"Sampai hari ini debit air melimpah, yang intakenya diambil dari Danau Sentani di Arso 3 dan boosternya di Arso 14. Ke depan bila lancar akan ditambah boosternya di Arso 8 dan sekitarnya untuk kemudian disambungkan ke rumah-rumah warga," ungkap Mujiono di ruang kerjanya, Senin (16/10).
Saat kunjungan kerjanya di Papua mendampingi Wapres, Ma’ruf Amin. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD Jayapura.
RSUD Mimika kata Anton Pasulu membuka 164 formasi. Hingga pendaftaran ditutup, secara keseluruhan total pelamar mencapai 256 orang. Tenaga perawat terampil (Diploma 3) tercatat sebagai formasi dengan peminat terbanyak.
Dalam kunjungan di rumah sakit rujukan tertinggi di tanah Papua itu, Menkes Budi Gunadi yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame mengunjungi sejumlah unit layanan unggulan baru di RSUD Jayapura, mulai dari Cathlab Jantung di Gedung Jantung Terpadu, meninjau progres pembangunan gedung bunker radioterapi yang sedang berjalan, lalu berdialog dengan manajemen dan karyawan rumah sakit itu.
"UU (Undang-Undang) Otonomi Daerah mengamanatkan semua urusan kesehatan di daerah adalah tanggung jawab Kepala Daerah, bukan tugas Kemenkes untuk memberikan tambahan penghasilan,” kata Menkes Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Pertama persoalan infrastruktur dasar dan Proyek strategis nasional (PSN) disini Wapres dirasa perlu terus memotivasi Pemda Papua dan pihak swasta serta masyarakat Papua untuk terus kerja keras dan bersama - sama mendorong datangnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk membuka akses ke daerah-daerah yang terpencil.
Masih dalam program "Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini" yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si beberapa waktu lalu, giat penanaman bibit pohon yang dilaksanakan Polres Jayapura dihadiri langsung Kapolres AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, S.IK., MH, para pejabat utama polres, anggota, ASN, Shaka Bhayangkara dan Bhayangkari Cabang Jayapura.
“Kami sudah melakukan pertemuan dimana Pj Gubernur Papua diwakili oleh Kepala Bappeda Papua dan Karo Umum, mereka menyampaikan bahwa tetap diproses dan akan dibahas dengan Pj Gubernur, Sekda dan Ketua Bappeda,” terang Perawat di RSUD Jayapura, Barbalina Dekeniap kepada wartawan di Kantor Gubernur.
Sebanyak 150 tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Pratama Supiori, Kamis ( 5/10 ) siang sekitar pukul 10.30 WIT melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan dengan meninggalkan ruang kerja dan turun ke jalan, berkumpul di depan RSUD, di ruas jalan umum Marsram – Korido.
“Provinsi Papua pegunungan merupakan provinsi terakhir yang kami kunjungi dari Provinsi Pemekaran yang ada di Tanah Papua, kami Komisi IX satu –satunya yang melakukan kunjungan kerja di wilayah daerah otonomi baru dari Provinsi Papua dan Papua barat,”ungkapnya Rabu (4/10) di Gedung Aithosa Wamena.
Sebelum mendatangi Kantor Gubernur Papua, para Nakes tersebut berkumpul di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura menuntut persamaan hak”
Rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Papua ini dinilai sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Kategori Rumah Sakit Kelas B yang berkomitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Ini adalah layanan unggulan di kawasan timur Indonesia terutama enam Provinsi di Papua, dimana RSUD Jayapura sebagai RS rujukan tertinggi di tanah Papua untuk layanan radioterapi terhadap pasien kanker,” kata dr Aloysius kepada wartawan, Jumat (29/9) kemarin.
Ada kelompok yang diduga dari Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang sengaja menghembuskan berita bohong dengan menyudutkan TNI. Isunya adalah dari kedatangan TNI untuk mengganggu aktifitas petigas medis.
“Rumah Sakit Jayapura telah berinovasi, per 1 Juni 2023. Kami membentuk tim yang namanya Tim Penanganan Pengaduan dan Keluhan Pasien (TP2KP) di RSUD Jayapura, dan ini sudah jalan,” kata Aloysius kepada wartawan.
Rektor Uncen Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE.MSc.agr, menyampaikan penyerahan lahan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat adat setempat, selaku pemilik wilayah.
Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menyampaikan, rapat tersebut merupakan pertemuan pendahuluan untuk merencanakan audit tertentu atas pelaksanaan pengelolaan BLUD RSUD Jayapura dan RS Abepura.
Menurut Kapolsek Heram, AKP Frengky Rumbiak, kasus tersebut berawal ketika korban hendak mengantar penumpang dari Waena menuju Abepura, sekitar pukul 21.00 WIT. Namun masuk turunan ale ale Padang Bulan, Sopir Taxi tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri.
"Sekarang sudah berjalan normal, dan aktifitas kembali seperti biasa," ujar Direkur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Abepura dr. Guy Emma Come, M.PH kepada Cenderawasih Pos, Kamis (21/9).
Ketua Komite Medik RSUD Jayapura dr. Yunike Howay, Sp.A menyampaikan, terima kasih kepada para Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, Ketua DPR Papua Johny Banua Rouw, Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkes, Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai, dan semua pihak atas respon dan perhatian terhadap tuntutan mereka.
Peresmian dihadiri Forkopimda Mimika, Plt Sekda Mimika Robert Mayaut, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Silwanus Sumule, Kadinkes Mimika Reynold Ubra, Direktur RSUD dr Antonius Pasulu, manajemen PT Freeport Indonesia.
"Nantinya ruangan IGD kita pindahkan ke belakang, di Gedung lama, tapi sedang direhab," ujar Direktur RSUD Abepura dr. . Daisy C. Urbinas di Jayapura, Kamis (14/9).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, menolak gugatan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, dr Anton Mote. Adapun gugatannya telah terdaftar di PTUN pertanggal (22/5/2023) dengan nomor perkara 15/G/2023/PTUN Jayapura dengan pengugat atas nama dr Anton Toni Mote.
Terkait hal ini, Direktur RSUD Yowari, Petronela Risamasu mengakui, saat ini kendala di Rumah Sakit Yowari masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah sakit, termasuk perbaikan toilet yang bermasalah dan tidak adanya air bersih.
Karena itu, Komnas HAM mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat, tepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini. Terutama soal Pergub yang perlu ditinjau kembali.
"Karena ini proyek besar, jadi perlu dibuatkan pagar keliling, ini yang nantinya akan segera kita kerjakan sebelum peletakan batu pertama," kata Oscar kepada awak media di Rektorat Uncen, Kamis (7/9).
"Sempat dua hari tidak ada layanan spesialis di Poli, hanya rawat jalan saja, tapi hal itu tidak ada kendala untuk pelayanan di RSJ," kata Ema kepada Cendrawasih Pos, di ruang kerjanya Senin (4/9).
Kendati demikian, pelayanan di rumah sakit khususnya di RSUD Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Bahkan, beberapa pasien yang datang ke RS Jayapura mengaku belum tahu persoalan yang terjadi.
Meski selama ini pengelolahannya telah berjalan baik, namun sangat diharapkan melalui kegiatan pelatihan tersebut, maka pengelolahan maupun pelayanan RSUD Abepura semakin lebih baik.
Menurut Aloysius, ia sangat memahami tuntutan para dokter spesialis. Sebab berdasarkan Permenkes, nilai insentif/TPP seorang dokter spesialis di seluruh Indonesia rata-rata terendah Rp 25 juta per bulan.
“Jika pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis sampai terhenti (mogok), maka masyarakat/warga Kota Jayapura dan sekitarnya dan warga Papua pada umumnya yang akan menerima dampak langsung,” ucapnya.
Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan para dokter terhadap Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, yang sampai saat ini belum juga merespon aspirasi mereka terkait dengan tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur.
Yunike juga menyebut, tidak hanya di polikliknik. Namun jika dalam 1 minggu tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Plh Gubernur, maka para dokter spesialis dan sub-spesialis tidak akan melakukan pelayanan di IGD.
“Sampai saat ini kami belum juga ditemui dan tidak ada tanggapan dari Plh Gubernur Papua terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan para dokter, terkait pembayaran TPP yang hampir sama dengan upah buruh,” kata dr Yunike saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (30/8)
Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai menyampaikan, sekalipun para dokter menyampaikan aspirasnya. Namun selaku manajemen menekankan pelayanan di rumah sakit tetap jalan.
“Dokter-dokter semua bertekad setelah jam kerja, kami bekerja seperti ASN biasa. Seperti orang orang di Kantor Gubernur yang bekerja mulai pukul 7;30 WIT sampai pukul 15:00 WIT,” kata dr Yunike.
Para dokter tersebut datang dengan seragam lengkap mereka menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dimana demo yang digelar di depan Kantor Gubernur itu berlangsung selama 2 jam, sebelumnya para dokter jalan kaki dari RSUD Dok II hingga Kantor Gubernur.
Admin CV ENAA Luisa Mampokem menyampaikan, pihaknya melakukan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi RS spesifikasi pembongkaran Gedung Paviliun dan Pematangan lahan pada RSUD Jayapura dengan nilai kontrak sebesar Rp 999 juta.
Saat ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (23/8), dr. Daisy Urbinas menyampaikan bahwa tuduhan yang disampaikan terhadap dirinya dalam sejumlah aksi demo, adalah tuduhan sepihak dan tidak benar.
‘’Hasil visum dokter RSUD Merauke yang kita terima, korban meninggal karena sakit dan minuman keras,’’ kata Kasat Reskrim AKP Haris Baltasar Nasution, STK, SIK didmapingi KBO Ipda Sewang ketika ditemui media ini di Mapolres Merauke, Selasa (22/8).
Pemilihan Duta RSUD Merauke ini diikuti 32 peserta yang merupakan perwakilan dari setiap ruangan yang ada di RSUD Merauke yang merupakan tenaga medis. Dari pantauan media ini, para peserta berusaha untuk meyakinkan tim juri menjadi terbaik.
Ikwal salah satu nakes RSUD Abepura, mengatakan management RSUD Abepura belum melunasi dana insentif Covid 19 mereka sekitar Rp 15 Miliar sampai Rp 17 miliar. Dana tersebut tertungggak sejak tahun 2020.
Dimana Rumah Sakit Provita tangani pasien bernama Alexandra Shinta L Waters itu berasal dari negara Australia. Sudah 3 hingga 4 hari perempuan 45 tahun itu mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Provita. Namun, Senin (31/7) kemarin, dokter menyatakan jika yang bersangkutan sudah bisa pulang.
Dari rilis yang diterima Ceposonline.com, penyataan itu disampaikan Yerry Basri Mak menyikapi adanya pemberitaan salah satu media online di Jayapura, Jumat 28 Juli 2023 tentang tuntutan Ketua Forum ASN Provinsi Papua Nattan Ansanay yang mendesak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengembalikan jabatan dr. Anton Tony Mote sebagai Direktur RSUD Jayapura.
Pj Bupati Mansnembra menyampaikan kehadiran Bank Papua Kas Dabe menjadi bukti bahwa Bank Papua lebih dekat dengan masyarakat sehingga menjadi bank pilihan bagi seluruh nasabah dan stakeholder untuk bertransaksi melalui Bank Papua.
Pada Rabu (12/7/2023), Wapres melakukan serangkaian kegiatan di Mimika salah satunya meninjau pelaksanaan bakti sosial dalam bentuk operasi katarak dan bibir sumbing. Baksos yang mengambil tema ‘Kitorang Melihat Terang’ ini dipusatkan di RSUD Mimika.
Pj Bupati Marthen Kogoya saat acara penyerahan mobil ambulance dan mobil jenazah mengatakan, kedua mobil tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Kesehatan.
Salah satu agenda utama kunjungan Wapres ke Mimika adalah meninjau pelaksanaan bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan operasi katarak di RSUD Mimika pada 12 Juli 2023.
“Tadi saya langsung menyampaikan kepada presiden soal persoalan lokasi tempat kami yang sudah digunakan namun belum juga diselesaikan,” kata wanita bernama Paulin Merahabia Ireeuw itu.
"Semua cara yang kita lakukan dalam menangani konflik di Papua tidak relavan. Operasi sudah kita lakukan berulang kali dan korban berjatuhan dari pihak masyarakat, TNI-Polri dan KKB, namun turun-temurun tidak juga tuntas sehingga masih terjadi konflik," jelasnya kepada awak media di Ilaga, Kabupaten Puncak, Kamis (22/6).
