Selain itu kata Pangdam XVII/Cendrawasih itu, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan Komnas HAM terkait solusi penyelesaian kasus mutilasi seperti apa. "Kami juga sudah sampaikan tuntutan pihak keluarga kepada Komnas HAM untuk meminta solusi terkait proses hukum terhadap kasus ini," pintanya.
Sebagaimana, jika tak ada perubahan akhir Oktober 2022 peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Gubernur di tiga wilayah DOB di Papua. “Kita sebagai provinsi induk diminta oleh Mendagri untuk mendata semua kebutuhan ASN untuk mengisi di tiga wilayah DOB,” kata Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (6/10) kemarin.
Koordinator Kuasa Hukum Gubernur Papua, Petrus Bala Pattyona mengatakan, kehadiran Kabinda di kediaman Lukas Enembe untuk menyampaikan keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Lukas Enembe bisa mengikuti pemeriksaan di Jakarta.
“Kami berkolaborasi menjalankan kebijakan pemerintah bersama dengan berbagai pihak seperti lintas kementerian, swasta, hingga lembaga-lembaga di daerah berjalan dengan baik,” kata Paskalis membaca sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam Rakormanda di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (6/10)
Lanjutnya, program Literasi Digital dimaksudkan agar para pelajar dapat memahami bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Sebab, di media sosial itu tidak semua informasi bermanfaat, karena ada juga informasi yang sifatnya bohong, provokstif dan sebagainya.
Perayaan tersebut dihadiri sejumlah Forkopimda Papua dan diisi dengan penyematan atau penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan dari Presiden Joko Widodo terhadap 4 prajurit.
Ketua Tim Hukum Nasional Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyampaikan, keputusan menolak untuk diperiksa merupakan hak berdasarkan Undang-undang KUHP pasal 168 dan pasal 35 Undang-undang Tipikor.
Gembala Yoman mengatakan penguasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat keamanan TNI dan Kepolisian, dalam mengelola negara tidak harus menggunakan pendekatan kekerasan.
PP ini kata John mengatur bahwa kursi pengangkatan berhak menjadi unsur pimpinan di DPR Papua. Hanya saja meski sudah beberapa kali disampaikan, namun hingga kini belum ada tanda – tanda untuk diseriusi.
Selalu saja ada yang ditemukan terlibat. Yang terbaru adalah memberikan dukungan tidak secara langsung melainkan lewat media sosial. Ini juga akan menjadi catatan pihak Bawaslu untuk melakukan patroli cyber.
Peresmian Gedung DPRD secara simbolis oleh Pj. Bupati Nduga Namia Gwijangge S. Pd. M.Si dengan menggunting pita dan Ketua DPRD Nduga Ikabus Gwijangge SE membuka Pintu Gedung.
Proses penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan berencana yang disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil yang melibatkan 6 orang oknum prajurit TNI AD dari kesatuan Brigif R 20/IJK/3 Kostrad mengalami kemajuan. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih kepada Kaotmilti IV-Makassar.
Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Dr.Ir.Heri Sudarmaji, DEA.,QIA mengungkapkan wisuda yang dilaksanakan hari ini (kemarin -red) merupakan wisuda pertama yang dilakukan oleh Poltekbang Jayapura. Karena seperti diketahui Poltekbang baru berdiri pada tahun 2019, yang sebelumnya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura.
Adapun tokoh-tokoh gereja diantaranya Ketua Sinode, pengurus sinode dan perwakilan Keuskupan Jayapura yang menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP). Mereka datang berkunjung ke kediaman gubernur untuk melihat kondisi Gubernur Enembe dan memberikan dukungan moral kepada Enembe yang sedang menghadapi tuduhan dugaan gratifikasi hingga korupsi.
Selasa (4/10) kemarin, Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I PPS Dr. Sri Handoko Taruna melakukan rapat dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si, Sekertaris Tim Pemekaran PPS Drs. Alberth Rapami, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP dan sekda dari Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.
"Aksi demontrasi seperti ini yang diharapkan oleh semua pihak, yang tentunya kami dari pihak keamanan akan siap memfasilitasi semua kebutuhan dari peserta aksi, asalkan tidak mengganggu aktifitas masyarakat," ujar Victor Dean Mackbon
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, pertemuan tersebut tindak lanjut dari arahan Presiden dan beberapa Menteri lainnya terkait dengan Inflasi dalam Rakor di Jakarta belum lama ini.
