Terkait dengan pembangunan tersebut, Direktur RSUD Jayapura dr Anton Mote mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengfokuskan pembangunan di layanan publik salah satunya di RSUD Dok II dengan anggaran APBD.
Setelah dua hari memilih berada di dalam tenda darurat akibat gempa susulan yang masih terjadi hingga Jumat (6/1) kemarin. Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, akhirnya kembali masuk ke ruangan Jumat kemarin.
Menteri Kesehatan RI (Menkes) menargetkan, rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024 harus mumpuni. Lantas bagaimana dengan Provinsi Papua terutama di tiga wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB)
Kepala Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura Yustus Rumakiek mengatakan, kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Kota Jayapura ini sangat unik
Hingga kini, gempa susulan masih terjadi di wilayah jayapura. Warga pun kerap dibuat panik dengan gempa tersebut belum lagi soal informasi hoax yang kerap dibagikan orang orang yang tidak bertanggung jawab.
Sejumlah pasien anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II hingga Rabu (4/1) petang masih berada di tenda-tenda darurat depan rumah sakit. Mereka enggan kembali masuk ke ruangan lantaran khawatir terjadi gempa bumi susulan.
Sejumlah warga yang juga keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari mengeluhkan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter yang menangani pasien pasien gawat darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Yowari terutama pada Sabtu (31/12).
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dr. Petronela Risamasu mengatakan, selama libur Natal dan Tahun Baru, pelayanan kesehatan di RSUD Yowari tetap seperti biasa, terutama dibagian pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang rawat inap.
Puluhan Nakes RSUD Abepura melakukan aksi protes terhadap pihak management RSUD Abepura, Jumat (16/12). Aksi protes ini lantaran sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang mereka belum menerima pembayaran dana insentif Covid-19.
Selama libur dan Cuti Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah Puskesmas di Kota Jayapura tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan. Sebab, ada petugas yang selalu standby.
Kepala Dinas Provinsi Papua dr Robby Kayame mengatakan, fasilitas kesehatan (Faskes) seperti rumah sakit dan puskesmas di bumi Cenderawasih tetap dioperasionalkan dalam rangka melakukan pelayanan medis kepada masyarakat.
Disampaikan, menjelang Natal, setelah Natal dan hingga nanti malam tahun baru pelayanan medis di RSUD Jayapura tetap berjalan seperti biasa. Ada shift shift-an termasuk sudah dilakukan kolaborasi.
Aksi demo damai dan mogok kerja ini membuat pelayanan RSUD Merauke terganggu. Ini karena selain pintu masuk IGD ditutup, juga pintu masuk rumah sakit dipalang. Sejumlah pasien yang akan berobat ke IGD terpaksa dialihkan ke rumah sakit lainnya yang ada di Merauke.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II dr Anton Mote menyebut, libur di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam rangka Natal dan tahun baru tak mempengaruhi aktivitas pelayanan di rumah sakit.
"Segera bayar intensif Covid-19 kami dari Juli sampai Desember 2020, Oktober - Desember 2021, juga insentif Januari sampai Desember 2022," tuntutan para Nakes saat aksi.
Direkur RSUD Abepura, Kepala Bidang Pelayanan Medik, RSUD Abepura, dr. Veronika Pekey mengungkapkan perkembangan kasus diare di Kota Jayapura sudah kembali normal. "Sejak tanggal 5 Deember sampai Selasa (13/12) kemarin, tidak ada lagi pasien dengan gejala muntaber yang rawat di RSUD Abepura," ujar Vero kepada wartawan.
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Andreas Pekey, Sp.PD menyampaikan, semua prosedur masih sama berkaitan dengan penanganan pasien Covid-19 di RS Jayapura. “Semua Prosedur masih sama, ketersediaan sumberdaya juga masih sama,” kata dr Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (1/12).
Direktur RSUD Abepura melalui Kepala Bidang Pelayanan Medik Veronika Pekey menyebutkan jumlah pasien dengan gejala muntaber yang dirawat di RSUD Abepura saat ini bertambah menjadi 99 orang.
"Dari jumlah yang ada, sisa 6 pasien yang masih dirawat di ruang inap, rata rata pasian dengan dehidrasi ringan. Sementara yang lainnya sudah pulih dan sudah pulang ke rumah," ujar Elpidawati, rabu (16/11).