“Jadi yang menyediakan darah itu dari PMI Kota Jayapura, kita tinggal mengambil ke PMI. Dimana setiap kantong darahnya berbayar,” ucap dr Andreas kepada Cenderawasih Pos, Rabu (21/6).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi saat melakukan pertemuan dengan para honorer tersebut menjelaskan, aksi yang dilakukan kemarin sangat berbahaya, sebab berdampak terhadap pasien, baik di bangsal maupun di IGD.
Victor mengaku, jasa BPJS dari Tahun 2022 sampai saat ini belum dibayarkan kepada tenaga honorer, sementara keterlambatan gaji yang belum dibayarkan ini bukan hal baru, sebab setiap tahun seperti itu, mereka tak pernah dibayarkan secara normal.
Kedatangan para Nakes di Kantor Gubernur kemarin hanya ingin bertemu Plh Sekda Papua sesuai dengan undangan disposisi yang diterima. Hanya saja, tak ada satu pun pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang bertemu dengan mereka.
Rilis Humas Polres Boven Digoel yang diterima media ini, Minggu (11/6) terungkap, informasi kebakaran itu diterima piket penjagaan Polres Boven Digoel sekitar pukul 20.40 WIT. Mendapat laporan Polisi langsung terjun ke lapangan dipimpin piket perwira Pengawas Kasat Reskrim Ipda Nunut Simanjuntak, S.Tr.K dan Polsek Mandobo.
Menurut keterangan Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas, keterbatasan pelayanan ini disebabkan karena ruangan IGD masih dilakukan penyelidikan atas perisitwa kebakaran pada Mei lalu. Atas hal itulah sehingga pelayanan bagi pasien IGD masih menggunakan tenda darurat.
Tak terima dengan keputusan KASN itu, dr.Anton Mote menggugat dua Lembaga pemerintahan di PTUN Jayapura, yakni Gubernur Provinsi Papua dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta.
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berupaya melakukan pemulihan kembali. Salah satu fasilitas yang kini telah diselesaikan adalah RS Banti. Rumah sakit tipe D ini dibangun Tahun Anggaran 2022 lalu atas perjuangan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH yang melobi Kementerian Kesehatan. Hingga akhirnya disetujui dan Pemkab Mimika mendapat alokasi anggaran.
“Saya melaksanakan perintah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan drg Aloysius Giyai ke posisi semula yakni sebagai Direktur RSUD Jayapura menggantikan dr Anton Mote. Dan itu telah saya lakukan,” kata Ridwan, kepada wartawan, Senin (22/5).
Di tengah gelontoran dana Otsus ke Papua, dimana minimal 30 % harus dianggarkan untuk pendidikan dan 20 % untuk kesehatan, namun kenyataannya hingga kini masih banyak hal yang patut dievaluasi. Keberpihakan anggaran untuk sesuatu yang riil menjadi catatan khusus. Apakah sudah sesuai harapan atau sebaliknya.
“Banyak keluhan dari pasien terkait dengan persoalan rumah sakit ini, semoga ini bisa segera diatasi,” kata Aloysius dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (17/5).
Ruangan IGD di RSUD Abepura masih dipasang police line. Pelayanan kepada pasienpun masih dilakukan di bawah tenda darurat, dan di ruangan Administrasi. Tampak terdapat beberapa pasien ditenda darurat masih terbaring lemas.
“Kemarin kami pertemukan keduanya dan kami pikir sedikit berbeda dari yang dibayangkan. Keduanya bersikap bijak dan tidak ribut karena memahami apa yang harus diutamakan,” kata Deni saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/5).
Meski saat ini masih terjadi polemik kepemimpinan/jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II, namun dari pantauan Cenderawasih Pos, secara kasat mata, aktifitas di rumah sakti masih berrjalan seperti baiasa.
“Gubernur perlu menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, karena ini menjadi tanggung jawabnya. Segera selesaikan polemik kepemimpinan yang juga dibantu oleh pihak terkait misalnya, dengan mengundang MRP dan DPR,” kata Toni Wanggai saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (14/5).