“Tim Anggaran telah menyerahkan materi RAPBD ke DPRP beberapa bulan yang lalu, tentunya masih menunggu DPRP untuk proses lebih lanjut,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Hanya saja jika melihat informasi yang beredar, tiga posisi “kepala daerah” ini akan diisi oleh pejabat dari luar Papua. Meski tujuannya hanya mempersiapkan pemimpin definitif namun dengan waktu hampir 2 tahun ini paling tidak akan ada banyak dinamika yang sewaktu – waktu terjadi.
Dalam adat mereka orang sakit, anak – anak dan perempuan dilarang untuk berperang. Namun jika dipaksakan maka Diaz menyebut bahwa ada banyak orang yang siap memasang badan untuk menjaga kediaman tempat dimana Lukas Enembe tinggal dan memastikan jika Lukas Enembe tak akan kemana – mana.
Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Jayapura Robert LN Awi, ST.,MT.,mengakui, peringatan Hari Batik Nasional tetap menjadi perhatian Pemkot Jayapura dimana belum lama ini perajin batik Papua OAP juga telah diberikan pelatihan dari pusat bagaimana cara membatik, menentukan warna kain batik dan diberikan pelatihan serta alat-alat pendukungnya.
Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan SDM bagi tenaga pendidikan para guru di Kota Jayapura, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay untuk kuliah jenjang SI dan S2 dengan menggunakan dana Otsus.
Dalam adat mereka orang sakit, anak – anak dan perempuan dilarang untuk berperang. Namun jika dipaksakan maka Diaz menyebut bahwa 40 an orang siap memasang badan untuk menjaga kediaman dan memastikan jika Lukas Enembe tak akan kemana – mana.
Aksi yang di mulai pada pukul 09:00 WIT pagi itu berjalan damai dengan dikawal aparat kepolisian, sehingga demostrasi hanya berlangsung di jur kanan kampus Uncen sampai dengan berita ini dinaikan.
Dia mengakui, jika memang di Distrik Megambilis penyakit malaria cukup tinggi. Sementara empat distrik lainnya masing-masing Kobakma, Kelila, Ilugwa dan Eragayam sudah bebas dari penyakit malaria.
Adapun beberapa tutuntutan yang dilayangkan oleh, Frantinus Uburuangge selaku Kordinator Aksi, adalah mereka (Aliansi IPMN) meminta Presiden Republik Indonesia segera selesaikan kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua.
“Beberapa peralatan medis lainya akan kami lengkapi (4/10) seperti tabung oksigen, syiringe pump dan lainnya,” kata dokter pribadi Gubernur Papua dr Anthon Mote kepada wartawan, Senin (3/10).
Jeri menyebut, dampak kenaikan bahan bakar minyak terhadap gaji atau tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum ada ketentuan. Adapun yang mengatur hal tersebut dari pusat.
Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina mengatakan, terjadinya penurunan NTP dipengaruhi perubahan indeks harga yang diterima petani sebesar 0,56 persen lebih lambat dari pada peningkatan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,95 persen.
“Jika itu dilakukan maka mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, karena Pj akan kerja durasinya 2 tahun untuk mempersiapkan pemeritahan transisi,” kata mantan Bupati Jayawijaya ini kepada wartawan, Sabtu (1/10) malam.
Ini menurut Mathius merupakan awal dari bendera perang yang dikibarkan dan pihaknya siap melanjutkan perang revolusi termasuk perang revolusi total guna merebut hak kemerdekaan. “Kami bangsa Papua tolak semua program pembangunan oleh pemerintah Indonesia,” beber Mathius.
“Mohon agar kedua Bupati Teluk Bintuni dan Maybrat dapat membangun komunikasi yang hangat dengan Panglima Kodam XVIII Kasuari dan jajarannya serta Kapolda Papua Barat dan jajarannya agar memberi akses yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat sipil di dekat lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP),” kata Yan sebagaimana rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Minggu (2/10) kemarin.
Dari informasi terakhir dari insiden ini sebanyak empat warga sipil tewas. Jenazah juga telah tiba di RSUD Teluk Bintuni Jumat malam (30/9) sekira pukul 21.00 WIT, hari Sabtu (1/10) pukul 10.00 WIT. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar telah menyerahkan jenazah korban pembunuhan kepada penanggungjawab CV. Doreri Makmur di RSUD Teluk Bintuni.
“Kami akan mulai sosialisasi serta mengeluarkan surat edaran. Dengan demikian, para OPD yang ada di Papua dapat berbelanja pada e-Katalog lokal tersebut,”Kata Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Debora Salosa kepada wartawan.
Pada acara tersebut hadir Sekretaris Daerah Papua M Ridwan Rumasukun didampingi oleh Kadis Penghubung yang juga sebagai Plt Kadispora Provinsi Papua Aleks Kapisa.
Sebagaimana video dan berita yang viral dan beredar di media sosial, panjabat Gubenur Papua Barat Paulus Waterpauw telah melayangkan somasi kepada PH Gubernur Papua. Tidak itu saja, Paulus juga dengan tegas meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe mundur dari jabatannya karena terkait kasus korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Usai melantik 3 anggota Majelis rakyat Papua pergantian antar waktu di gedung Lukman kantor gubernur provinsi Papua, Jumat, (30/9). Ia mengatakan bahwa tidak menunggu waktu lama tiga provinsi akan diresmikan.
"Terima kasih media harian Cepos yang selalu kirim koran ke Monumen Pers Nasional," ujar Widodo Hastjaryo, Kepala Monumen Pers Nasional, saat menerima kunjungan 10 orang jurnalis Papua di Monumen Pers Nasional, kamis, (29/9).
Hal ini disampaikan salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos. Dosen Fisip yang kerap melakukan analisa dan pengamatan dalam aspek sosial politik ini melihat bahwa KPK bersikukuh menegakkan aturan karena telah bertindak sesuai perintah KUHAP.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Maddaremmeng mengatakan, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Satgas tersebut telah turun langsung ke tiga provinsi baru untuk memastikan dukungan terhadap persiapan penyelenggaraan pemerintahan di DOB tersebut.
“Indikasinya sangat kuat ini bukan kejadian yang pertama, kami sedang menelusuri peristiwanya dan semakin lama semakin terang benderang, tinggal tunggu saja,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan di Jayapura.
Penjagaan ketat tersebut usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus korupsi gratifikasi senilai Rp 1 M. penetapan terhadap orang nomor 1 di Papua itu sejak 5 September lalu.
Sejumlah video di TKP dishare berantai. Aksi para pelaku yang diduga berjumlah 9 orang ini terbilang sadis mengingat para korban tak melakukan perlawanan dan langsung dibunuh.
Pelantikan ini, berdasarkan surat MRP Nomor : 166/668/MRP tanggal 10 Desember 2021 perihal usulan pengisian PAW atas nama Alm Alberthus Moyuend utusan dari adat digantikan oleh Petrus Safan, Alm Demas Tokoro Utusan Adat digantikan oleh Gerson Yulianua Hassor, dan Alm Amandus Anakat Utusan Agama Katolik digantikan Drs Aloysius Kembana.
Pimpinan Cenderawasih Pos Lucky Ireuww mengatakan bahwa kerja sama antara Pemda Sarmi dan Cepos adalah kerjasama guna mempublikasi informasi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat.
MoU ini ditandatangani oleh Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya SH. MH dan Pj Bupati Sarmi Markus O. Masnembra, SH.,MH di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (30/9). Setelah MoU tersebut juga dilakukan penyerahan SKK (Surat Kuasa Khusus) dan sosialisasi hukum yang diberikan langsung oleh Kajari Jayapura.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, roda pemerintahan di Provinsi Papua juga berjalan sebagaimana mestinya. “Sejauh ini untuk investor yang mendaftar melalui PTSP tidak ada kendala, masih berjalan normal. Artinya kalau misalkan dia melihat kondisi Papua saat ini, otomatis dia mundur tetapi itu tidak ada,” terang Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (29/9).
AHY menjelaskan, secara prinsip partai demokrat menghormati proses hukum yang berjalan. Itu bagian dari komitmen partai untuk mendukung setiap upaya penegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Namun AHY berharap, proses hukum bisa dijalankan secara adil. Putra Presiden RI ke 6 itu menyebut, kekhawatiran adanya muatan politis bukan tanpa sebab. Berdasarkan catatan yang ada, upaya dugaan kriminalisasi terhadap Lukas sudah berlangsung sejak lama. Dan itu tidak lepas dari tekanan politik pada sejumlah momen.
