JAYAPURA – Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Adat Papua (Amperamada) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Papua, kawasan Taman Imbi, Kota Jayapura, Senin (14/9). Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah menghentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat, lingkungan dan ruang hidup orang asli Papua.
Massa aksi datang menggunakan dua unit mobil pikap dengan membawa sejumlah atribut, di antaranya spanduk panjang dan salib berwarna merah. Secara bergantian, peserta aksi menyampaikan orasi terkait keberadaan PSN di Tanah Papua serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan wilayah adat.
Koordinator aksi, Melkyoris Sirmi, mengatakan pihaknya menyampaikan tujuh tuntutan kepada DPR Papua untuk diteruskan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu tuntutan tersebut yakni mendesak Presiden RI dan Menteri Pertahanan untuk segera melakukan jeda terhadap seluruh PSN di Tanah Papua serta melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif mengenai dampak proyek tersebut terhadap masyarakat adat, lingkungan dan krisis iklim.
“Kami mendesak adanya jeda PSN di Tanah Papua dan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampaknya bagi masyarakat adat, lingkungan dan krisis iklim,” ujar Melkyoris
Amperamada juga mendesak Presiden untuk menarik pasukan militer nonorganik serta menghentikan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Tanah Papua yang dinilai berkaitan dengan pelaksanaan PSN.
Selain itu, massa mengingatkan Majelis Hakim PTUN Jayapura agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap gugatan lima masyarakat adat Malind terkait Surat Keputusan Bupati Merauke mengenai izin lingkungan pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam menuju Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
JAYAPURA – Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Adat Papua (Amperamada) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Papua, kawasan Taman Imbi, Kota Jayapura, Senin (14/9). Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah menghentikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat, lingkungan dan ruang hidup orang asli Papua.
Massa aksi datang menggunakan dua unit mobil pikap dengan membawa sejumlah atribut, di antaranya spanduk panjang dan salib berwarna merah. Secara bergantian, peserta aksi menyampaikan orasi terkait keberadaan PSN di Tanah Papua serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan wilayah adat.
Koordinator aksi, Melkyoris Sirmi, mengatakan pihaknya menyampaikan tujuh tuntutan kepada DPR Papua untuk diteruskan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Salah satu tuntutan tersebut yakni mendesak Presiden RI dan Menteri Pertahanan untuk segera melakukan jeda terhadap seluruh PSN di Tanah Papua serta melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif mengenai dampak proyek tersebut terhadap masyarakat adat, lingkungan dan krisis iklim.
“Kami mendesak adanya jeda PSN di Tanah Papua dan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampaknya bagi masyarakat adat, lingkungan dan krisis iklim,” ujar Melkyoris
Amperamada juga mendesak Presiden untuk menarik pasukan militer nonorganik serta menghentikan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Tanah Papua yang dinilai berkaitan dengan pelaksanaan PSN.
Selain itu, massa mengingatkan Majelis Hakim PTUN Jayapura agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap gugatan lima masyarakat adat Malind terkait Surat Keputusan Bupati Merauke mengenai izin lingkungan pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam menuju Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