Dikatakan sang anak kini sudah lebih baik meski masih suka menangis. Ini tak lepas dari nyeri di perutnya akibat lama tidak mengkonsumsi makanan. Sang ayah yang bekerja sebagai guru di Batani, Pegunungan Bintang menyampaikan bahwa ia tak mengetahui jika sang anak kondisinya seperti saat ini.
Apalagi kedua orang tua pasien nampaknya sudah pasrah dengan keadaan bayinya sehingga lebih memilih membawa sang anak pulang ke kampung. Dari situasi ytak mengenakkan itu ia memilih membawa pulang sang anak yang selama ini tinggal di Kabupaten Jayapura menuju keluarganya di Distrik Nalca, Yahukimo.
Selaku Ketua KNPI Papua Benyamin Gurik meminta agar persoalan ini bisa segera tuntas, agar pelayanan kepada masyarakat terutama pasien di RSUD ini tidak terganggu. Sebab, pada prinsipnya, pelayanan keselamatan manusia di rumah sakit ini harus tetap berjalan baik.
Hanya untuk hasilnya dikatakan masih menunggu kurang lebih sepekan. Polisi juga meminta tak ada opini liar yang ditumbuhkan dari kejadian ini sebab tak satupun yang menginginkan terjadi musibah.
"Terima kasih kepada para dokter, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo, kami dari Pemkab Yalimo siap mendukung rumah sakit untuk dijadikan rujukan bagi pasien di Kabupaten Yalimo, rumah Sakit Er Dabi ini berada di sentral jalan poros Provinsi Papua Pegunungan,"ungkapnya.
Dalam kunjungan dan pemantauan lokasi, pihak Pemprov didampingi Dirut RSUD Abepura memantau Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang anak, ruang gizi, UGD sementara dan kamar jenazah. Suzana menyatakan, dari kunjungan itu, pihaknya melihat pelayanan bagi para pasien di RSUD Abepura tetap berjalan baik.
Sehari setelah kebakaran yang melanda RSUD Abepura, nampak aktifitas pelayanan sudah mulai normal. Ya, kendati ruangan IGD masih tersegel police line, pelayanan pasien IGD, kemudian dialihkan keruangan administrasi.
Setelah peninjauan, Benhur Tomi Mano mengaku pihaknya telah melakukan asesment (pendataan) terhadap dampak atas pristiwa kebakaran tersebut. Kemudian selanjutnya melalui data tersebut akan menurunkan bantuan, melalui bakti sosial Jayapura.
Menetapkan, memberhentikan dengan hormat Saudara sdr. dr. Anton Tony Mote Pembina TK.I (IV/b), dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Provinsi Papua dan untuk selanjutnya ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Direktur RSUD Jayapura Anton Mote di Jayapura, mengatakan selama libur lebaran untuk penyakit yang paling banyak seperti batuk pilek, gangguan pencernaan, alergi, diare dan lambung.
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Andreas Pekey, Sp.PD menyampaikan para pegawai sudah masuk bekerja seperti biasa. “Untuk pegawai di unit pelayanan 80 persen sudah masuk untuk melakukan pelayanan,” kata dr Andreas, Kamis (27/4).
Direktur RSUD Dok II Jayapura, Anton Mote menegaskan, tidak benar jika tenaga honor atau kontrak di Rumah Sakit Jayapura sejak Januari hingga April tahun 2023 baru satu kali dibayarkan gajinya.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan petugas yang sudah kita maksimalkan, terutama kita perankan teman-teman yang nasrani untuk memback up kekosongan dari Nakes muslim yang sedang merayakan Idul Fitri,” terang Anton Mote kepada Cenderawasih Pos, Senin (17/4).
“Ada jalur khusus yang kami sediakan untuk pasien emergency. Selain itu, ada penjaga yang berjaga di portal parkir elektronik,”Terang Anton Mote kepada Cenderawasih Pos.