Menyangkut pertemuannya dengan orang nomor 1 di Papua itu, Taufan mengaku pihaknya sebatas memenuhi undangan dari keluarga besar Lukas Enembe yang sebelumnya Komnas HAM RI juga mendapatkan aspirasi dari Pansus DPRP dan Koalisi Rakyat Papua yang datang di Kantor Komnas HAM di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yonas Kenelak menyampaikan bahwa PKK merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, baik pada tingkat distrik hingga ke kampung-kampung, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polisi lebih mengedepankan konsep presisi. Menyentuh langsung persoalan masyarakat kemudian dicarikan jalan keluarnya. Tentunya dengan cara yang lebih humanis dan tidak mengedepankan penegakan hukum.
Para saksi diantaranya Briptu Andi Ridho Amir yang saat kejadian sebagai supir asisten 1 Pemda Paniai, Briptu Abner O Windesi supir Wakapolres Pania, Bripka Riddo B Danton Dalmas dan Aipda Haile sebagai anggota Polsek.
Adapun kelompok massa yang berkumpul disekitar lokasi kediaman dikatakan perlahan – lahan mulai meninggalkan lokasi. Meski demikian pihaknya tidak pasif merespon isu – isu di tengah masyarakat. Yang dilakukan Polresta kata Mackbon lebih meningkatkan jadwal patroli keliling seraya membangun koordinasi dengan para pihak terutama tokoh masyarakat.
Dalam percakapan melalui via telfon antara Gubernur dengan penyidik KPK disaksikan langsung oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dan anggotanya di kediaman Lukas Enembe di Koya.
Bentuk protes ini dilakukan dengan cara berdemo oleh Alfi dan sejumlah pekerja di pintu masuk Pelabuhan Jayapura, Rabu (29/9). Puluhan bekerja bongkar muat dan pengurus Alfi melakukan aksi demo mulai pagi hari hingga siang. Merekapun dipertemukan dengan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan KSOP Jayapura, Willem Thobia Fofid. Hanya disini tidak mendapat jawaban konkrit mengingat pihak KSOP menyatakan akan mempelajari semua tuntutan.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Bupati Puncak Papua Willem Wandik,SE.M.Si, saat menghadiri pembukaan sidang Klasis GKI Nabire ke XV di gereja Tabernakel Oyehe Nabire Selasa (27/9) kemarin. Sidang Klasis GKI ini digelar sampai Kamis (29/9) hari ini.
Kepala Biro PBJ Papua Debora Salosa menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan target dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yakni 100 produk namun kini sudah mencapai 190 produk.
“Mengingat keberadaan energi penting untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan di Provinsi Papua,” kata Triwarno usai pelaksanaan kick off dan bimbingan juknis pemodelan dan penyusunan rencana umum energi daerah (RUED) Provinsi Papua, Selasa (27/9)
Venue-venue yang dihibahkan diantaranya, venue voli indoor/outdoor kepada Polda Papua, softball/baseball dan rugby ke Lanud Silas Papare. Softball/baseball dan GOR Trikora ke Universitas Cenderawasih, GOR GIDI kepada Sinode GIDI, lapangan tenis kepada Pemerintah Kota Jayapura. Serta venue futsal yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam surat tersebut, Direktur Eksekutif YKKMP Pembela HAM di tanah Papua Theo Hesegem meminta Mahfud MD memperhatikan beberapa hal yang sedang terjadi di Papua belakangan ini.
Kegiatan perkantoran maupun bisnis masih bergerak seperti biasa. Namun untuk menebalkan system pengamanan di daerah Polda Papua meminta dukungan personel dari Mabes Polri dan sebanyak 3 satuan setingkat kompi (SKK) Brimob kini telah tiba di Jayapura untuk selanjutnya akan menempati pos – pos yang ditentukan. Pihak kepolisian juga telah disiagakan untuk mengantisipasi jika ada perubahan situasi secara cepat.
Kuasa Hukum Gubernur Aloyisius Renwarin menyatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit KPK dalam bentuk apa pun. Tidak juga menghalang halangi pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap kliennya yang saat ini masih dalam kondisi sakit.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Triwarno Purnomo menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan ada hasil yang mendukung perencanaan di bidang energi khususnya untuk Provinsi Papua.
Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, Rusni Abaidata mengungkapkan jika lembaga penyiaran ini nantinya terbentuk maka kampus bisa turut memberikan informasi yang baik, berguna dan sehat kepada dunia kampus atau wilayah yang ada di sekitarnya.
“Tapi belum ada pengakuan. YA yang menyerahkan peluru ini belum mau bicara darimana ia mendapatkan amunisi tersebut,” kata Faisal kepada Cenderawasih Pos di Polda Papua, Senin (26/9).
Menurut Jubir, proses hukum yang sedang dijalani Lukas Enembe sedikit mengalami distorsi peristiwa. Api pemantik dari distorsi tersebut tentu datang dari konferensi pers yang dilakukan oleh Menkopolhukam.
Polda Papua sendiri mulai memetakan kekuatan untuk mengantisipasi hal – hal yang tak diinginkan. Terkait ini Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat, Senin (26/9) mengecek sejumlah kendaraan dan alat khusus milik Direktorat Samapta Polda Papua.
Polisi nampaknya tak ingin kecolongan dengan kejadian serupa sehingga upaya patroli dan razia akan lebih sering dilakukan. Hanya target dari razia ini lebih pada benda tajam dan peralatan perang serta alat – alat yang membahayakan lainnya.
“Kami mendengar ada yang siap berjaga – jaga sampai harus berkumpul di rumah ibadah, ini sudah tidak betul. Jangan muda percaya selebaran atau tulisan di media social FB maupun WA. Tanyakan pada kami langsung saja sebab kami juga tak mau masyarakat dirugikan dari cara – cara begitu (Hoax),” tutup Diaz.
Setelah memusatkan pembinaan olahraga pelajar di kawasan olahraga Doyo Baru, Sentani, Kabupaten Jayapura. Saat ini Dinas Olahraga dan Pemuda sedang menyiapkan pembukaan kawasan olahraga kampung harapan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Sementara itu, dalam rilis tim kuasa hukum dan Advokasi Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan jika kliennya tetap menghormati proses hukum yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan penetapan tersangka gratifikasi Rp 1 M.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, DR. Suriel Mofu menyampaikan, kehadiran lembaga atau media penyiaran di lingkungan kampus akan memberi banyak keuntungan, seperti dalam hal pemberian informasi terkait berbagai hal di kampus dan pemikiran kampus terhadap berbagai hal yang terjadi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad mengatakan, percepatan produk dalam negeri sudah menjadi kebijakan nasional. Sehingga pihaknya akan mendukung apa yang di sampaikan oleh Presiden.
Untuk itu, dia meminta peserta Latsar untuk serius dalam mengikuti sebab ini bermanfaat bagi setiap CPNS. Baginya, yang sudah terpilih menjadi CPNS di Kabupaten Mamberamo Tengah harus bersyukur. Sebab tidak semua orang mempunyai kesempatan menjadi seorang abdi negara.
“Mewakili keluarga korban, kami meminta pemerintah harus serius menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme pelanggaran HAM atau alternatif pengadilan koneksitas agar dekat dengan korban,” kata Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua Gustav Kawer saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (25/9).
Kali ini Satgas Yonif 711/RKS melaksanakan kegiatan pemeriksaan atau sweeping pada malam hari dan berhasil mengamankan barang terlarang berupa ganja kering seberat 1 ons di jalan Trans Jayapura-Wamena, Kabupaten Keerom, pada Sabtu (24/9) malam.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, alasan ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan semestinya disertai dokumen resmi dari tenaga medis. Dengan begitu, tim penyidik bisa melakukan analisis dan mempertimbangkan keinginan Lukas berobat ke Singapura.
Ketiganya juga memiliki peran yang berbeda beda dimana MN bertugas untuk mencari dan membeli amunisi, BK sebagai pembeli dan pemodal dan YA sebagai penjual amunisi. Amunisi – amunisi ini nantinya akan disuplai kepada Undinus Kogoya, pimpinan KKB Intan Jaya.
“Kita harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini dan Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA) atau program Tahfidz,” kata Iman dalam acara pengukuhan Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Papua Periode 2022-2026,” Sabtu (24/9)
“Kita harus masuk dalam segala hal, selain lewat kerjasama dengan media massa atau melalui medsos, kita juga hadir dengan program kita yaitu Tobbi Podcast,” kata Jeri kepada wartawan di Jayapura, Minggu (25/9)
Saat ini Polisi tengah berupaya menciptakan situasi Kota Jayapura yang kondusif sehingga jika ada yang dengan sengaja menshare informasi yang sifatnya tidak betul alias hoax maka pihaknya akan mengambil tindakan.
