Dokter Anton Mote Temui Dokter Independen di KPK
JAYAPURA – Tim Kuasa Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Senin (17/10). Kedatangan tersebuut untuk menemui Penyidik KPK.
Kedatangan tim yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Gubernur Papua Lukas Enembe tersebut untuk memenuhi undangan dari Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membahas kondisi kesehatan terkini Gubernur Papua.
Kedatangan Tim Hukum ke KPK juga didampingi oleh dokter pribadi Gubernur Papua, Dokter Anton Mote untuk menjelaskan kesehatan Lukas Enembe. Termasuk hasil pemeriksaan usai diperiksa dua dokter ahli spesialis dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura.
Anggota THAGP, Dr. S. Roy Rening menyampaikan, terkait dengan hasil pemeriksaan dari dua dokter spesialis, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari kedua dokter tersebut.
”Masih tunggu hasil dari Singapura,” kata Roy dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin kemarin.
Roy mengaku jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait pemeriksaan Lukas Enembe oleh dua dokter Singapura tersebut. Pihak KPK juga meminta agar disampaikan ke dokter pribadi Gubernur Papua, agar berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat.
”Untuk persiapan kalau nanti ada visit dari tim independen dokter dari IDI bersama penyidik untuk memastikan kondisi Pak Lukas,” kata Roy.
Selaku kuasa hukum Gubernur Papua, pihaknya mempersilakan bila KPK dan tim independen dokter dari IDI untuk datang ke Papua dan melihat langsung kondisi kesehatan dari Lukas Enembe.
Sementara itu, anggota THAGP lainnya, Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., menyampaikan, pihaknya tidak keberatan jika KPK dan dokter independen datang ke Papua.
“Dengan begitu bisa melihat langsung kondisi kesehatan dari Gubernur Papua. Sudah sejak lama kami mengundang KPK dan dokter independen untuk datang ke Papua. Kenapa baru sekarang?,” tanya Petrus.
Sementara itu dokter pribadi Gubernur Papua, dr Anton Mote menyampaikan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya dan dua dokter spesialis Singapura tersebut, pihaknya membutuhkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan MRA (magnetic resonance angiography).
“Kalau alat MRA sudah tersedia, maka akan diketahui kondisi syaraf, jantung dan ginjal dari Pak Gubernur. Tapi kalau MRA belum datang, apa yang mau dievaluasi?,” kata Anton.
Terkait dengan niat KPK dan tim dokter independen untuk datang ke Papua dan melihat kondisi Lukas Enembe, pihaknya tidak mempersoalkannya. “Silakan, silahkan saja, kita lihat toh, mereka mau evaluasi kondisi kesehatan Pak Gubernur,” ujar Anton.
Untuk ke depan kata dr Anton, tim dokter pribadi akan melakukan terapi hipertensi terhadap Lukas Enembe. Hanya permasalahannya, Gubernur Papua tersebut pernah mengalami stroke.
“Dikhawatirkan strokenya makin parah, karena tensi darah tidak boleh turun. Karena itu sangat diperlukan sekali MRA itu, untuk dapat dilakukan evaluasi,” ucapnya.
Tim dokter pribadi juga terus melakukan observasi rutin terhadap Gubernur yang meraih delapan kali status WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Observasi rutin diperlukan karena masih ada gangguan jantung, stroke dan ginjal.
“Untuk aktivitas sehari-hari, Lukas Enembe hanya bisa berjalan dari tempat tidur ke meja makan saja, yang berjarak 10 meter. Itupun harus dipapah dan tertatih tatih,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Gubernur Papua, telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji sebesar Rp 1 M yang diterima Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013 – 2018 dan 2018 – 2023 terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. (fia/wen)
