Saturday, April 27, 2024
30.7 C
Jayapura

JAYAPURA- Pasca penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) informasi hoax alias palsu bertebaran di platform media sosial dan percakapan grup Whatsapp.

Dalam dua hari terakhir isu yang cukup mencengangkan adalah beredarnya foto doa dan munajat agar Sekda Provisi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Plt Gubernur (Rabu/21), dan kemudian serangan hoax terhadap Wakil ketua DPRP Yunus Wonda yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/9) kemarin.

Ya, Dalam surat yang tertanggal 21 September 2022 tersebut, ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Muh. Ridwan Saputra, dimana surat panggilan berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020, salah satunya Ketua Harian PB PON Papua, Dr Yunus Wonda.

Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut.

Surat ini lantas dinyatakan palsu dan tidak benar. Dalam surat tersebut disebutkan  soal pemanggilan Yunus Wonda untuk menghadap kepada penyidik KPK dan BPK untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020 dimaksud.

Baca Juga :  Angin Segar bagi Pencaker di Papua

“Pelaku mengaku sebagai deputy bidang penindakan dan meminta untuk menghadap pada tanggal 23 September namun sudah kami kroscek bahwa ini semua paslu,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rilisnya ke media.

Ia menyebut surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain. KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya.

KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK. Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK, dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat.

Sementara terkait hal tersebut Yunus Wonda menanggapi dingin. Ia tak mau banyak berkomentar. “Sudah biar saja, KPK juga sudah mengklarifikasi semua. Saya masih ada kedukaan,” singkat Yunus Wonda.

Terkait  banyaknya informasi hoax  ini dimana sebelumnya menyasar Sekda Rumasukun dan kini Yunus Wonda menurut  Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani pihaknya akan meningkatkan patroli cyber.

Baca Juga :  Pasca Gempa, Mensos RI Tinjau Langsung Situasi Kota Jayapura

“Oh kalau itu sudah tentu akan kami lakukan. Patroli cyber akan lebih sering kami lakukan untuk mencegah beredarnya informasi tak betul di kalangan masyarakat,” beber Ramdani menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos.  Ia juga meminta masyarakat bisa mengkroscek sebelum mempercayai sebuah informasi. “Sebaiknya begitu, dicek dulu,” tutupnya.

Dalam catatan koran ini, informasi hoax ketika terjadi aksi demonstrasi, beberapa kali dikirim foto/video yang lama  dan di share ke grup whatsapp. seperti demo Save Enembe Selasa (20/9) lalu ketika di Waena sedang ada orasi pendemo dan mempersiapkan ke Taman Imbi, ada yang menyebarkan Waena telah terjadi perlawanan, padahal video tersebut merupakan video lama yang dibagi/dikirim ulang.

Ya, bukan tidak mungkin akan ada serangan hoax lagi terhadap institusi ataupun pejabat  Papua, karena itu Wakapolda Papua meminta masyarakat untuk tak langsung percaya begitu saja, sebaiknya di krosscek lebih dulu.(ade/wen)

JAYAPURA- Pasca penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) informasi hoax alias palsu bertebaran di platform media sosial dan percakapan grup Whatsapp.

Dalam dua hari terakhir isu yang cukup mencengangkan adalah beredarnya foto doa dan munajat agar Sekda Provisi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun jadi Plt Gubernur (Rabu/21), dan kemudian serangan hoax terhadap Wakil ketua DPRP Yunus Wonda yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/9) kemarin.

Ya, Dalam surat yang tertanggal 21 September 2022 tersebut, ditandatangani oleh penyidik KPK atas nama Muh. Ridwan Saputra, dimana surat panggilan berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020, salah satunya Ketua Harian PB PON Papua, Dr Yunus Wonda.

Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut.

Surat ini lantas dinyatakan palsu dan tidak benar. Dalam surat tersebut disebutkan  soal pemanggilan Yunus Wonda untuk menghadap kepada penyidik KPK dan BPK untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020 dimaksud.

Baca Juga :  Pemprov Minta ASN Tak Mudah Terprovokasi

“Pelaku mengaku sebagai deputy bidang penindakan dan meminta untuk menghadap pada tanggal 23 September namun sudah kami kroscek bahwa ini semua paslu,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rilisnya ke media.

Ia menyebut surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain. KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya.

KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK. Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK, dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat.

Sementara terkait hal tersebut Yunus Wonda menanggapi dingin. Ia tak mau banyak berkomentar. “Sudah biar saja, KPK juga sudah mengklarifikasi semua. Saya masih ada kedukaan,” singkat Yunus Wonda.

Terkait  banyaknya informasi hoax  ini dimana sebelumnya menyasar Sekda Rumasukun dan kini Yunus Wonda menurut  Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani pihaknya akan meningkatkan patroli cyber.

Baca Juga :  Papua Menunggu Formulasi UMP 2023 dari Pusat

“Oh kalau itu sudah tentu akan kami lakukan. Patroli cyber akan lebih sering kami lakukan untuk mencegah beredarnya informasi tak betul di kalangan masyarakat,” beber Ramdani menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos.  Ia juga meminta masyarakat bisa mengkroscek sebelum mempercayai sebuah informasi. “Sebaiknya begitu, dicek dulu,” tutupnya.

Dalam catatan koran ini, informasi hoax ketika terjadi aksi demonstrasi, beberapa kali dikirim foto/video yang lama  dan di share ke grup whatsapp. seperti demo Save Enembe Selasa (20/9) lalu ketika di Waena sedang ada orasi pendemo dan mempersiapkan ke Taman Imbi, ada yang menyebarkan Waena telah terjadi perlawanan, padahal video tersebut merupakan video lama yang dibagi/dikirim ulang.

Ya, bukan tidak mungkin akan ada serangan hoax lagi terhadap institusi ataupun pejabat  Papua, karena itu Wakapolda Papua meminta masyarakat untuk tak langsung percaya begitu saja, sebaiknya di krosscek lebih dulu.(ade/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya