Pj Bupati Marthen Kogoya dalam penjelasannya kepada media mengatakan, sebelumnya terjadi pemalangan sebagai dampak dari pengumuman pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2).
Kata dia salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah Rumah Sakit harus menyediakan stok cairan (Acid). Karena masalah sekarang ini terjadi ialah kehabisan cairan untuk melakukan Hemodialisa kepada pasien yang membutuhkan.
Direktur RSUD Jayapura, drg Aloysius Giay menyebut tak ada unsur kesengajaan dari pihak rumah sakit terkait dengan habisnya stok cairan yang disampaikan para pasien cuci darah tersebut. Hanya saja kata dia, belakangan ini pasien membludak di rumah sakit sehingga dengan sendirinya kebutuhan juga meningkat.
Tes kesehatan bagi bakal calon kepala daerah dilaksanakan untuk menilai status kesehatan kandidat serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani, yang dapat mengganggu kemampuannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
Salah satu pasien bernama Nur menyampaikan bahwa pada Senin (2/9) kemarin pihaknya hendak melakukan cuci darah. Namun saat di rumah sakit, ia mendapatkan informasi jika ada stok cairan yang habis. Mirisnya lagi stok cairan ini baru akan didatangkan bulan depan. Sementara kondisi pasien tidak bisa menunggu selama itu mengingat dalam seminggu paling tidak pasien harus 2 kali melakukan cuci darah.
Dikatakan dr Andreas, sesuai jadwal pemeriksaan kesehatan Bacakada berakhir pada 2 September. Setelah itu, tim dokter yang telah ditunjuk melakukan pleno untuk menentukan hasil dari pemeriksaan kesehatan yang sudah dilakukan kepada Bacakada.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, Uria Awom mengatakan tiga pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Supiori melewati pemeriksaan kesehatan dengan lancar tanpa kendala.
Ketua Tim pemeriksaan bakal calon kepala daerah, dr Andreas mengatakan 162 ini dari tiga provinsi, 1 kota dan 20 kabupaten diantaranya Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Humas RSUD Merauke dr.Paul Kalalo mengakui jika pihaknya menambah jumlah Bapaslon yang diperiksa mengingat waktu yang diberikan oleh KPU sangat terbatas yakni hanya 7 hari sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak.
Bakal Calon Bupati Mimika Alexander Omaleng usai menjalani pemeriksaan hari terakhir mengungkapkan bahwa pelaksanaan proses pemeriksaan yang berlangsung di RSUD Mimika merupakan suatu bukti bahwa RSUD Mimika telah ada perubahan.
Setelah mengikuti proses pendaftaran di KPU, calon kepala daerah (Cakada) yang mengikuti kontestasi Pilkada di Papua, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan diwajibkan mengikuti tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura. Tahap pemeriksaan kesehatan ini dimulai sejak Jumat 30 Agustus hingga 2 September 2024 besok.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa biaya pemeriksaaan kesehatan secara lengkap terhadap Bapaslon kepala daerah tersebut dibebankan kepada KPU. ‘’Untuk biaya pemeriksaan kesehatan secara lengkap dengan 18 item pemeriksaan, sudah dibiayai oleh negara yang anggarannya dari pemerintah ke KPU lewat NPHD,’’ jelasnya.
Ketua KPU Biak Numfor, Joey Lawalata mengatakan Untuk pemeriksaan kesehatan sudah direkomendasikan rumah sakit type B yang menjadi rujukan. Meski di Biak ada RSUD Biak yang telah terakreditasi type B, namun perysaratan kepengurusan ini diperlukan sejumlah alat khusus, dan tenaga dokter spesialis yang cukup lengkap.
Andreas menerangkan, prosedur calon melakukan saat melakukan pemeriksaan kesehatan dimana bakal calon setelah mendaftar di KPU selanjutnya mendapatkan surat pengantar dari KPU untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh KPU berdasarkan MoU yang dilakukan.
