Perjuangan Gereja Menyikapi Sejumlah Persoalan Kemanusiaan di Tanah Papua
Sejumlah denominasi Gereja di Tanah Papua termasuk Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia (KWI) resmi launching organisasi HONAI. Lantas apa tujuan pembentukan organisasi ini?
Laporan: Karolus Daot
Honai atau rumah adat masyarakat di Tanah Papua, biasanya menjadi tempat orang berkumpul. Di dalamnya, orang duduk bersama, berbicara, mendengarkan, mempertimbangkan sesuatu, lalu mengambil keputusan yang dianggap penting bagi kehidupan bersama.
Semangat itulah yang kini hendak dibawa gereja-gereja di Tanah Papua melalui HONAI (Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative) atau West Papua Humanitarian Crisis Centre, termasuk PGI dan KWI. Wadah bersama denominasi gereja di Tanah Papua ini resmi diluncurkan di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Selasa (15/9).
Untuk periode pertama, HONAI dipimpin Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu.
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama masyarakat sipil yang terdampak konflik, pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs), penyintas kekerasan, serta kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan.
Namun, lahirnya sebuah wadah baru tentu membawa pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang duduk sebagai pengurus. Bagaimana HONAI memastikan dirinya tidak berhenti sebagai sebuah organisasi yang diluncurkan dengan seremoni, tetapi benar-benar hadir dan menghasilkan perubahan bagi masyarakat Papua?
Pertanyaan itu menjadi penting karena berbagai gereja sebenarnya telah lama melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian. Gereja hadir ketika konflik terjadi, membantu pengungsi, melakukan advokasi, mendampingi korban, hingga menyuarakan perdamaian.
Tetapi di sisi lain, konflik dan kekerasan di sejumlah wilayah Papua terus berulang. Artinya, pekerjaan HONAI ke depan tidak ringan.
