JAYAPURA – Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Jansen MOnim mengaku kaget dan heran soal adanya pergantian pejabat PU, Jumat (14/10) malam lalu. Pasalnya ia melihat pergantian ini tidak mempertimbangkan kriteria dan kemampuan dari posisi dan latar belakang pejabat itu sendiri. Ia melihat pergantian pejabat ini akan berdampak pada efektifitas pekerjaan dan penyerapan anggaran yang diyakini tidak berjalan sesuai harapan.
“Iya, ini terkesan tiba-tiba ganti dan menempatkan pejabat yang tidak punya latar belakang insfrastruktur. Saya mantan Kepala Dinas PU yang bertahun – tahun membina dan menyiapkan staf. Saya prihatin saja, sebab banyak anggaran, namun menempatkan orang-orang yang tupoksinya sebenarnya mereka mengerti atau tidak,” ujar Jansen menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Kantor DPRP, Senin (17/10).
Pria yang kini menjabat sebagai salah satu anggota Komisi IV DPR Papua ini, melihat dulu ada pejabat yang kepala dinasnya berlatar belakang seorang guru. Lalu ada juga sarjana ekonomi maupun sarjana sosial. Ia khawatir dana besar di PU ini tidak bisa terpakai maksimal.
“Dulu itu dana sampai triliunan, namun akhirnya menjadi Silpa. Sayang sebab dana ini bisa digunakan untuk masyarakat, namun tidak bisa karena menjadi Silpa tadi,” bebernya.
“Dan dua hari lalu kami dengar ada pelantikan atau pergantian pejabat lagi. Kepala Dinasnya dari sarjana sosial, kabid binamarganya sarjana ekonomi. Ini apakah mereka tahu tidak tupoksi instansi teknis. Saya bingung yang atur pejabat ini siapa ya? sebab aturan sudah jelas kriteria seperti apa yang harus memimpin,” sindir Jansen Monim. Ia merasa prihatin sebab bisa saja program pembangunan tidak berjalan baik.
“Lalu tahun lalu saat covid dimana pemerintah menganggarkan Rp 100 juta padat karya untuk membantu masyarakat, tapi malah kami dengar ini dikerjakan oleh PU sendiri. Lalu kesannya, dimana ada keluarganya disitu anggarannya diturunkan. Harusnya Baperjakat mempertimbangkan ini, jangan karena ini saudaranya gubernur, saudaranya istri gubernur akhirnya diberikan jabatan. Dampaknya pasti ke penyerapan anggaran, sebab yang pimpin ini belum tentu mengerti. Belum lagi masa kerja tersisa 2 bulan, ini mau kerja apa bagi pejabat baru,” tutupnya. (ade/tri)
JAYAPURA – Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Jansen MOnim mengaku kaget dan heran soal adanya pergantian pejabat PU, Jumat (14/10) malam lalu. Pasalnya ia melihat pergantian ini tidak mempertimbangkan kriteria dan kemampuan dari posisi dan latar belakang pejabat itu sendiri. Ia melihat pergantian pejabat ini akan berdampak pada efektifitas pekerjaan dan penyerapan anggaran yang diyakini tidak berjalan sesuai harapan.
“Iya, ini terkesan tiba-tiba ganti dan menempatkan pejabat yang tidak punya latar belakang insfrastruktur. Saya mantan Kepala Dinas PU yang bertahun – tahun membina dan menyiapkan staf. Saya prihatin saja, sebab banyak anggaran, namun menempatkan orang-orang yang tupoksinya sebenarnya mereka mengerti atau tidak,” ujar Jansen menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Kantor DPRP, Senin (17/10).
Pria yang kini menjabat sebagai salah satu anggota Komisi IV DPR Papua ini, melihat dulu ada pejabat yang kepala dinasnya berlatar belakang seorang guru. Lalu ada juga sarjana ekonomi maupun sarjana sosial. Ia khawatir dana besar di PU ini tidak bisa terpakai maksimal.
“Dulu itu dana sampai triliunan, namun akhirnya menjadi Silpa. Sayang sebab dana ini bisa digunakan untuk masyarakat, namun tidak bisa karena menjadi Silpa tadi,” bebernya.
“Dan dua hari lalu kami dengar ada pelantikan atau pergantian pejabat lagi. Kepala Dinasnya dari sarjana sosial, kabid binamarganya sarjana ekonomi. Ini apakah mereka tahu tidak tupoksi instansi teknis. Saya bingung yang atur pejabat ini siapa ya? sebab aturan sudah jelas kriteria seperti apa yang harus memimpin,” sindir Jansen Monim. Ia merasa prihatin sebab bisa saja program pembangunan tidak berjalan baik.
“Lalu tahun lalu saat covid dimana pemerintah menganggarkan Rp 100 juta padat karya untuk membantu masyarakat, tapi malah kami dengar ini dikerjakan oleh PU sendiri. Lalu kesannya, dimana ada keluarganya disitu anggarannya diturunkan. Harusnya Baperjakat mempertimbangkan ini, jangan karena ini saudaranya gubernur, saudaranya istri gubernur akhirnya diberikan jabatan. Dampaknya pasti ke penyerapan anggaran, sebab yang pimpin ini belum tentu mengerti. Belum lagi masa kerja tersisa 2 bulan, ini mau kerja apa bagi pejabat baru,” tutupnya. (ade/tri)