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Merauke dr. Mareyke Kulang kepada wartawan mengatakan dalam pemeriksaan kesehatan bagi Bapaslon di cakupan Papua Selatan ini pihaknya melibatkan totak 33 orang dengan rincian 19 dokter spesialis, 6 dokter umum, 1 psikolog, 6 BNN dan 3 bagian administrasi.
Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP sekaligus moderator dalam diskusi bersama ini, Edison Tanati menjelaskan, tujuan diskusi ini adalah untuk mendengarkan langsung tentang penyaluran Dana Otsus Bidang Kesehatan yang diterima rumah sakit yang ada di Kota Jayapura. Selain itu juga membahas bagaimana proses dan kendala terkait pelayanan saat di rumah sakit terutama angka kematian dan kelahiran OAP di rumah sakit.
"Kedatangan kami ke RSUD Dok 2 Jayapura untuk mengecek langsung dan memastikan pemenuhan kriteria rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan paslon sesuai dengan metode dan jenis pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang ada," ucap Ribka Haluk kepada wartawan.
Tujuan kunjungan ini adalah untuk melihat kesiapan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan uji narkoba bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua Tengah.
Wakil Direktur RSUD Jayapura, dr Andreas Pekey, Sp.PD mengatakan beberapa daerah sudah menghubungi pihak rumah sakit. Seperti KPU Papua Induk, KPU Papua Pegunungan dan KPU Tengah.
Terkait dengan Juknis ini, kata Steve, tanggal 22 Agustus pihaknya bakal lakukan pertemuan dengan MRP membahas pencalonan. Kemudian penandatanganan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.
Ketua Panitia Lomba Lusiana Buyang, S.Kep, Ns, mengatakan, berbagai perlombaan yang dilaksanakan keluarga besar RSUD Kawera yakni lomba Futsal, lomba lari sarung, lomba menggeser bola ke dalam gawang dengan menggunakan pisang digantung di belakang, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba memasukkan paku botol dan lomba kebersihan ruangan.
Penunjukan dan penetapan RSUD Merauke sebagai rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan kesehatan para pasangan calon kepala daerah tersebut setelah KPU Provinsi Papua Selatan melakukan rapat koordinasi dengan kepala dinas kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan 4 Kabupaten serta rumah sakit dari 4 kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan tersebut serta KPU 4 kabupaten.
Wakil Direktur RSUD Jayapura, dr Andreas Pekey, Sp. PD mengatakan kasus tersebut dialami oleh anak usia Sekolah Dasar (SD)."Saya beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke salah satu ruangan, ada satu pasien anak yang cuci darah," kata Andreas
“Terkait RSU Abepura, selama itu untuk pelayanan public dan berdampak pada kebutuhan masyarakat maka itu harus diperjuangkan. Apakah itu diambil dari dana cadangan maka saya siap untuk menyetujui ada anggaran yang diambil dari dana tersebut,” beber Jhony Banua di Entrop pekan kemarin.
Dijelaskan, alokasi dana Otsus Rp 2,5 miliar untuk biaya pengobatan OAP, pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan untuk pembiayaan perawatan medis bagi OAP dan tentu mereka harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Jayapura, jika belum ada maka akan dibantu fasilitasi.
Satu yang mulai terdampak adalah operasional RSU Abepura. Rumah Sakit tipe B ini nyaris kolaps karena minimnya anggaran sementara jumlah pasien terus bertambah. Terkait ini Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Triwarno mengaku, dari penjelasan yang telah diberikan Direktur RSUD Yowari Petronela Risamasu, saat ini pengunjung dan pasien di RSUD Yowari terus mengalami peningkatan, namun untuk latihan kesehatan dan SDM masih tetap. Ini tentu menjadi perhatian Pemkab Jayapura dalam melihat kondisi yang saat ini dialami di rumah sakit tersebut.
Sehingga berpengaruh pada penyediaan obat maupun sarana prasarana yang lain. Bahkan menurut dia jika dalam waktu beberapa bulan ke depan ini pemerintah tidak mensupport dana, maka rumah sakit Abepura akan kolaps.
Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, dengan peresmian layanan baru CT-SCAN dan poli jantung RSUD Yowari, diharapkan dua layanan tambahan ini bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya pasien yang menjalani perawatan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di RSUD Yowari.
“Soal kekurangan sana sini pasti ada, terlebih dengan anggaran yang sangat terbatas saat ini. Namun kami tetap maksimalkan pelayanan kepada masyarakat, yang terpenting masyarakat tetap kami obati,” kata Aloysius kepada Cenderawasih Pos, Rabu (10/7).
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakanterkait dengan masalah pengerusakan dan pengancaman di RSUD wamena pemerintah juga sangat prihatin karena ini masalah keamanan untuk pasien yang dirawat serta petugas medis yang melayani, oleh karena itu pemerintah daerah menyurat pada pihak keamanan untuk meminta bantuan keamanan wilayah tersebut.
Direkrut RSUD Wamena Dr. Felly G, Sahureka, M.Kes.SP, PK menjelaskan bahwa, pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas rumah sakit terjadi dimulai pada saat rabu (3/7) kemarin , dimana ada keluarga pasien membawa anaknya yang umur 15 tahun masuk di ruangan Instalasi Gawat Darurat dengan kondisi pasien sudah sakit sehingga langsung di periksa sama dokter saraf.
Selain gedung IGD, juga akan dibangun ruangan untuk cath lab jantung, yang sedianya akan mulai dikerjakan mulai bulan juli ini. Pembangunan ruangan cath lab jantung (kateterisasi jantung) ini akan menggunakan dana BLUD sebesar Rp. 2,5 miliar.
Direktur RSUD Merauke dr Dewi Wulandari ditemui media inni disela-sela menghadiri HUT ke-78 Bhayangkara di Mapolres Merauke mengungkapkan bahwa penerapan parkir elektronik ini merupakan salah satu penataan yang dilakukan pihak manajemen RSUD Merauke saat ini. sebagai rumah sakit yang sudah menerapkan BLUD, RSUD Merauke harus bisa mengelola parkir tersebut untuk dapat membiayai operasional RSUD Merauke.
Turut hadir, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, serta Penjabat Eslon III, dan IV, Kepala-Kepala ruangan, serta Dokter dan jajaran RS BLUD Abepura, Direktur RS BLUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas, mengatakan penerapan SIMR ini di RS BLUD Abepura sudah sejak lama, hanya saja belum diterapkan secara maksimal.
“Bukan kali ini saja kita lakukan operasi katarak, khususnya di Papua. Sudah kita lakukan dibeberapa tempat. Seperti di Kota Jayapura kerjasama dengan RS Bhayangkara dan melibatkan para dokter, disana Ibu Menteri (sosial, red) hadir langsung ditempat, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan operasi mata,” jelas BTM sapaan akrab Benhur Tommy Mano.
Ketua Komisi A DPR Paniai, Marthen Yeimo juga mengatakan, Pihaknya sudah melihat lansung kondisi rumah sakit dan menggelar rapat bersama pemerintah, aparat keamanan dan tenaga medis untuk kembali membuka pelayanan.
Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani saat dikonfirmasi membenarkan hal ini. Kapolres Paniai mengatakan patroli gabungan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.
Selain itu, Ribka Haluk juga meminta Direktur Rumah Sakit Paniai tetap membuka pelayanan di rumah sakit. Sebab menurutnya, masyarakat wajib mendapatkan penanganan medis.
Dikatakan, kondisi rumah sakit memang tutup namun di IGD masih dibuka. Hanya saja tidak ada yang menjaga karena ketakutan dengan situasi terkini. Alhasil ada juga barang-barang inventaris rumah sakit yang hilang.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sesuai dengan arahan PJ Gubernur Papua pegunungan dan komisi IX DPR RI, dan Kementrian kesehatan maka RSUD Wamena akan ditingkatkan menjadi Rumah sakit Provinsi, sehingga seluruh fasiltas yang dibutuhkan bisa dimanfaatkan dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat .
Pantauan Cenderawasih Pos kemarin, dua gerbang utama, yakni bagian sebelah utara dan gerbang masuk ruangan IGD masih dipalang menggunakam ranting kayu dan spanduk bertuliskan isi tuntutan, status tanah, dan alasan pemalangan.
Hal lain pasal 43 UU OTSUS yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui Hak Hak, Masyarakat Adat Papua. UUPA Nomor 5 tahun 1960, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Serta beberapa acuan lain yang dituangkan dalam spanduk tersebut.
PJ Gubernur Papua Pegunugan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Jayawijaya menjadi barometer dan tumpuan dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Pegunugan bahkan juga dari Provinsi Papua tengah sebab masih ada Masyarakat Puncak Jaya yang mendapat perawatan di rumah sakit ini.
Menjelang hari raya Idul Fitri, pemerintah telah menetapkan libur dan cuti bersama selama satu minggu. Meski begitu, bagian pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap tak bisa libur, tetap siaga sewaktu-waktu ada pasien datang berobat. Lantas seperti apa kesiapan pelayanannya selama liburan ini?
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo , SE, MM meminta kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Wamena untuk mengatur petugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, sebab dalam masa libur ini tentunya pelayanan kesehatan tak bisa untuk tidak beroperasi sebab masih ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik di setiuap puskesmas maupun RSUD Wamena.
Tiga anggota Polres Supiori masing – masing Neles Koibur (36), Marconi Samber (37) dan Keiyopas Anggaraisu (36) akhirnya meregang nyawa usai motor yang digunakan menabrak trotoar. Kecelakaan tunggal merenggut tiga nyawa ini terjadi sekira pukul 01.00 WIT di Kampung Sorendiweri, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori pada Selasa 2 April 2024.
Korban yang bekerja sebagai pengantar gallon ini dibacok dan diserang di Jalan Bandara, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo hingga ditemukan terkapar dalam keadaan tak bernyawa di pinggir jalan.
Paulus membenarkan, bayi yang kini telah berusia 1 bulan itu telah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika ke Panti Asuhan Santa Susana setelah 26 hari menjalani perawatan secara intensif.
Seperti yang mereka lakukan pekan kemarin, yakni dengan mengadakan sosialisasi kepada setiap pegawai terkait manfaat media sosial untuk mempromosikan keunggulan rumah sakit kepada masyarakat.
Pasalnya kondisi di RSUD Jayapura dianggap sebagai "benang kusut" yang kerap berulang, bahkan dalam APBD 2024 dana yang diplotkan ke RSUD "hanya" Rp 22 M, sementara tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai Rp 100-an M.
Dikatakan untuk kerjasama dengan RSUD Abepura pihaknya akan menandatangani MoU, terkait pelaksanaan kerjsama tersebut. "Pada prinsipnya apa yang kita dorong saat ini untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sarmi," tuturnya.
Lantas apakah pasien rujukan Port Numbay bisa ditagih langsung ke Pemkot ? Aloysius menerangkan bisa saja, namun pihaknya memverifikasi kembali lagi kelengkapan klaim data administrasinya.
Dia mengatakan, terkait persoalan yang terjadi saat ini pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari RSUD Jayapura melalui Dinas Kesehatan Kota Jayapura, mengenai penghentian sementara layanan kesehatan bagi pasien Port Numbai Sehat.
