MERAUKE – Kendati RSUD Merauke sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun sampai sekarang belum bisa mandiri, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke masih terus menyediakan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
‘’Soal belanja RSUD Merauke dalam hal pelayanan, kita mencoba untuk membantu dari APBD. Tadinya dengan BLUD , kita maunya RSUD Merauke bisa mandiri. Tapi kita kan dalam proses dan hampir semua rumah sakit di Papua belum mandiri, sehingga kita masih terus mendampingi, memperbaiki manajemennya,’’ kata Bupati Merauke Drs Romanus Mbarakan, MT kepada wartawan di Merauke, Selasa (20/9).
Bupati Romanus Mbaraka juga menjelaskan soal protes yang dilakukan dari petugas service, sopir ambulance dan security. Menurut Bupati Romanus, mereka ingin agar dimasukkan dalam data base honorer untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi kuota 600 honorer.
‘’Tapi diantara itu, sebenarnya sudah ada yang masuk dalam data base honorer untuk diangkat menjadi calon ASN . Hanya mereka tidak tahu. Tapi pada prinsipnya, mereka tetap mau kerja,’’ tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Romanus Mbaraka juga menyinggung soal rumah sakit Tipe B yang dibangun di belakang Perumahan Veteran, Kelurahan Kamundu Merauke. Menurut bupati, rumah sakit Tipe B tersebut merupakan program dari pusat yang dibantu dengan APBD, namun tidak dilanjutkan oleh APBN sendiri.
‘’Makanya dalam pembahasan dengan Bappenas, saya coba mengangkat untuk pembangunan rumah sakit ini dilanjutkan karena kita sudah menjadi provinsi. Cuma, Loprinya di DAK belum terbuka. Karena sekarang sistem insert giat usulan anggaran berdasarkan SPID dan formatnya sudah berbeda. Misalnya ada DAK untuk provinsi dan kabupaten, maka OPDnya harus insert lewat format yang yang ada. Kemudian Bappenas dan lembaga terkait membahas ini di sana. Ketika Loprinya terbuka berarti dia bisa mendapatkan anggaran. Nah, untuk rumah sakit, ini yang belum terjadi,’’ pungkasnya. (ulo/tho)