Daisy pun menyampaikan bahwa ketika berpatokan pada Pagu anggaran, sebetulnya dana untuk pembelanjaan obat memang sudah terbatas, namun salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Abepura sejak bulan Oktober lalu dengan menggunakan dana BLUD.
“Masalah kekurangan dan lainnya itu hal biasa, pasti ada satu bahan yang kurang karena prodaknya tidak tersedia di distributor. Kita sudah pesan tapi masih dalam perjalanan, kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di RSUD Jayapura melainkan di rumah sakit lain juga,” kata dr Mote saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Dari penyampaian beberapa dokter di RSUD Jayapura , hal tersebut sudah dikeluhkan kepada pimpinan. Hanya saja, hingga kini kekosongan tersebut belum dipenuhi oleh pihak manajemen rumah sakit.
“Anggarannya sudah disuport pemerintah, sekalipun terbatas Nakes di RSUD Dok II tetap memberikan pelayanan medis kepada pasien yang berobat,” kata dr Anton Mote saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (9/11)
Hal ini tentunya bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakat, namun terlepas dari pada itu kata Donal Aronggear, dokter atau petugas kesehatan pada umumnya juga masyarakat biasa yang membutuhkan biaya hidup, tentu dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini pelayanan kesehatan yang prima. Tetapi tidak kemudian hak dari pada dokter itu sendiri diabaikan dan merasa tidak penting.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, sebenarnya beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan antara para dokter terutama dokter ahli dengan manajemen RS bersama Pemprov dalam hal ini Sekda Papua termasuk dirinya sendiri.
Terkait dengan gaji kontrak, dr Mote menjelaskan, bahwa gaji kontrak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hanya saja, belum ada pembahasan anggaran tersebut saat ini.
Kendati demikian, para Nakes yang ada di RSUD Dok II ini tetap melayani setiap pasien yang datang berobat di rumah sakit yang belum lama ini dilabeli sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional yang telah disematkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Bupati Romanus Mbaraka juga menjelaskan soal protes yang dilakukan dari petugas service, sopir ambulance dan security. Menurut Bupati Romanus, mereka ingin agar dimasukkan dalam data base honorer untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi kuota 600 honorer.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan ikut memonitor persoalan ini dan segera mengundang direktur rumah sakit beserta perangkat tim medisnya untuk mengecek persoalan yang sedang terjadi.
Sementara pihak RSUD Jayapura angkat bicara perihal dokter kontrak yang pilih mogok kerja. Direktur RSUD Jayapura, dr. Anton Mote menyampaikan, pengurangan gaji dokter kontrak di rumah sakit yang dipimpinnya merupakan dampak dari kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Para dokter sendiri banyak yang tidak mengetahui mengapa terjadi pemotongan namun ada yang menyebut bahwa ini ada kaitannya dengan recofusing dimana banyak dana yang sudah dianggarkan akhirnya ikut dipotong.
"Saya dengar Puskesmas Sarmi pelayanan lebih bagus dari RSUD Sarmi, bukan soal Puskesmas Sarmi ada di kota, tapi ini kan RSUD Sarmi, seharusnya lebih baik dari pada Puskesmas. Bahkan masyarakat merasa enggan ke RSUD Sarmi karena faktor jarak yang jauh, lebih baik ke Sentani atau Jayapura, "katanya.
Direktur RSUD Jayapura, dr Anton Mote menyebut, pengembangan layanan ini juga sebagai salah satu upaya menjadikan RSUD Jayapura benar-benar sebagai rumah sakit rujukan nasional.
Diakuinya, selain obat injeksi, obat malaria khusus tablet juga sudah tersedia. Pihaknya hanya kewalahan pada saat obat injeksi habis, karena kesulitan untuk penanganan pasien-pasien kronis.
Direktur RSUD Wamena, dr. Felly G Sahureka, Mkes, Sp,PK menyatakan, RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan regional di wilayah Lapago sebenarnya hanya meminta kebijakan dari Pemkab di wilayah Lapago terkait tunggakan pelayanan kesehatan di tahun 2021 lalu, di mana RSUD Wamena sudah melayani warganya.
Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, MAP menyatakan, selama ini meskipun belum ada kerja sama yang dilakukan, pelayanan kesehatan tetap berjalan dan diberikan kepada masyarakat di Lapago, sehingga penandatanganan kerja sama ini disambut baik.
“Saat ini di RSUD Jayapura baru melakukan kemoterapi dengan infus maupun obat, kalau untuk sinar harus ke Pulau Jawa dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Jadi kita bangun radio terapi ini sehingga dapat memutuskan rantai rujukan ke luar Papua,” jelas dr Anton kepada wartawan.
“Dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat saat ini, banyak anggaran Pemprov Papua yang dipangkas, APBD Provinsi Papua juga turun drastis, jadi saya pesimis pemprov akan bangun karena terbatasnya anggaran. Jadi harapan besar adalah pemerintah pusat,”Ungkapnya, Selasa (6/7).
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame menerangkan, sekitar 60 persen puskesmas di Papua saat ini tidak memiliki tenaga dokter. Karena itu, pihaknya melaksanakan beberapa program prioritas.
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Jayapura, dr. Andreas Pekey,SpPD mengaku secara umum obat malaria suntikan di RSUD Jayapura kosong. Bahkan pihaknya juga sudah berkoordinasi untuk penyediaan obat malaria suntik, tetapi kondisi yang terjadi secara nasional juga mempengaruhi ketersediaan obat malaria di Papua, khususnya di Jayapura.
"Saat ini kami telah membiayai operasional rumah sakit, sekitar 50 sampai 60% dari BLUD, sehingga subsidi pemerintah daerah semakin berkurang," kata Petronella Risamasu saat dikonfirmasi Cendrawasih Pos di Kantor Bupati Jayapura, Rabu (29/6).
"Di RS Bayangkara ini stok obat malarianya menipis sekali, ada pun obat pil, tapi sebenarnya yang paling efektif pengobatannya itu obat suntik, tapi saat ini stoknya lagi kosong," ucap Dedet Steavano, Jumat, (24/6).
Anthon Mote mengatakan, kelangkaan kasa secara umum terjadi di Jayapura. “Sehingga pemesanan juga kami betul-betul pesan ke Jakarta melalui distributor. Tanggal 15 Juni kemarin sudah masuk," jelasnya kepada awak media, Jumat (17/6).
Salah satu keluarga pasien yang namanya enggan dikorankan menerangkan, Rabu (15/6) kemarin saat persiapan operasi keluarganya, dimana setelah semua persiapannya sudah oke, namun terkendala dikasa steril.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Nduga dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge, S.Pd., M.Si., memastikan warganya yang ada di Wamena bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena secara gratis.
Karumkit Dedet menyebutkan bahwa saat ini pasien yang dirawat rata-rata adalah dari masyarakat umum dengan persentasenya 60 persen masyarakat umum yang benar-benar keluarganya tidak ada kaitannya dengan anggota Polri.
"Harapannya dengan adanya ruangan baru ini semangat petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Jayapura semakin meningkat,” ungkapnya.
“Secara nasional di lingkungan kerja, fasilitas kesehatan, kampus, hotel dan masyarakat akan melakukan latihan simulasi baik berupa uji peringatan dini, alarm, edukasi, sosialisasi dan uji peralatan kebencanaan lainnya,” kata Manderi.
“Iya pihak rumah sakit sudah membuat laporan resminya dan kami telah menyiapkan pemanggilan untuk saksi – saksi,” kata Direskrimum Polda Papua Kombes Pol Faisal melalui ponselnya, Senin (18/4).
Direktur RSUD Dok II dr. Anton T Mote menyampaikan, antisipasi menghadapi lonjakan pasien saat lebaran sudah menjadi protap rumah sakit setiap tahunnya.
Tidak hanya itu, cuplikan di video itu terdengar jelas suara para lelaki yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura dengan lantang menyebut “tukang makan orang, semua orang Papua ini dokter yang makan”.
Direktur RSBP Merauke, Suster dr. M. Bertha, PRR, saat ditemui di sela-selaa operasi bibir sumbing dan langit-langit tersebut, mengungkapkan, operasi yang dilakukan ini kerja sama dengan Bakti Sosial Solidaritas Erlangga.
Direktur RSUD Abepura dr. Dessy Urbinas menyampaikan pihaknya masih tangani pasien Covid-19. Dengan masih adanya pasien Covid-19 yang dirawat dirinya mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa menaati protokoler kesehatan.
‘’Kami para staf, tenaga medis dan tenaga non medis yang bekerja di RSUD Merauke meminta hak-hak kami yang belum direalisasikan oleh manajemen RSUD Merauke sampai saat ini,’’ kata Victor Apasaray sebagai pembicara dari aksi demo tersebut.