“Atas keluhan itu kita datang untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari hasil peninjauan kami, ternyata ada yang harus segera diperbaiki misalkan beberapa alat di rumah sakit, sampah dan lainnya. Sehingga operasi di RSUD Dok II bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Wanggai, S.IP, M.P,A mengunjungi RSUD Wamena guna berinteraksi langsung ddan memberikan suntikan moril kepada para dokter dan nakes, serta membahas pelayanan RSUD untuk TA 2024 dengan Direktur RSUD dr. Felly Sahureka.
Sekelompok massa dari Kabupaten Lanny Jaya melakukan aksi penyerangan dan membunuh salah satu warga yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di pasar Wouma.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan setelah mendengar adanya penutupan layanan di IGD RSUD Wamena karena kasus pembunuhan dalam ruangan tersebut ia mengharapkan tidak terjadi lagi hal serupa dan memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa RSUD Wamena tetap membuka pelayanan.
Nmaun untuk program kartu Port Numbay Sehat masih berjalan sampai sekarang. Namun sistem pembiayaan dari kartu Port Numbay Sehat berbeda dengan Kartu Papua Sehat yang diprogramkan Pemerintah Provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan persoalan yang terjadi sebenarnya bukan karena Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu membayar, tetapi karena manajemen rumah sakit yang kurang disiplin.
“RSUD Jayapura sementara belum bisa melayani pasien Otsus Port Numbay hingga ada kesepakatan atau komitmen pembayaran tunggakan sekitar 5 bulan dari Dinkes Kota kepada rumah sakit,” ucap Aloysius.
Menurut Jems, secara matematis jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarat di tanah Papua. Namun data Kemenkes, yang menjadi persoalan saat ini baik di DPW maupun Dinkes adalah persoalan penempatannya.
Menyikapi perubahan perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatan dan rawan terkena penyakit serangan jantung ini, maka RS Jayapura juga telah menyiapkan fasilitas pelayanan penyakit jantung. Dokter Andreas menyebut jika rumah sakit yang berlokasi di Dok II itu merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki pelayanan intervensi.
Hal ini seiring dengan anggaran yang menurun pasca adanya daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 22 miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.
Kasus lainnya di Tanjung Ria tepatnya TPS 11, peserta Pemilu hanya diberikan satu surat suara Caleg anggota DPR Kota Jayapura, ada juga kasus surat suara yang kehabisan di Distrik Jayapura Utara, Kelurahan Trikora.
Petronela mengungkapkan, pelayanan Poli Jantung ini untuk mempermudah pasien atau masyarakat yang ingin berobat atau memeriksakan kesehatan jantungnya tanpa harus keluar ke Papua atau Kabupaten Jayapura, karena di Kabupaten Jayapura khususnya di RS Yowari sudah melayani poli jantung.
“Sudah diberikan lewat dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023 dengan anggaran Rp 6 miliar, sedang disetting alatnya di gedung banker radioterapi,” ucap Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (30/1).
Selain itu, di tahun 2024 ini juga RSUD Abepura akan membangun Gedung IGD baru. Pembangunan IGD tersebut akan bersumber dari dana DAK. "Mulai Januari kita perlu segera berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk menyiapkan proses pelelangan, sehingga mulai Februari, IGD sudah mulai dibangun," ujarnya Kamis (4/1).
Edward berharap, di awal tahun 2024 masyarakat Kabupaten Jayapura tetap terus menjaga kesehatan dengan baik, dengan cara berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, hindari hal- hal yang bisa menyebabkan timbulkan penyakit dan jangan tunggu sakit baru berobat ke dokter, tapi bisa manfaatkan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas untuk mengontrol kesehatan.
“Selama pergantian tahun, kasus terbanyak yang ditangani adalah kecelakaan lalu lintas. Bahkan ada dua orang yang meninggal dunia,” kata Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (3/1).