Benny Gurik mengatakan drg. Aloysius Giyai, M.Kes hingga hari ini ia masih menunggu Plh. Gubernur Papua, Dr. Ridwan Rumasukun untuk mengaktifkan kembali jabatannya usai dicopot secara mendadak oleh Gubernur Lukas Enembe, SIP.MH pada 20 Agustus 2021 lalu dari Direktur.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan siap melanjutkan pembangunan rumah sakit Tipe B yang ada di belakang Perumahan Veteran, Kelurahan Kamundu, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Lahannya disediakan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui pembebasan hak ulayat dan pembelian tanah. Namun Rumah Sakit Tipe B tersebut mangkrak. Padahal, gedung untuk poliklinik berlantai dua telah dibangun.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengakui bahwa ada kenaikan tarif/biaya pelayanan di RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura. Naiknya tarif pelayanan di rumah sakit ini, lantaran tidak adanya anggaran untuk Kartu Papua Sehat (KPS).
Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur menyatakan, tim dari Pemprov Papua akan melakukan asesmen bangunan di RSUD Jayapura karena kerusakan yang dialami cukup parah.
Para pasien tersebut dievakuasi keluar dari ruang rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis di tenda darurat lantaran gempa bumi M5,4 yang mengguncang Kota Jayapura pada Kamis (9/2) sore. Gempa tersebut membuat bangunan rumah sakit mengalami kerusakan.
JAYAPURA-Moment Kunjungan Menteri Sosial, Tri Rismaharani ke Jayapura, Dokter Spesialis Anastesi Rumah Sakit Jayapura, menyampaikan keluhan terkait penutupan pelayanan kamar operasi dan ruangan ICU pasca terjadi Gempa bumi pada kamis, (9/2) lalu.
RSUD Dok II sendiri melakukan perawatan terhadap 77 pasien di tenda darurat hingga Jumat kemarin. Puluhan pasien ini terdiri dari pasien Ortopedi, pasien anak, kebidanan dan kandungan.
Ketua IDI Papua dr. Donald Aronggear, menyampaikan pihaknya berharap usulan IDI Papua kepada pemerintah terhadap kenyamanan Nakes bertugas di Papua, mendapatkan respon yang baik.
Kalimat masyarakat dilarang sakit nampaknya bisa segera digunakan beberapa waktu ke depan. Ini setelah managemen tiga rumah sakit yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Jayapura menyatakan bahwa dana Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini menjadi penyelamat pasien khususnya pasien asal Papua dari beban biaya tak lagi tersedia.
Ketidakpastian dana Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2023 membuat dua pasien asal Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah dan dan Kota Jayapura, Provinsi Papua terbengkalai dalam pelayanan medis di RSUD Dok II.
Direktur RSUD Jayapura dr Anton Mote menyampaikan, ratusan Nakes yang dirumahkan tersebut imbas dari menurunnya anggaran yang diberikan kepada pihak rumah sakit. “Anggaran yang kami dapatkan saat ini hanya ¼ dibandingkan dengan anggaran 2 tahun lalu,” kata dr Anton Mote kepada wartawan, Selasa (24/1).
Direktur RSUD Jayapura, dr Anton Mote mengatakan, penerapan portal ini merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan bagi keamanan dan ketertiban kendaraan. Mengingat angka kejadian pencurian kendaraan di RSUD Jayapura selama ini cukup tinggi.
Menurut Daisy, peraturan terbaru tentang pencairan dana Insentif Covid 19 ini tertuang pada peraturan Menteri Keuangan, Nomor 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus-19 (Covid-19).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr Robby Kayame menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini pihaknya masih menjalankan program seperti sebelumnya. Hanya dianggap lebih ringan karena tidak menghandle 28 kabupaten dan 1 kota karena telah terpisah dengan daerah otonomi baru (DOB) sehingga hanya menangani 8 kabupaten dan 1 kota.
Beberapa tuntutan yang mereka layangkan, yakni meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia agar segera menginformasikan atau memberi penjelasan kepada para Nakes di RSUD Abepura mengenai pembagian atau penyaluran dana insentif Covid 19, serta perhitungan jasa klaim Covid 19 sebagai mana yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua sayangkan pengemudi mobil ambulance yang diduga dipengaruhi minuman beralkohol saat mengoperasikan mobil ambulance milik RSUD Dok II.
Wakil Direktur RSUD Jayapura dr Andreas menyebut, dengan gempa susulan yang masih terjadi, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura tetap berjalan sebagaimana mestinya.