Pada kegiatan tersebut Kapolsek Abepura menghadiri perwakilan dari kedua belah pihak yang bertikai yakni perwakilan dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara, dengan perwakilan dari mahasiswa Asrama Kinaonak Tanah Hitam.
"KPK mbok jangan jadi alat mendeligitimasi Kepala Daerah dengan kewenangannya, lakukan azas praduga tidak bersalah agar jangan akhirnya yang dirugikan rakyat , seperti apa yang terjadi di Papua sekarang ini", kata Haris melalui rilisnya kepada Cenderawasih Pos Jumat (23/9) kemarin.
Ketua Perkumpulan Pengacara HAM Papua Gustav Kawer menyampaikan, Peradilan ini cukup memakan waktu yang lama hingga akhirnya dibawa ke meja persidangan di Makassar. Delapan tahun untuk sebuah pelanggaran HAM jauh dari rasa keadilan korban dan keluarga.
Wakapolda mengakui anev Triwulan yang selama ini dilaksanakan dianggap kurang efisien dimana sudah banyak kejadian yang berlalu dan banyak agenda yang terlewat. Iapun berinisiatif mengumpulkan semua pejabat untuk bisa disikapi.
Ia mengatakan, rakyat Papua mengenal Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua. Beliau menjabat Gubernur Papua selama 2 periode (2013-2018, 2019 – 2024). Selama menjabat 2 periode, Lukas Enembe telah mengabdikan dirinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di West Papua.
“Untuk sementara belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait penundaan Tenaga Honorer, memang sudah dihapus Tenaga Honorer Tahun 2023,” Kata Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (23/9).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jery Yudanto mengatakan, penghargaan ini merupakan kerja keras bersama dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Ia mengatakan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Prof. Dr. (H.C.) K.H. Maruf Amin, ia meminta Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bahwa membebaskan Gubernur Papua Lukas Enembe dari tuduhan kriminalisasi korupsi dan memulihkan nama baiknya demi rasa keadilan.
Penghargaan ini diraih Pemerintah Provinsi Papua atas raihan delapan kali berturut-turut mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan.
“Mudah mudahan dalam beberapa hari ini sudah bisa diedarkan ke masing-masing wilayah Kabupaten/kota,” kata Kadis Perhubungan Provinsi Papua D. Wondanak T
Dalam dua hari terakhir isu yang cukup mencengangkan adalah beredarnya foto doa dan munajat agar Sekda Provisi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Plt Gubernur (Rabu/21), dan kemudian serangan hoax terhadap Wakil ketua DPRP Yunus Wonda yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/9) kemarin.
Yoman mengatakan dalam Undang-undang Negera Republik Indonesia, tidak ada satu pasalpun yang memberikan hak dan kewenangan Menkopolhukam mengundang Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK). Yang berhak mengundang KPK hanya Presiden.
Terdakwa Isak Sattu adalah anggota TNI yang saat terjadinya peristiwa bertugas sebagai Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai. Dalam sidang Isak Sattu didakwa pasal HAM.
Presiden perlu mendengar apa dan bagaimana yang diinginkan masyarakat termasuk KPK sebagai lembaga penegak hukum juga perlu bijak dengan tidak memaksakan yang akhirnya menjadikan situasi daerah tak stabil.
Pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan, sekalipun dilakukan panggilan kedua dari KPK, namun pemeriksaan Gubernur Papua tetap dilakukan di Papua.
Tak hanya itu, ada juga yang membawa busur panah dan minuman keras. Namun yang menarik perhatian aparat keamanan adalah dari peserta demo tersebut ternyata ada yang mengantongi bahan peledak, dopis.
Kediaman gubernur semakin membuat orang penasaran setelah ratusan orang dari berbagai daerah berdatangan untuk mengambil bagian dalam aksi bela Lukas Enembe.
"Hal ini juga merupakan arahan dari Bapak Lukas Enembe kepada seluruh pegawai Pemprov Papua untuk tetap dapat bekerja maksimal dan berkontribusi aktif terhadap jalannya pemerintahan," kata Rifai kepada wartawan.
“Kemarin kita lakukan rapat untuk mendefinisikan penyusunan APBD Papua,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (21/9).