“Pergantian malam tahun baru kami tetap siaga, malah beberapa tenaga medis sudah kami siapkan untuk bertugas di RSUD Jayapura saat malam tahun baru,” ucap Aloysius saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (28/12)
Pada penutupan survey oleh komisi akreditasi RSUD Dr. Nahor Nekwek..SPD.MM mengatakan bahwa , pada kesempatan ini bersama sama Tim Akreditasi kementrian RI dan dari Dinas Kesehatan Propinsi Papua di RSUD Er Dabi, sebagai pemerintah daerah nenyampaikan terima kasih komisi akreditasi,
Aloysius menyebut, akan ada shift-shift-an yang akan dilakukan. Selama Natal, pihaknya lebih memprioritaskan para dokter dan tenaga medis yang tidak merayakan Natal yang dominan bertugas.
"Selam tiga hari berlangsung ini semua berjalan dengan lancar, meskipun masih ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi saat survei dan setelah diuji semua memenuhi standar," ujar dr. Melva.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame mengatakan, dengan kasus Covid yang meningkat di beberapa wilayah di Indonesia, untuk itu ia meminta masyarakat di bumi cenderawasih untuk selalu waspada.
"Jika perhatikan ada empat prinsip utama dalam mengentaskan masalah kesehatan di Indonesia, lebih kusus papua yaitu sarana-prasarana, Nakes yang mumpuni, ketersedian obat-obatan dan peralatan, juga peningkatan pengetahuan masyarakat itu sendiri supaya menjadi lebih baik," kata Emanuel.
"Walaupun SDM kami terbatas, namun saat hari raya keagamaan seperti natal, kami akan membagi waktu kerja, nantinya hari raya natal yang standby di RSUD Jayapura, tenaga kesehatan yang non kristen," katanya Selasa (12/12).
Kapolda Papua, Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri S.I.K mengungkapkan bahwa Kunjungan Kasih dilakukan dalam rangka memberikan support kepada pasien yang saat ini sedang terbaring lemas di Rumah sakit. Tentunya melalui kunjungan kasih itu, para pasien lebih kuat menghadapi segala bentuk penyakit yang mereka derita.
Saking emosi saat cekcok mulut AY kejar pelaku menggunakan sekop, untungnya pelaku lari menyelamatkan diri kearah jl. Nuri Kompleks Madura untuk memanggil teman-temannya, selanjutnya Pelaku dengan teman temanya kembali ke SPB Kamkey Tanah hitam," terang Kapolsek.
Dikatakan Kemensos melalui BBPPKS Jayapura akan menyalurkan bantuan sesuai permintaan Dinsos Kota Jayapura."Dinsos mendata ada beberapa barang yang dibutuhkan seperti makanan siap saji, makanan anak, family kits, kasur selimut, tikar, dan pembalut wanita," ujarnya.
“Untuk alat radio terapi disediakan melalui DAK, pertengahan Desember alatnya masuk. Begitu fisik (pembangunan-red) selesai, alatnya langsung kami pasang di Gedung Radio terapi yang baru,” kata dr Aloysius kepada Cenderawasih Pos, Senin (13/11).
"Nanti akan kita bantu untuk naikkan kelas, karena itu baru tipe D. Masa di kabupaten satu-satunya RS tipenya cuma D," kata Menko PMK Muhadjir Effendy selepas meninjau RSUD Dekai, Jumat.
Menyikapi hal itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Derek Hegemur mengatakan, lokasi yang dipalang berkaitan dengan aset daerah atau aset negara. Sehingga itu, akan menjadi perhatian Pemprov.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi usai melakukan rapat koordinasi mengakui bahwa pihaknya sebagai pengawas akreditasi Paripurna di RSUD Wamena mulai hari ini mulai mempersiapkan segala sesuatunya yang masuk dalam penilaian itu dan besok ini akan dimulai proses penilaiannya.
Direktur RSUD Abepura dr. Dasiy C Rumbinas menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan untuk menggerakkan kesehatan masyarakat khususnya jajaran RSUD Abepura. Dalam menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit.
