Monday, April 29, 2024
25.7 C
Jayapura

Kecewa, Gedung  Kantor DPMK Supiori di Palang Oleh Tenaga Honorernya.

SUPIORI– Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung ( BPMK ) Kabupaten Supiori di palang oleh tenaga honorer pada kantor tersebut.  Tindakan pemalangan Kantor BPMK Kabupaten Supiori itu sudah berlangsung satu minggu terakhir oleh tenaga honorer yang merasa kecewa karena tidak turut diangkat sebagai CPNS Kabupaten Supiori melalui jalur K2.

Ketua MPC. Pemuda Pancasila Kabupaten Supiori, Jhon Rayar mengatakan, selaku warga asli Supiori ia juga mengaku merasa kecewa dengan hasil pengumuman K2 yang dilakukan oleh BKPSDA Kabupaten Supiori.

Pasalnya ada nama – nama yang ditemukan  tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer pada salah satu OPD di Kabupaten Supiori, hanya tinggal-tinggal di rumah dan menjaga kios tetapi di umumkan dalam pengangkatan K2 sebagai CPNS Kabupaten Supiori.

Baca Juga :  Mei 2024 Tak Akan Melanjutkan Kepemimpinan, Pj Bupati Sarmi Pamit Diri

“Saya menilai ada masalah yang terjadi, banyak nama dari luar, orang-orang yang kita tidak kenal, tinggal diluar tapi aneh bisa punya nama keluar kemarin tuh,”ungkapnya saat di hubungi Kamis,(30/11).

Nama – nama yang sama sekali tidak menjadi tenaga honor dan bukan warga Supiori tetapi ada dalam daftar nama K2 yang diumumkan menurutnya harus dikeluarkan dan digantikan dengan nama-nama yang benar-benar menjadi tenaga honorer pada salah satu OPD atau warga asli Supiori.

“Ini demi keadilan di keluarkan lalu masukan anak-anak di 38 kampung, kalau tidak bisa diakomodir semua mungkin beberapa sesuai dengan kuota yang ada saat ini dimasukan, itu tidak berdosa, “ucapnya.    

Baca Juga :  Uncen  Usulkan Gubernur Enembe Raih Gelar Doktor Honoris Causa 

Persoalan tersebut menurutnya bisa terjadi karena ketidakjujuran oknum kepala OPD dan bukan kesalahan Bupati dan Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Kepala BKPSDA Supiori selaku OPD teknis.

Ia menyarankan kepada Pimpinan Daerah Supiori dan BKPSDA selaku OPD teknis untuk membuka ruang bagi warga asli Supiori agar bertemu dan menyampaikan keluhan, kekecewaan dan harapan secara langsung dan mendengar penjelasan secara langsung juga sehingga bisa meredam kekecewaan warga saat ini. (ren )

    

SUPIORI– Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung ( BPMK ) Kabupaten Supiori di palang oleh tenaga honorer pada kantor tersebut.  Tindakan pemalangan Kantor BPMK Kabupaten Supiori itu sudah berlangsung satu minggu terakhir oleh tenaga honorer yang merasa kecewa karena tidak turut diangkat sebagai CPNS Kabupaten Supiori melalui jalur K2.

Ketua MPC. Pemuda Pancasila Kabupaten Supiori, Jhon Rayar mengatakan, selaku warga asli Supiori ia juga mengaku merasa kecewa dengan hasil pengumuman K2 yang dilakukan oleh BKPSDA Kabupaten Supiori.

Pasalnya ada nama – nama yang ditemukan  tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer pada salah satu OPD di Kabupaten Supiori, hanya tinggal-tinggal di rumah dan menjaga kios tetapi di umumkan dalam pengangkatan K2 sebagai CPNS Kabupaten Supiori.

Baca Juga :  PasiTer Kodim 1702 Hadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Ulama Indonesia Jayawijaya

“Saya menilai ada masalah yang terjadi, banyak nama dari luar, orang-orang yang kita tidak kenal, tinggal diluar tapi aneh bisa punya nama keluar kemarin tuh,”ungkapnya saat di hubungi Kamis,(30/11).

Nama – nama yang sama sekali tidak menjadi tenaga honor dan bukan warga Supiori tetapi ada dalam daftar nama K2 yang diumumkan menurutnya harus dikeluarkan dan digantikan dengan nama-nama yang benar-benar menjadi tenaga honorer pada salah satu OPD atau warga asli Supiori.

“Ini demi keadilan di keluarkan lalu masukan anak-anak di 38 kampung, kalau tidak bisa diakomodir semua mungkin beberapa sesuai dengan kuota yang ada saat ini dimasukan, itu tidak berdosa, “ucapnya.    

Baca Juga :  Kunker ke Mappi, Pj Sekda PPS Serahkan Surat Gubernur Tentang Relokasi ASN

Persoalan tersebut menurutnya bisa terjadi karena ketidakjujuran oknum kepala OPD dan bukan kesalahan Bupati dan Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Kepala BKPSDA Supiori selaku OPD teknis.

Ia menyarankan kepada Pimpinan Daerah Supiori dan BKPSDA selaku OPD teknis untuk membuka ruang bagi warga asli Supiori agar bertemu dan menyampaikan keluhan, kekecewaan dan harapan secara langsung dan mendengar penjelasan secara langsung juga sehingga bisa meredam kekecewaan warga saat ini. (ren )

    

Berita Terbaru

Artikel Lainnya