Direktur RSUD Wamena, dr. Felly Sahureka M.Kes menyatakan, masalah pelayanan kesehatan masyarakat di luar masyarakat Jayawijaya yang menggunakan fasilitas pelayanan RSUD Wamena, tentu ini menjadi beban RSUD Wamena karena harus mengakomodir masyarakat yang dari luar KTP Jayawijaya dalam hal ini wilayah Lapago.
Direktur RSUD Abepura dr. Dessy Urbinas menyampaikan, sejak 23 Januari tahun 2022 hingga saat ini, RSUD Abepura merawat 62 pasien Covid-19. Namun seiring berjalannya waktu tersisa 9 pasien.
Adriana Mahuze merupakan seorang yatim karena ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan ayahnya tinggal di Kabupaten Asmat. Sedangkan selama ini ia tinggal bersama dengan neneknya bernama Paskalis Mahuze di sekitar Pintu Air, Kelurahan Maro, Merauke.
Pelayanan RSUD Jayapura masih tetap terlaksana dengan baik, meski puluhan tenaga kesehatannya terpapar Covid-19. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Andreas Pekey, SpPD mengatakan, sampai dengan saat ini tercatat 16 dokter dan perawat 36 yang terpapar Covid-19.
Diakuinya, persediaan seluruh stok obat juga masih terkendali, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa distributor agar dapat menuhi stok obat di RSUD Jayapura ketika stok kosong.
Direktur RSUD Abepura dr. Dessy Urbinas menyampaikan, terkait dengan penanganan pasien Covid-19 di RSUD Abepura, ditanggung biaya klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Direktur RSUD Jayapura, dr. Anton Mote menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan edaran yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pengunjung baik keluarga pasien rawat inap bahwa, jam besuk di RSUD Jayapura ditiadakan.
Sistem pengamanan RSUD Merauke dinilai buruk atau kurang bagus. Penilaian ini disampaikan langsung oleh para Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Merauke yang diwakili Ketua Ikatan Perawat RSUD Merauke, Purwaningsih di hadapan anggota DPRD Merauke, Kamis, (27/1), kemarin.
Direktur RSUD Merauke dr. Yenny Mahuze menjelaskan, saat ini jumlah tenaga honorer di RSUD Merauke berjumlah antara 500-600 orang. Tangke Mangi mengharapkan agar status dari para honorer tersebut diperhatikan
Direktur RSUD Abepura dr. Dessy Urbinas menyampaikan, pihaknya belum menerima laporan adanya kasus pasien yang meningkat di RSUD Abepura. “Tidak ada peningkatan kasus yang dirawat di RSUD Abepura untuk demam berdarah, pasien yang dirawat saat ini adalah penyakit pada umumnya,” kata dr. Dessy Urbinas kepada Cenderawasih Pos.
Direktur RSUD Abepura dr. Dessy Urbinas mengatakan, peningkatan terjadi di pasien kecelakaan akibat Minuman Keras (Miras) dan penyakit ringan lainnya yang menjadikan jumlah pasien tidak seperti hari biasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dr. Willy Mambieuw SpB menyatakan ada 4 Puskesmas yang yang direncanakan akan segera diregistrasi tahun depan bersama dengan pembangunan rumah sakit pratama. Oleh karena itu, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan khususnya untuk registrasi Puskesmas.
Direktur RSUD Wamena dr. Felly Sahureka Sp.PK mengaku dalam pelayanan kesehatan, pihaknya sedikit tergangggu dengan kekurangan obat dan bahan medis habis pakai. Hal ini disebabkan karena apa yang dibiayai oleh pemda tidak hanya digunakan oleh masyarakat Jayawijaya, tetapi juga masyarakat dari kabupaten pemekaran di saat tidak ada lagi Program Kartu Papua Sehat (KPS).
Seorang Nakes RSUD Merauke mengalami kekerasan fisik, dari seorang pelaku yang identitasnya belum diketahui. Dua jari korban, yakni ibu jari dan jari manis pada tangan kanan mengalami luka parang saat berusaha merebut parang dari pelaku.
Masyarakat Merauke mengeluhkan pengambilan nomor antrean pelayanan poliklinik khususnya untuk pasien penyakit dalam. Pasalnya, nomor antrean tersebut sudah habis sebelum pelayanan setiap harinya dimulai.
Dalam kesempatan rombongan sempat berkeliling melihat keadaan dan fasilitas di RSUD Abepura. Diakui pihaknya, meskipun bangunan RSUD Abepura tergolong tua namun kondisinya masih bagus dan terawat, juga sangat bersih
