Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Ketua HONAI Pdt. Andrikus Mofu menyadari bahwa tantangan terbesar organisasi tersebut adalah membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar mampu mendorong perubahan.

Menurutnya, gereja selama ini telah mengetahui persoalan yang terjadi di Papua. Namun, berbagai upaya yang dilakukan secara sendiri-sendiri sering kali belum cukup untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar.

   Karena itu, HONAI diharapkan menjadi wadah yang menyatukan energi dan komitmen tersebut. “Kita harus kerja ekstra,” tegas Mofu, saat konferensi pers.

  Menurut dia, kerja kemanusiaan tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif. HONAI harus mampu mendorong langkah-langkah konkret, termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pengambil keputusan di tingkat nasional. Salah satu agenda penting yang didorong adalah membuka ruang dialog untuk penyelesaian persoalan Papua.

Baca Juga :  Gencarkan Pemetaan JABI, Masyarakat Diminta Tidak Lepasliarkan Ikan Asing

  Mofu berharap pemerintah, termasuk Presiden, TNI dan Polri, dapat duduk bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan Papua secara terbuka.

  “Saya katakan harus kita yakinkan untuk pengambil keputusan tertinggi dalam negara ini, Presiden, supaya harus ada ruang dialog. Ruang di mana kita bisa berjumpa untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi arah kita bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua,” ujarnya.

  Bagi Mofu, selama para pihak tidak memiliki kemauan untuk duduk bersama, maka persoalan Papua akan sulit diselesaikan. “Selama kita tidak bisa duduk bersama dan tidak punya kemauan bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua, sampai kapan pun tidak akan diselesaikan,” katanya.

Baca Juga :  Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Papua Lewat KUR

   Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Darwin Darmawan, M.Th., yang juga merupakan pengurus HONAI, melihat pekerjaan organisasi ini tidak dapat diukur hanya dari seberapa besar organisasi tersebut dibentuk.

  Menurutnya, keberhasilan HONAI juga sangat bergantung pada kesungguhan dan iktikad baik semua pihak, terutama pemerintah. Sebab, situasi konflik tidak lahir dari satu pihak saja. Karena itu, penyelesaiannya pun tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu kelompok.

  Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, yang juga menjadi bagian dari HONAI, menegaskan bahwa gagasan membangun Papua sebagai Tanah Damai sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi gereja.

   Ketua HONAI Pdt. Andrikus Mofu menyadari bahwa tantangan terbesar organisasi tersebut adalah membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar mampu mendorong perubahan.

Menurutnya, gereja selama ini telah mengetahui persoalan yang terjadi di Papua. Namun, berbagai upaya yang dilakukan secara sendiri-sendiri sering kali belum cukup untuk menghasilkan perubahan yang lebih besar.

   Karena itu, HONAI diharapkan menjadi wadah yang menyatukan energi dan komitmen tersebut. “Kita harus kerja ekstra,” tegas Mofu, saat konferensi pers.

  Menurut dia, kerja kemanusiaan tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif. HONAI harus mampu mendorong langkah-langkah konkret, termasuk membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pengambil keputusan di tingkat nasional. Salah satu agenda penting yang didorong adalah membuka ruang dialog untuk penyelesaian persoalan Papua.

Baca Juga :  Fokus Kualitas Guru dan Sarana Pendidkan, Untuk Generasi Cerdas dan Berkarakter

  Mofu berharap pemerintah, termasuk Presiden, TNI dan Polri, dapat duduk bersama dengan berbagai elemen masyarakat untuk membicarakan persoalan Papua secara terbuka.

  “Saya katakan harus kita yakinkan untuk pengambil keputusan tertinggi dalam negara ini, Presiden, supaya harus ada ruang dialog. Ruang di mana kita bisa berjumpa untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi arah kita bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua,” ujarnya.

  Bagi Mofu, selama para pihak tidak memiliki kemauan untuk duduk bersama, maka persoalan Papua akan sulit diselesaikan. “Selama kita tidak bisa duduk bersama dan tidak punya kemauan bersama untuk menyelesaikan masalah di Papua, sampai kapan pun tidak akan diselesaikan,” katanya.

Baca Juga :  PLN Amankan Kelistrikan di Pos Lintas Batas Negara RI-PNG

   Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Darwin Darmawan, M.Th., yang juga merupakan pengurus HONAI, melihat pekerjaan organisasi ini tidak dapat diukur hanya dari seberapa besar organisasi tersebut dibentuk.

  Menurutnya, keberhasilan HONAI juga sangat bergantung pada kesungguhan dan iktikad baik semua pihak, terutama pemerintah. Sebab, situasi konflik tidak lahir dari satu pihak saja. Karena itu, penyelesaiannya pun tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu kelompok.

  Uskup Keuskupan Jayapura Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You, yang juga menjadi bagian dari HONAI, menegaskan bahwa gagasan membangun Papua sebagai Tanah Damai sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi gereja.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya