JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan sementara menyelesaikan proses Administrasi Hibah dari Kementrian Perhubungan RI pada Provinsi Papua berkaitan dengan distribusi bus eks Pekan Olahraga Nasional (PON).
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jeri Yudianto menyampaikan, rencana BA Hibah dan Naskah Hibah melalui Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) teknis dilakukan pada 27 Oktober mendatang. “Sementara infonya masih menyelesaikan Adminiatrasi Hibah dulu, setelah itu barulah proses lainnya di daerah,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (24/10)
Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada kendala terkait dengan proses distribusi bus eks PON bagi tiap kabupaten yang ada di bumi cenderawasih ini. “Sementara belum ada kendala, masih berjalan prosesnya,” ucapnya singkat.
Dijelaskan, ada sebanyak 70 bus yang dihibahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Papua saat melaksanaan PON tahun 2021 lalu. “Bus bus tersebut saat ini sedang terparkir di areal Stadion Lukas Enembe,” ucapnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Papua berencana menghibahkan 70 unit bus eks PON XX kepada masyarakat di wilayah Papua.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Provinsi Papua David Wondanak Telenggen, di Jayapura, Jumat, menyampaikan puluhan bus tersebut sesuai arahan Gubernur Papua nantinya akan digunakan untuk bantuan kemasyarakatan, seperti keagamaan, yayasan, sekolah-sekolah, dan beberapa lembaga lainnya.
David yang diwawancara pada April lalu menyebut, penentuan bus-bus tersebut di bawah kewenangan Gubernur, sehingga masih menunggu arahan.
“Bus-bus ini di bawah pengawasan kami, sehingga kami bertanggung jawab untuk merawatnya. Untuk biaya perawatan menggunakan anggaran yang ada,” pugkasnya. (fia/wen)
Rencana Kedatangan Gubernur, Tim Kuasa Hukum akan Lakukan Pertemuan Dengan Keluarga Lukas Enembe
JAYAPURA – Rencana, Selasa (24/10) Tim pengacara Lukas Enembe bakal lakukan pertemuan dengan keluarga orang nomor satu di Papua ini guna membahas terkait dengan rencana kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta tenaga medis.
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan, apa yang dilakukan pihakya demi kebaikan Gubernur Papua
“Kami akan rapat dengan pihak keluarga untuk menentukan apakah mengijinkan KPK atau dokter bisa datang ke kediaman atau tidak, nanti kita akan bicarakan hal itu,” kata Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (24/10).
Ia juga mengaku akan memberikam pemahaman kepada massa pendukung Lukas Enembe yang berada di Koya ketika Penyidik KPK nantinya jadi datang,
“Hingga saa ini Gubernur Papua masih berada di kediamannya dengan kondisi masih sakit,” kata Alo.
Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/10). Kedatangan tersebut untuk menemui Penyidik KPK.
Dalam kunjungan ke Gedung KPK tersebut, pihak KPK meminta agar disampaikan ke dokter pribadi Gubernur Papua, agar berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat untuk persiapan jika nanti ada visit dari tim independen dokter dari IDI bersama penyidik untuk memastikan kondisi Pak Lukas.
Selaku kuasa hukum Gubernur Papua, pihaknya mempersilahkan bila KPK dan tim independen dokter dari IDI untuk datang ke Papua dan melihat langsung kondisi kesehatan dari Lukas Enembe.
Anggota THAGP Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., saat itu menyampaikan, pihaknya tidak keberatan jika KPK dan dokter independen datang ke Papua.
“Dengan begitu bisa melihat langsung kondisi kesehatan dari Gubernur Papua. Sudah sejak lama kami mengundang KPK dan dokter independen untuk datang ke Papua,” kata Petrus berdasarkan rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (17/10). (fia)
