal aksi damai, yang direncanakan hari selasa, di seluruh mahasiswa dan pemuda yang ada di setiap asrama di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura siap turun mengawal aksi damai," katanya.
Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya menolak bentuk kriminalisasi oleh KPK terhadap terhadap gubernur Papua. Massa akan menyuarakan menolak penetapan tersangka oleh KPK lantaran menganggap ada bentuk ketidakadilan hukum.
Ketua Panitia Popprov II Papua, Simson Rumbiak mengatakan total atlet yang ikut bertanding pada Popprov kali ini sebanyak 540 orang dari cabang olahraga sepak bola, tinju, bulutangkis, tenis lapangan, bola voli, bola basket, dan pencak silat.
Pria yang selama ini ikut berjuang dan menjadi tim utama Goliath Tabuni ini terbilang jarang muncul ke media namun pada Minggu (18/9) kemarin ia menghubungi Cenderawasih Pos dan menjelaskan semuanya. Ia menyatakan bahwa Gen Goliath Tabuni tidak setuju dengan pernyataan Sebby Sembom.
Ada sejumlah poin yang dikeluarkan oleh pihak polresta, pertama, menolak aksi keramaian yang akan dilaksanakan oleh kelompok Koalisi Rakyat Papua (KRP) secara long march, kedua, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kota, Polresta Jayapura Kota telah menyiapkan personel gabungan TNI Polri dan stekholder lainnya dan menjalankan pengamanan secara humanis, ketiga, Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi terhadap ajakan yang sifatnya profokatif mengingat selama ini kebanyakan meninggalkan kerugian dan tidak dipertanggungjawabkan oleh para koordinator.
"Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan, kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,"kata pdt. Alberth Yoku.
Untuk lokasinya sendiri akan dipusatkan di Taman Imbi Jayapura. Hanya saja aksi demo ini diklaim sebagai aksi demo damai yang tujuannya agar tak ada bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap Gubernur Papua.
Menyikapi hal tersebut Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si,. mengimbau kepada seluruh pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu bisa menimbulkan bentrok ataupun juga mengganggu ketertiban umum.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Setyo Wahyudi menyampaikan, pemerintah sedang gencar melakukan sosialisasi terkait undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 74 tentang penghapusan registrasi data kendaraan bermotor.
“Mau program apa saja jika tidak didukung secara baik oleh kepala sekolah, komponen di sekolah tersebut serta pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Bupati/Wali Kota programnya sehebat apapun tidak akan berjalan dengan baik,” tutur Lobya kepada Cenderawasih Pos.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyatakan, sumber dana digunakan untuk beberapa hal diantaranya transportasi, energi listrik, komunikasi dan sanitasi yang bersumber dari APBN.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Setyo Wahyudi mengakui, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Agustus itu meningkat dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Hal tersebut karena adanya program penghapusan denda pajak.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat, Muhammad Musa’ad menyebut, dirinya sudah mengutus Kepala Dinas Perindakop dan Dinas Kominfo untuk mengikuti rapat pengendalian inflasi di Surabaya.