Director, Executive Vice President (EVP) Social Responsibility & Community Development PTFI Claus Wamafma menyampaikan bahwa RSWB memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Desa Banti I, Banti II, Opitawak, dan beberapa kampung sekitar.
Salah satu keluarga pasien yang namanya enggan dikorankan mengaku resah dengan kondisi RSUD Abepura tersebut. Pasalnya semenjak adanya pemalangan tersebut mereka kerepotan untuk membesuk keluarganya yang sedang dirawat di RSUD Abepura.
Akibat pemalangan ini, akfifitas pelayanan rumah sakit ini tidak berjalan maksimal, bahkan pelayanan di ruang IGD tidak beroperasi sama sekali. Sebab pintu masuk ruang IGD tertutup rapat menggunakan spanduk dan kayu.
Pejabat yang dilantik diantaranya Kepala Distrik Arso Timur, Yunus Psakor, Kepala Distrik Towe, Paulus Sumel, Kepala Distrik Skanto, Slamet Widodo, Direktur RSUD Kwaingga, dr. Yani Cahyo Susilo, Kepala Bidang Kebudayaan Disbudporapar, Marinus A. Leksi, dan Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Matias Mekawa.
Tuntuntan, antara lain bahwa tanah adat milik suku Awi Merahabia yang dipakai oleh Pemda Provinsi Papua dalam hal ini RSUD Abepura sampai saat ini, Selasa (31/10) belum ada penyelesaian ganti rugi tanah ke pihak adat mulai dari tahun 1963-2023, atau sudah 60 tahun.
Adapun tuntutan Kepala Suku Merhabia tersebut yang dituliskan dalam spanduk ukuran sekitar 2X2 meter diantaranya tanah adat milik suku Awi Merhabia yang dipakai oleh pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini RSUD Abepura sampai saat ini, Rabu (31/10/2023) belum ada penyelesaian ganti rugi tanah ke pihak adat mulai dari tahun 1963-2023 (60 tahun). Untuk itu mereka menuntut agar:
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek.SPD.MM ini juga dihadiri Sekda Yalimo Dr. Isak Yando.M.Si, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Ketua DPRD Kabupaten Yalimo yang diwakili anggota DPRD Yalimo Elia Yare , para asisten Setda, pimpinan OPD di lingkungan Pemda Yalimo , Rohaniawan serta tamu undangan lainnya.
Selasa (24/10) kemarin, aktifitas di RSUD Jayapura terlihat berjalan seperti biasa. Ada yang antre, ada yang datang dan ada yang beranjak pergi dari kursi ruang tunggu lantai 1 gedung rawat jalan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura. Ada yang mendorong pasien dengan kursi roda, ada yang bergandengan.
Dalam pelatihan ini hanya melibatkan kabupaten jayawijaya, mamteng , tolikara, lanny jaya, dan yalimo, sementara untuk 3 kabupaten lainnya yakni yahukimo , nduga dan pegunungan bintang akan di ikutkan kegiatan ini di jayapura karena terbatasnya akses ke wamena.
baksos tersebut merupakan kegiatan dari yayasan peduli amal, peduli kasih emtek grup bekerjasama dengan Seswapres RI, PPAD, PERDAMI , TNI/POLRI dan Multiheliks Serta Pemkab Jayawijaya , Pemprov Papua Pegunungan.
Kegiatan jalan sehat tersebut dirangkaikan dengan berbagai kegiatan didalamnya, diantaranya games kemudian pembagian doorprize, juga kegiatan lainnya yang digalakan pada perayaan HUT IDI .
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan Ketua PMI Provinsi Papua, Zakius Degei, ST, Kamis, (19/10) di Ruang Komdik RSUD Jayapura.
Pihak Kejaksaan Tinggi Papua dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II, lakukan Pakta Integritas terkait dengan pengamanan pembangunan strategis (PPS) pembangunan Bunker gedung radioterapi RS Jayapura yang bersumber dari DAK, Tahun Anggaran 2023.
